PPTJALAN TOL CIMANGGISCIBITUNG, yang diwakili oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolCimanggisCibitung Il Kementerian Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Ir. Ambardy Effendy, M.Si., dalam hal ini memberikuasa kepada Rahmadi, S.H., dan kawan, Advokat pada KantorHukum Rahmadi Law Office, beralamat di Beltway Office ParkTower B Lantai 5, Jalan Letjen TB. Simatupang Nomor 41,Halaman 1 dari 10 hal. Put.

. , Agusan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani/PPK, tempat kediaman di Kampung Agusen, KecamatanBlangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan PemohonIl; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il suami isteri, menikah diKampung Arul Langsat, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten AcehTenggara pada tanggal 01 Mei 1995, maharnya berupa uangsejumlah Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) Pemohon berstatusjejaka

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

Ill, asisten II, asisten ,Sekda dan Wakil Bupati dan setelah itu semua diparaf koordinasi; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pembahasan terhadap ASNbermasalah hukum pada tahun 2018 karena pada saat itu saksi belum menjabat;Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTO Bahwa secara umum draft SK yang menjadi objek sengketa, kami mengikuti format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Bahwa saksi menyampaikan SK objek sengketa kepada Penggugat padatanggal 10 Mei2019; Bahwa PPK

selainpejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utamaa. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;d. gubernur di provinsi; dane. bupati/walikota di kabupaten/kota.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkanPejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai NegeriSipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yangmendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagai berikut yaitu Bukti T6,T7, T8, T9 dan T10 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Badan Kepegawaian Negaramembuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PanitiaPemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin. Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU KabupatenTapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, danterdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapinyang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H.ASRAZI AZIDIN S.

rupiah).10.Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya sebesar Rp.27.520.000.000, (Dua puluh tujuhmilyar lima ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa pada awal bulan Nopember 2012 Terdakwa ROBERTEDISON TANDJUNG dan YESSI HEIN MUMU ~ mengetahuitentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung paketpaketpekerjaan Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya di Kabupaten Belu selanjutnya mereka berduabertemu dengan Wilibrordus Adrianus Lumis, S.Kom, selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa PPK

Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/356.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;22.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepadaPimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;23.1 (satu) lembar Surat PPK

Halaman 3120.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaPekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1V2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepada PimpinanKantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;22.1 (satu) lembar Surat PPK Satker Bantuan Perumahan UntukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diPropinsi

Wawotobi Jaya Pratama, yang telah disesuaikan denganaslinya dan diberi materai secukupnya diberitanda 11.28 ;Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2015/PN Unh29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) Nomor620.02/SPK/PEM.UM/VV2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danCV.

Voni BintangNusantara dengan Pemda Konut pada tahun 2011 untuk pembangunangedung kantor bupati Konawe Utara tahap Ill;Bahwa nilai dalam kontrak tersebut kurang lebih 4,8 milyar rupiah ;Bahwa kontrak tersebut di mulai tanggal 05 Mei 2011, sampai dengan 25Desember 2011;Bahwa saksi melaksanaan pekerjaan saudara sebagai PPK dan pernahmengikuti sertifikasi ;Bahwa batasan nilai kontrak yang boleh dilakukan penunjukkan langsungnilai kontrak di bawah 200 juta rupiah namun menurut keppres 80 kekeppres 54,

VoniBintang Nusantara ;Bahwa daasar pelaksanaan adalah penunjukkan langsung oleh saksisebagai KPA atas persetujuan Bupati ;Bahwa yang membuat dokumen kontrak seharusnya dibuat oleh PPK tapisaat itu dibuat oleh Panitia karena mereka ahli dibidang itu;Bahwa semua dokumen disiapkan oleh panitia, saksi hanya tinggalmenanda tangani saja ;Bahwa saksi tidak mengetahui ada penambahan ataupun permasalahanvolume pekerjaan ;Bahwa setahu saya CV.

Saksi Usman di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidanganyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adanya masalah kelebihanpembayaran ;Bahwa saksi sebagai PPITK yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan melaporkanpekerjaan kepada PPK serta menyiapkan dokumen untuk pencairan ;Bahwa pekerjaan pembangunan tahap Ill Kantor Bupati Konawe Utarameliputi pekerjaan plafond, jendela, anak tangga, layanglayang

perjanjian tambahan yang melibatkan pemerintahyang lazim disebut addendum atau amandemen kontrak atau CCO (ContractChange Order) sebagaimana diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat(1) dan ayat (2) tentang perubahan kontrak yang menyatakan persyaratansebagai berikut :Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2015/PN Unh(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukandalam Dokumen Kontrak, PPK

PPK, pekerjaan Calon Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggal di Jalan XXXKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut Penggugat;MELAWANTERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan tidak ada, bertempattinggal di Jalan Kuta XXX KecamatanMuara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnyadisebut Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, JTergugat danpara saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;TENTANG

BAHANAKRIDA NUSANTARA Nomor: 02 / I / BKN / 2019 perihal pemberitahuan tanggal 10 Januari 2019 ditujukan kepada PPK dan ditandatangani oleh ABRAHAM YEHEZKIBEL TSARO L.

Sempakata, yang didalamnya tidak mencantumkanadanya ganti rugi pembebasan tanah, dan dalam Perjanjian pada hariRabu tanggal Tujuh Juni dua Ribu Tujuh Belas (07 062017) antaraBERNARD JONLY SIAGIAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Bina Marga TA2017 pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang alamat Jalan AB.Silalahi Kompleks PerkantoranSimanjalo Desa Sianipar Sihailhail Balige 22311 DAN LAMBOKNABABAN selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN, JI. Ngumban SurbaktiNo. 66 LK. II Kel.

Sepakata, yang dalam hal ini selaku PPK mewakiliPemerintah (Para Terbanding semula Para Tergugat), dimana dalamKontrak dan Surat Perjanjian tersebut tidak ada dianggarkan untukHalaman35dari40 Putusan Nomor 399/Pdt/2019/PT MDN.pembebasan tanah, pada hal ternyata dilapangan ada pelebaran jalandengan mengambil tanah warga sepanjang jalan, dan Bukti Tl, Il, Ill, IV 2hanyalah merupakan DAFTAR HADIR SOSIALISASI PELEBARANJALAN POROS DESA SIBARUANG, yang dihariri olen 45 orang,sedangkan dalam Notulen Musyawarah

44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum jo Pasal 1 butir 2 dan butir 10jo pasal 117A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepntingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehinggadapatditarik kesimpulan bahwa tindakan dari Para Terbanding semula ParaTergugat telah melakukan pembiaran dan atau tidak melakukanpengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiHal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2015teknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PaketPekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahuiberdomisili/oeralamat di Jalan Achmad Yani Pontianak78124, Kalimantan Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANGTULUS WAHYONO, SH., Advokat/PenasihatHukum/Konsultan Hukum di kantor Advokat/LegalConsultant BAMBANG T.W. & Partners, beralamat dijalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri PermaiNo.90 Pontianak, berdasarkan

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluhsembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGATmengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepadaTERGUGAT Il, atas dasar Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentangPelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

Merujukpada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yangmenyatakan bahwa JAMINAN PELAKSANAAN DARIPENYEDIA JASA DI CAIRKAN APABILA DILAKUKANPEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelahdi berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya.Bahwa pada

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antarateknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alin oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Brahmakerta Adiwira
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 17 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Propinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara ; Bahwa Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara hal ini dapatterlihat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskanketeraturan, keserasian dan keseimbangan, Bahwa kalaupun Tergugatmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasarPenerbitan objek sengketa bukan tergugat yang seharusnya menerbitkan objeksengketa akan tetapi dikeluarkan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPk

Pejabat Pemerintahan tidak menggunakankewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidaksesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidakmenyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;Halaman 20Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNBahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara aquo merupakan penyalahgunaan wewenang. karena yang memiliki otoritas yangkuat dalam memecat Penggugat adalah Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK

Dan disampaikan juga agar Bupati Padang Lawas Utarasebagai PPK untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNSdimaksud sesuai dengan peraturan PerundangUndangan dantembusannya disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Negara ;Surat Mnteri Pendayagunaan Aparatur Nagara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Febuari 2019 perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahHalaman 38Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNdijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan

PekerjaanNomor : 622.3/795/BAPMPUP/2008, tanggal 03 September2008 ;Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor328/BAP/PUP/2008 tanggal O06 September 2008 ;Dokumen kwitansi Nomor : 016/STAKMN/2008 untukpembayaran tahap II (40%), tanggal 06 September 2008 ;Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor : 151/SPMLS/PUP/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor : 263/SPMLS/PUP/2008 tanggal 05 Desember 2008 ;Serta tanpa melalui prosedur mengatasnamakan dirinyaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

satuan darimasing masing item pekerjaan dan faktor alam yang dapatmempengaruhi pelaksanaan pekerjaaan, yang melakukansurvey adalah dalam kasus ini seharusnya konsultanperencana dalam proyek ini, dari Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Kabupaten Kaimana termasuk PanitiaLelang yang biasanya anggotanya terdiri dari staf PU,BAPPEDA, Bagian Hukum yang disertai Surat Perintah dariKepala Dinas Pekerjaan Umum ;Bahwa HPS/Harga Perkiraan Sendiri menurut aturan adalahdibuat oleh Panitia Pelelangan mengetahui PPK

(PejabatPembuat Komitmen) , gunanya HPS tersebut sebagaipembanding harga penawaran dari calon peserta lelangyang akan memasukkan penawaran ;Bahwa seharusnya harus' ditandatangani oleh PanilitaLelang dan PPK dan apabila HPS tersebut tidak adatandatangannya sama sekali berarti legalitasnyadiragukan dan tidak bisa dibuat patokan ;Berdasarkan hal hal sebagaimana PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa apabilaJudex Facti dalam memeriksa dan

No. 1375 K/Pid.Sus/2017waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012;Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TahunAnggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai denganSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa SYAMSULBAHRI JAINAHU, ST., dilakukan

Perbuatan tersebut menyimpangdari ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 95 ayat(1), yang menyatakan:Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secaratertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;Dan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12

Perintah MulaiKerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012, dengan jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012; Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TahunAnggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai denganSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k 4 September 2012 antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK

BASTIANMAINASSY, M.Si., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang dan Jasa Nomor 061/2464/12k tanggal 21 September 2012;Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., mengetahuipenetapan CV.

SedangkanHal. 24 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/201 2.Komisi IK DPR RI juga telah menggelar sidang (RDPU) denganmenghadirkan Para Penggugat, Tergugat , Il, Ill, dan IV, Dirjend PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi Rl, Dirjend Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Tenaga Kerja & TransmigrasiJakarta Utara;Bahwa pada sidang RDPU Komisi

Sehingga pada tanggal 29 April 2010 DirjendPPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI mengeluarkan suratnomor: B.226/PPKNK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya HubunganKerja (bukti P 10);Hal. 25 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/201 2.31Bahwa atas surat yang dikeluarkan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja& Transmigrasi RI tersebut, Tergugat kembali mengabaikan dan tidakmematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenangmembuat ketetapan dan mengurusi bidang ketenagakerjaan di negeri

Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi RI No: B.168/PPKNK/II/2010 tertanggal 31 Maret 2010,perihal: Nota Pemeriksaan (vide P 9);c. Surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RImengeluarkan surat Nomor B.226/PPKNK/IV/2010 tanggal 29 April2010. perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (vide P 10);d. Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara Nomor:4918/1.831 tertanggal 29 Juni 2010 (vide P 14);e.

, Desa Cimone, KecamatanTangerang, Kotamadya Tangerang, Banten denganbukti kepemilikan SHM Nomor 208/Cimone dengan luastanah sebesar 491 m2 atas nama Debitur;Bahwa Debitur memohon untuk melakukan penebusankembali terhadap jaminan yang yang telah diserahkankepada Bank Agro tersebut, akan tetapi setelahdiberikan waktu selama 6 bulan Debitur tidak dapatmelakukan penebusan asset tersebut sehingga BankAgro harus segera melakukan penjualan asset tersebut;Bahwa Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit(PPK

) telah berusaha menjual aset tersebut melaluilelang akan tetapi tidak ada yang berminat meskipunBank memberikan nilai limit lelang senilai nilai likuidasidan asset tersebut cukup marketable, karena hal itubagian PPK melakukan investigasi ke lokasi padatanggal 2 Mei 2007;Hasil dari kunjungan ke lokasi secara singkat dijelaskansebagai berikut yaitu diketahui bahwa telah terjadipenipuan atas transaksi jual beli tanah antara Anita DianEkawati dengan H.

Rahim Hasibuan adalah senilai Rp.415.573.890,00 adapun total dana yang tersedia direkening KKR bagian PPK adalah sebesarRp.69.200.000 yang merupakan pembayaran 4 bulan (4Giro Bank Mandiri x Rp.17.300.000) sedangkan sisanyaRp. 346.373.890,00 akan disetorkan tunai oleh H. Abd.Rahim Hasibuan pada 22 Mei 2008;7 Bahwa apabila permohonan penebusan jaminan exDebitur AYDA atas nama Anita Dian Ekawati qq H.Musonip Joyo Antonio qq H. Supendi qq H. Abd.

RahimHasibuan dapat disetujui maka setelah dana pelunasanRp346.373.890,00 ditambah Rp. 69.200.000,00 telahada di rekening KKR lainnya bagian PPK Nomor 20397sehingga total Rp415.573.890,00 dibukukan Bank Agromaka Agro harus mengembalikan suratsurat jaminandan memberikan surat roya hak tanggungan kepada H.Musonip Jaya Antonio, H. Atjep, Rusdi, Madlani SE.,Damsuri, Siswadi, Ani (ahli waris dari alm. H.

Saifuddin, M.A.Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Rlmenjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Hal. 3 dari 240 hal. Put.

H.A Saifuddin, MA selaku PPK. Permintaan pembayaran tersebutHal. 13 dari 240 hal. Put. No. 2274 K/Pid.Sus/201414disetujui Drs.

Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menandatangani kontrak pengadaan alat laboratorium IPA MTs No.DT.I.J/PP.00.521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) No.

H.A Saifuddin.MA selaku PPK. Permintaan pembayaran tersebutdisetujui Drs.

HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin;120 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alatlaboratorium IPA TerpaduMTs (APBNP) Direktorat Jenderal PendidikanIslam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs.HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknyamenerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telahdilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan