Oleh sebab itu, Penggugat , Il, Illdan IV berpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat1, 2 dan 3 KHI, yaitu :Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksiatau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.Ayat 2, yaitu : Wasiat hanya dibolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dariharta warisan kecuali apabila semua ahli waris mengetahuinya.Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli

Bahwa oleh karena penghibah wasiat ketiga bidang tanah sebagaimanadinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangandengan ketentuan Pasal 195 Ayat 1,2 dan 3 KHI, maka dimohonkankehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perakara a quountuk membatalkan hibah wasiat Almarhumah xxx sebagaimana dimaksuddalam :SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat tentangpenghibahan sebidang tanah seluas xxx, Kabupaten Langkat;SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx atas nama Tergugat II tentangpenghibahan

Oleh sebab itu, Penggugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VI. dan VIIIberpendapat bahwa penghibahan ketiga bidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat1, dan 3 KHI, yaitu :Ayat 1, yaitu : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksiatau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapanNotaris.Ayat 3, yaitu : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui olehsemua ahli waris.Bahwa dalil gugatan poin angka 8 menjadi:Bahwa oleh karena penghibah

wasiat ketiga bidang tanah sebagaimanadinyatakan dalam SURAT HIBAH WASIAT tanggal xxx bertentangan denganketentuan Pasal 195 Ayat 1 dan 3 KHI, maka dimohonkan kehadapanHalaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.

Pasal1874 KUH Perdata Jis Pasal 195 ayat (1 dan 2) serta Pasal 210 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin angka 5 s/d 7 tersebut diatas juga dihubungkan dengan buktibukti Surat bertanda P.7 dan T.5, T.6 sertapertimbangan tentang buktibukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwaakta dibawah tangan berupa Surat Wasiat, tertanggal 14 Nopember 2004 yangHalaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PITER Bin ALl , bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) UU No.12/DrtJ1951 LN No.78/195 1, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITER Bin ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.

Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan

Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.

Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo Pasal 207HIR jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Jaminanmaupun Sita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat(6) HIR jo Pasal 206 Ayat (6) RBg ;6.

No.22/SDH/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebagai dasarmengajukan Perlawanan untuk menghentikan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN.Bdw,walaupun bukan berupa Akta Jual Beli melainkan berupa Ikatan Jual Beli;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlumempertimbangkan terlebin dahulu mengenai Perlawanan sebagai Pihak Ketiga yangdiajukan oleh Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:Bahwa Perlawanan, termasuk Perlawanan Pihak Ketiga adalah sebagaimana diaturdalam Pasal 195

Ayat (6) HIR yang berbunyi Perlawanan terhadap keputusan, juga dariorang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihnadapkan serta diadiliseperti segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri,yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu;Bahwa yang menjadi dasar pengajuan Perawanan Pihak Ketiga atau orang lainsebagaimana dimaksud di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, adalah kepemilikan, yaituadanya orang lain atau pihak pihak

maka Petitum Perlawanan dari Pelawan yaitupetitum nomor 2, dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa Petitum nomor 2 tersebut adalah Petitum Pokok, dandengan ditolaknya petitum tersebut maka Petitum selain dan selebihnya jugadinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak untukselurunhnya maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pelawan harus dihukum untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan Perkara ini;Memperhatikan Pasal 195

Bahwa Pelawan juga memiliki bukti jual beli antara Pelawan dan MuaraKarta Simatupang, SH dengan Notaris di Jakarta, Raden MasHal 5 Perk.No.704/PDT/2019/PT.DKI10.11.Soediarto, Sarjana Hukum dengan Nomor Akta 228sebagaimana dijelaskan pada huruf h diatas, sebagai bukti bahwaPelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakan sitajaminan tersebut;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo.

Berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6)RBg.;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: Sita jaminan tidakdapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

tingkat pertama karena sudah tepat danbenar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya, karena itu putusanpengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan.Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan pembandingsebagaimana memori bandingnya harus dikesampingkan karena tidakdapat melumpuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan TerlawanPenyita harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman,pasal 195

Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Telagahurip, DesaSukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Kikitir C, DesaLama Nomor 2237, Baru Nomor 1749, Persil Nomor 195 a.S.IV, seluas0,457 Ha, dengan batasbatas: Utara : Tanah sawah Warsih; Timur : Solokan Cisaat; Selatan : Tanah sawah Juman; Barat : Tanah sawah Warsih;Tanah sawah ini merupakan hasil bagian Barang Guna Karya milikalmarhumah Ny. Warsih, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (Ny. Etibinti Sanusi);.

Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Telagahurip, DesaSukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Kikitir C DesaLama Nomor 2237, Baru Nomor 1749, Persil Nomor 195 a.S.IV, seluas1,294 Ha (906 bata), dengan batasbatas: Utara : Tanah sawah Juman; Timur : Solokan Cisaat; Selatan : Tanah sawah Jumasih; Barat : lrigasi;Tanah sawah ini merupakan Barang Pokok (Pusaka) hasil pembagiansecara waris dari almarhum Kasim seluas 0,126 Ha, dan sisanyamerupakan barang hasil pembagian Guna Karya milik almarhumahNy

Sebidang tanah sawah di Blok Telagahurip Kikitir Nomor 1749, PersilNomor 195 S.IV. luas 0,975 Ha, Hak milik lbu Warsih almarhumah yangsudah diambil oleh Para Penggugat 0,830 Ha (619 bata) dan sudahdiserahkan oleh pihak Tergugat pada tanggal 30 Oktober 1990 diHalaman 7 dari 15 Hal. Put.

Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2007 (T6),dinyatakan cacat hukum;b Dengan memperhatikan tuntutan Pembantah, Turat Terbantah I s/d IVtersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, upayahukum yang seharusnya Pembantah, Turut Terbantah I s/d IV lakukanadalah mengajukan Perlawanan bukan mengajukan Gugatan, apalagiLelang Eksekusi sebagai kelanjutan dari Sita Eksekusi tersebut belumterlaksana;c Dari buktibukti (antara lain) berupa:e Akta PERJANJIAN HUTANG' PIUTANG DENGANJAMINAN No.8 tanggal

Putusan No.326/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.1010e Sertifikat Hak Tanggungan No.3606/2007 tanggal 11 September2007 (T10) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanJakarta Selatan dengan memakai IrahIrah DEMI KEADILANBERDASAR KETUHANAN YANG MASA ESA;ternyata bahwa Pembantah, Turut Terbantah I s/d IV adalah bukanmerupakan Pihak Ketiga, sedang yang dapat rnelakukan Perlawananterhadap Sita Eksekusi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR adalah Pihak Ketiga yang perlawanannya disebut sebagaiPerlawanan

T3) berkekuatan hukum tetap tersebut, telah dipertimbangkanbahwa Penggugat I, I, II, 1V, V (sekarang Pembantah, Turut Terbantah I s/dIV) adalah bukan merupakan Pihak Ketiga, oleh sebab itu sesuai denganketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tidak berhak untuk mengajukan Bantahankarena tidak memenuhi syarat formal;Bahwa oleh sebab itu cukup beralasan bagi Terbantah untuk mohon ke hadapanYth.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikahdi Ogan Komering llir pada tanggal 24 Maret 2013, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kota Kayuagung, Ogan Komering Ilir denganKutipan Akta Nikah Nomor 195/18/IV/2013 tanggal 03 April 2013;1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan,sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat denganTergugat belum pernah bercerai;2.

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihakkeluarga serta orangorang yang dekat dengan suami Ister1;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi,dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 195

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalildalil gugatan Penggugat dan segenap buktibukti yang diajukannya dipersidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan faktafaktasebagai dalil tetap dalam perkara ini, sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Kayuagung, OganKomering llir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat padatanggal 27 Juni 1991 M, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/66/VI/1991 tertanggal 27 Juni1991;2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan kontrak rumah di Desa Bambe, KecamatanDriyorejo, Kabupaten Gresik;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Nomor:195/66/UI/1991 , tertanggal 27Juni 1991, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelismemberi paraf dan tanggal serta tanda P.1;b.

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Wali Adhal yang diajukan oleh:Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Teluk Panji, 1 Desember 1996, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tata Usaha (TU), tempat kediaman diDusun Pembangunan SAA, Desa Aek Goti, Kecamtan Silangkitang,Kabupaten Labuhanbatu Selatan

, Propinsi Sumatera Utara, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober2018 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan AgamaRantauprapat dengan register nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Rap, telah mengajukanpermohonan wali adhal terhadap Wali Pemohon yang bernama:Wali Pemohon,

Padt.G/2018/PA.PareGIOOPLOO WY SH KA HK HOOREEHO OnOwarseDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malaysia 16 Juni 1990 (umur 28 tahun),agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaanHonorer Guru SD Negeri 54 Parepare, tempat kediaman di JalanBukit Indah No. 195

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersamasebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua PenggugatJalan Bukit Indah No. 195, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 6 bulanlamanya..

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005, penggugat dan tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepontosebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/XII/2005 tertanggal 7 Februari 2006;2.

tanggayang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernahdatang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinyatetap dipertahankan oleh penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan alat bukti berupa surat berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 195

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimanabukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012,tertanggal 29 Agustus 2012;2.

Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kelara, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinyaoleh Ketua Majelis (bukti P).b.

permohonannyatertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg,tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan halhal sebagai berikut:1)Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sahyang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Juni2008 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibeber, Kota Cilegon Propinsi Banten sebagaimana terbuktidalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 atas namaPemohon dan Termohon tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan olehPPN/KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, bermaterai cukup dantelah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok denganaslinya, diberi tanda (P.1);Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mukapersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Saksi : NAMA SAKSI, Serang 05 Juni 1986, Umur 34 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan

Bahwa Penggugat telan mendapatkan izin perceraian dari BupatiKonawe dengan No 195 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2008 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPondidaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/04/IV/2008.4.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 195

Resort Tabalong diantaranya saksiAINUL ARIF, SP Bin MAKIN, saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAHdan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapatkan laporanbahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat terlarang, kKemudiansaksi AINUL ARIF, SP, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKAMULIANSYAH beserta beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalonglainnya mencari dan menemui terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di di lemari baju yangada di ruang tamu ditemukan 195

saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAHdan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapatkan laporanbahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat terlarang, kemudiansaksi AINUL ARIF, SP, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKAMULIANSYAH beserta beberapa anggota Kepolisian Resort TabalongHalaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 36/PID.SUS/2018/PT.BJMlainnya mencari dan menemui terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di di lemari baju yangada di ruang tamu ditemukan 195

Nomor 1690 K/Pdt/2019Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaAuzar, Register Camat Nomor 195/SKMMT/BB/2007, tanggal 11 Juli2007;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaMahadar, Register Camat Nomor 215/SKMMT/BB/2008, tanggal 10November 2008;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSastra Harja, Register Camat Nomor 214/SKMMT/BB/2008, tanggal10 November 2008;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSutrisno, Register Camat

Nomor 1690 K/Pdt/2019Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaAuzar, Register Camat Nomor 195/SKMMT/BB/2007, tanggal 11 Juli2007,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaMahadar, Register Camat Nomor 215/SKMMT/BB/2008, tanggal 10November 2008,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSastra Harja, Register Camat Nomor 214/SKMMT/BB/2008, tanggal10 November 2008,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSutrisno, Register Camat

Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang (KutipanAkta Nikah Nomor : 195/10/IX/2003 tanggal 29 September 2003);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Januari 2018.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/IX/2003 tanggal 29September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dansesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);B. SaksiSaksi1.

No. 1938/Pdt.G/2019/PA JSdi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, sebagaimanatercatat dalam Akta Nikah nomor XXXX/195/V1V/2011, tertanggal 26 Juli2011;.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;.

Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXXX/195/VIV2011 yang dikeluarkanKantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatantanggal 26 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.1.;Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masingmasingbernama;1.