Ditemukan 12325 data
14 — 7
berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;Hal. 8 dari 123) Wali nikah;4) Dua orang saksi dan5) Ijab dan kabul;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :3 ZA ' . x, , tn 4h 409
89 — 66
M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
11 — 3
., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan.
8 — 0
Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 409/46/X/2012Tanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yangoleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberiHal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 4363/Pdt.G/2019/PA. Tsmtanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf ;ll.
12 — 6
di3 dari 11 hal Put. 0008/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.Hongkong bahwa ia berada di rumah Bapak Modin DesaNglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengandidampingi kakaknya dan mulai saat itu Tergugat sudahmenyatakan bahwa Penggugat adalah sudah bukan isterinyadan telah menceraikan Penggugat;Bahwa, pada tahun 2009, ~~ pada saat KepulanganPenggugat dari Hongkong, ternyata benar bahwaTergugat telah mengajukan cerai talak ke PengadilanAgama Kabupaten Madiun pada tahun 2006 di bawahregister perkara nomor 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 8
bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untukdapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapatdiwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asasasas mendasar yangmelandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumahtangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWTdalam surah ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:350 aSity Dass gil IpiKtud Gls fl audit yo aS ls Ol ailil 409
23 — 16
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2345) Calon isteri;) Wali nikah;) Dua orang saksi dan) Ijab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409
14 — 5
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hariSabtu, tanggal 21 Mei 2011 dan tercatat pada PPN KUA KecamatanRappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:409/93/V/2011, Tanggal 30 Mei 2011;Hal. 1 dari 12 Hal. Put. NO.1507/Pdt.G/2019/PA Mks2. Bahwa setelah menikah Tergugat langsung meninggalkanPenggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;3.
15 — 1
Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor :409/13/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, Kecamatan Gelumbang,Kabupaten Muara Enim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyataHal. 4 dari 12 hal. Pen.
12 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
187 — 22
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 1217/Pdt.G/2016/PA.BklI, Halaman 8 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 6
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0584/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 1
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB.409.KUA.13.29.28/PW.01.12/2016, tanggal 27 Desember 2016,berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/02/X1/2012, tanggal 09Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Gayungan, Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578225007870001, atas namaXXXX, tanpa ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P2;3.
10 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
15 — 2
.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun demikianMajelis berpandangan lain pisahnya perkawinan bukan lagi karena alasanpermohonan Pemohon namun karena rusak Aqad Nikahnya sehingga harusdiputus dengan Fasakh ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0928/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.BkI, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409