Ditemukan 51517 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 601/Pdt.P/2017/PA.Sby
Tanggal 12 April 2017 — PEMOHON
111
  • /Pdt.P/2015/PA.SbyUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan
Register : 21-01-2008 — Putus : 03-03-2008 — Upload : 27-03-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 296/Pdt.G/2008/PA.Jr
Tanggal 3 Maret 2008 — PEMOHON DAN TERMOHON
80
  • Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis
Register : 01-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 812/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
    Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari
Putus : 06-05-2010 — Upload : 20-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 6 Mei 2010 — PRANEC KONME
2521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
    makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari
Register : 09-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 145-K/PM I-02/AD/VIII/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Heri Ihsanto, Serda NRP 31980042630679.
7129
  • .: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
    dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/
Putus : 19-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — PUJIATI VS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GADING ARTHAMAS JAWA TIMUR UNIT SIMPAN PINJAM, KANTOR PUSAT, DKK
15497 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
    KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
Register : 30-05-2007 — Putus : 08-08-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 8 Agustus 2007 — DAVID LUKMAN, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
7745
  • dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari
    dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari
Putus : 12-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2159 K/PDT/2015
Tanggal 12 April 2016 —
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.
    Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.
Putus : 12-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/MIL/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — MARWAN EFENDI SIREGAR;
4917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika
    Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1
Register : 26-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA BITUNG Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Bitg
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10464
  • Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (
    Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt./2017
Tanggal 26 September 2017 — 1. AHLIWARIS JACOBUS HELAHA (Alm) Yakni: JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA, JACOMINA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA DAN AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) Yakni: PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA, DKK VS FREDY RAJALABIS
231148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
    Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundamenttun petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
    Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
    Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).
    Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Register : 13-12-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 946/Pdt.G/2017/PA.SUB
Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1210
  • Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon
Register : 20-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Yk
Tanggal 20 Februari 2017 — PEMOHON I dan PEMOHON II (RALAT SALAH TULIS NAMA)
324
  • P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 24-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PA TARAKAN Nomor 432/Pdt.G/2012/PA.Trk
Tanggal 28 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
402
  • ,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.
Upload : 20-11-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 120/Pdt.P/2014/PN.Bgr
3418
  • lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari
Register : 31-07-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PURWODADI Nomor 95/Pdt.P/2015/PN Pwd
Tanggal 25 Agustus 2015 — . Perdata RUDI KRISTIANTO, Tempat lahir : Grobogan, Umur : 54 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Perdagangan, Agama : Kristen, Bertempat tinggal : di Kampung Kauman Rt.03 Rw.04 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ; Selanjutnya disebut sebagai ......................................................... PEMOHON ;
205
  • memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari
Register : 16-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — PT. INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
353300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019,serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor129/G/2018/PTUNJKT, tanggal 1 November 2018, dalam perkara antaraPT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratyang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatanterhadap penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterimakarena pokok gugatan yang mendasari
Upload : 15-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Dra. Netty br. Sihombing
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbukti bahwa pelaku adalah seorang guru / pendidik, tidak dapatmengendalikan emosinya terhadap temannya sesama guru dengan memaki maki , meludahi dan mencakar wajah korban sehingga mengeluarkan darah danatas mulutnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 143/VER/V/2009tanggal 14 Mei 2009 ;Bahwa Terdakwa yang menyangkal dengan menyatakan bahwasanyatidak mungkin perempuan meninju laki laki, dalam hal ini tidak didasari denganbukti bukti dan saksi saksi yang dapat mendasari alasan tersebut ;Menimbang
Register : 06-08-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 36/Pdt.G/2012/PTA.Smd
Tanggal 4 Oktober 2012 — Pembanding vs Terbanding
7330
  • Hal inilahyang mendasari diperintahkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.
Putus : 30-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 30 Oktober 2019 — H. MAHIRUL ATHAR S.Pdi bin RUSLI IBRAHIM;
8043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati keduabelah pihak; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, dengan mendasari atasperjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.