-PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP Indonesia Kabupaten Karo lawan -Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), DKK

PENETAPANNomor 20/Pdt.SusParpol/2014/PN KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdatakhusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP IndonesiaKabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Djerman Sitepu dan Idris Sardi Sitepu,dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan

S.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe:Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), yang diwakili oleh Letjen TNI (purn) Sutiyoso dan M.

Yusuf Kartanegara,dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 68, Cipete, Jakarta Selatan12150, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Haryanto, SH dan Dra.

F.Adla Hasibuan, dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Sumatera Utara beralamat di Jalan Krakatau No. 199 Medan 20235, Telp(061) 77428499, Fax (O61) 6640630, selanjutnya disebut sebagaiwa nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n enna TERGUGAT I;3 Ir.

Penggugat dicabut sebelum acara Jawabandari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan tersebuttidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat:Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara dinyatakan berakhir dan biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;Memperhatikan pasal 271, 272 RV, dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Penggugat:
AGUS PURWANTO
Tergugat:
1.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, HARIYADI SUPARLAN
2.PLT. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, PRAPTO SUCAHYO
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI
4.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, ARWAN CITRA JAYA, SH.
5.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, H. AGUNG NUGROHO, SE.

6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU
7.SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC. MT.
8.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC. MPA. MA.
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

NATSIR THAIBTergugat:1.Partai Hati Nurani Rakyat2.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat3.BHENNY RHAMDANY

Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai HanuraProvinsi Maluku Utara oleh Tergugat kemudian Penggugat kepengurusanDPD Partai Hanura di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan azasperjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sertaperaturanperaturan organisasi yang telah ditetapbkan mewujudkan visi, misidan program Partai HANURA di Provinsi Maluku Utara ;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNo:SKEP/051/DPPHANURA/VII/2017 tentang Pemberhentian

merugikan nama baik partai sehinggamengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaianvisi misi Partai HANURABahwa pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak tahu tindakanapa yang telah dilakukannya yang dianggap bertentangan dengan azasperjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan KodeEtik Partai HANURA serta merugikan nama baik partai sehinggamengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaianvisi misi Partai HANURA, karena sesuai dengan mekanisme

program dan kebijakan partai untukpencapaian visi misi Partai HANURA, kemudian Tergugat Ill selaku KetuaBidang Organisasi DPP Partai HANURA mengeluarkan Nota BidangOrganisasi No:016/N.0/DPPHANURA/BIDORGANISASI/V/2017, tanggal4 Mei 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan MUSDALUB DPD PartaiHANURA Provinsi Maluku Utara.

No:016/N.O/DPPHANURA/BIDORGANISASVV/2017 dikeluarkan pada tangga 4 Mei 2017sedangkan Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURApada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dilaksanakan padabulan Juni 2017.

Partai HANURA maka Penggugatakan menjelasakan bahwa Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC PartaiHANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara didasarkanpada Peraturan Organisasi No.PO/02/DPPHANURA/IV/2015 dan suratEdaran DPP Partai HANURA No.

YETTY KARAMOY ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT. dkk

No. 186 K/Pdt.SusParpol/2013kepengurusan Partai Hanura jika ada Pelanggaran yang dilakukan Anggota Partai ataumisalnya Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura tidak pernah melakukanPelanggaran terhadap Organisasi Partainya ;Bahwa karena selama ini secara fakta hukum Penggugat sebagai anggota PartaiHanura (Hati Nurani Rakyat) tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, misalnya:= Penggugat mengundurkan diri secara tertulis ;= Menjadi Partai Politik lain

;= Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai ;Hal inilah yang dimaksud dengan Pelanggaran terhadap Organisasi Partai dalam Hal iniPartai Hanura sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai HanuraPada Bab III Pasal 4, namun selama ini secara fakta hukum Penggugat selaku anggotaPartai Hanura tidak pernah melakukan perbuatan/pelanggaran terhadap organisasiPartainya sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura BabIII Pasal 4 tersebut ;Bahwa

kepengurusan Partai Hanura dalam hal inikepengurusan serta segala tindakan yang berhubungan dengan kepentingan PartaiHanura termasuk segala keputusan baik keputusan Partai Tingkat Pusat, keputusanPartai Tingkat Provinsi maupun keputusan Partai tingkat Kabupaten/Kota semuanyaharus berdasar kepada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) sebagaiperaturan tertinggi dari tata urutan peraturan dalam Anggaran Dasar Partai, karena itujelas bahwa segala keputusan yang diambil/dilakukan/diterbitkan

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikPerselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat... ;3.

sengketa (perselisihan) Partai Politik terlebih dahuluharuslah diselesaikan oleh internal Partai Politik, sebagaimana dimaksud didalamketentuan Pasal 32 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kami kutipsebagai berikut: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;11Bahwa selanjutnya apabila penyelesaian melalui internal Partai Politik tidaktercapai maka terbukalah penyelesaian melalui mekanisme gugatan melaluiPengadilan Negeri

Terbanding/Tergugat I : Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Dharmasraya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikmaka yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalahHalaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Padt.SusPar.Pol/20171.

Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat denganNomor Keanggotaan 14701411 tertanggal 28 September 2010;. Bahwa Penggugat sudah 5 tahun mengabdi untuk Partai Demokrat dan tidakpernah berbuat halhal yang sifatnya merugikan Partai bahkan telahmembesarkan Partai hingga sekarang ini;.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPPPHPU/2014 tertanggal16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukanperbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan PaktaIntegritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan:Yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politilf meliputi antara lain(1) perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa dasar yangjelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPK PKP), 2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPP PKP), 3. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP),

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD II) PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG, ;IVONNE CH. LUNTUNGAN,

PUTUSANNo. 1409 K/Pdt/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKARCq.

Moningka mendapat sebelah Timur, sedangkan orang tuaPenggugat Lukas Luntungan mendapat sebelah Barat, kemudian tanahyang menjadi bagian milik orang tua Penggugat didaftarkan oleh Penggugatdi Register Kelurahan Bitung Barat satu dengan Nomor Register 61 Folioatas nama lwonne Ch Luntungan (Penggugat);Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan Kantor DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingakt Il (DPD Il) Partai Golkar KotaBitung

Il (DPD Il) Partai GolkarKota Bitung, dan setelah suami Penggugat sudah tidak ada lagi terlibatdalam Partai Golkar, pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitanSertifikat atas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung,namun Ketua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada BadanHal. 2 dari 9 hal.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH TINGAKT II (DPD Il) PARTA GOLKAR KOTA BITUNG tersebutharus ditolak;Hal. 7 dari 9 hal. Put.

KETUA DEWANPIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESIUTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD Il)PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh Dr.

ANAS SUHARYONO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) CQ. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR CQ. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO

partai khususnya anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa;.

rapat pleno dewan pengurus partai dapat mengambil putusanatas permintaan itu.

No.831 K/Pdt.Sus/2011pada pokoknya jika perselisinan partai politik diselesaikan terlebih dahuluoleh internal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari, Kemudian pada kenyataannya di dalamtubuh PKB belum terbentuk adanya suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut, sedangkan di sisi

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnyasurat keputusan Tergugat No. 037/DPC03N/A.1/X/2010 tertanggal 1Oktober 2010 tentang pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKByakni keberatan terhadap keputusan partai politik yakni merupakanperselisihan partai politik, dan karena perkara a quo merupakan perkarayang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkanketentuan Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang

SEMA No. 05 Tahun 2003tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik jo. SEMA No. 11Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik,disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang seperti itumerupakan urusan internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umumtahun 2009, suatu partai politik harus memenuhiketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14,Pasal 15, dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 10Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutsebagai Undang Undang tentang Pemilu :2.

Bahwa Pasal 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008menyatakan: Ayat (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemiludengan mengajukan pendaftaran untuk menjadicalon Peserta Pemilu kepada KPU.Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan dengan surat yang ditandatanganioleh ketua umum dan sekretaris jenderal atausebutan lain pada kepengurusan pusat partaipolitik.Ayat (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.Ayat (4) Jadwal waktu pendaftaran

Partai PolitikPeserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.3.

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, yang berkedudukan diJalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat;2. Drs. A.

Bahwa Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat yang berwenangHalaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 937 K/Pdt.SusParpol/2016untuk menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan pelanggaranhak anggota partai politik sesuai Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;.

Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat II telah membawapermasalahan perselisihan internal partai berupa pelanggaran hak anggotapartai yang satu terhadap anggota partai yang lain ke Mahkamah PartaiHalaman 3 dari 10 hal.Put.

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan asal 33 ayat (1) UUPartai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawapenyelesaian perselisihan internal partai melalui pengadilan negeri;6.

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan olehMahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 3/DPPPHPU/2014, tanggal 16 September 2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik , maka sesuai dengan

HUZULIA VS DEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)

Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10 Juli 2013 perihal PengesahanPemberhentian Anggota Partai Indonesia Sejahtera.

Yaitu pada surat tersebut Tergugat tidakmencantumkan identitas Jlengkap Penggugat yaitu tidakdicantumkannya Nomor Keanggotaan Penggugat yang mana dalamperaturan partai setiap surat yang ditujukan pada anggota partai harusmencantumkan identitas lengkap termasuk Nomor KeanggotaanPartai.

BauBau Nomor 040/DPCPIS/BB/VII/2013tertanggal 3 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tetap KeanggotaanPenggugat sebagai anggota Partai Politik senyatanya pemberhentiantetap keanggotaan Partai Politik yang dilakukan DPC PIS Kota BauBau tertanggal 3 Juli 2013 tersebut di atas dengan pengesahanpemberhentian anggota partai politik atas nama Penggugat yangditerbitkan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugatdalam butir 2 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan satu sama lainnya

para pihak oleh karena Penggugat tidak mencantumkan DPCPIS Kota BauBau sebagai pihak terkait dalam gugatan perbuatanmelawan hukum dalam gugatan ini;B Tentang gugatan prematur:1 Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum kepadaTergugat dapat dikategorikan gugatan yang bersifat prematur oleh karenadi dalam sengketa kepengurusan partai politik yang termasuk didalamnya tentang pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011harus

diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politikdalam jangka waktu 60 hari terhitung adanya pemberhentian keanggotaanpartai politik;2 Bahwa permasalahan pemberhentian keanggotaan partai politik atasnama Penggugat sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat belumdiputuskan oleh Mahkamah Partai Indonesia Sejahtera sehingga demikiangugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan bersifat prematur olehkarena ada satu langkah yang belum dilakukan yakni melalui mekanismeMahkamah Partai sebagaimana

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL, 2. Dr. H. ABDURACHMAN SARBINI tersebut

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL. dk ; FIKRI YASIN. dk

Dasar Gugatan :Bahwa Penggugat adalah anggota dan sekaligus Kader PartaiAmanat Nasional yang sudah berkiprah di Partai Amanat Nasionalsejak tahun 2003 ;Bahwa sebagai anggota Partai Amanat Nasional Penggugat berhakuntuk berpartisipasi aktif dalam mengurus Partai Amanat Nasional ;Bahwa pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2010 diselenggarakanMusyawarah Wilayah III Partai Amanat Nasional Lampung di BandarLampung, yang tugas Musyawarah Wilayah adalah :a.

mengenaikepastian pelaksanaan Musyawarah Wilayah Ill Partai Amanat NasionalLampung ;.

Bahwa secara jelas dan tegas sebagai anggota Partai dan calon KetuaDewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Lampung, TermohonKasasi telah mengabaikan Tata Urutan Peraturan Partai sebagaimanadiatur dalam Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga PAN mengenai TataUrutan Peraturan Partai, yang dalam hal ini mengabaikan keputusanDPP dan utamanya Surat Nomor : PAN/A/KUSJ/102/X/2010 tanggal 22Oktober 2010 Perihal : Rekomendasi Hasil Verifikasi Calon KetuaFormatur Muswil Ill PAN Provinsi Lampung ;8.

daripartai politik yang satu berpindah kepada partai politik yang lain.Sebagaimana (misalnya) berpindahnya kader Partai Amanat NasionalFuad Bawazier ke Partai Hanura, Dede Yusuf (Wakil Gubernur JawaBarat) ke Partai Demokrat, hingga Rio Capella yang kini menjabatsebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL,2. Dr. H.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN, ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) II PARTAI GOLONGAN KARYA, KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) I PARTAI GOLONGAN KARYA,

Menyegel Kantor DPD Il Partai Golkar Kabupaten Sikka dan mengusirPenggugat untuk tidak berkantor di Kantor DPD II di Jalan Wairklau;b. Memanfaatkan Para Preman untuk menghalanghalangi Penggugat diruang tunggu dan VIP Bandara Frans Seda Maumere, saat Penggugatmau menjemput Pengurus Pusatdan Pengurus DPD Partai Golkar;c. Sejak bulan Mei tahun 2006 sampai dengan akhir bulan Agustus 2012,Penggugat dituduh oleh masyarakat, sebagai koruptor padahalnyaHal. 4 dari 15 hal. Put.

Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili Perkara Nomor32/Pdt.G/2012/PN.MMR;Bahwa berdasar pada Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 38 ayat (1)yang menyatakan bahwa: Partai Golkar sebagai badan hukum diwakilioleh dewan pimpinan pusat di dalam maupun di luar pengadilan,sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara in casu adalahPengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan kedudukan (domisili)hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar;Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia

Penggugat bertindak layaknyaorang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagaiDewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sikka,padahal kedudukan Penggugat sebagai Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Il Partai Golkar telah berakhir dengan diadakannyaMusyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar padatanggal 27 Mei 2006 sebagaimana dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nomor SKEP39/GK/NTTNI/2006 tertanggal 3 Juni 2006, sehingga kedudukan Penggugatsebagai ketua

No. 1636 K/Pdt/2014Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PimpinanDaerah (DPD) Il Partai Golkar Kabupaten Sikka tidak berhak dalambertindak untuk dan atas nama partai mewakili baik di dalam maupundi luar pengadilan karena berdasar pada Pasal 38 ayat (1) AnggaranDasar Partai Golkar adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Golkar sehingga yang harus ditarik sebagai pihak dalamperkara in casu adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah

di luar pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Golkar sehingga pihak yang harus ditarik sebagai Tergugatadalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai Tergugat selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gokar NTTsebagai Tergugat Il dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il PartaiGolkar Kabupaten Sikka sebagai Tergugat III;Bahwa oleh karena itu.

KOJONGIAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI SULAWESI UTARA
3.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar,,Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 45 Bangkinang;2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, berkedudukandi J. Tuanku Tambusai No. 123 Pekanbaru;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan(DPP PPP), berkedudukan di Jakarta, Jl.

cabang Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Kabupaten Kampar (Tergugat I) Nomor: 60/KPTS/ DPC/XI/2011 tentangmemutuskan pergantian antara waktu Saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti)a Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III)Nomor : 0148.IN.DPPP.XI.2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H Atau 23November 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor

(1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang RINomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangUndang Nomor : 2 tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut;Pasal 321 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaAyat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.Penjelasan Pasal 32 ayat (

PAW dari Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan oleh Tergugat I, If dan II telah dilaporkan dan dimohonkanoleh Penggugat kepada ketua Mahkamah Partai DPP PPP yang dibuktikan dengan telahdiajukan Surat Permohonan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP untukmenyelesaikan persoalan PAW diri Penggugat namun tidak ditanggapi oleh MahkamahPartai DPP PPP.Bahwa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPPPPP telah diserahkan tanggal 29 November 2011 yang langsung

2010, proses PAW tersebut menunggu PutusanSengketa Partai Politik mempunyai kekuatan hukum tetap................

DASRIANTO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dkk

Gerakan Indonesia Rayadengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan:16 ayat (1):Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; ataud Melanggar AD dan ART;16 ayat (2):Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada

ayat (1) diatur dalam AD dan ART;16 ayat (3):Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembagaperwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuaidengan peraturan perundangundangan;1 Bahwa dalam konsideran Mengingat Surat Keputusan Nomor050026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 angka1 mengatakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

No.299 K/Pdt.SusParpol/2013Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudiandihubungkan dengan AD/ART Partai GERINDRA maka, tata carapemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Politik GerakanIndonesia Raya adalah sebagai berikut:BAB III Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia RayaTentang berakhirnya Keanggotaan:1 Berakhirnya keanggotaan karena:a Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;b Diberhentikan;c Meninggal dunia;d Pindah ke Partai lain;2 Anggota

Padahal Penggugat tidak pernahmelanggar AD ART partai, sehingga pemecatan tersebut adalah tidak sah dancacat hukum karena hanya berdasarkan sentiment pribadi dan mengadaada;8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Tata tertib DPRD KotaPekanbaru tahun 2010 menyatakan Dalam hal anggota Partai Politikdiberhentikan atau di pemberhentiaan antar waktu oleh partai politiknya, danyang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,Hal. 5 dari 15 hal. Put.

sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud UU Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapatberlanjut setelah pemberhentiannya sah;10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 untuk melakukan pemberhentian antar waktu anggota DPRDdengan alasan diberhentikan oleh partai politik maka harus ada usulan daripimpinan partai kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan

.; KETUA DEWAN PEMBINA PARTAI DEMOKRAT, DKK.

PUTUSANNo. 837 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.HUSNI THAMRIN' SIAHAAN, sebagai Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan SibolgaSelatan, Kota Sibolga ;ASRUL TANJUNG, sebagai Sekretaris Dewan PimpinanAnak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan,Kota Sibolga ;SUKRAN SIMATUPANG, sebagai Wakil Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai

anggota Partai Demokratditingkat Anak Cabang adalah Tergugat Il (Pimpinan Pusat) DPP PartaiDemokrat sesuai Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya yang dilakukan oleh para Penggugatselaku pengurus Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan adalahsemata kader Partai Demokrat jadi keputusan yang dibuat oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara No.34/SK/DPD.PD/SU/XI/2008 tentang pemberhentian anggota tidak adadasar hukumnya yang jelas dan serta melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;5.

DemokratKecamatan Sibolga Selatan, para Tergugat melanggar Anggaran DasarPartai dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32, BAB WV Tentangpenyelesaian Perselisihan Partai Politik yaitu :1. perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawah mupakat.2. dalam hal musyawarah mupakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melaluipengadilan atau diluar pengadilan.3. penyelesaian

Bahwa kalau seandainya benar (quodnon) Pemohon Kasasi adalahPengurus Partai Demokrat Sibolga Selatan adalah Pengurus yang sah danPengangkatannya telah sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai, makasesual dengan AD dan ART Partai Demokrat Jo. UndangUndang No. 2Tahun 2008, maka mekanisme penyelesaian sengketa partai politik,seharusnya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat ;2.

NURSAADAH LAWAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN PIDIE. dkk

Pidie, dengan demikian yang memberhentkan Penggugatdari partai NasDem adalah dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem , bukanTergugat ;Bahwa isi surat dari DPP Partai NasDem yang ditanda tangani oleh SuryaPaloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem dan Nining Indra Shalehsebagai Sekjen Partai NasDem, di dalam surat tersebut termasuk didalamnyaPenggantian Antar Waktu;Halaman6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN SgiBahwa oleh karena demikian maka dalil gugatan penggugat pada posita angka2

Partai NasDem Kab.

pemilihan dari Partai Nasdem dari wilayah dapil Ill adalahSdra.

partai politik antara lain, Perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpaalasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, danatau Keberatan terhadap keputusan partai politik ;Menimbang, bahwa UU Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politiktersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme interen partai berdasarkan AD(Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga).

UU Partai Politik jugamengamanatkan penyelesaian perselisinan partai politik melalui Mahkamah Partaipolitik atau sebutan lain ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 UU RI Nomor 2 Tahun 2011 adalahditegaskan sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh