.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali olen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup = dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi); Bahwa benar, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Penyu termasuk merupakan

/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung));Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang JenisTumbuhan

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, dan diubah kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 84.Bahwa satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan

Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi,pada nomor urut 84, sedangkan satwa kijang (muntiacus muntjak)termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 84, sedangkan satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salahsatu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

M E N G A D I L I :Dalam Penundaan;- Mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;4.

DUDUK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARADAN ALASAN HUKUM SENGKETA TATA USAHA NEGARA:1.Bahwa Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:188.45/002/KUM/2014 Tanggal O03 Januari 2014 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada saatPenggugat masih menjalankan pemerintahan sebagai Kepala DesaSembilang beradasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 18845/252/KUM/2010 Tanggal

Usaha Negara, yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.4.

Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/02/KUM/2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru tertanggal 03 Januari 2014. Adalah Tetap Berlakudan SAH.3.

BuktiP.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati KotabaruNomor 188.45/252/KUM/2010, Tentang Pemberhentian danPengesahan Kepala Desa Terpilin Sembilang KecamatanKelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Priode 20102016,Tertanggal Kotabaru 01 Juni 2010;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 #TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;.

Ciriciri tersebut Sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ;Bahwa saksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungji;Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa burung jenisTiong Emas/Beo (Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculusgalgulus) diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burungtersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, kedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut 662 Tiong Emas (Gracula religiosa).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.

Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!

(seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Penggugat (A.

(Seratus empat pulu juta rupiah)diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018,tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000.

R10.PR.1/229/KUM/2018tertanggal 19 Mei 2020 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat IIdengan Tergugat I:f.

Tanggal16/08/2017 dan Perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/0229/KUM/2018.Tanggal 17/09/2018 yang sudah berakhir masa berlakunya dengan adanyapembaharuan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat (A.RAKHMAT, SE) bersama Tergugat dan Tergugat II sesuai ADDENDUM II(dua) perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/ 0229/KUM/2018 Tanggal19/05/2020.

(Seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang denganPerjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018jumlah kredit Rp. 200.000.000.

Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), KakatuaSeram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (ThanygnatusMegaloryynchos), Perciki Pelangi (Trichoglosus Maluccanus), Nuri Malu ku(Eos Bornea) dan Kakatua Koki (Kacatua Galerita) yang dimiliki terdakwa,merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl =Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI Nomor:P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018, sebagaimana dalam lampiran Il.Nomor.555 Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), Nomor 258.

.1/12/2018, tentang Perubahankedua atas peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM..1 / 6 / 2018, tentang jenis tumbuhandan satwa yang dilindungj; Bahwasatwa yang dimiliki oleh Terdakwa bisa memiliki ijin dalam bentukpenangkaran dan Proses perijinannya kalau burung Kakatua SeramPerijinannya harus melalui Kementrian LHK; Bahwa Saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat melalui callcenter kantor BKSDA Maluku tentang Terdakwa yang sering melakukanjual beli

Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa benar Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah jenis satwayang telah masuk dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menitri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

.1 / 12 / 2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus limapuluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555,Kakatua Seram (Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos) 587, Perkici Pelangi (Trichoglosusmaluccanus) 593, Nuri Maluku (Eos bornea) 538 dan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Juanda Kum bin Robby Kum) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Jeane P. Sulu binti Ibrahim P.

Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : B.28.KUA.23.13.3/PW.01/II/2019, tanggal 25Februari 2019;Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milikbersama di Kelurahan Manembonembo Atas, Kecamatan Matuari, KotaBitung sampai sekarang;Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidupbersama sebagaimana layaknya suamiistri dan telah dikaruniai Sseoranganak perempuan yang bernama Julianti Jelita Kum

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa benar ke8 (delapan) buah kerang tersebut merupakan jeniskerang triton terompet (Charonia tritonis

2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut782 kerang triton terompet (Charonia tritonis).

.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung!

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut 782 kerangtriton terompet (Charonia tritonis).

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP.197411171998031006, Tempat Tanggal

Sehubungan dengan pencabutan KeputusanBupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidaksah;i.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkanmelalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11Februari 2016;5. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat dkk berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11Pebruari 2016 ;6.

(fotokopi Sesuai aslinya);Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM /2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah atas nama Catur Triastono, SE.

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiBarito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang didalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah

LOW KUM LUEN als RAYMONDLOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk terkaitkerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOWterhadap PT. SMI.Bahwa tanpa sepengetahuan PT SMI ternyata pada tanggal 20 Juni 2009sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOW juga membuat AktaPengoperan hak pemesanan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk yangditujukan untuk sdr. IMING MAKNAWAN TESALONIKA, SH.Hal 21 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.6. pada tahun 2011 sdr.

Utara.terlapor 1 menjelaskan gugatan Iming Tesaloka Ditolak denganpertimbangan Akta No. 15 Tentang Surat Pengakuan Hutang YangDibuat Oleh Low Kum Luen Als Raymon Low.f.

Miko Suharianto (Terlapor 1) di posisitergutat II.terlapor 2 menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalamPembuatan Akta No. 15 tersebut karena akta tersebut hanyamelibatkan Low Kum Luen Als Raymon Low, istrinya Low Kum LuenAls Raymond Low Dan Miko Suharianto (Terlapor 1).Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksisaksi dan bukti buktiditemukan fakta hukum sdr.

LOW KUM LUENals RAYMOND LOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai IndahKapuk terkait kKerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW terhadap PT. SMI.Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009 sdr. IMING MAKNAWANTESALONIKA, SH. juga mendapatkan dari LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW Akta Pengoperan hak pemesanan cicilan RumahPantai Indah Kapuk yang telah dilanjutkan cicilannya oleh sdr. MIKOSUHARIANTO.Bahwa pada tahun 2011 sdr.

DKI yang intinya menolakgugatanPENGGUGAT, bahkan Sdr Low Kum Luen Als Raymon Lowmengakui kebenaran adanya Akta Pengoperan Hak Pemesanan dan Akta Pengakuan No. 15 Notaris Drs.

>- 2 X 20 Hp 1989 1 Rotary System - - - 2 X 30 Hp 1989 1 Conveyor Pembuang Sisa Log Kum

60 m 1989 1 8 Reeling dan Unreeling Machine - Kum

Sum Korea PC-9 30-70 m/mnt 1989 1 12 Slitter & stocker Machine Kum Sum Korea 9 - 1

Sum Korea 5 - 1989 1 14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 - 1989 1 15 Auto Feeder <

td>Kum Sum Korea - - 1989 1 16 Rotary Chip Kum Sum Korea - - 1989 1 Pisau Rotary

1989 1UnreelingMachineRoll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = 2 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Sum Korea 1Dak9 100cm 1989 1Roll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Kum Sum Korea PC9 3070 1989 1Cliper m/mnt12 Slitter & Kum Sum Korea 9 1stockerMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/Belt 1989 113 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper

Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1 Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea

Auto Kum Sum Korea 5 = 1989 1Clipper15 Auto Kum Sum Korea 1989 1Feeder16 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mntBelt conveyor model

23/Pdt.Bth/2018/PN Sak Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = = 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Korea 1Dak9 100cm 1989 1SumRoll 1989 1PengulungTransmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 3070 1989 1Sum m/mnt12 Slitter & Kum Korea 9 1stocker sumMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/ 1989 1Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1stocker sumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15

Auto Feeder Kum Korea 1989 1Sum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1989 1sumKipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor = 1989 1model kawatjarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller dyer Kum Korea 1989 1 Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak sumKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Korea PC9 3070 1989 3sum mm/mntBelt

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi Nomor Urut 58.

Snt1.terganggu serta menjadi obyek perburuan dan perdagangan ilegal satwaliar;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang di lindungi Nomor Urut 23 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi No.

P. 106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi, merupakan satwa yang dilindungi dengan daftar sebagai berikut :a. Cendrawasih Merah/Paradisaeide terdaftar dalam urutan Nomor 450lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.b. Nuri Aru/ chalcopsitte scintillate terdaftar dalam urutan Nomor 523lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.c. Burung Nuri Tanimbar/ Eos Reticulata terdaftar dalam urutan Nomor 541lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang Dilindungi, maka jenis satwa yang dilindungi di Indonesiaada 904 jenis.

dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf aJo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal Peraturan Pemerintah RINo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPermenhut LHK Nomor : 106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutanNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi.Membaca Tuntutan Penuntut Umum No.

SusLH/2020/PT MDNJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang DilindungiTUNTUTAN PENUNTUT UMUMMenyatakan bahwa Terdakwa RISWANSYAH Alias IWAN GONDRONGsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

dalamkeadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungidalam

. 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi!

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Tunggal Kami.2.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

RUSTAM EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaTamban Muara Rt. 4 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa nama tersebut bertindak untuk dan atas nama dalamkedudukkannya selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum/2008, tertanggal 17 April2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Tamban Muara Kecamatan TambanKabupaten Barito Kuala periode 20082014

surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal 12 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN.BJM, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Ketua BPD (Badan PermusyawaratanDesa) Tamban Muara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala periode20082014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum

Arsyad sebagai Anggota.7 Anang Asim sebagai Anggota.3 Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa berkeberatan atas terbitnya suratKeputusan a quo karena sangat merugikan Penggugat secara moral yang disebabkantanpa adanya kesalahan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugatdiganti sebelum habis masa jabatan sampai tahun 2014.4 Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/334/KUM/2011tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu BadanPermusyawaratan Desa (BPD

Februari 2012yang mana menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 hari.Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor188.45/334/KUM

seperti semula.Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang menjadi objek sengketa in litis adalah Surat KeputusanBupati Barito Kuala Nomor : 188.45/334/KUM/2011 tentang Pengesahan danPengangkatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TambanMuara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal 30 Desember2011;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapanpada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2012

Untuk menjadi GuruBesar dibutuhkan sebanyak 850 kum, sedangkat Penggugat telahmemajukan 878,53 kum. Tetapi Tergugat memutuskan usulan GB(Guru Besar) Penggugat belum dapat dipertimbangkan dan berkasusulan Penggugat dikembalikan. Keputusan Tergugat tersebutmerugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (1)Undang Undang No. 5 tahun 1986.

Ternyata denganketentuan atau kebijakan baru, banyak kum yang dikumpulkan padatahun 1996 tidak berguna, lalu berdasarkan Keputusan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia No: 78305/A4..5/KP/2009,Penggugat hanya diangkat menjadi Lektor Kepala terhitung mulai 30September 2009, dan dinyatakan seluruh kum yang diusulkan yangdapat dipergunakan hanya 670 kum, 550 untuk Lektor Kepala danlebihan 120.

Kemudian ijajah S2Penggugat kum dinyatakan tidak dihitung, karena tidak linier S1Hukum Tata Negara), S2 (Ilmu Politik) dan S3 (Hukum TataNegara) ;Bahwa pada tahun 20112012, Penggugat kembalimengumpulkan minimal 180 kum. Sebab untuk menjadi Guru Besarharus memenuhi minimal 850 kum.

Kum yangdimajukan sebanyak 878,53, yang artinya dibutuhkan 850 dan lebih28,53. Sebab waktu menjadi Lektor Kepala Penggugat memiliki kum670, yang dibutuhkan 180 lagi, yang baru ada 208,53, berarti masihlebih 20,53. Jumlah angka kum tersebut diperoleh setelah melewativerifikasi di Dewan Guru Besar UKI, kemudian verifikasi di DewanGuru Besar Kopertis III ;8.

Setelah diverifikasi UKI kemudiandiverifikasi Kopertis III lalu diusulkan jumlah kum Penggugat 878,53, danyang dibutuhkan untuk Guru Besar adalah 850, berarti lebinan 28,53.Berarti yang diusulkan Kopertis bertambah 208,53 dari awal 670.Tergugat tidak membuat penegasan apakah jumlah kum Penggugatmenjadi nol ataukah kembali hanya 670? Keterlaluan perilaku Tergugatserta penggugat sangat keberatan bila seluruh kum yang 208,53 itudihapus.

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanHalaman 3 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL2.Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Halaman 4 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpanatau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindung!

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki - laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No. 15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan ;2.

PUTUSANNo. 5/PID/2016/PT.SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkarapidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa:1 Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35/10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt.

,perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih

No. 5/PID/2016/PT.SMRBahwa Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN dan Terdakwa IIEDI JUNAIDI alias JALI bin MADO pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekirapukul 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanNopember tahun 2015, bertempat di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang KalimantanTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, merekayang melakukan, yang

, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih

KUM BIN IRAWAN DANTerdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI BIN MADO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMADENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANHal. 9 dari 14 hal.