Ditemukan 17793 data
18 — 0
Surat Keterangan Dokter Nomor : 82/X/02/2017, tertanggal 03 Oktober2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Pagedong, KabupatenBanjarnegara (bukti P7);Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;SAKSI Nama Saksi 1, umur 44tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal diKabupaten Banjarnegara, di bawah sumpah menerangkan yang padaapokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak
BINTANG IRIAN HUTAGULUNG
30 — 18
yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
13 — 1
Berita Acara Pembinaan Dinas Penddidikan UPT.
9 — 2
PUTUSANNomor : 1380/Pdt.G/2010/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antaraPENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan UPT DinasPendidikan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai"Penggugat";MELAWANTERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempattinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Tergugat";Pengadilan
1.Kaberma Munthe
2.Jamsen Munthe
3.Hendrik Munthe
4.Haposan Munthe
5.Lisinus Munthe
Tergugat:
5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
6.BUPATI KARO
Turut Tergugat:
6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
82 — 0
Penggugat:
1.Kaberma Munthe
2.Jamsen Munthe
3.Hendrik Munthe
4.Haposan Munthe
5.Lisinus Munthe
Tergugat:
5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
6.BUPATI KARO
Turut Tergugat:
6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
ROICHAN
37 — 16
yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SUSMIYATI
21 — 3
setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapatbahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalahPemohon hendak memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam dokumen aktakelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Halimah
19 — 2
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 5 (lima) alat bukti Surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.5 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Nurul Baeti
21 — 2
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
20 — 4
SALINANPENETAPANNomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Mlgaae RP= = ee =iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:Syahrizal Engga Lupita bin Subekti, umur 27 tahun, Agama Islam ,pekerjaan Honorer (UPT Pelatihan Kerja Singosari),tempat tinggal Jalan Puter Utara RT.007 RW. 012 No. 26Kelurahan Tanjungrejo
Peni Oktavia
Termohon:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU c.Q KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
134 — 110
.1.3/2337tanggal 3 September 2019 untuk agenda penanda tanganan BeritaAcara Pemeriksaan, pada saat penanndatanganan Berita AcaraPemeriksaan Peni Oktavia (pemohon) tidak mau menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan, disaat yang bersamaan Peni Oktavia(Pemohon) mengakui bahwa Peni Oktavia telah menikah denganIrwandi, vide T7; Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengeluarkan telahaandugaan mengganggu rumah tangga orang atas nama Peni Oktaviapada tanggl 24 September 2019 dengan hasil rekomendasi dapat di UPT
Tanggal 04Januari 2017, Tentang Penunjukan Dan PenetapanPembayaran Honorium Bagi Tenaga HarianLepas/PTT Dilingkungan Dinas Kesehatan ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan fotocopi).18 BuktiP18 : Surat Perintah Kerja Nomor:027/SPK/Dinkes6.3/333.Tanggal 12 Januari 2018, Pekerjaan BelanjaJasa Operator Komputer Peningkatan MutuPelayanan UPT Labkesling UPT LaboratoriumKesehatan Dan Lingkungan Dinas KesehatanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2018( Sesuai denganasli dan lampiran sesuai dengan fotocop
2020/PTUN.PBR(Sesuai dengan asli).12 BuktiT12 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen PegawaiPemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Fotocopi sesuaidengan salinan).13 BuktiT13 : Surat Perintah Kerja Nomor: 027/Dinkes 6.1/0822Tanggal 29 Maret 2019 terhadap Peni Oktavia TahunAnggaran 2019 (Fotocopi dari fotocopi).14 BuktiT14 : Berita Acara Pemeriksaan Peni Oktavia, S.H., tanggal12 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belasyang bertempat di ruang Kepala UPT
Pemerintahan Propinsi Riau yang ditempatkan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau sejak tanggal,01 Mei 2005, dengan Penempatan kerja di Balai Pelatinan Kesehatandan sejak diangkat menjadi Pegawai WHonorer/Tenaga HarianLepas/PTT tersebut, Pemohon di tempatkan di posisi yang sama yaituOperator Komputer dimana pada setiap tahunnya Kepala DinasKesehatan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan pengangkatanPemohon sebagai Pegawai Honorer/Tenaga Harian Lepas/PTT danpada tahun 2011 Pemohon ditempatkan di UPT
1.KOSIM SURYANA
2.SAMIDIN
3.IMRON
4.IRFAN
5.NUR SALAM
Tergugat:
PT FARINDA BERSAUDARA
125 — 71
Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi(UPT) Resak IIIyang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yang manaPara Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatan Transmigrasitahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal:2.1. Jawa Barat;2.2. Jawa Tengah;Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Padt.G/2018/PN Sdw2.3. Jawa Timur;2.4. Nusa Tenggara Barat (NTB), dan2.5. Nusa Tenggara Timur;3.
Bahwa ParaPenggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) ResakIll yang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yangmana Para Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatanTransmigrasi tahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal : 2.1.Jawa Barat ; 2.2. Jawa Tengah ; 2.3. Jawa Timur ; 2.4. NusaTenggara Barat ( NITB ), dan 2.5.
Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalilposita gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan ; 2.Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 500 Kepala Keluarga danditempatkan pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Resak Illyang pada saat ini disebut Kampung Jambuk Makmur yang manaPara Penggugat ditempatkan dalam tahun penempatan Transmigrasitahun 1995/1996 terdiri dari daerah asal : 21. Jawa Barat, 2.2. JawaTengah, 2.3. Jawa Timur, 2.4.
Foto copy Data Kepemilikan Lahan Usaha Il Kampung JambukMakmur (UPT. Resak III) Kecamatan Bongan Kabupaten KutaBarat (bukti P.3);4.
AgungRI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973, yangmenyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanah;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugatdalam replieknya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugatsangat tidak paham atau gagal paham bahwa Sertipikat Hak Milik ParaPenggugat dikeluarkan secara kolektif oleh BPN Kutai terletak diKampung Jambuk Makmur dulunya UPT
37 — 5
Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melalui saksi SITI HAPSAH.7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).
M2248 PP beserta kunci kontak dikembalikan ke UPT Kab. Kec. Torjunmelalui saksi SITI HAPSAH.4.
M 2248 PPbeserta kunci kontak.Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melaluisaksi SITI HAPSAH.7.
169 — 49
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya danmelakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti22pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi PantiSosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
60 — 19
Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan ;
- Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Muhammad Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT
83 — 18
MENGADILI:
- Menyatakan Anak Yahya Ahmad Bin Ahmad ersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu berupa Pembinaan dalam Lembaga di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial di Lingkungan Pondok Sosial beralamat di Jalan Keputih Tegal Nomor 32 Surabaya
Robiyanti
31 — 19
MENETAPKAN:
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon pada:
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani dengan Nomor 1403010511210001 dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Agustus 2022;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 199/13/VIII/2021 atas nama Syahbani dengan Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu
muhammad farhan
34 — 9
tersebut tidak tertera/tertulis FARHAN, lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDINdan ibu bernama MARIYAM, seharusnya tertulis MUHAMMAD FARHAN lahirdi Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah sesuai atau tidak samadengan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon ANISATUR RAHMAN,lahir di Kota Bima pada tanggal 1 Januari 2009 anak kelima dari ayahbernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM berdasarkan suratketerangan kelahiran dari Dinas Kesehatan Kota Bima UPT
98 — 56
membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatbuktuberupa foto copy surat P1S/DP10 dan 8 (tiga)orang saksi;Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas ternyata fotocopy yag sesuai dengan aslinya adalah bukti P1, P2, P8 dan P9sedangkan untuk bukti P3, P4, P5, P7 dan P10 berupa foto copy atasfoto copy dan tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa buktin P1 berupa Surat Perintah PerjalananDinas untuk melakukan pengukuran, P2 berupa Peta Kerja PenyiapanLahan asuil Team Inventarisasi Lokasi UPT
ANDI LIYANTO
23 — 2
2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT