Ditemukan 23205 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 —
1922 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3230 B/PK/PJK/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA TBK
93155 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4619/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FRIGOGLASS INDONESIA
3083 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4308 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — CHANG CHIUNG YAO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5023 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3088 B/PK/PJK/2022
Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9318 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4342 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — PT SERASI LOGISTICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12764 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4086/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRIMA ZIRANG UTAMA
321101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani Nomor 170 RT 008/003Semarang Tengah, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 533.799.557,00PPh yang lebih dibayar Rp 533.799.557,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan
    tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp533.799.557,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4087/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — PT CGG SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2482 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REBINMAS JAYA
6414 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAMUDRA TIMUR SANTOSA
150152 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK
24273 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garuda 153/74 Bojonagara AndirKota Bandung, Jawa Barat, sehingga pajak terutang dihitung kembali menjadi:Penghasilan Neto Rp 12.664.956.330Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424. 259) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
    Putusan Nomor 385/B/PK/Pjk/2020Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424.259)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Putus : 25-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4617/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3323 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9318 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1364/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT AGINCOURT RESOURCES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Amortisasi (4,101,601.00)Total Penyes uaian Fiskal Positif: (4,101,601.00)Jumlah (Rugi) Neto (cfm Pemohon Banding) (137,548,497.00)Kompensasi Kerugian PPh Terutang Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan (cfm KEP Keberatan) Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111124.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan perhitunganpajaknya sebagai berikut:(133,446 ,896.00 Penghasilan Neto USD )Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali
    Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012, Nomor: 00001/506/12/091/15, tanggal 29 September 2015,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: Keterangan Jumlah(USD)Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian 0.00Penghasilan Kena Pajak 0.00PPh Terutang 0.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 0.00Pajak yang kurang (lebih) dibayar 0.00Sanksi Administrasi 0.00Jumlah PPh
    bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto USD (133,446,896.00)Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh
    ) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar USD 0.00Halaman 6 dari 9 halaman.
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2519/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAHKOTA INDONESIA
44661 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:01.000.090.9.052000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Pulogadung,Jakarta 14250, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar dihitung kembalisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan Neto 13,005,025,000Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak 13,005,025,000Pajak terutang 3,251,256,250Kredit Pajak 7,081,379,560Jumlah PPh
    karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.830.123.310,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 13.005.025.000Kompensasi kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 13.005.025.000Pajak terutang Rp 3.251.256.250Kredit Pajak Rp 7.081.379.560Jumlah PPh
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METITO INDONESIA
282111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalahsebagai berikut:Penghasilan Netto .............. cc cccccccceceecceeee eee eeee Rp3.743.064.677,00Kompensasi Kerugian .................cccceeceeccecee eee eees Rp3.743.064.677,00Penghasilan Kena Pajak ................. ccc Rp 0,00PPR Terutanng 2.00.00... cccccccccce ee eeceeeeseeeeeeeeean ees Rp 0,00Kredit Pajak 00.0.0 cccccccccccceeceetstssaeeeeeeeees Rp 353.715.938,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar...................ccceeeees (Rp 353.715.938,00)Sanksi AdMInistraSi ........... eee e eee eees Rp 0,00Jumlah PPh
    hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1196/WPJ.07/2015tanggal 9 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00008/206/12/056/14 tanggal 28 April 2014, atas nama: PT Metito Indonesia,NPWP 01.794.017.2056.000, beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 18A,Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh
Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT SARI LEMBAH SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189140 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2524/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
32386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2007 atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2007 atasPenyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya
Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRIMA TRAKTOR INDONUSA
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019datanya sebagai berikut : Uraian Menurut WP Beda Waktu Belum dipotong(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 1.586.912.946 288.971.788 144.914.639Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.505.194 17.338.307 8.694.877Kredit Pajak 61.994.867 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 32.510.327 8.694.877Sanksi Administrasi 15.115.284 4.173.540(lebih) vier asi Narus!
    48.115.284 12.868.417 Bahwa beda waktu adalah pembayaran PPh Pasal 23 atas invoiceyang dicatat pada bulan Maret dilakukan pemotongan dan pelaporan padabulan April 2006 atas Invoice Astra Graphia dan United Tractor dengan nilaiDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 288.971.788 dan Pajak terutangRp 17.338.307;Bahwa belum dipotong adalah invoice yang tercatat pada perkiraanbiaya Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23, dengan dasarpengenaan pajak sebesar Rp 144.914.639 dan Pajak terutang sebesarRp
    8.694.877;Bahwa untuk itu kewajiban yang belum Pemohon Banding lakukanadalah pemotongan PPh Pasal 23 atas invoice yang mengandung objek 23dan ditambah denda sebanyak 48%, sehingga jumlah PPh yang masihharus dibayar adalah Rp 12.868.417.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut, PemohonBanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim peradilan pajakuntuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dikarenakan:1.
    Ada13 Invoice yang Pemohon Banding catat pada perkiraan biaya yangmerupakan objek PPh Pasal 23.2. Sehingga jumlah PPh yang masih harus Pemohon Banding bayar adalahRp 12.868.417.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Juli 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.
    adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP079/WPJ.14/BD.06/2012tanggal 17 Februari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakMaret 2006 Nomor 00142/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atasnama PT Prima Traktor Indonusa, NPWP 01.957.920.0725.001, beralamatdi Jalan Mulawarman No. 21 RT. 23 RW. 007, Manggar, Balikpapan 76116,dengan perhitungan PPh