Ditemukan 17962 data
34 — 4
Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam Pasal 49 huruf bUndangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama,antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Tergugat:
IR.Hj.MARLINA MARZUKI
42 — 18
kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yangdimaksud dalam undangundang ini ;Menimbang, bahwa perkara tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2tersebut adalah perkaraperkara yang disebutkan dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu perkara di bidang :a. perkawinan ;b. waris ;Cc. wasiat ;d. hibah ;wakaf
57 — 22
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf
294 — 125
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
14 — 2
Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
180 — 82
(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang
Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN
(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
53 — 12
Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Dumistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pembenankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.
ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam alQadla fi alSyariat alIslamiyat halaman 174175:gpd Lo Alia) agal YI Ba gly Gull (8 Asus YL salgll dace Glo abel!
Menurut madzhabHanabilah dan ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, hak kepemilikan murni, wakaf dan penggunaannya,kematian, pemerdekaan budak, wala, serta pemberian dan pencabutankekuasaan (wewenang) seseorang.
90 — 14
Perubahan Atas UndangUndang No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada Pasal 2 yang bunyinya peradilanagama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yangberagama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini, lalu Pasal 49 yang bunyinya pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnyaantara orangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus olehPengadilan Agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";15Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut memberikan kewenangan yangmutlak kepada pengadilan agama, asalkan memiliki dasardasar, yaitu: pihakpihak yangbersengketa harus samasama memeluk agama Islam; perkara perdata yangdipersengketakan, yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
29 — 4
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.LBterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 915 K/Pdt/2014Bahwa para Penggugat ada mempunyai dua petak tanah sawah yang terletak di Desa/Gampong Tangantangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yangberukuran dan batasbatasnya sebagai berikut:Petak Pertama:e Sebelah Utara berbatas dengan saluran irigasi (122,50 m);e Sebelah Selatan berbats dengan jalan Negara (102 m);e Sebelah Timur berbatas dengan kebun Syahadan (51 m);e Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Sara/wakaf (164,30 m);Petak Kedua:e Sebelah Utara berbatas dengan
Nomor 915 K/Pdt/2014e Sebelah Timur berbatas dengan kebun Syahadan (51 m)e Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Sara / wakaf (164.30 m)Petak kedua yang berukuran dan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Negara (97 m)e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim/K.Yong Pok (93m)e Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi (33 m)e Sebelah Barat berbatas dengan sawah T.
286 — 109
kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama yang berbunyi:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris dan bagianmasingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama / Mahkamah SyariahHal 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.KdsPutusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994 KaidahHukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf
adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentusebagaimana dimaksud dalam undangundang im dan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
90 — 3
dari 15 Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2017/PN LbpPengadilan Negeri A Lubuk Pakam (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaktidaknya Pengadilan Negeri Lubuk PakamA berwenang mengadilinya, Acetanpahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I* , dengan caracara sebagai berikut: Pada hari Selasa, tanggal 07Maret 2017, sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki menuju Jalan PinangBaris, Gang Wakaf
, Kecamatan Medan Sunggal, untuk membeli shabushabukepada seorang lakilaki yang terdakwa tidak tahu namanya (DPO), sesampainyadi Gang Wakaf, lakilaki tersebut mengatakan kepada terdakwa acemau paketberapa bang?
120 — 50
Menurut Wahbah Zuhailiketerangan saksi yang bersifat istifadhah/testimonium de auditu, dapatdijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), danpendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalampertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium deauditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, ceritatentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
diterimanyakesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orangyang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebutsehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuatkebenaran ceritanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa syahadah istifadhahdapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf
SUMNAH binti HARUN
Tergugat:
SITI HADIJAH binti AMAQ JUMENEP dkk
26 — 12
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat digunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala,pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf,pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dansegala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hakkepemilikan.
Putusan No. 640/Pdt.G/2019/PA.GMkematian, pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikanmurni.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon, jawaban ParaTermohon, buktibukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon, MajelisHakim menilai dalildalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh faktafaktayang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari bapak kandung Para Termohonyang bernama almarhum H.
97 — 28
Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :aSgIlg gllaall cally cISlegle aolaawL dolgaull 5925 pgidla yes ablioll riesAVaIlg SVollo Gila golly a9 pa09Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.ISI oo VI AcolawwYL doles
maisazilgig TISly Jisly adq/lg AVollyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);Halaman. 12, Perkara Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.MSlil 9 LS Elowl dolgin Guu! GLil jlo> ole aa yVl Calicl!
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ucu DannyDrajat 14/256 bag, dengan batasbatas sebagai berikut :* Sebelah Utara : Jalan Lingkar ;* Sebelah Timur : Sawah/Tanah Milik Adat (akad, tanah wakaf, Onih) ;* Sebelah Selatan : Sawah/Tanah Milik Adat (Idrus, Onih, wakaf) ;* Sebelah Barat : Sawah/Tanah Milik Adat (Taji, Aos, Onih) ;Hal. 11 dari 35 hal. Put.
Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dR adalah pemilik yangsah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sudajayahilir,Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 56/Desa Sudajayahilir dengan luas tanah tercantum seluas 8.995m2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Lingkar ; Sebelah Timur : Sawah/Tanah Milik Adat (akad, tanah wakaf,Onih) ; Sebelah Selatan : Sawah/Tanah Milik Adat (ldrus, Onih, wakaf); Sebelah Barat : Sawah/Tanah Milik
MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY Bin MUHAMMAD HASLY LONCING
Tergugat:
H. BAKRI
134 — 0
ALimuddin/ Rangga;
Adalah tanah wakaf milik Yayasan Al-Marhamah yang berhak dikelola oleh Pengugat sebagai Nazhir;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
5.
97 — 66
cUndang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989, kewenangan Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf