Xxxxxxxx, Jakarta Pusat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat denganNomor: 0059/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan halhalsebagai berikut;Adapun yang mendasari dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak lakilaki pemohon tersebut

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum

dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari

dari gugatan Penggugatperkara aquo, nampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) padadasar, kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidakjelas atau gugatan mengandung cacat obscuur libel, dengan adanya haldemikian berakibat fatal yakni gugatan Penggugat menjadi tidak sah / cacatformil;Kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, pada dalidalilgugatan Penggugat tidak menjelaskan kejadian dan dasar hukum yangjelas, dalil demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas

PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsiTergugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya eksepsi yang padapokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat perkara aquo kabur, nampakkekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) pada dasar, kejadian atau peristiwayang mendasari

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan jikamencermati posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat perkara a quonampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel), pada dasar kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas atau gugatanmengandung cacat (obscuur libel), dengan adanya

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janjiyang menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara dalam hal tertulisyang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janji yangmenyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam haltertulis yang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Hakim bukanmenyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitasgugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatanPenggugat obscuur libel karena uraian dalil Gugatan Penggugat menyatakanPenggugat tidak mendasari

Dan penghentianpenyelidikan sudah mendasari pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP dan SuratEdaran nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang PenghentianPenyelidikan.Bahwa disisi lain banyak pernyataanpernyatan anggota Penyidik siapapunmereka kepada Pemohon baik langsung maupun melalui telepon mengenalperkembangan penyelidikan, kami akan memberikan jawaban bahwapemberitahuan perkembangan penyelidikan yang sah untuk dilaksanakanPutusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Gpr Halaman 8 dari 15dan

Karenakasus tersebut masih tahap penyelidikan dan sudah dihentikan, menurutTermohon mendasari pasal 77 KUHAP apa yang diajukan Pemohon tidakmasuk dalam ranah Praperadilan.Berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, mohon dapatnya KetuaPengadilan Kabupaten Kediri melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkaraPraperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini, dengan amarputusan sebagai berikut :1.

praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan PenghentianPenyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan MemerintahkanTermohon untuk membuka lagi dan melanjutkan penyidikan.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak daililpermohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon adalah sah karena telah mendasari

Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;Bahwa adapun faktafakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:aBahwa PENGGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN16/UM29/XII1991, tanggal 25 Desember 1991, tantang Jjin Lokasi danPembebasan Hak /Pembelian Tanah Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Bujidan Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulunganuntuk Perkebunan

Sanjung Makmur sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil dalil sebagai berikut :bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau BadanHukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara ;bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikanukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alas hak yang mendasari seseorangatau badan hukum perdata

yang merasa haknya dilanggar atau dirugikandengan adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ;bahwa Penggugat mendasari alas haknya pada izin lokasi yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT.

Dengan kata lain bahwa keterangan tersebut disampaikankepada Sdri MARIA RATNA MINDIYANI sebab mendasari adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 yang dilakukan di hadapan NotarisHENDRO WINATA, SH. Hal itu membuktikan bahwa Sdri MARIA RATNAMINDIYANI bukanlah asalasalan atau tanpa ada dasar hukumnya dalammemberikan keterangan dalam sidang perkara No. : 434/PID.B/2009/PN BLTtanggal 3 Desember 2009.3. Alat bukti pemohon yang mendukung laporan Polisinya :a.

Bahwa Sdri MARIA RATNA MINDIYANI memberikan keterangan ataskepemilikan mesin molen tersebut mendasari atas adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008.Putusan No. 01/Pid.Prap/2014., Hal. 7 dari 17c.

Mendasari SEMA Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penjabat Pengadilan yangmelaksanakan tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atautersangka kecuali yang ditentukan oleh Undangundang Pejabat Pengadilantidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkarayang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaanpengadilan.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

Bayu Lutfinto yang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Perusahaan SMS Finance Bahwa mendasari padaketentuan dalam Undangundang nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas telah ditegaskan dengan jelas bahwa yang berhakdan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan adalah Direktur (Direksi) dan bukanya Manager Perusahaan.Sehingga dengan Penggugat menarik dan memposisikan ManagerPerusahaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benardan terdapat cacat error

Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan PenggugatKeliru.Bahwa mendasari pada judul gugatan Penggugat adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi atas dalildalil dalamposita gugatan (Vide, dalil posita angka 6 dan 7 gugatan) adalahmerupakan suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian yangHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Japmasuk dalam kategori jenis gugatan wanprestasi, Bahwa dalamhukum acara perdata antara gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 3;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terhadap dalilgugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalahmerupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa adanya hubunganhokum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suatu perjanjian,sehingga secara hokum apabila ada permasalahan hokum antaraPenggugatdan Tergugat haruslah diselesaikan dengan mendasari padaperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat tidak berharga dan terbukti tidak berdasar. Danuntuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluargugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak,karena telah gugur demi hukum.C.

Dalam Rekonvensi1.Bahwa dalil dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.Bahwa mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar gugatkepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyatakanPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menarik dan melelang mobilTruck milik Tergugat Rekonvensi.Bahwa dengan mendasarkan dalil hukum yang tidak benar, telahmenyebabkan Penggugat Rekonvensi masuk dan ditarik

Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.

dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari

kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari

Posita (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari gugatan atauada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atausebaliknya.

menyebutkan/menguraikan dalam posita apa yang menjadi dasardari petitum, Penggugat hanya memuat halhal berupa kompositur atauapa yang sebenarnya yang menjadi putusan hakim ex aequo et bono.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,maka sangat jelas gugatanPenggugat kabur (obscuur libel) karena tidak memenuhi syaratsyarat danketentuan sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv yaitu dalamPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari

Saksi Siti Khotijah, menerangkan sebagai berikut : Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah terdakwa memecahkan kacajendela dirumah tetangganya yakni Hendrik Firmansyah, Arif Wiyono danSamari Ariyanto di Dsn Glatik RtO4Rw04 Ds watesnegoro Kec NgoroKab Mojokerto pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam10.30wib dengan menggunakan palu besi Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mendasari perbuatanterdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela

Saksi Ali Sumitro, menerangkan sebagai berikut : Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah terdakwa memecahkan kacajendela dirumah tetangganya yakni Hendrik Firmansyah, Arif Wiyono danSamari Ariyanto di Dsn Glatik RtOdRw04 Ds watesnegoro Kec NgoroKab Mojokerto pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam10.30wib dengan menggunakan palu besi Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mendasari perbuatanterdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela

Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denpal Divisi 1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali,yaitu Surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/173/VII/2020 tanggal16 Juli 2020 dan surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad NomorB/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Dedi Handi, Serda NRP 31050212510484 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telan cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SertuJarwanto dan Saksi atas nama Prada Waluyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat telahdinasihati agar dapat rukun membina rumah tangga dengantergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikankesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya,namun dipersidangan penggugat telah menegaskan semua isigugatanya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankannya.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermatialasan perceraian yang dikemukakan penggugat, ternyata alasanyang mendasari

yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara inimelanggar Pasal 352 KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan/ PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.CTPR/2013/PNLP, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

XXXX, umur 33 tahun ; Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang (POLIGAMI)dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang bernama : XXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di XXXX Malang ; Bahwaalasan yang mendasari permohonan ini adalah : Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 14 tahun dan telah saling jatuh cinta ; Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri kalau tidak mau mbangunnikah lagi

dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 dan P.2 maka oleh karenaitu Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talaksebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang mendasari

sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal1868 KUH Perdata, bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1236/Pdt.G/2016/PA.Jbgwuts ols xa. w Le il,>etLiooJlArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: MLII aU I JI J Mol peanwlArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon dan jawabanTermohon

selanjutnya dianggap termuat danmenjadi bagian dari penetapan ini;Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2017/PA.KIk,Hal. 2 dari 4.eyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan PenetapanWali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannyatersebut tanpa perubahan;Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskandasar hukum (rechisgrond) dan kejadian yang mendasari

gugatan PENGGUGATadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untukmendamaikan PENGGUGAT agar rukun kembali dengan suaminya,namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telahdiajukan oleh PENGGUGAT, Majelis berpendapat bahwagugatan tersebut tidak memenuhi' syarat hukum (Obscurlibel) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitaspara pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian jugaposita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari