Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15884
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 106/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
SUNAHRA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
14256
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616360
  • Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
186153
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
14669
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
Register : 03-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2017 — FANELSON Melawan BUPATI GUNUNG MAS
12383
  • tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 29-03-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Maret 2012 —
369
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
213
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 104/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
15075
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Register : 07-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
12758
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Register : 23-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 38/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Kabunang Rudiyanto Hunga
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147307
  • antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
270219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
    No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing
Register : 14-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1041/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — AIDIL IRSAN
5423
  • dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 428/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANTO dkk lawan PT.Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Cabang Kudus dkk
12751
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
12757
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
7112
  • Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor -49/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 14 Juni 2017 — -H.HARPAN IB Als HARPAN Bin IBRAHIM
845
  • ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK CABANG SOLO
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
9065
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
522917
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
14570
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.