Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 23-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
P/2017/PA.Wng hal 7 dari 11 halamanGlad) dbally cls) ple Aol Salgcll S555 ag lils Gag AbLisd) aidALY sll y Visll Find y Spall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 21-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Ktl Tanggal 13 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 02-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0094/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 16 Februari 2015 — Pemohon:
Sri Lukmiyati, SH binti Kusmani
35 — 18
Sri Lukmiyati, SH binti Kusmani
35 — 18
Tgrs.2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah; Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49huruf (6) UndangUndang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertamaatas UndangUndang No. 7 Tahun 1989, bahwa yang dimaksud
Register : 28-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Tgr Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 6
16 — 6
Wakaf RT. 29 KelurahanMelayu XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, ibawahsumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah (I Penggugat;Hal. 3 dari 12 Hal.
Register : 18-11-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 9 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 04-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN AMURANG Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Amr Tanggal 15 September 2021 — Pemohon:
MURNI MOITO
55 — 24
MURNI MOITO
55 — 24
Wakaf, f. Zakat,g. Infag, h. Shadaqah, . Ekonomi Syariah, selanjutnya dalam penjelasan Pasaltersebut pada huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinanadalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenaiperkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, pada poin 11termasuk penguasaan anakanak dan poin 15.
Register : 09-08-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA MAKALE Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Mkl Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 17
78 — 17
perlu kiranya diketengahkan pendapat hukum di dalamKitab Figh Sunah, IV : 246, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakimsebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:wwill sd ax2dbll ois aolaiwYL salgwll aigAS aqlloa; Volly aS Volla 9i2lly cagollg 0Vollyaxlgig CISilly JjallyArtinya : Imam Syafi'i membolehkan kesaksian istifadloh (bersumber dari beritayang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 03-10-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 201/Pdt.P/2013/PA.Bkt Tanggal 12 Nopember 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
22 — 5
22 — 5
sependapat dengan Pendapat ulamatersebut dan menjadikannya sebagai dalil sendiri;Menimbang, bahwa tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqh al Sunnah yangberbunyi:Artinya :/mam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 12-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA MASOHI Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Msh Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqnus Sunnah yang berbunyi :dail gig cUSily Sially Gidlls AY allsArtinya : lmam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 14-02-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Btl Tanggal 8 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
28 — 5
28 — 5
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shadagah dan i. EkonomiSyariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
Register : 14-09-2016 — Putus : 15-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 08/Pdt.P/2016/ PN Gns Tanggal 15 Juli 2016 — YUDI TRIWAHYONO
sebagai PEMOHON
52 — 39
52 — 39
yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PengadilanAgama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selainIslam;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor. 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama pada pokoknya menyatakan wewenang dari PengadilanAgama, adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orang orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Register : 21-12-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -172/Pdt.P/2017/PN Byl Tanggal 5 Desember 2017 — -GIYANTO SUDARNO
111 — 22
111 — 22
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h.
Register : 25-02-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0095/Pdt.P/2015/PA.Kab.Kdr Tanggal 6 April 2015 —
13 — 0
13 — 0
asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (6) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antaraoOrangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat danhibah serta wakaf
Register : 03-09-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 314/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 30 September 2013 — Penggugat dan Tergugat
13 — 1
13 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 13-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sit Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PATON
2.PAK BOEKANDAR
3.PAK FAUZI
4.PAK SUR
5.PAK IWAN
57 — 8
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PATON
2.PAK BOEKANDAR
3.PAK FAUZI
4.PAK SUR
5.PAK IWAN
57 — 8
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49 : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Ktl Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadiPenetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 8 dari 11 halhakim, wakaf
Register : 07-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Smg Tanggal 4 Juni 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
10 — 0
10 — 0
Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorangyang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentangPeradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yangtermasuk
Register : 13-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0291/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 4 Mei 2016 — -PEMOHON I
-PEMOHON II
-PEMOHON III
16 — 13
16 — 13
alasansebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 465/Pdt.P/2021/PA.Ktl Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 01-11-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 334/Pdt.G/2012/PA.Ktbm Tanggal 19 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
37 — 3
37 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf