Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 28-03-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 68/Pdt.G/2018/PN DPK Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 73
88 — 73
untuk kepentingan pribadipara TERGUGAT berupa TAHLILAN dimulai hari ke1 sampai ke Hari 40 dirumahPara TERGUGAT.Saya mencoba melakukan mediasi berupa lapor dar Bhabinkatibmas,RT RWsampai POLRES Kota Depok masih juga mengalami kegagalan dimana paraTERGUGAT masih bersikeras akan pendapatnya mereka menguasai semuanyatermasuk untuk akses saya masuk kerumah pun dipersulit karena akses masuk hanya 1karena rumah saya dan Para TERGUGAT 1 komplek dikarenakan saya PENGGUGATdipaksa menandatangani surat paksa wakaf
Bahwa dalil gugatan Penggugatmengenai gaji PNS BPOM RI yang menikmati adalah Penggugat sendiri dangaji Pensiun juga mulai dari Mei sampai September 2016 yang menikmatiadalah Penggugat jadi dalil gugatan Penggugat tidak benar.Gaji BPOM RIbulan Desember 2015 sampai Maret 2016 di gunakan untuk membayarhutang almarhumah yang di potong langung oleh bank mandiri, hutang arisan,biaya admin bank, dan kegiatan wakaf dan doa bersama untuk almarhumahyang di ketahui oleh Penggugat.
Uang duka yang di dapat buat digunakan untuk kegiatan tahlilan dan wakaf almarhumah dan Penggugat tau,jadi jika Penggugat tidak mengetahuinya itu tidak benar;Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk11. Bahwa ,Penggugat tanggal 23 september 2016 telah menikah diPalembang;12. Bahwa Tergugat dalam membuat gugatan Perbuatan melawanhukum tidak benar dan gugatan Penggugat obscur libel (gugatan kabur dantidak jelas) dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)(5);13.
Bahwa dalam posita poin 4 mengenai tuduhan terhadap Tergugat III tidak benardan Tergugat III tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan itu fitnah danmengadaada dan gugatan Penggugat agar dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima, karena atm dan pin mandiri di berikan langsung Penggugat ke Tergugat IIIuntuk nambahin kegiatan tahlilan dan wakaf tapi Penggugat tidak mengakui pintersebut di infokan oleh Penggugat dan memutarbalikan Fakta bahwa dirinya gaktahu no pin atmnya , sedangkan Tergugat III
Dan pada bulan maret 2016 penggugat memintaatm mandiri kepada Tergugat Ill dengan alasan mau menutup tabungan danmengurus potongan cicilan hutang desember 2015 dan januari 2016 dan berjanji akanmengembalikan kembali kepada Tergugat III untuk kegiatan wakaf tapi di ingkari olehPenggugat dan malah menuduh Tergugat III;5.
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 13/PDT/2018/PT.MTR Tanggal 23 Maret 2018 — Hj. Zakiyah.H, sebagai PEMBANDING
M E L A W A N
Haji Sulaiman, DKK sebagai PARA TERBANDING
72 — 70
72 — 70
dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf
Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik
Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.
Register : 18-10-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 583/PDT.G/2012/PN.MDN Tanggal 2 Mei 2013 — Haji TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AKIM BUTAR BUTAR, SH, ADVOKAT/PENGACARA &PENASEHAT; HUKUM, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;
M E L A W A N
AHLIWARIS ALMARHUM DAIYAH atau ENCIK DAIYAH (janda balu dari almarhum HAJI HASAN), selanjutnya sebagai TERGUGAT ;
77 — 19
77 — 19
Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mad Tanggal 7 September 2017 — Penggugat:
1.HJ. MUTMAINAH KARIM SPd.I
2.YULIANTO
Tergugat:
Hj. LULUK WIGATI, SH., M.Hum
44 — 9
1.HJ. MUTMAINAH KARIM SPd.I
2.YULIANTO
Tergugat:
Hj. LULUK WIGATI, SH., M.Hum
44 — 9
Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.
Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf
121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf
Putus : 14-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/Pdt/2014 Tanggal 14 Juli 2014 — H. ISMAIL
melawan
Hj. NUR MAHMUDAH
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.
tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 16-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.GM Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
13 — 10
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 10-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 496/Pdt.G/2015/PA.TPI Tanggal 10 September 2015 —
18 — 1
18 — 1
Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkaraperkarayang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, dan sedekah.3).
Upload : 08-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 116/PDT/2016/PT-MDN 24 — 13
dengan Tanah Milik Partabas Nababane Sebelah Utara berbatas dengan Tanah KuburanSebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Mangatas Marbun125.12Bahwa dari batasbatas yang diuraikan oleh Tergugat tersebut, yangperlu digaris bawahi adalah batas Sebelah Utara, yaitu berbatas dengankuburan Umum, sehingga tidaklah benar seperti yang didalilkan olehPara Penggugat yaitu Batas Tanah Perkara disebelah Utara adalahTanah Kuburan keturunan Ompu Pantun Hutasoit, karena batas sebelahUtara tersebut adalah Tanah Wakaf
tiga) kali panen/mengambil pohon pinus dari Tanah Perkara untuk mendirikan kioskios diPasar Ternak Siborongborong, dan tidak ada yang keberatan dari pihakmanapun juga termasuk Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Tanah Perkarakepada Tergugat dengan mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah Tanah14Milik Ompu Pantun Hutasoit, melainkan pernah penatuapenatua kampungmengajukan keberatan kepada Tergugat karena dikira Tergugat ikutmengusahai Tanah Kuburan yang telah dijadikan Wakaf
/Kuburan Umum,akan tetapi karena Penatuapenatua kampung mengetahui bahwa Tergugattidak ada mengusahai Tanah Wakaf/kuburan yang terletak disebelah UtaraTanah Perkara, sehingga sejak itu tidak ada yang mengajukan keberatankepada Tergugat;10.
Register : 22-10-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2784/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 18 Februari 2015 — PEMOHON & TERMOHON
12 — 1
12 — 1
Tergugat rekonvensimenolak untuk memenuhinya dan gugatan tersebut haruslah ditolak karenabukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimanabunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;Bahwa untuk tuntutan
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.Sdaatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Bahwa untuk tuntutan berupa biaya hidup/uang belanja (AprilSeptember2014) sebesar Rp 18.000.000, Tergugat rekonvensi menolaknya karenasejak setelah menikah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.SdaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b)Waris, c) Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infag, h).Shadagah, dani).Ekonomi syari'ah dan pada penjelasan Pasal tersebut pada huruf (a)(Perkawinan
Register : 18-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 117/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 27 April 2015 — MARIE KOROMPIS TIMPALAN ALIAS MARIE TIMPALAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. THAMRIN HASAN
76 — 55
76 — 55
Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ;Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkank.
Putus : 05-03-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 274/Pdt.G/2011/PA.GM Tanggal 5 Maret 2012 — Penggugat
1. KAMARUDIN bin AMAQ NAWASIH
2. SAKNAH binti AMAQ NAWASIH
Tergugat
1. AERUNI binti AMAQ NAWASIH
2. SUMADI bin AMAQ NAWASIH
3. H. M. ZAENUDIN
Turut Tergugat
1. MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH
2. EMIWATI binti NASRUDIN
3. EMAWATI binti NASRUDIN
4. RUSMAN bin NASRUDIN
68 — 50
68 — 50
Tergugat 1 ( Aeruni binti Amaq Nawasih ) dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Inderiati Sebelah Selatan : kali Sebelah Timur : Jero ketut Sebelah barat : Jalan Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu : Pohon Kelapa : 15 Pohon Nangka : 16 Pohon Rambutan : 7 Pohon Mangga : 5 Pohon Durian : 1 Pohon Mahuni : 10Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya + 1 are sebagai tanah wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang sah;5. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut :5.1.
rasa keadilan bahwa hasil jual beli itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (47Mustiasih bin Amaq Nawasih ), maka majelis berpendapat bahwa bagian hak waris TurutTergugat 1 ( Mustiasih bin Amaq Nawasih ) diperhitungkan dari tanah yang terjual tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sdetempat telah ditemukan fakta bahwa dariobyek sengketa telah tersedia makam Pewaris Amaq Nawasih yang mengunakan tanah obyeksengketa seluas kurang lebih 1 are yang dapat dinayatakan merupakan wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan AlmarhumAMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada AhliWarisnya yang sah;4 Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQRATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut : 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh ............ cee eeeeceeneeeeneeee 4/20 bagian;2 AERUNI
Register : 19-03-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBL Tanggal 3 April 2013 — PERDATA
- AISAH KAIMUDIN
MELAWAN
- HUSEN M. ABDULRAHMAN
- TOMY KAIMUDIN
160 — 79
160 — 79
gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugatditetapkan satusatunya ahli waris dari Almarhuma ABU KAIMUDIN dan AlmarhumahDANDAWA SAID TJAN;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagaiperubahan atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalamrumusan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rhl Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin MARZOLI
2.SUWANDI Alias ANDI Bin SAHARMAN
35 — 42
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin MARZOLI
2.SUWANDI Alias ANDI Bin SAHARMAN
35 — 42
Selanjutnya saksiSapri datang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa Ilbeserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Terdakwa Il.
Selanjutnya saksi Sapridatang dan ia menghubungi polisi lalu Terdakwa dan Terdakwa besertabarang bukti dibawa ke Polsek Bangko;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Rhl Bahwa Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri buah sawitmilik saksi Munir sedangkan milik saksi Sapri sebanyak 10 (Ssepuluh) kali,milik tanah wakaf sebanyak 1 (satu) kali dan milik kakek Terdakwasebanyak 3 (tiga) kall; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilbuah kelapa sawit tersebut;Menimbang
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — IKCEH
lawan
HOESEN SETIAWAN, DK
dan
NY. DEWI
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
gantirugi atas pembebasan sebagian tanah objek sengketa karena masalahpenerimaan ganti rugi itu sendiri didasarkan atas penguasaan fisik suatutanah, namun penguasaan fisik suatu tanah sendiri tidak dapat dijadikanalasan kepemilikan karena sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (20) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisitmenegaskan bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c VUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf
Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (20) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskanbahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan, maka nyatalah bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor16/Karawisi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Karawisi
Register : 05-02-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.MS Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 17
63 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 26-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.MS Tanggal 21 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 10
17 — 10
Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI doleiwYLoolaid!
Taigax Igig TISIly J islly a8qIly aolArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);cunt SLil jle> We axl Galios! slgad gail x54Josxly Slo jl gl clo itl oS Olid! ga LS Elo!
Register : 18-05-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.MS Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
65 — 46
65 — 46
c ouQuo Sol Uw Sol Uo Sol gules Tol UArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.WiSh gol plaoros IIS puSHd 51 sidodolSllo.xr09SbLouwS,) boo IJ joeJI owArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Jl ple Gaal Gud! Wl CA v0 Bubol pladhsls Loadug yg US Yo gl Quit!
LulyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHalaman. 12, Perkara Nomor 59/Pat.P/2018/PA.!diri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruhmasalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);J pSquSlibliinlos WaSlled SlocJ!
Putus : 11-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Juli 2013 — Usman Pasaribu vs St. Daulat Batubara, Dk
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daulat Batubara oleh Mangarahon Lumban Tobingmembuktikan banyaknya tanah masyarakat di dalam surat +10 Ha tersebuttermasuk tanah (Tergugat I) lapangan bola masyarakat tanah wakaf, tanahMarasintong Pasaribu yang diperoleh dari orangtuanya Sittua Pasaribu dantanah Japaar Sinaga dan lainlain terbukti batasbatas putusan PengadilanNegeri Padangsidimpuan 13 Desember 2010.Yang menjadi alatalat bukti bagi Penggugat adalah Surat KeteranganKepala Desa Simoleole Hak Milik marga Rahon Lumban Tobing yangditerbitkan
Semuanya tidakdibenarkan oleh saksi Tergugat Hasan Pasaribu di persidangan NegeriPadangsidimpuan begitu juga dengan tanah Wakaf Masyarakat sudahmempunyai Badan Hukum Sertifikat dan Surat Lapangan BolaMasyarakat bahwa di dalam surat Penggugat adalah 2 surat berlainanbatasbatasnya yaitu Surat 10 Ha dan Surat 2 Ha akan tetapi berlainanbatasnya.Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memutuskan perkara kamiini kurang teliti yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, bahwaTergugat nama Usman Pasaribu
Register : 07-01-2020 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.MS Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 21
59 — 21
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.MLG Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
20 — 9
20 — 9
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf