Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa berdasarkan novum serta uraianuraian sebagaimana telahditerangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Judex FactiPutusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten)pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimanatelah dikuatkan oleh Judex Juris telah terdapat kekhilafan dankekeliuran yang nyata, yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyatabahwa surat bukti Tl.1 = TIl.2 yang merupakan akte dibawah tanganyang bersifat partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
284 — 138
  • Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama EmanHalaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK13.14.15.16.17.18.19.Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak PilinnyaNomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Emantertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagaiPimpinan Kecamatan Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
154 — 85
  • merugikan kepentingan umum)membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajimelakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 14 Juli 2014 — Terakwa Heri Susanto alias Heri alias Gunawan bin Marto Diharjo
40 — 4
  • tidak keberatan dan membenarkannya;4 Sukardi bin Parto Semito, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto alias Gunawan di HotelLaweyang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi DananSumardi alias Guntur kenal di Persatuan Musik Dangdut, ketika terjadi gempaYogya samasama memberi bantuan kepada masyarakat korban gempa;e Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Danan Sumardi alias Guntur, setahusaksi ia aktif di partai
Pengadilan PN KLATEN
Register : 09-12-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 143/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2015 —
57 — 13
  • tangan tertanggal 12 Januari 2009 tersebut Tergugat akan menyerahkanSHM No. 287 sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam uang, karena fakta yang adabaru pada tahun 2012 Tergugat memiliki SHM No. 287 berdasarkan Akta Jual Beli No. 590/JB/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untuk melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
91 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
320 — 126
  • kekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;2. perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengankesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atauberupa tulisan yang melanggar disiplin.g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikandan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagaiakibat tindak pidana yang dilakukannya;h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 28 Nopember 2017 — PENGGUGAT I,II,III,IV,V VS TERGUGAT
76 — 7
  • Putusan No.0316/Padt.G/2017/PA.Gs.diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikutmenjadi pihak dalam perkara, sebagaimana prinsip kontrak partai yang digariskanpada pasal 1340 KUH perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 29 September 2016 — 1. H. MASKAYA.B; 2.CIPTO UNTORO Melawan 1. HADRIANUR Bin DAHLAN; 2. EGER Bin DAHLAN
150 — 29
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Halaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 11 Agustus 2014 — Drs. HOLIDIN, M.Hum ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
57 — 12
  • FANI juga seorang dokter yang aktif di dunia politik sebagaicaleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang sering mengadakankegiatan bakti social, dimana saksi sering diminta untuk koordinatornya, dan karenakesibukan saksi sebagai dokter praktek saksi tidak ingin bolak balik mengambil uang /dana untuk kegiatan bakti sosial tersebut di bank, sehingga saksi memberikan bukurekeningnya kepada dr. FANI tersebut.Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Jatim Jl.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
99 — 46
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 22 Juli 2019 —
210 — 171
  • secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai PenggugatRekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yangmenyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untukmemenuhi kebutuhan seharihari, nyatanya sejak menikah tahun 1995Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesarRp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 16-07-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR
Tanggal 21 September 2010 — H.LALU WIRATMAJA, SH; M. BAJURI NAJAMUDIN, SH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
159 — 66
  • Lombok Tengah telah menjadipeserta dalam pemilukada Lombok Tengah yang digelar padatanggal 7 Juni 2010 yang sebelumnya telah melaluibeberapa proses yang menunjukkan bahwa penggugat telahmenerima keseluruhan proses penyelenggaraan pemilukada Penggugat bersama semua pasangan calon pada tanggal 21April 2010 di dalam rapat pleno yang digelar tergugatyang dihadiri juga oleh partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan pasangan calon, pers danmasyarakat telah menandatangani rancangan daftar
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250mengatur bahwa) 22222222222 222 ene 22PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;;a.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Skg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 14
  • No. 67/Pdt.G/2019/PA.SkgMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, haridan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,sehingga telah memenuhi syarat
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 165/Pid.B/2013/PN-SDK
Tanggal 5 Mei 2014 — ASTER MATANARI
39 — 4
  • mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa diarak 50 (ima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirnmya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-02-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juli 2013 — PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN TRATAK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. TAHRONI, DKK
150 — 142
  • Penggarap wajib memilih Partai Golkar dalam Pemilu. ;Bahwa pada tahun 1990, Sdr. Yap Yok Jwan alias Soetrisnomelakukan pembongkaran gudang perusahaan yang terletak di lokasiperkebunan. ;Bahwa pada tahun 1995, kantor dan pabrik Penggugat di JI. RayaBandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dijual kepada Sdr.Haryanto Prawiro, penduduk JI.