Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota

Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat

, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.

,Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamidtelah meninggalkan ahli warisyaitu:5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,5.2. St. Aisyah binti Tibu,5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.6.

Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer : Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal duniahari Senin tanggal 30 November 2020;Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg Menetapkan Pemohon I Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, Pemohon Il St.Aisyah binti Tibu, Pemohon Ill Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.

Saksisaksi :Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgSaksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon Ill, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar,pengurusan di PT.

Nurmaalimasingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgS.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Ill bertindakuntuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V.Hakim Anggota,Drs. H. Makka A.Drs.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp100.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. Mrd4. Nama : PEMOHON IVTempat/Tgl.Lahir : Xxx/27 September 2000Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : PelajarAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum Zamri. SP. MM.2.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Zamri. SP. MM (sekarangtelah Almarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zamri. SP.MM (sekarang telah Almarhum) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon Il,Il, IV, dan V ; Bahwa, Zamri. SP.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbdre Eman Sulaeman Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 04 Juni 1964, sebagai Anak Lakilaki;5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas hartapeninggalan Almarhum dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam,6.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd6. Endang Supriadi Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 10 Oktober 1960, sebagai Anak Lakilaki ;7. Eman Sulaeman Bin RD.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan administrasi diperbankandan kepastian hukum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. CbdHal 14 dari 9 hal. PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd

kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Ali;Bahwa Tergugat setelah menerima usulan PAW dari pimpinanDPRD yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi PAW dari BupatiDompu, kemudian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten/Kota Se NTB yang dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur NTB No. 71 Tahun 2013 melakukan penelitian danpemeriksaan berkas usul PAW atas diriPenggugat; Bahwa penelitian dan pemeriksaan berkas PAW anggota DPRDKabupaten Dompu telah dilakukan beberapa kali yaitu

Ali sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRDKabupaten Dompu periode2009201 4;2225Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas dapatdinyatakan secara tegas bahwa proses PAW atas diri Penggugatdidasarkan atas pengunduran diri Penggugat sebagai anggotaDPRD dan bukan atas pemecatan dan pemberhentian Penggugatdari Partai PPRN (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 suratgugatan);Bahwa oleh karena proses PAW didasarkan atas pengunduran diriPenggugat (Pasal 102 ayat 1 huruf b PP No.16

T3 : Surat KPU Kabupaten Dompu Nomor 457/KPUDPU/433877.017/IX/2013perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PPRN tanggal 30 September2013 (sesuai dengan aslinya); 4. T4 : Berita Acara KPU Kab. Dompu Nomor 458/B A/TX/2013 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu HasilPemilihan Umum tanggal 30 September 2013 (sesuai denganaslinya); 5.

T5 : Surat Bupati Dompu kepada Gubernur Nomor : 100/219/Adm.Pemperihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);6. T6 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu kepada Gubernur Nomor :200/1025/170 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);7.

T7 : Berita Acara pemeriksaan berkas calon PAW Anggota DPRD KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Dompu Nomor : 171.2/191/Adm.Pemtanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);8.

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

M.Si dengan calon pengganti antar waktu (PAW) yaitu H.

anggota frakst PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

M.Si (TergugatRekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu H. Ali Buhaiti, SH.

Menyatakan bahwa surat DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenPasuruan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Nomor B074/DPC03/VH/2013, perihal surat pemberitahuan/usulan PAW Dapil III, adalah sah danmengikat;3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada pimpinan DPRD KabupatenPasuruan Jawa Timur untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)atas nama H. Muhammad Rafiqi, SE. M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskanagar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizal,M.Si.

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

;b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B67/DPD/GOLKARR/II/. 2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPermohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telahmenyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si.,/Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag.;Hal.3 dari 20 hal. Put.

Terhadapputusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutus dengansangat keliru;Alasan kami adalah sebagai berikut:a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepadaAhmad Fikri,S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi danperaturan perundangundangan yang berlaku.

PAW terhadap PemohonKasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenangwenang dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakanbahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad).

No. 0866/17 PAW Page 1 of 123. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telahberlangsung selama 3 tahun 2 Bulan bulan;4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut.

No. 0866/17 PAW Page 8 of 12Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,oleh sebab itu wali nikah yang bernama Hu harus dinyatakan ADHOL ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo.

No. 0866/17 PAW Page 10 of 124. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PontangKabupaten Serang, untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengancalon suaminya bernama dengan wali Hakim ;5.

No. 0866/17 PAW Page 11 of 12Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,6.

No. 0866/17 PAW Page 12 of 12

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.