Ditemukan 11447 data
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
pengadilandengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:Hal 23 Putusan No.433/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. 12.13. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa, sengketa terjadi di antara para pthak, paling kurang di antara duapihak, berarti gugatan perdata bersifat partai
36 — 3
Berdasarkan hal itu, maka bukti P.1, P.2, P.7, danP.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diajukan PenggugatKonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sahdari suatu akta di bawah tangan yang dibuat secara partai, knusus dibuat sebagaialat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengandemikian bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan
92 — 53
bertanda tangan dalam surat pernyataantertanggal 21 Agustus 1981 tersebut saat itu orang tua Tergugat Itidak mau bertanda tangan, sehingga LA BARA terpaksamenitipkan surat pernyataan tersebut di rumah orang tuaTergugat I dengan menyampaikan pesan yang bernada ancamanpada waktu itu bahwa ZIMA dan LA WELA harus tanda tanganisurat ini dan kalau kalian tidak tanda tangan, maka saya akanlaporkan kalian kepada pihak berwajib dan kalian akandianggap/dicap sebagai pengikut organisasi terlarang yaitu PKI(Partai
1.Tn. ANGGI MARTIYO
2.Ny. DWI SEKARSIWI AT
Tergugat:
2.Ny. SOEKIRAH
3.Tn. SUWITO
4.Ny. SRI SETYAWATI
144 — 21
TindakanA bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata;Bahwa salah menarik Pihak yaitu TERGUGAT II dan TERGUGATlll ke dalam Gugatan yang jelas tidak ada hubungan hukumdengan Objek Sengketa yaitu jual beli sebidang tanah danbangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216/ KelurahanBanjarejo, dengan Surat Ukur (SU) No. 507 tanggal 15 Januari1982 seluas 480 M2, atas nama SOEKIRAH yang terletak di Jl.Terate, RT. 019 RW. 006, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman,
105 — 38
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :Pasal 87 ayat (4) : PS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
160 — 68
olehNotaris PP AT dan Camat PP AT Bekasi Timur; maka untuk jelasnya perkaraPenggugat harus pula diingat Ginik C No.531, Persil 15, seluas 3.420 M2 (atau GirikC No.418) masih atas nama Komeng, belum pernah dibalik nama baik keatas namaH.Abdul Aziz maupun keatas nama Ny.Siti Fauziar TaherfPenggugat, tetapi karenaH.Abdul Aziz pembeli dan Komeng penjual, juga Lurah Duren Jaya Saksi dan CamatBekasi Timur selaku pembuat akta jual beli tidak ikut digugat dalam perkara ml,formil gugatan Penggugat kurang partai
ANGGA ALFRITS RANTUNG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA TATENGESAN, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
169 — 68
Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
296 — 193
Mshkepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutin Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang dinegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya dilantik oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengahyang berkedudukan
RIDWAN AMMY PUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE
134 — 53
PUTRIANAJAYA UTAMA tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa, selama saksi bekerja sebagai penanggung jawab di APMSPUTRIANA JAYA UTAMA, saksi tidak pernah melayani saudara Sarjunmelakukan pembelian BBM dengan partai banyak atau denganmenggunakan drum, yang saksi tahu saudara Sarjun sering melakukanpembelian BBM melalui Nossel untuk di gunakan pada kendaraannya ;Bahwa, saksi kurang tahu saudara Sarjun melakukan pembelian BBMmelalui Nossel untuk dimasukkan kedalam tangki kendaraannya
70 — 29
Saksi Samuel Pelletimu Alias Sammy, pada pokoknya menerangkan:Bahwa kenal dengan Terdakwa Syahrir Silawane selaku teman;Bahwa pada hari, Tanggal 24 Juli 2016 saksi hendak mencari mobil miliksaksi yang disewa oleh saudara Roby dari Partai PDIP Jakarta yang sedangberada di Masohi dan menginap di Hotel Irene, lalu melihat mobil Hyluxwarna Hitam yang biasanya dikemudikan oleh saksi Yunus Tampary,selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Yunus Tampary di Hotel Irene, yangNo Kamarnya saksi tidak ingat lagi
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
158 — 102
disebutkan pada poin menimbang huruf bdalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
164 — 59
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
246 — 154
Kelakuan ataua perkataan di muka khalayak ramai atau berupatulisan yang melanggar disiplin.Melakukan bunuh diri meghindari penyidikan adan atau tuntutanhukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yangdilakukannyaMenjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahuikemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partaipolitik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankanstatusnya ituHalaman 15 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLGi) Dijatuhui hukuman disiplin baru dua kali
105 — 33
tertanggal 08 November2016, Majelis Hakim berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretishukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebuttergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaiHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Sntkekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
27 — 6
Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
143 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenisusaha Turut Tergugat adalan Koperasi bukan Partai Politik yang punyabanyak Ketua; Bahwa di dalam gugatan Penggugat posita angka 5 baik point A maupun B,Penggugat menyebutkan posisi Tergugat IV sebagai Ketua Harian di jajaranPengelola, sedangkan di dalam akta pendirian secara tegas tidak pernah adaposisi Ketua harian di dalam susunan Pengurus maupun Pengelola yangdipilin oleh anggota, dan lebih lebih tidak pernah disahkan oleh rapatanggota;Sehingga dengan jelas dan tegas tidak pernah ada posisi
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
113 — 84
,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
82 — 33
Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
346 — 276
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
136 — 83
dantidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baiklangsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaansaya".Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana ataumelanggar sumpah atau janji jabatan;Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturutatau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai