Ditemukan 11447 data
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
46 — 52
Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
115 — 57
Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
200 — 55
Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
359 — 189
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
150 — 88
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
128 — 34
Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
298 — 191
Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76 — 196
Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
91 — 27
pesertamelaksanakannya kemudian peserta ujian tersebut dibantu oleh TimTerdakwa melalui Nomor KTP peserta masingmasing lalu masuk keling ujian CPNS kemudian tim Terdakwa bekerja membuka kuncijawaban dengan memakai kode nomor KTP, sehingga peserta yangdibantu memperoleh nilai ujian yang tinggi, dan Terdakwa jugamenyampaikan ada beberapa orang yang diandalkan oleh Terdakwadalam membatu masuk PNS tersebut antara lain Saksi4 (PegawaiBKN pusat), adik kandung Menpan periode 2013 (nama tidak tahu),anggota DPR RI partai
1.Helmut Erwin Stegmeyer
2.Alfredo Argimiro Medina Martinez
3.Cesar Mataix Arbona
Tergugat:
1.Alfonsus Wijanarko Suryanata
2.Septrihama Isamu Said
3.Ir. Budi Yuwono
Turut Tergugat:
1.Jose Manuel Trespalacios Lopez
2.Valent Yusuf
185 — 116
Akra Leuka Investment(Alli).Dalam hal ini tindakan para penggugat yang telah menarik turuttergugat Il sebagai para pihak adalah sangat keliru dan salah alamat,karena permasalahan ini adalah merupakan masalah internal antara parapenggugat dengan para pemegang sahamnya yaitu tergugat I,II,II1 danturut tergugat I, dengan demikian tindakan dari para penggugat yangmenarik turut tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini bertentangandengan Prinsip Partai Kontrak sebagaimana yang digariskan dalam padapasal
75 — 6
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il Kota ManadoTanggal 27 September 1999, Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIKota Manado jo Bukti P 4 berupa Lampiran Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kota Manado Tanggal 27September 1999, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan FraksiFraksi, dimana Penggugat , Penggugat II, Penggugat IV, adalah FraksiKarya Pembangunan (FKP), sedangkan Penggugat III, dan Penggugat Vadalah anggota Fraksi Partai
45 — 9
ada tanggapan dariterdakwa sendiriMenimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi SRI SULASTRI28Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang kerumahterdakwa dengan maksud untuk merental mobil ditempat rental milikterdakwa yang menjalankan rental tersebut isteri terdakwa yang bernamaDew Sulistyawati, SE disamping itu antara saksi dengan terdakwa samasama pengurus partai
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
235 — 113
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jupri Sembiring
53 — 26
melakukan pengejaran namuntidak berhasil, kKemudian Saksi menemui isteriTerdakwa agar tidak diganggu oleh warga yangsudah mulai berdatangan.Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, ibu jari sebelah kananSaksiterkilir dan luka lecet pada pergelangan tangankanan, kemudian Saksi berobat di Klinik DokkesPolres Agara namun tidak diopname.Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksitidak mengenakan logo atribut anggota Dewan,hanya menggunakan pakaian preman dan tidakdalam kegiatan partai
21 — 18
jual dan denganuang penjualan rumah tersebut Tergugat berencana membeli tanahlagi di daerah way kandis atau daerah gunung terang yangrencananya nanti akan di bangun lagi rumah namun Penggugatmenolak semua lokasi tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategisdan masih sepi, yang akhirnya dana penjualan tersebut di tambahuang keuntungan dari hasil pembangunan Proyek Perumahanorang tua Tergugat digunakan untuk biaya pencalonanPenggugat sebagai calon Anggota Dewan Kabupaten Pesawaran darisalah satu partai
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 230
lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai