Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin ADI SISWANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaanJaksa Penuntut Umum ;2.

Diwek Kab.Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3).

Bahwa terdakwa telah 5 bulan menjual pil LL ataumengedarkan pil LL tanpa ijin dan tidak memiliki kKeahlian di bidang farmasi, danterdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil LL tersebut. Bahwa selainmenjual pil LL terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut dengan alasan agarbadan terasa ringan dan pikiran melayang.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADISISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000, (Lima ratus riburupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiuliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubunei YOGI PRAYUDAuntuk memesan pil PLL? dengan cara SMS kepada terdakwa ?

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenulnstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubungi YOGI

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIAS GRANDONG bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidakmemiliki ijin edar" sebagaiman pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIASGRANDONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;4.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dimaksud adalah sebagaimanapertimbanganpertimbangan dibawah ini ;1.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

Menyatakan terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2, Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa Muhammad SholehudinAsofi Alias Sofi dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun

ASOFI Alias SOFI pada hari Kamistanggal 07 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di halaman depan Masjid ATTAUBAHmasuk Dusun jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, KabupatenBanyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.Lab : 03806/NOF/2019 tanggal 22 April 2019 dapat disimpulkan barang bukti nomor :06739/2019/NOF sampai dengan 06742/2019/NOF tablet warna putih logo Ytersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trinexyphenidyl HCL mempunyai efeksebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi jenis trilhexiphenidyl

ataupun jenis yang lainnya.Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair :Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEHUDIN ASOFI Alias SOFI pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi

Terdakwa membeli dariAnton sebesar 500 butir dan kedua beli lagi 500 butir;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwadengan menjual pil jenis Trihexypnidyl kepada Saksi AHMAD HUMAIDI Alias OMEKdengan menghubungi Saksi MUHAMAD RIZAL untuk mengantar obat tersebut danmendapat keuntungan dari hasil penjualan pil jenis Treheksyphenidil tersebutterdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dibenarkan olehTerdakwa, Saksi MUHAMAD RIZAL,

Asep Mamun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2.

dan alat kesehatanharus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah, Sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DZIKRI ILHAM alias KOBOTBIN H.

dan alat kesehatan harus memnuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah, Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Cjr (Kesehatan)Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wibterdakwa menghubungi Sdr.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaata, dan mutu sebagaimana dimaksud setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memnuhistandar mutu pelayanan farmasi yang

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudsetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan = dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi

Asep Mamun tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintahsebagaimana dalam dakwaan tunggal:;2.

Menyatakan Terdakwa YUNANI Als UNAN bin BAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENYIMPAN DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD SERTA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN UNTUK ITU;2.

Hulu Sungai Tengah, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tesebut diatas, bermula

jenis Dekstrometorphan HBr sudah terdaftar di BPOM, serta orang ataumasyarakat yang tidak memliki keahlian di bidang kefarmasian dan juga bukan tenagakesehatan tidak dibenarkan mengubah kemasan obat untuk dijual kembali obat yang sudahdibelinya tanpa penandaan apapun juga tidak dibenarkan;e Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga kesehatan) tidakdibenarkan melakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan serta mengedarkan sediaan farmasi

maupun bahan sediaan farmasi;e Bahwa setelah Saksi memperhatikan obat jenis Dextro warna kuning dengan penandaan SFpada satu sisi milik Terdakwa tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik sesuai dengan hasillaporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.10.12.1121.LP tanggal 19 Oktober 2012 yangditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt.

dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatandan mutu serta tidak memiliki keahlian keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut :A.d.1 Unsur Setiap orang :Menimbang

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan khasiatatau. kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah :11Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan

Menyatakan Terdakwa FARID ABDILAH Als PLANET Bin (Alm) ARIFIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU 2.

besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan:4Menyatakan Terdakwa FARID ABDILAH Als PLANETBin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa Terdakwa FARID ABDILAH Als PLANET Bin (Alm) ARIFIN, padaBulan Oktober 2015 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015,bertempat di Dusun Godong Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpamemiliki keahlian dan kewenangan,dengan sengaja memproduksi atau engedarkansediaan farmasi

Terdakwa tidak memiliki ijin daripihak pemerintah dan juga sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa dalam menjual PilDouble L tanpa ada ijin dari pemerintah tersebut dilarang oleh pemerintah, namundemikian Terdakwa tetap saja menjual Pil Double L tersebut karena untuk memenuhikebutuhan pribadi Terdakwa ;Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikankefarmasian atau Ilmu Kesehatan dan bukan pula seorang tenaga kesehatan sehinggaTerdakwa tidak berhak untuk mengedarkan sedian farmasi

bahan aktifTriheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk ObatKeras) ;Kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh DraTRI PRIHATIN, S.Apt SELAKU Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatanpada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya, Triheksifenidil HCL harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasiyang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsedian farmasi

Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan(3)3Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) yang menyatakan bahwasetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan,menyimpan,mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahaneeyang berkhasiat obat sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenaipengadaan,penyimpanan,pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan

Menyatakan terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar; --2.

Menyatakan terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAMUN terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal kami; 2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: wonnnnnnnennnnne Bahwa terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAMUN pada hari Senintanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Pindahan Baru Rt 6 Kec.Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Carnophen tersebut padahari Minggu tanggal 12 Juni 2016, dan terdakwa Samaidi Als Gaib meminta1 keping (10 butir) kepada saksi Marhadi Bin Arbaniansyah sebagai upahBahwa terdakwa Samaidi Als Gaib sudah mengedarkan obat Carnophenkepada warga di desa Pindahan Baru selama + 2 minggu (setengah bulan)dengan harga perkeping Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah), sehinggauntuk 1 Box Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000,; n= enn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nneeBahwa sediaan farmasi

Marhadi Bin Arbaniansyah menyerahkan uang kepadaterdakwa yang di akui adalah milik terdakwa; Hal 14 dari 19 halaman, No. 234/Pid.Sus/2016/PN Mrh.Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa memiliki dan menyimpansediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen tersebut untuk dijual kembalidisekitar tempat tinggal terdakwa dan kadang kadang untuk dikonsumsisendiri, sediaan farmasi berupa obatobatan jenis Carnophentersebutterdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dari membeli di PasarLima Banjarmasin

Menyatakan terdakwa SAMAIDI Als GAIB Bin SAMUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan pidanadenda sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuanapabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan; 3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi, petugaskesehatan maupun pedagang besar farmasi dan tidak ada ijin dari pihakyang berwenang ;= Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknyamembenarkannya ;2. HENDRA DWI KURNIA yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 23.00wib, bertempat di sebuah rumah di Ds. Kedensari Rt.015 Rw.005 Kec.Tanggulangin Kab.

Selanjutnya terdakw beserta barang buktidiamankan dan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi,petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi dan tidak ada jjin daripihak yang berwenangMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:2 (dua) paket sabusabu masingmasing seberat + 0,38 gr, 1 (Satu) bh pipetkaca kosong bekas pakai sabu, seperangkat alat hisap berupa bong danbotol plastik dan 2 bh

Lab : 11960/NNF/2018 tanggal 19Desember 2018, Bahwa Barang bukti nomor 13887, 13888/2018/NNFberupa dua kantong plastik berisikan kristal warna putin dengan berat nettoHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 191/Pid.Sus/2019/PN.Sda.masingmasing 0,062 gr dan 0,027 gr adalah benar kristal Metamfetaminaterdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UURI no. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;e Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi,petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi

Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwaNarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah LembagaIlmuPengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dariMenteri;Menimbang

, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti LembagaIImu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan,disamping itu Terdakwa bukan pula Petugas Rutan yang berhak menerima danmenyampaikan titipan kepada penghuni Rutan lainnya, dimana sewaktuditangkap pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat0,578 gr (nol koma lima ratus tujuh puluh delapan gram) yang berdasarkan hasillaboratorium forensik

Menyatakan terdakwa SUGIANNOR Bin LAMBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;3.

Pol DA 2325 PAB,Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi JAENUDIN dan Saksi FITRIADI keduanya adalahanggota Polri pada Polsek Cerbon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakatTerdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen untuk selanjutnya dilakukanpemeriksaan.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Unsur 1 : Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Tujuan darisuatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan manamerupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatuperbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak mempunyai izin edar) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memproduksi menurut KamusBesar Bahasa Indonesia yaitu : menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan yang10dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalahmenyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.

Pol DA 2325 PAB, Terdakwakemudian dihentikan oleh Saksi JAENUDIN dan Saksi FITRIADI keduanya adalahanggota Polri pada Polsek Cerbon yang sebelumnya mendapatkan informasi darimasyarakat Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen untukselanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Menyatakan Terdakwa Eryadi Alias Dewan Bin Ahmad Huzani (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan dan Mutusebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;2.

,APT, keterangannya dibacakan dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sedian farmasi adalahmendistribusikan atau menjual obatobatan atau perbekalan kesehatanHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN.Sglyang dilakukan oleh tenaga ahli yang berkewenangan khusus dibidangfarmasi.

Bahwa terdakwa Eryadi Als Dewan Bin Ahmad Huzaini (Alm) tidak memilikiizin sama sekali, baik izin tempat atau sarana tempat maupun izinmelakukan pekerjaan farmasi dari Dinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi Standard dan/ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik dimana pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan diselengarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yangdisebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidakmemenuhi sediaan mutu dan atau keamanan

Menyatakan Terdakwa Eryadi Alias Dewan Bin Ahmad Huzani (Alm) tersebutdiatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan dan Mutusebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;2.

Menyatakan Terdakwa HERLIANI alias HARLI bin IMUH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa HERLIANI alias HARLI bin IMUH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Apt., keterangannya dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli kuliah di Fakultas Farmasi Ull (Universitas Islam Indonesia) lulustahun 2003 lalu lulus sebagai Apoteker tahun 2004 sedangkan riwayatsebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar tahun 2005 dan diangkatsebagai Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kab.

tersebut adalah apoteker dan dibantu tenaga teknis kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.51 Tahun 2009tentang pekerjaan kefarmasian;Bahwa benar Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian memiliki keahliandan kewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan, penyimpanan,pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi;Bahwa obat yang mengandung Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnyaoleh Balai POM melalui Surat

Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwasetelah diuji pada Laboratorium Forensik berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Menyatakan Terdakwa HERLIANI alias HARLI bin IMUH tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edarsebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

IslamPekerjaan :PedagangTerdakwa ditahan sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan sekarang;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin ANWAR (Alm) bersalah melakukan tindakpidana pengedaran obat / sediaan farmasi

ANWAR (alm) pada hari Mingu tanggal 05 April2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April2015, bertempat di jalan di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten HuluSungai Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengajamelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa terdakwa juga tidak memilikikeahlian khusus di bidang farmasi atau obatobatan.Bahwa dari obatobatan milik terdakwa yang ditemukan yaitu 100 (seratus) butir obatjenis carnophen serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro telah disisihkan 2 (dua) butir obatjenis Carnophen dan 2 (dua) butir obat dextro sesuai dengan berita Acara Penyisian BarangBukti tanggal 06 April 2015 guna dikirim ke Pusat Laboratorium Fornsik Bareskrim PolriCabang Surabaya sehinga tersisa 98 (Sembilan puluh delapan) butir

Sediaan farmasi sesuai denganpasal angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwabenar pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekira pukul 16.00 Wita, di jalan Desa PakanDalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah ditangkapbersama dengan saksi Khairun oleh petugas kepolisian Sektor daha Selatan karena telahmembawa obatobatan yang dilarang beredar yaitu obat jenis Carnophen dan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAINAL Bin YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Menyatakan Terdakwa BAINAL Bin YUSRAN bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 197Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

Sus./2017/PN.Mrh.kali berjumlah 3 box.Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT.

Bin AGUS SUJITO, sebagaimana termuat dalam BAPpenyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik;Bahwa Carnophen produksi PT.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Halaman 9 dari 14 PutusanNomor 249/Pid. Sus./2017/PN.Mrh.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsuryang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif.

Obatobatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagimemiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan

Menyatakan Terdakwa : SONI ARDIANSYAH bin KHOIRUL JUMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengkomsumsi, mengedarkan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sub. 1 (satu) bulan kurungan ; 3.

Menyatakan terdakwa SONI ARDIANSYAH bin KHOIRUL JUMALI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmemiliki, menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan :2. Menjatuhkan.....2.

Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, KabupatenKediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk DaerahHukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan yangdilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana

Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, KabupatenKediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk DaerahHukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan,kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan yangdilakukan terdakwa dengan cara antara lain

dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan mengedarkanpil jenis LL sebanyak itu ;Dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurunsur dalam pasaltersebut telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa memiliki kewenangandan keahlian dengan sengaja mengkomsumsi, mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa : SONI ARDIANSYAH bin KHOIRUL JUMALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengajamengkomsumsi, mengedarkan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah), sub. I (satu) bulan kurungan ;3.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat