Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261 — 124
  • anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Putus : 04-12-2008 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 05 /Pdt.G/2008/PN.Sidrap
Tanggal 4 Desember 2008 — HAJI ANDI MUNANGARA BIN ARIA ANDI Selanjutnya disebut................................................................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N ANDI HERMAWANSYAH alias BAU MOMO Bin ANDI ARIA Selanjutnya disebut .................................................................................................... TERGUGAT ;
50 — 5
  • Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama
Register : 30-11-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 7
  • P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN STABAT Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN STB
Tanggal 29 Mei 2017 — Togar Lubis, S.H. M.H
113 — 88
  • Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 08-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Agustus 2016 —
119 — 77
  • Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — HELENA ISMAIL, dkk vs. HERMAN SUSANTO, dkk
119 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — ADRIANUS ADU, ST. Alias ADI
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 68
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
114 — 39
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk
Penggugat dan Tergugat
65 — 9
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
  • sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
  • bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: ROSIANNA MANURUNG Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
121 — 56
  • ., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013
Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
187 — 95
  • Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;,d.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
113 — 68
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
63 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
121 — 294
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH
Tanggal 29 Juli 2013 — ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1; NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2; MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; JOHORIA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 15; JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 16; SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai Pemohon 17; ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 18; ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 19; HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 20; MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 21; AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 22; Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 24; Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 25; SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 26; WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 27; Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatanan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan YUSRI BARMAWI, SE., Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;
80 — 28
  • Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurangkurangnyadua pihak;b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenanguntuk itu (Dinas Catatan Sipil);c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubunganlangsung dengan apa yang sedang diajukan kepersidangan;b.