B / 1497 /TK/VI / 2013, maka sampai saat Gugatan ini didaftarkan ke PHI yaknitanggal 17 juli 2014 maka waktunya telah lewat 1 (satu) Tahun dan22 (dua puluh dua) hari dengan demikian Gugatan Penggugat telahLewat Waktu (Kadaluarsa).4 Bahwa apabila mengikuti masa waktu terakhir Penggugat menjabatdirektur di Perusahaan Tergugat adalah tanggal 14 November 2012,maka sampai dengan perkara ini didaftar di PHI yakni tanggal 17 juli2014 maka waktunya telah lewat 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan)bulan sedangkan

Eksepsi lewat waktu mengajukan gugatan (Kadaluarsa) ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pertama tentangKewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Majelis telah menjatuhkan PutusanSela dan telah dibacakan dipersidangan yang amar putusannya adalah sebagaiberikut : 1. Menyatakan menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)yang diajukan Tergugat ;Hal 21 dari 30 hal PUT No 32/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg222.

Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PenadilanNegeri Tanjung Pinang BERWENANG mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa dengan demikian Epsepsi Tergugat mengenaiKewenangan Absolut haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa twerhadap Eksepsi kedua Tergugat tentang Eksepsilewat waktu mengajukan gugatan (Kadaluarsa), yaitu : 122Bahwa pengaturan tenggang waktu (daluarsa) pengajuan Gugatan kePengadilah Hubungan Industrial telah diatur dalam pasal 171 UUK yangberbunyi Pekerja

yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsinya, bahwamengenai Tuntutan Kadaluarsa sudah di Putuskan oleh Putusan MahkamahKonstitusi Nmor : 100/PUUX/2012 atas Pasal 96 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 19 September 2013, juntoSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 1/MEN/I/2015tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUX/2012 atas pasal 96Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto PutusanMahkamah Konstitust (MK) melalui

Kedua, PHKyang timbul karena menjalani proses pidana lebih dari 6 bulan (Pasal 161 ayat (3)24Bahwa, penegasan terhadap Putusan MK RI ini dikuatkan oleh Surat EdaranMenaker No. 1/MEN/2015; dengan tujuan agar permasalahan hak pesangonKadaluarsa harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUX/2013, serta Kadaluarsa timbulnya hak karena PHK harus mengikuti PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUUI/2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka patutlahEksepsi kedua Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Sugiono Bin (Alm) Muasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar

Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin (Alm) MUASIM, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanatidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangHal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor .48/Pid.Sus/2019/PN Ktb.dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dantidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) JoPasal 8 Ayat (1) huruf a dan g

Mulya Tani;Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut tidak mencantumkan tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu;Bahwa barang barang tersebut diperoleh terdakwa selaku pemilik danpengelola di UD. Mulya Tani dari membeli beberapa orang sales di PT.KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL di Banjarmasin melalui sales sdr. HAIRANIdan dari CV. TRIAGRI di Banjarmasin melaui sales Sdr. A. SYUKRAN ;2. Saksi, KITY TOKAN,S.H.

Mulya Tani; Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut tidak mencantumkan tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu; Bahwa barang barang tersebut diperoleh terdakwa selaku pemilik danpengelola di UD. Mulya Tani dari membeli beberapa orang sales di PT.KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL di Banjarmasin melalui sales sdr. HAIRANIdan dari CV. TRIAGRI di Banjarmasin melaui sales Sdr. A.

Kotabaru,diperoleh barang bukti berupa pestisida aktif berbagai jenis yang tidak tanpamencantumkan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu dan menemukanmenemukan barang dagangan yang terdakwa pajang di rak rak atau etalasemaupun digudang penyimpanan di di UD.

Menyatakan terdakwa Sugiono Bin (Alm) Muasim telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana memperdagangkan barangyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp 3.000.000.(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Nomor 84 PK/Pdt.SusPHI/2014Pertimbangan dari Judex Juris yang demikian sangat tidak relevan untukdalil perkara kadaluarsa dalam perkara a quo dan karenanya harus ditolak..

PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah mengundurkan diri, maka alasankadaluarsa dikaitkan dengan Pasal tersebut dalam perkara ini tidak relevandan wajib ditolak;Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK PERNAH MELAKUKANKESALAHAN BERAT, TIDAK PERNAH DIPROSES PIDANA DAN TIDAKPERNAH MENGUNDURKAN DIRI, maka kadaluarsa sebagaimana dalilTermohon Peninjauan Kembali dan dalam pertimbangan Majelis HakimJudex Juris dalam perkara o quo haruslah ditolak;.

JUDEX YURIS TELAH MELAKUKAN ULTRA PETTITA ADALAHKESALAHAN NYATA;Alasan pokok dalam Memori Kasasi dari Termohon PK tidak ada satudalilpun yang mempermasalahkan kadaluarsa, akan tetapi yangdipertimbangkan oleh judex yuris tentang kadaluarsa, sementara dalil yangterdapat pada Memori Kasasi Termohon PK sama sekali tidakdipertimbangkan adalah kekhilafan yang nyata;Bahwa alasan pokok Memori Kasasi Termohon Kasasi yangdipertimbangkan oleh judex yuris memuat dalil pokok: Dalam Eksepsi;Kesalahan identitas

;Kewenangan mengadili;Dalam Pokok Perkara; Salah Menerapkan Hukum;Dengan demikian memperjelas bahwa tidak ada dalil keberatan tentangeksepsi dalam hal kadaluarsa;Sekalipun perkara ini telah jelas dan gamblang tidak kadaluarsa, sebabputusan Mahkamah Agung Nomor putusan Nomor 773 K/Pdt.Sus/2010 yangtelah ada sebelumnya yang mensyaratkan harus ada putusan pidana ataupernyataan mengundurkan diri.

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TENTANG STATUS KEKARYAWANANSUDAH TEPAT BERDASARKAN HUKUM;Bahwa Judex yuris pada tingkat Kasasi membuat pertimbangan yangsebatas membahas kadaluarsa yang tidak jelas kalimatnya dan toh perkaraini tidak kadaluarsa (vide Put.

Menyatakan Terdakwa Nuryanto Bin Sujarwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa maupunketerangan lain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minumanCiu dengan tujuan memberikan informasi yang benar dan tidakmenyesatkan mengenai produk pangan tersebut, disamping itumenciptakan pelaku usaha yang

Bahwa sesuai keterangan ahli BUDIANTA selaku Kepala SeksiPerlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tulungagung, bahwa semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalamkemasan wajib mencantumkan label tanggal kadaluarsa maupunketerangan lain yang tercantum pada kemasan pangan berupa minumanCiu dengan tujuan memberikan informasi yang benar dan tidakHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenyesatkan mengenai produk pangan

Bahwa untuk minuman keras beralkohol yang mengandung alkohol lebihdari 10% tidak wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangkawaktu. penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barangtertentu;3. Unsur Dengan SengajaMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

perbuatan terdakwa sebagai pedagang/pelaku usah yangmemperjuabelikan/memperdagangkan ciu, melanggar hak konsumenuntuk mendapatkan informasi mengenai barang (ciu) yang dijual khusustentang tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu;Bahwa ketidaktersediaan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas ciu tersebutmengakibatkan konsumen tidak mengetahui kapan ciu tersebut menjadibarang yang sangat berbahaya;Menimbang

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu/kadaluarsa.

Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut TenggangWaktu/Kadaluarsa;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 25 Oktober 2018sementara Objek Sengketa diterbitkan tanggal 16 Maret 2018 dimanaPenggugat mendalilkan baru mengetahui sejak tanggal 16 Agustus2018 setelah sebelumnya mengajukan surat ke ketua panitia pengisianperangkat pada tanggal 14 Agustus 2018sehingga telah melewati bataswaktu untuk mengajukan gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hariseperti yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5

tentangPeradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar putusan ini; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Dalil Gugatan YangMenyangkut Tenggang Waktu/kadaluarsa

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih pertimbangan Pengadilan NegeriPadangsidempuan yang dalam pertimbangan putusannyamenganggap hak menuntut sudah kadaluarsa. Sehinggabentuk putusan tersebut jelas bukan putusan bebas munrnisebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHAP;. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalamPutusan Banding Tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa tenggang waktu kadaluarsa adalahesok hari setelah tanggal 18 Pebruari 1989 sampai dengan 12 (dua belas)tahun kemudian yaitu tanggal 18 Pebruari 2001 sehingga tindakanpenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah diluar tenggang waktu kadaluarsa yang telah ditentukan oleh undangundang ; Bahwa dengan mengambil alih putusan Pengadilan NegeriPadangsidempuan tersebut maka jelas Hakim PengadilanTinggi Medan telah mengenyampingkan

No.2224 K/Pid/2009dipakai" sehingga Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa kadaluarsa tindakpidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa di mulaidari esok hari setelan tanggal 18 Pebruari 1989 sampaidengan 12 (dua betas) tahun kemudian yaitu tanggal 18Pebruari 2001; Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum,ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untukmenghitung kadaluarsa adalah ketentuan Pasal 79 KUHPdan bukan Pasal 79 ayat (1) KUHP karena dalam rumusanPasal 79

ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskanperhitungan kadaluarsa itu) adalah untuk perbuatanmemalsu atau merusak uang, jadi dalam frasa tersebutyang dipalsu dan dirusak dalam pengertian ini objeknyaadalah uang dan tidak masuk dalam pengertian memalsusurat/akta otentik seperti yang diatur dan diancam pidanadalam perkara aquo, sehingga ketentuan hukum yangdigunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidanapemalsuan surat/akta otentik yang dilakukan olehTerdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal

Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, tenggangdimulai pada hari sesudah daftardaftar yang memuat pelanggaranpelanggaran itu, menurut aturanaturan unum yang menentukan bahwaregisterregister catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatupengadilan, dipindah ke kantor tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 79 KUHP ayat 1 mengatur secara TERANG danTEGAS bahwa untuk kejahatan/tindak pidana pemalsuan (melanggar Pasal263 KUHP dan Pasal 264 KUHP) tenggang waktu kadaluarsa dihitung/mulaiberlaku

peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;Terhadap alasan kasasi Terdakwa:Bahwa benar Terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik toko Mini MarketEljnhon menjual barang berupa minyak goreng merk mitra 5 (lima) liter dengankemasan yang sudah rusak dan pada kemasan tersebut batas kadaluarsa

Hal ini mengindikasikanminyak goreng sudah tercemar /kadaluarsa. Bahwa cara pengujian sederhana inimenurut Terdakwa hasilnya tidak akurat. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;Bahwa apakah benar pengujian tanpa menggunakan laboratorium tidakdapat mengeta hui hasil suatu produk kadaluarsa atau tidak Pembaca IIIberpendapat bisa saja mengetahui suatu produk kadaluarsa atau tidak melaluikode yang tertera pada produk tersebut.

Bahwapengujian sederhanapun secara hukum sudah cukup akurat dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya;Bahwa pembuktian tentang kadaluarsa atau tidak sudah cukupmenggunakan LABEL KADALUARSA yang ada pada produk tersebut. Apabilalabel produk sudah kadaluarsa maka sudah cukup untuk menyatakan produktersebut kadaluarsa dan dilarang untuk diedarkan/dipasarkan;Hal. 12 dari 14 hal. Put.

Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016Bahwa keterangan ahli yang menyatakan bahwa pada label tuliasan 30Januari 13 mengandung arti LABEL tersebut adalah KODE KADALUARSA.Bahwa setiap produk makanan harus selalu mencantumkan kode produksi dankode kadaluarsa, harus dapat terlinat secara kasat mata;Bahwa menurut keterangan ahli, minyak goreng kemasan 5 liter merk Mitrasudah melawati batas kadaluarsa sebagaimana yang tertera di label Kemasan;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kasasi Terdakwa tidakdapat

Amanuban Tengah, Kab.Timor TengahSelatan;Bahwa yang melakukan pengawasan saat itu adalah Tim gabungan dariBalai POM Kupang dan Polisi dari Polsek NikiNiki, terdiri dari 3 (tiga)orang dari Balai POM Kupang dan 2 (dua) Orang Polisi dari PolsekAmanuban Tengah di NikiNiki;Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut di toko Terdakwa ditemukan 7(tujuh) jenis makanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18(delapan belas) jenis, Kosmetik yang tanggal kedaluwarsanya dihapussebanyak 16 (enam belas jenis), Kosmetik

Amanuban Tengah, Kab.TimorTengah Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2021 Tim gabungan BPOM yangsaat it sedang melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa menemukan produkpangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetik yang tanggalkedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan Obat Keras di tokoNurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenis makanan kadaluarsa,Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapan belas) jenis, Kosmetik yangtanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16 (enam belas jenis

Menggunakan kosmetik kadaluarsa tentu akanmembahayakan kesehatan kulit, mulai dari gatal, iritasi, infeksi, hinggakanker kulit. Untuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar daripemerintah, keamanan dan mutunya tidak dijamin; bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No.8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarangmemperdagangkan pangan yang tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundangundangan.

Pada saat itu tim gabunganmenemukan produk pangan kedaluwarsa, Kosmetik Kedaluwarsa, Kosmetikyang tanggal kedaluwarsanya dihapus, Kosmetik Tanpa izin Edar dan ObatKeras di toko Nurhikmah milik Terdakwa, dengan rincian 7 (tujuh) jenismakanan kadaluarsa, Kosmetik Kedaluwarsa sebanyak 18 (delapan belas)jenis, Kosmetik yang tanggal kedaluwarsanya dihapus sebanyak 16 (enambelas jenis), Kosmetik Tanpa izin Edar sebanyak 2 (dua) jenis dan Obat Kerassebanyak 2 (dua) jenis dengan perincian: No Nama Barang

kadaluarsa maka mutu,kemanfaatan dan keamanan produk kadaluarsa tersebut tidak terjamin lagi danapabila konsumen mengkonsumsi barang yang sudah kadaluarsa tersebutmenimbulkan akibat yang dapat merugikan kesehatan yang mengkonsumsinya.barang yang sudah kadaluwarsa merupakan barang yang tidak memenuhiHalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soesyarat mutu atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, Oleh karena itumemperdagangkan barang kadaluwarsa dilarang/tidak diperbolehkan;Menimbang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

   Menyatakan Terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN alias ARVAN terbukti secarasah bersalan melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atauneto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama danalamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan

   Parameter Uji PK Etanol (etil Alcohol)sebanyak 17.76 % atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol.Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di produksi oleh terdakwa ARVANPAPUTUNGAN Alias ARVAN, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangansehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakankesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan barang dan tidakmemasang

   Alias ARVAN, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober2018 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan LokponTimika Kabupaten Mimika atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, yakni Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barangyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

   Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di produksi oleh terdakwa ARVANPAPUTUNGAN Alias ARVAN, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangansehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakankesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan barang dan tidakmemasang lebel atau sesuatu yang memuat nama barang.Perbuatan terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN sebagaimana

   Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,komposisi, aturan pakal, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuanharus dipasang/dibuat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad,1

M E N G A D I L I

I.EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa serta eksepsi Tergugat II Intervensi terkait Gugatan Para Penggugat telah melebihi batas waktu mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara;

II.POKOK PERKARA

1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.273.000,00

WIB petugasKepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi rumah SUWITO (kakak terdakwa) di DesaSugihwaras RT 05 RW 03, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan mengamankan 17 (tujuhbelas) jerigen @ 30 liter berisi arak Jowo dan 7 (tujuh) botol aqua besar ukuran 1.500 ml berisiarak Jowo milik terdakwa;e Keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kembali arak Jowo di Nganjuk sebesar Rp.70.000,00/jerigen;e Bahwa pada jerigen dan botol arak Jowo yang terdakwa jual tidak mencantumkan komposisi,tanggal kadaluarsa

05.30 WIB petugasKepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi rumah SUWITO (kakak terdakwa) di DesaSugihwaras RT 05 RW 03, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan mengamankan 17 (tujuhbelas) jerigen @ 30 liter berisi arak Jowo dan 7 (tujuh) botol aqua besar ukuran 1.500 ml berisiarak Jowo milik terdakwa;Keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kembali arak Jowo di Nganjuk sebesar Rp.70.000,00/jerigen;Bahwa pada jerigen dan botol arak Jowo yang terdakwa jual tidak mencantumkan komposisi,tanggal kadaluarsa

keras tersebut di rumah saksi SUWITO yangmerupakan Kakak terdakwa;e bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh)liter dan 7 (tujuh) botol aqua besar ukuran 1.500 ml, yang seluruhnya berisi minuman kerasarak Jawa;e bahwa terdakwa mengakui bahwa arak Jawa tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dariSISWADI dan rencananya akan dijual;Gebahwa dalam jerigen dan kemasan botol aqua besar yang berisi arak Jawa tersebut, tidakmencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa

SUWITO;bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi menerima titipanminuman keras berupa arak Jawa di rumah saksi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk;bahwa saksi mengetahui jerigen dan botol aqua tersebut berisikan minuman keras jenis arakJawa;bahwa minuman keras tersebut adalah milik terdakwa, yang merupakan adik saksi sendiri;bahwa dalam jerigen dan kemasan botol aqua besar yang berisi arak Jawa tersebut, tidakmencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa

Bagor,Kabupaten Nganjuk;bahwa terdakwa sengaja menitipkan minuman keras tersebut di rumah saksi SUWITO yangmerupakan Kakak terdakwa sendiri;bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2015, sekitar pukul 05.30 WIB, beberapa anggotaKepolisian Resort Nganjuk, melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi SUWITO danmenyita minuman arak Jawa yang rencananya akan dijual terdakwa tersebut;bahwa dalam jerigen dan kemasan botol aqua besar yang berisi arak Jawa tersebut, tidakmencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa

Mengadili:

DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah kadaluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehinggaHalaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telahkedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upayaadministratif kadaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi gugatanPenggugat sudah lewat wakiu diterima dan terhadap eksepsi Tergugatselebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang

, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratifdan pengajuan gugatan sudah lewat waktu atau kadaluarsa diterima, makaterhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukumuntuk dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biayaperkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 serta peraturanperundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;Mengadili:DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah kadaluarsa