Namun aneh bin ajaib Penyidik dan Penuntut Umum dengan sengaja memilintirmasalah ganti rugi ini menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa denganPasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP ;Bahwa adanya mobil Osfianti di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan,akan tetapi karena hubungan sewa menyewa/rental, jadi hubungan hukumnya adalahmenyewa in casu Terdakwa selaku perantara dan inilah yang disebut dengan asasConsensuil ;Selanjutnya kami pembela Terdakwa akan meninjau perkara ini dari suduthukum, tinjauan

Tinjauan kami dari sudut hukum bisa jadi akan sangat berbeda dengan tinjauanJaksa dan dalam hubungan ini wewenang Majelis Hakimlah yang menyimpulkanargumentasi pembela atau Jaksa yang benar ;Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dilaporkan kePolsek Koto Tengah karena tidak ada kesempatan jumlah ganti rugi atas hilangnyamobil rental milik saksi pelapor Osfianti ;Hal. 7 dari 10 hal. Put.

dengan Tergugat,namun saksi Mardiyah menerangkan setiap kali terjadi pertengkaran Penggugatselalu pulang ke rumah saksi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat; Bahwa kedua saksi telah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagimendamaikan Penggugat dan Tergugat kemballi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,terlebih dahulu perlu dipertimbangkan beralasan atau pun tidaknya gugatan tersebutdari tinjauan

disyariatkannya suatu hukum (magoshidus tasyri) maupun dari tinjauanperaturan perundangundangan, sehingga dapat diambil suatu keputusan tentang layaktidaknya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan

berpisah tempattinggal disebabkan Pemohon pergi/meninggalkan Termohon dan sampaisekarang sudah 14 tahun tidak pernah kembali dan selama itu pula tidakterjalin kKomunikasi yang baik selayaknya suami istri;3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Termohon dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohontersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

Gant Lge 5 HII an) CeArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangatbertentangan dengan rasa keadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas,baik dalam tinjauan yuridisnormatif maupun tinjauan kemanfaatan (utility

PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008) sehinggaterhadap barang yang diimpor sesuai PIB nomor 150520 tanggal 27 April 2011 dikenakan tarifbea masuk sebesar 5% (MEN);bahwa Form E nomor: E114202001870021 tanggal 14 April 2011 yang Pemohon Bandinglampirkan pada saat importasi adalah sudah sah, karena form tersebut ditandatangani pejabatyang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China.bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP3494/KPU.01/2011 tanggal 15 Juli 2011,berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan

dari tempat kediaman bersama sampaidengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 8 tahun dan selama itupula tidak terjalin Komunikasi selayaknya suami Istri Serta tidak ada nafkahlahir maupun batin;3. bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Tergugat dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu) perlu. mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugattersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

Andi Hamzah, SH dalam bukunya Suatu Tinjauan RingkasanSistem Pemidanaan di Indonesia menyatakan bahwa pidana yangdijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :1. Untuk menakutnakuti orang lain agar Ssupaya mereka tidak melakukankejahatan.2.

Andi Hamzah, SH dalam bukunya Suatu Tinjauan RingkasanSistem Pemidanaan di Indonesia menyatakan bahwa pidana yangdijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :1. Untuk menakutnakuti orang lain agar Supaya mereka tidak melakukankejahatan.2.

kediamanbersama tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas serta sampai dengansekarang selama kurang lebih 2 tahun tidak pernah kembali dan selama itupula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri;3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Termohon dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu) perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu) kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohontersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

bersama tanpapamit dan tanpa sebab yang jelas serta sampai dengan sekarang selamakurang lebih 12 tahun 7 bulan tidak pernah kembali dan selama itu pulatidak terjalin Komunikasi yang baik selayaknya suami istri;3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Termohon dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohontersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

., Hal. 7 dari 12 Hal. bahwa Termohon tidak keberatan apabila bercerai denganTermohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,maka Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari Sudut perundangundanganmaupun tinjauan magoshidus syar?

sehingga dapat diambil suatuberkesimpulan apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layakdipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan adalah untuk membentuk

dari tempat kediaman bersama sampaidengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 6 tahun dan selama itupula tidak terjalin Komunikasi selayaknya suami istri serta tidak ada nafkahlahir maupun batin;3. bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Tergugat dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugattersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

Tbnditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangundanganmaupun tinjauan magoshidus syari sehingga dapat diambil suatu kesimpulanapakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layak dipertahankanataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa

;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumahtangga sakinahmawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam AlQuran Surat ArRum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan sepertiakan memungkinkan untuk tumbuhsuburnya sikap pribadi Suamistri taat padaperintahperintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yangmempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara.

Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatanyang keji. dan suatu jalan yang burutk.serta untuk menghindarkan mudharat (fitnah), maka manfaat yang diperoleh jika seandainyaperkawinan ditunda untuk menunggu NAMA ANAK PEMOHON binti NAMA PEMOHONmencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagimana maksud yang dikandung dalamkaidah fighiyah/teori hukum Islam sebagai berikut : Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan

yuridisnormatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmemberikan dispensasi kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON binti NAMAPEMOHON, yang hingga penetapan dispensasi kawin ini dibacakan berusia 15 tahun bulan26 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (NAMA CALONMENANTU PEMOHON).Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yangdiajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan

Kepala divisi proyekMemonitor pelaporanpelaporan proyek dan meyetujui rencana mutu yang dibuat oleh tim teknik serta melaporkan kinerja mutu kedalamrapat tinjauan manajemen.6. Kepala divisi keuanganMenyusun anggaran penerimaan & pengeluaran dana secara rutin dan rencana anggaran yang akan dialokasikan, melakukan pengawasnterhadap cash flow serta mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil temuan proses pemantauan audit.7.

., Hal. 7 dari 12 Hal. bahwa Termohon tidak keberatan apabila bercerai denganTermohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,maka Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari Sudut perundangundanganmaupun tinjauan magoshidus syar?

sehingga dapat diambil suatuberkesimpulan apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layakdipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan adalah untuk membentuk

90 dang jlla be, llquoicrrgebaallosedll tg oblilsrgr9ollurutbousry jlloal dsArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangatbertentangan dengan rasa keadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas,baik dalam tinjauan

yuridisnormatif maupun tinjauan kemanfaatan (utility),Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (======== bin ========) kepada Penggugat ( binti ).Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkanuntuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diaturdalam ketentuan aquo.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa

g. 2 (dua) bundle artikel berjudul Tinjauan Kekafiran Demokrasi.h. 1 (satu) bundle Buku Seri Materi Tauhid karangan Ust. ABU SULAIMANAMAN ABDURRAHMAN;Halaman 2 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim.i. 2.

c) 2 (Dua) bundle artikel berjudul TINJAUAN KEKAFIRANDEMOKRASI;d) 1 (satu) bundle Buku SERI MATERI TAUHID karangan Ust.ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN;e) 2 (dua) buah majalah DABIQ issue 10 berjudul ATURAN ALLAHATAU UNDANGUNDANG MANUSIA;f) 1 (satu) buah majalah DABIQ issue 2 berjudul THE FLOOD;g) 1 (Satu) buah majalah DABIQ issue 3 berjudul PANGGILANUNTUK HIJRAH;h) 1 (satu) buah majalah DABIQ issue 4 berjudul THE FAILEDCRUSADE;i)1 (Satu) buah majalah DABIQ issue 5 berjudul BAQIYAH WATATAMADDAD;j)1

7 2 (dua) bundle artikel berjudul Tinjauan Kekafiran Demokrasi.8 1 (Satu) bundle Buku Seri Materi Tauhid karangan Ust.

g. 2 (dua) bundle artikel berjudul Tinjauan Kekafiran Demokrasi.h. 1 (Satu) bundle Buku Seri Materi Tauhid karangan Ust.

2 (dua) bundle artikel berjudul Tinjauan Kekafiran Demokrasi.. 1 (Satu) bundle Buku Seri Materi Tauhid karangan Ust.

(Lembaga inipun tidak jelas siapa yangmembentuknya, apa Tugas dan fungsinya, tidak dikenal oleh WargaMasyarakat Kecamatan Krayan, dan tanpa diketahui oleh Pemerintah/CamatKrayan) sebagaimana Surat Keputusan bersama Dewan Adat besar DayakLundayeh Krayan Nomor : 001/SKBDABDLK/KRAYAN/IX/2014 gunameninjau keputusan Kepala Adat besar Krayan darat tanggal 12 Juli 2013dan Keputusan Dewan Kepala Adat Desa lokasi Terang Baru Nomor :01/SKB/DKADLTB/Krayan/III/KALTARA tanggal 22 Maret 2014.Bahwa kesimpulan Tinjauan

Dewan Adat besar Dayak Lundayeh Krayan,antara lain sebagai berikut :Tinjauan dan penilaian atas Prosedur pelaksanaan sidang Adat besar KrayanDarat antara lain :A.3.

Sedangkan kwitansi yangdipersangkakan hanya sebatas alat bukti menerima ucapan terimakasih;Tinjauan dan penilaian terhadap Keputusan Dewan Kepala Adat Desa lokasiTerang Baru Nomor: 01/SKB/DKADLTB/kKrayan/III/ KALTARA tanggal 22Maret 2014 sebagai berikut :B.1 Bahwa surat perjanjian jual beli tanah pelepasan Hak Milik atas tanahantara saudara Matius Lasung dan saudara Darius Benung tanggal 3Nopember 1998 sudah memenuhi prosedur;B.2 Bahwa kwitansi No.3 dan 4 tidak memenuhi syarat untuk dijadikansebagai

Bahwa terhadap Tinjauan dan penilaian Dewan Adat besar Dayak LundayehKrayan tersebut di atas, kemudian Dewan Adat besar Dayak LundayehKrayan tersebut memberi putusan yang sangat bertentangan dengan tinjauandan penilaiannya sendiri, yaitu sebagai berikut :MEMUTUSKANMenetapkanHalaman 13 dari 40 halaman Putusan No. 52/PDT/2016/PT.SMRPasal 1Keputusan Kepala Adat Besar Krayan DaratBerdasarkan evaluasi tinjauan atas surat keputusan Kepala Adat BesarKrayan Darat poin 4 no.1 dan 2 bahwa saudara Yulius Lalung

sah berhakmemiliki tanah di Pa Megatel Puneng;Pasal 2Bahwa berdasarkan penilaian Dewan Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan,keputusan Kepala Adat Krayan Darat berdasarkan Hukum Adat KrayanDarat Bab III Pasal 123 yang tentang penggelapan/ngelelem hak orang lain,tidak cukup bukti yang kuat untuk di jadikan sebagai bukti pengambilankeputusan;Pasal 4Keputusan Dewan Kepala Adat Desa lokasi Terang BaruBahwa atas dasar tinjauan Dewan Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan padabagian B.2 terhadap Keputusan Dewan

Hasil Tinjauan Administrasi melanggar Keppres No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;. Hasil Tinjauan Pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan Surat PerjanjianKerja (SPK) Nomor : 303.3/23/2005 tanggal 20 April 2005 ;. Terdapat kerugian Negara sebesar Rp.90.556.268, (Sembilan puluh jutalima ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)yang diperoleh dari :a.

Hasil Tinjauan Administrasi melanggar Keppres No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;. Hasil Tinjauan Pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan Surat PerjanjianKerja (SPK) Nomor : 303.3/23/2005 tanggal 20 April 2005 ;. Terdapat kerugian Negara sebesar Rp.90.556.268, (sembilan puluh jutalima ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)yang diperoleh dari :Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 151 PK/Pid.Sus/2013a.

Tinjauan keberatan dari segi alur dokumen;1. Adanya perintah yang spesifik dari saksi Haril Inman Moedahar selakuDirektur Utama Bank Persyarikatan Indonesia kepada Terdakwa untuk setiappembuatan memo intern;2. Terdakwa bukanlah sebagai pembuat memo intern, Terdakwa bukanlahyang memiliki inisiatif untuk membuat memo intern dan Terdakwa bukan pulasebagai penandatangan akhir dalam memberikan persetujuan terhadap memointern;B. Tinjauan keberatan dari segi alur uang;1.

Tinjauan keberatan dari segi kualifikasi/peran Terdakwa;1. Judex Facti tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya tentangkualifikasi tindak pidana terkait penggunaan uang;2. Judex Facti tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya tentang unsurmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;D.

Tinjauan keberatan dari segi hak Terdakwa untuk didampingi PenasehatHukum; Judex Facti tingkat pertama keliru dan tidak mempertimbangkan hakTerdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, padahal tuntutanhukuman terhadap Terdakwa 15 tahun;Namun pada faktanya, Judex Facti tingkat banding dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 18 paragraf ke2 ternyata tidak mempertimbangkanHal. 17 dari 32 hal. Put.