Nepa (2) Toni Saekoko pada pertengahan bulan Juni 2014 daritemanteman PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah DaerahKabupaten Kupang kepada para Penggugat di tempat tinggal masingmasing,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatanmasih diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari ;6.

Bahwa ...Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/137/11/2014tanggal 7 Maret 2014 tentang pembatalan terhadap kedua SK tersebut dipoint 1 dan point 2 pada Alasan gugatan para Penggugat untuk pengangkatanserta mengaktifkan kembali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kupang yang telah PAW masingmasing : atas nama OtnielBobsuni, SH., M.H dan Sinta Dewi Mesakh adalah bertentangan denganpasal 109 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan

BuktiP.9P.10P.11P.12April 2014 perihal Pemberitahuan yang di tujukkankepada Gubermur NTT (Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Surat dari Ketua Umum Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten KupangNomor : 023/DPC.PDS /Kab.KPG/III/2014 tanggal 20Maret 2014 perihal Pemberitahuan dan mohon kebijakanyang ditujukan kepada Gubernur NTT (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Pem.100/279/II/2013, tangs 10, Bukit a.Penjelasan Terkait proses PAW Anggota DPRD yang

BuktiT.16T.17T.18T.19Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai DamaiSejahtera Nomor : 018/S.Ext/DPP.PDS/II/2014 tanggal12 Februari 2014 perihal permohonan PembatalanKeputusan PAW dan Pengaktifan Kembali (Fotokopi darifotokopi) ; Fotokopi Surat Bupati Kupang Nomor : BU.138/263a/PEM/ II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 perihal UsulPembatalan dan Pengaktifan Kembali PAW AnggotaDPRD Kabupaten Kupang Periode 20092014 (Fotokopidari fotokopi) ;.

,SE;Bahwa Surat yang dipalsukan scan tersebut seperti masalah koordinasi PAWdan suratsurat lain dan sebagainya dan PAW itu bukan hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur tapi untuk seluruh Indonesia;Bahwa apabila ada yang diusulkan PAW adalah kewenangan dari DPC sebabyang paling mengetahui anggotanya adalah dari daerah masingmasing, PAWuntuk Kota diusulkan oleh DPC dan PAW untuk Pr Bahwa ...Bahwa saksi melihat dari datadata yang masuk kepada DPP atau didalamdokumen bahwa saudara Otniel Bobsuni,SH,.MH

batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor : 49/DPP-PHPU/2014 tentang Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang Terkait dengan Kode Etik dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat tertanggal 16 September 2014;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat , TergugatIl, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukummelaporkan, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskandilakukannya Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai Anggota DPRD Kota Medan;.

Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahmenimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan persengkongkolan agar dilakukannya Penggantian Antar waktu(PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan MasaJabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Penggantian Antar waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD KotaMedan Masa Jabatan Tahun 20142019;b.

) terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan;Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat , Tergugat II, danTergugat III telah menimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat Il, danTergugat III telah melakukan persengkongkolan agar dilakukannya PenggantianAntar waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota MedanMasa Jabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat KeputusanTergugat Nomor: 78/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Demokrat DPRD Kota MedanProvinsi Sumatera Utara AtasNama Parlaungan Simangunsong, ST tertanggal 9 Februari 2018;7.

Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagaiAnggota DPRD Kota Balikpapan Periode 20092014, hasil PemilihanUmum Legislatif Tahun 2009 dari Partai Patriot, maka Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti denganmengirimkan surat Nomor B.029/DPCPP/Bpp/VII/2013, tanggal 8 Juli2013, dan mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihalpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, dalamsurat tersebut Pengurus Dewan Pimpinan

Tidak lagi terdapat Calon Pengganti yang terdaftar dalam DaftarCalon tetap dari Partai yang mencalonkannya;Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot ProvinsiKalimantan Timur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 perihal InstruksiPembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timurdari Partai Patriot:Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPatriot Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang

Surat Nomor 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013:Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama: 1. Hj. Fitriati, 2. Eddy SunardiDarmawan, S.E. dan 3. Hendro Nugroho, S.H.,M.Hum.

Bahwa dalam surat ini sangat jelasmenyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan PartaiPatriot atas nama: Hj.

Fitriati;Bahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telahditerima tanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya PenerbitanSurat ini secara otomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi SuratNomor B.029/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 Perihal:Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapansangat jelas di sini terlinat ada data Relevan yang tidak menjadikanPertimbangan Surat Keputusan Tersebut sehingga berdasarkan faktafakta tersebut, Tergugat dalam menerbitkan

Yeni Risnawati, SH;Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 08 J uni 2017, dengan tanpadidukung dasar hukum yang berlaku telah mengeluarkan Surat Nomor:64/EXT/G1N 1/2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau,Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr.

Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Nomor:64/EXT/G1N 1/2017 pada tanggal 08 J uni 2017 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.nSdr Yeni Risnawati, SH adalah Perbuatan Melawan Hukum;3.

Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Nomor:149/N/DPWNVI/2017 pada tanggal 03 Juni 2017 yang ditujukan kepadaTergugat I, Perihal Rekomendasi PAW anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP) DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr Yeni Risnawati, SHadalah Perbuatan Melawan Hukum;4.

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PersatuanPembangunan (PPP) Surat Nomor: 64/EXT/G1NV 1/2017 pada tanggal 08 J uniHalaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLG10.11.2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Perihal usulanPengganti Antar Waktu (PAW) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)DPRD Kota Lubuklinggau a.n Sdr.

Bahwa, mengenai proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 67 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1986,oleh karena itu PAW terhadap diri Penggugat bukan perbuatan melawanhukum meskipun proses hukumnya masih berjalan di PTUN ;e.

PAW. III ).Bahwa dalam masa perkawinan antara Safrel Zein dengan Pemohon 6 SusyDewi, telah dikaruniai 1 ( Satu ) Orang anak kandung yang bernama:1 ee )Hal. 3 dari 11 hal. Pent.

PAW.

PAW. V.6 ).memenuhi syarat untuk memperoleh KartuTanda Penduduk ( KTP ).Hal. 4 dari 11 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2021/MSBir.Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Alm mempunyai anak lakilakidan Perempuan Antara lain :"=Bahwa Ayah kandung dari tersebutdiatas telah meninggal dunia pada tanggal 20121976 di Desa GeudongGeudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a guo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewlsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karenaSurat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara aquo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

F, S.Sossebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar& pengajuan PAW Sdr. Widyasmoro Eko Prawito, ditujukankepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar NomorB.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kaltim a/nSdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos, ditujukan kepada PelaksanaTugas (PTL) Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim.

AdhigustiawarmanF, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4Nomor Urut 5 dari PARTAl GERINDRA maka dengan terdaftarnyaPenggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiGerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A.

Adhigusriawarman F,S.Sos tanggal 26 Juli 2018 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya kepada PLT Ketua DPDPartai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor :B.2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSamarindaKalimantan Timur Aln Sdr.

No. 120 K/Pdt.Sus/2012usul/permintaan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat DPC Nomor 03/PBPM/I/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan Permohonan Untuk SegeraMemproses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama H.ANDIMUHTADIN (Penggugat) selaku Anggota DPRD Kabupaten PolewaliMandar dengan menunjuk penggantinya yakni Saudara M.

KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atasusulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandarsebagaimana yang disebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandangbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku dantidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PartaiBuruh tersebut dan oleh karenanya tidak mengingat secara hukum ;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu(PAW

Yunus, telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa pencabutanKartu Anggota Penggugat sebagai Anggota Partai Buruh dan permohonansegera memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, yangdilakukan DPP Partai Buruh telah sesuai dengan mekanisme PeraturanPerundangUndangan dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran RumahTangga (ART) dari Partai Buruh ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret 2016yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapat pleno DPW PBBProvinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentian Penggugat sebagaipengurus dan anggota Partai Bulan Bintang serta Surat NomorB226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari 2017 tentang usulPergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugat Ir.

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret2016 yang dikeluarkan Tergugat dan Berita Acara Rapat Pleno DPWPBB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 April 2016, agendapenetapan pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan anggotaPartai Bulan Bintang serta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438tanggal 16 Januari 2017 tentang Usul Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiSelatan atas nama Penggugat Ir.

AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanyang melanggar putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang;Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapatpleno DPW PBB Provinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentianPenggugat sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintangserta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari2017 tentang usul Pergantian Antar Waktu (PAW

SGT, tertanggal O03 Juni 2014 MengenaiGugatan perbuatan Melawan Hukum (pHM) yang ditujukanterhadap TERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantianAntar waktu (PAW) antara PENGGUGAT dengan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur sdr " YULIANUS PALANGIRAN, SE."

Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGATmendalilkan mengalamkerugian baik secara Materil maupunImateril oleh karena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodieruntuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimuratas dasar pergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009s/d 2014 yang menggantikan YULTANUS PALANGIRAN, sEanggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Penjelasan saksi ariefyulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakuimenerima surat somasi tersebut dan juga saksi widiyal fitrizulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi dipartai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggotapartai kedaulatan di kab Kutim tidak pernah dibicarakan dalamrapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkalitandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkanproses PAW itu terjadi.

Tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukannya PergantianAntar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.(MARJAKI)., namun dalam pelaksanaannya dimanaTERGUGAT.!

Tanggal 11 Oktober 2013 untukdilakukannya Pergantian Antar Waktu ( PAW ) sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kutai Timur dan Sdra, YULIANUSPALNGIRAN,SE, telah pula melakukan perlawanan Hukummelalui Peradilan Tata Usaha Negera karena kedudukanYULIANUS PALANGIRAN,SE dan MASTUR DJALAL,SHadalah keduanya yang tak terpisahkan.11.

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain.27.Bahwa berdasarkan Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib, pemecatan dan pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan PDIP dan telah dilakukan upaya PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR Rlsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU KabupatenEnde selaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turutdigugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungantuduhan Tergugat dan Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusanini Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isiputusan, serta tidak melakukan perbuatan apapun dalam rangkamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta merta meresponspermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September2014 dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum5.

Tidak lama turunlah suratDPP Nomor 139/INT/DPP.PD/VIII tertanggal 12 Agustus 2010 tentangpenundaan Proses PAW, ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru BapakAnas Urbaningrum, lalu Penggugat I dan Penggugat II mencabut gugatan;f Saat Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, atas permintaanDPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Herry Rumawatine adalah juga KetuaDPRD Kota Tangerang, meminta Fraksi Partat Demokrat untuk tidakmemperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi

danPartai Demokrat, tidak boleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktuitu Penggugat I di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah),kecuali kegiatan komisi saja;gSetelah adanya surat penundaan porses PAW, kasus Penggugat I dan PenggugatI dan rekanrekan lainnya diverifikasi kembali.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Setelah turun surat penundaan proses PAW, Penggugat I dan Penggugat IImeminta agar DPP Partai Demokrat mengembalikan hakhak Penggugat I danPenggugat II sebagai anggota partai dan sebagai anggota Fraksi PartaiDemokrat DPRD Kota Tangerang.Berhasil;Penggugat I dan Penggugat II kembali bekerja seperti biasa serta mendapatkanhakhaknya, termasuk :(1) Menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sesuaisuratkeputusan DPP Nomor 54/SK.DPP.PD/DPD/IV/2012 tertanggal 13 Juli2011

Gubernur mengeluarkan keputusan PAW anggota DPRDdalam keadaan aktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD.Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah menerbitkan objeksengketa untuk meresmikan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II padaHalaman 27 dari29 halaman.

Hakim tidak mau menerimagugatan yang objeknya keputusan peresmian PAW anggota DPRD hanya karenaGubernur sebagai pejabat yang meresmikan.Unsurunsur yang ditegaskan dalam Pasal angka 3 UndangUndang PTUN sudahmemenuhi keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa TUN.

PAW Periode 2018 2021, (Para Penggugat) tertanggai 22 Januari2019 bertempat di Gedung PPLP PT PGRI Banyuwangi, yang jugadihadiri dan disaksikan oleh Pengurus' Harian PGRIJawa Timur ( Para Tergugat), berdasarkan pertimbangan hukumdan organisasi telah sepakat dan menyatakan dengan sebenamyabahwa :Anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRI Banyuwang!PAW periode 20182021, (Para Penggugat) sepakat untukberdamai dengan pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi periode2011 2016 (Para Turut Tergugat).1.

Penyelesaian Masalah PPLP PT PGRI Banyuwangidiserahkan kepada Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur,BPLP PGRI dan PB PGRI, oleh karena itu kami segenapHalaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw1.4.anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 (Para Penggugat)memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Drs. ICHWANSUMADI MM, (Tergugat I), seiaku Ketua PGRI Provinsi JawaTimur.2.

Proses penyatuan Pengurus dan Pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi 2011 2016 (Para Turut Tergugat) dengan PPLPPT PGRI Banyuwangi PAW 20182021 (Para Penggugat)dilaksanakan secara Proporsional, Proseduraldan Konstitusional berdasarkan Peraturan Organisasi PGRI;3.

Bahwa bukti P14 adalah berupafoto copy Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor 003/SK/Prov/XXI/2014 tanggal 05Februari 2014 yang menerangkan tentang Pemberhentian Pengurus DanPengawas PPLPPT PGRI Banyuwangi Masa Bakti 20112016 DanPengangkatan Pengurus Dan Pengurus PPLPPT PGRI BanyuwangiPengganti Antar Waktu (PAW)Masa bakti 20142016.

anggota, pengurus dan pengawas PPLP PT PGRIBanyuwangi PAW periode 20182021 antara lain, Drs.

171.3.2.449095 tahun 2013Halaman 4 dari hal 28 putusan No.30/Pdt/2015/PT.SMRtentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kabupaten Kutai Timur, tertanggal11 Oktober 2013;b.Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 6November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal Kegiatan DPRDKabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan III tahun 2013,yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu(PAW

SGT, tertanggal 22April 2014 Mengenai Gugatan perbuatan Melawan Hukum ( PHM ) yang ditujukan terhadapTERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantian Antar waktu ( PAW) antaraPENGGUGAT dengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr " HM. MASTUR DJALAL,SH. "sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai rimur dari partai Kedaulatan periode 2009 2014bahwa penolakan TERGUGAT Il atas surat Gugatan yag ditujukan kepada TERGUGAT.

"H.MMASTUR DJALAL, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk pengganti Antarwaktu ( pAW ) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

MASTUR DJALAL,SH Dari partai Kedaulatan bukanlah merupakan adanyakesalahan dan tanggung jawab TERGUGAT II karena Domain tersebut telahHalaman 17 dari hal 28 putusan No.30/Pdt/2015/PT.SMRberada kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Kutai Timur di sangatasehingga alasan hukum apapun atas dalil hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II yang810menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakanpergantian Antar waktu ( PAW ) atas diri PENGGUGAT kepada H.M.

MASTUR DJALAL,SHharuslah DITOLAK;Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendalilkan mengalamkerugian baiksecara Materil maupun Imateril oleh karena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodieruntuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimur atas dasar pergantianAntar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009 s/d 2014 yang menggantikan HM. MASTURDJALAL, SH anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung sebagai akibatpenerbitan objek sengketa a quo yaitu Surat Tergugat bernomor : 297/KPUKab012329367/X1/2015 bertanggal 27 November 2015 Perihal : PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar, dimanahak dan kepentingan politik Penggugat terabaikan dengan diterbitkannyaSurat Tergugat a quo yang telah menetapkan nama calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar atas namaHM.

pidana penjaranya, sehingga tidak adaperundangundangan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhisyarat untuk diajukan sebagai calon pengganti antar waktu (PAW)anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;c.

Gugatan Penggugat obscuur libel dengan alasan Penggugat tidakmempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan secara privatkepada KPU (Tergugat) Kabupaten Blora karena institusi yang lebihberwenang adalah DPD Partai Golkar Kabupaten Blora atas penolakan danpenggantian nama calon lain sebagai pengganti antar waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora.

Selanjutnya DPD PartaiGolongan Karya (Golkar) Kabupaten Blora menerbitkan surat rekomendasipengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama H.Sunoto (Penggugat) untuk mengisi kekosongan tersebut kepada pimpinanDPRD Kabupaten Blora, sesuai hasil Pemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun2014 yang menempatkan Penggugat pada posisi ketiga dengan suara pemilihterbanyak pada saat itu.

Dan sebagaimana ketentuan undangundang,Pimpinan DPRD Kabupaten Blora meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) DPRD Kabupaten Blora kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Blora (Tergugat) dan atas permintaan tersebut Tergugatmenerbitkan Surat Nomor : 294/KPUKab012329367/XI/2015 tanggal 27November 2015 perihal : Pengganti antar waktu Anggota DPRD KabupatenBlora dari Partai Golongan Karya yang isinya menyatakan Sdr.

Bahwa pendek kata Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhantuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan ahli waris ( PAW ) Nomor666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014;Bahwa dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yangdiajukan oleh Penggugat, dimana dengan adanya Penetapan ahliwaris yang dikeluarkan oleh PA.

Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris(PAW ) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014,yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya;3. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan ahli waris(PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak dibacakannya putusanperkara ini;Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabayaberpendapat lain, mohon :4.

melengserkan statuskeanggotaan Penggugat di DPRK Pidie Jaya, karena adanya penolakandari Penggugat, maka Tergugat II Kembali menyusun strategi baru mencaricelah untuk dapat dilengserkan dari keanggotaan Di DPRK Kabupaten PidieJaya, yaitu dengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalin bahwa Penggugat seolaholah telah melanggarAD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurut Tergugat Il hanyadengan cara itu yang membuat mulus niat Tergugat Il untuk dijadikansebagai alasan mem PAW

peringatan/teguran terhadap seseorang sebagai anggotaDPRK manakala melakukan pelanggaran peraturan tata tertib ataumelanggar etik;Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat Nomor 225/DPPPDA/II/2016tanggal 29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jayauntuk melakukan pergantian antar waktu (PAW

) Penggugat sebagaianggota DPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat Il Nomor074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016, (Bukti P11);Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpa memberikan ruang waktubagi Penggugat untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, makatelah menyalahi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri;Halaman 10 dari 21 hal.

K/Pdt.SusParpol/201732.33.34.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (SP1), Teguran Keras, Peringatan Kedua (SP2),memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai, memberhentikansementara Penggugat dari Pengurus Wilayah Partai PDA Kabupaten PidieJaya dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu) Penggugat dariKeanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, belum pernah dibahas dandiputuskan oleh Mahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukumusulan Pergantian Antar Watu (PAW

politik diberhentikan keanggotaannya apabila (a) meninggal dunia (b)mengundurkan diri secara tertulis, (c) menjadi anggota parta politik lain, (d)melanggar AD/ART, dan hal sama juga diatur dalam Pasal 8 AD/ART Partai,dimana terhadap unsurunsur yang ditentukan oleh UndangUndang danAD/ART partai tersebut tidak ada pada diri Penggugat, maka SuratKeputusan yang dikeluarkan Tergugat atas pemberhentian Penggugat daripartai harus dibatalkan;Bahwa Tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

)atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepada SuratKeputusan Nomor 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimana perbuatanTergugat Ill adalah perbuatan semenamena karena Penggugat tidakdiberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat Ill yang mengajukan usulanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solokadalah merupakan perbuatan merugikan Penggugat dan dikategorikanperbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena pengajuan pergantian antar waktu atas diri Penggugatdidasarkan kepada

surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang tidaksah dan dipersoalkan Penggugat, maka pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) juga harus dibatalkan dan tidak berlaku sampai perkara gugatan atasSurat Keputusan Nomor 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23September 2013 mempunyai kekuatan hukum;Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesia sudahdisiasati sedemikian rupa oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illsehingga Penggugat tidak dapat membela diri, fakta ini sangat terlihat

Nomor 429 K/Pdt.SusParpol/2014hukum guna membela hak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukum atas perbuatanTergugat yang semenamena;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Solok agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam

Provisi;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkan olehTergugat Ill kepada DPRD Kota Solok tertanggal 30 September 2013 Nomor05/DPK PKP INDSOLOK/IX/2013 sampai perkara gugatan atas SuratKeputusan Nomor 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013ini Mempunyai kekuatan hukum pasti;Primair:1.

Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2014Sehingga atas dasar hal tersebut usulan PAW dari Tergugat III tidak dapatditindaklanjuti, apalagi kepengurusannya masih disengketakan;Bahwa demi mencapai tujuannya yang hanya akan menyingkirkan Para Penggugatdari keanggotaan DPRD Kabupaten Bondowoso, Para Tergugat melakukan berbagaimacam cara walaupun harus melawan hukum, yaitu pada tanggal 6 Juli 2013 denganSurat Keputusan DPP PKNU tentang Pemberhentian sebagai anggota PKNU (SK.Nomor 841 sampai dengan 850 Tahun

dan tidak berkekuatan hukum mengikat,karenannya tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat I bertindak untuk danatas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso;Menyatakan perbuatan Tergugat III mendasarkan pada SK885/DPP01/IX/ 2013tertanggal 11 September 2013 M/5 Dzul Qodah 1434 H., untuk mengusulkanpemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan sebagai FKNU DPRDKabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tergugat HI tentang Pergantian AntarWaktu (PAW

terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakmemori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;6 Bahwa sampai sekarang (diajukan gugatan ini) Para TermohonKasasi belum pernah mengajukan penyelesaian perkara prosesPergantian Antar Waktu (PAW

Terhadap usulan PAW yang dilakukan oleh TermohonKasasi III kepada Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan perintah PeraturanPerundangundangan, yaitu: berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009Pasal 383 ayat (2) huruf e dan huruf I berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kotadiberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabiladiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 10 tentang Gugurnya Keanggotaan,sebagaimana bukti surat T.I, I, I1;Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaPemohon Kasasi juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso c.g.Majelis Hakim dalam putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yangHal. 23 dari 26 Hal.

Verponding 108, HGB. 99,dengan membuat Surat pernyataan Ahli waris No.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007, yang dilegalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 adalahahli waris satusatunya dari Almarhum Budi Hartono dan tidak ada abhliwaris yang lainnya.

Verponding No. 108, HGB No.99. sehinggaTergugat Ill harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebutsecara hukum ;11.Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan AhiWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Ahli Waris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007,Hal. 10 dari 22 hal. Put.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan AbhliWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007, sebagai alatbukti yang sah ;9.

Harja Soekanta kepadaMoe Irwan Raharja atas bangunan dan tanah berdasarkan PAWNo.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007 dan ditambah denganpenetapan No.02/Pdt.P.Kons/1998/PN.Pwk. tertanggal 18 Juni 1998, secarahukum mutlak, pemilik atas obyek sengketa adalah Drg.

Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi JawaTengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya); Bukti T Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupateDoJepara kepada Gubernur Jawa Tengah lewat BupatJepara, Nomor: 170.3/1010 tanggal 12 Juli 201Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW)Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai denga~aslinya); Bukti T Surat Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah,Nomor: 177/3454, tanggal 19 Juli 2011, Perihal:Usulan PAW Anggota DPRD Kab.

Jepara (fotokop sesuai dengan aslinya); Bukti T Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepadBupati Jepara, Nomor: 170/14871, tanggal 1Agustus 2011 Perihal: Klarifikasi Usulan PAW~Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengaaslinya); Bukti T Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara kepadmoKetua DPRD Kabupaten Jepara, Nomor: 170/4183,tanggal 23 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi Usula~PAW Anggota DPRD Kab.

Penggugat di internal partai telah dilakukansesuai AD/ART Partai Barnas karena sudah mendapatkan SK dariHalaman 46 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.DPP yaitu SK DPP Nomor 051 ; Bahwa ketika ada PAW sesuai dengan AD/ART setelah mendapatSP1, SP2 dan SP3, kemudian diberhentikan dari DPP, dalam halini Surat DPP Nomor 051, di dalamnya sudah ada perintah untuk mencabut;Bahwa menurut AD/ART tidak perlu ada rapat internal untukmembahas pemberhentian sebelum di PAW karena ketika yangbersangkutan

Jadi Saksi yang menandatanganilangsung surat pencalegan Penggugat bersamaSekretaris;Halaman 48 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.Bahwa Saksi juga yang menandatangani proses usulan PAW Penggugat;Bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di DPC, karena DPC kamisecara hukum mendapatkan surat dari Menkum HAM, yangterakhir pada tanggal 10 Januari 2012.

(Penggugat) telah mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Jepara yang intinya keberatan terhadapadanya Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPPP.Bamas/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut (vide buktiT18);Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 dengan suratnya Nomor170.3/1010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJepara telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeparaatas nama Sdr.