Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8tahun 1959.2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan sepertiini juga dibebaskan dari BBNKB.

Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2013peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

Sehingga padasaat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986,pemerintah Propinsi NTB belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB.Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinya yaitu pada tahun2007.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 Tahun 1957 dan Perpu No. 8 tahun 1959 tersebut di atas, makapengenaan PKB terhadap Pemohon Peninjauan Kembali

Dengan demikian, pengenaan PKB tersebut di atas tidak dapatditerapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB oleh Termohon Peninjauan Kembali,yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang mana pengenaanPKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku tersebut menghasilkan bebanyang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan denganpengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku

Pada bulantersebut pengenaan BBN Kendaraan bermotor berdasarkan kepadaOrdonansi PKB Stb 1938, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 tentang PerubahanTarif PKB, Perpu Nomor 27 Tahun 1959 (kemudian diganti dengan UUNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dandiatur lebih lanjut dengan Perda Propinsi Daerah Tk I NTB No. 5 Tahun1985.

Putusan Nomor 1448/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40246/PP/M.

XII/04/2012 tanggal 26 September 2012;Mengadili Sendiriseluruh Putusan NomorMembatalkan Selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT40246/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3631/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: MenaraRajawali lantai 26, JI.

Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakan kepada PemohonPeninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dan karenanyaSurat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 178/XI/AB/07E yang diterbitkan olehPemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yang. . Mahkamah ;Peninjauan Peninjauan dibatalkan. . AgungKembali Kembali MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:073/3631/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Tahun 1986 belum ada,sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olehPemerintah R.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atauretribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Perou Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Putusan Nomor 1447/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40209/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT40209/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012;Mengadili SendiriMembatalkan Seluruh Putusan Pajak Nomor: PUT40209/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3549/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama:PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat:Menara Rajawali lantai 26, JI.

Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan MegaPengadilanKuningan, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dan89/XI/AB/07E yangditerbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembalikarenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomormenjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yang. . Mahkamah ;Peninjauan Peninjauan dibatalkan: : AgungKembali Kembali MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:073/3549/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Tahun 1986 belum ada,sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olehPemerintah R.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atauretribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Putusan Nomor 980/B/PK/PJK/2013Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwaPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan40385/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 28

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8tahun 1959.2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan sepertiini juga dibebaskan dari BBNKB.

Putusan Nomor 980/B/PK/PJK/2013peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

Sehingga padasaat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986,pemerintah Propinsi NTB belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB.Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinya yaitu pada tahun2007.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 Tahun 1957 dan Perpu No. 8 tahun 1959 tersebut di atas, makapengenaan PKB terhadap Pemohon Peninjauan Kembali

Dengan demikian, pengenaan PKB tersebut di atas tidak dapatditerapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB oleh Termohon Peninjauan Kembali,yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang mana pengenaanPKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku tersebut menghasilkan bebanyang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan denganpengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku

Pernyataan inidisampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012, yang terkait dengankasus yang sama tentang PKB dan BBNKB namun tercatat dengannomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atas Putusan yangdiajukan Peninjauan Kembali ini.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PTNNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 sebagaimana telah dirubah

Dengandemikian telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya.Disatu sisi pemohon banding mengatakan bahwa SKPD PKB danBBNKB bila dikaitkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009adalah sudah benar (posita) sementara di sisi lain memohon agarSKPD PKB dan BBNKB tersebut dibatalkan (petitum) padahal dasarpenerbitan SKPD tersebut adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangketerkaitannya

Telah terjadi dua kali pertemuandalam rangka sosialisasi tersebut, yang mana pertemuan tersebutdifasilitasi olen Departemen Dalam Negeri dan juga dihadiri unsurunsur dari Departemen Keuangan dan Departemen ESDM, dimanahasil dari pertemuan tersebut pihak PT NNT telah sepakat untukdikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir). Olehkarenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKBdengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas.

PTNewmont Nusa Tenggara tidak melepaskan segala hak yangdimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya dan perundangundanganyang berlaku sebagai Wajib Pajak khususnya terhadap PKB danBBNKB. Dengan ditandatangani berita acara tersebut, TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding) telah menyatakanpengenaan PKB dan BBNKB ini secara yurisdiksi tidakdipermasalahkan lagi karena sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Pajak Rokok; Pasal 3 ayat (1): "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor"; Pasal 4 ayat (1): "Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memilikidan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor":Halaman 2 dari 42 halaman.

Namun demikian, Propinsi NusaTenggara Barat (NTB) baru menerbitkan peraturan daerah mengenaiPajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001 yaitu denganterbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana KontrakKarya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatanganisebelumnya.

Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebutditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986, pemerintah PropinsiNTB belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB.

AdapunPemerintan Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinyayaitu pada tahun 2007;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkanUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 dan Perpu Nomor 8Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB terhadapPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undangundang danHalaman 37 dari 42 halaman.

Dengan demikian, pengenaan PKBtersebut di atas tidak dapat diterapbkan kepada Pemohon PeninjauanKembali:Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan PajakDaerah, yang mana pengenaan PKB berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat(dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan denganpengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang danperaturanperaturan yang berlaku pada

DEWAN SYURA DPP PKB ; DEWAN TANFIZ DPP PKB, dkk; Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.,

Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2018 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40336/PP/M.XV/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMembatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/3305/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 mengenai Surat

intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: 973/3305/PJK/2010, tanggal15 November 2010, mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB

Nomor 1467/B/PK/Pjk/2018(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009, Nomor:448/XII/AB/07E tanggal 9 Desember 2009, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah sudah tepat dan benar, denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/3305/PJK/2010, tanggal 15Nopember 2010, mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Pemohon Banding)dikenakan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh PemohonPeninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian KontrakKarya itu belum berakhir;Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1467/B/PK/Pjk/2018dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.

Putusan Nomor 1466/B/PK/Pjk/2018kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT40238/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40238/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012;MENGADILI SENDIRI:Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40238/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3578/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, alamat: MenaraRajawali lantai

26, Jalan Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dankarenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 118/XI/AB/O7E yangditerbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp) Pemohon Termohon Koreksi yang: Mahkama :Uraian Peninjaua Peninjauan h Aqun dibatalkann Kembali Kembali gung MAa b c (bc)Bea Balik Nama 0 NihilPajak

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 073/3578/02/Dipenda, tanggal 21 Oktober 2011, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor:073/3578/02/Dipenda, tanggal 21 Oktober 2011, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2009 Nomor: 118/XI/AB/07E, tanggal 31 Agustus2010 oleh Majelis Hakim

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS TahunPerakitan 2006 sebesar Rp.958.600,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48498/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkCaterpilar Type Crane Grove MC5160 160 Ton Mobile Tahun Perakitan 1998sebesar Rp.346.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

XI1/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Volvo Type Truck Volvo WG42 Service Mechanic Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.414.000,00;: bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48552/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkVolvo Type Truck Volvo WG42 Service Mechanic Tahun Perakitan 1997sebesar Rp.414.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48549/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkVolvo Type Truck Volvo WG42 Garbage Colletciton Tahun Perakitan 1997sebesar Rp.414.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48509/PP/M.XII/04/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun 2011 MerkCaterpilar Type Forklit Cat DP40 4 Tone Tahun Perakitan 1997 sebesarRp.348.000,00;bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan