Beru, KecamatanBrang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;= Pengadilan Agama tersebut ;= Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;= Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang,Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan untukHal. 1 Perkara No: 057

Penggugat Nomor:5207086412840001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan olehKabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel denganHal. 3 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.TlgMaterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;.

orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun saat ini sudah berpisah .Bahwa penyebab perpisahan karena saat 1 tahun Penggugat menjadiTKW di Saudi Arabia Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamanlain berasal dari Sekongkang;Bahwa Penggugat pergi ke Saudi Arabia tahun 2008 seijin Tergugat danpulang tahun 2010 ke rumah orangtuanya;Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, saatTergugat berkunjung ke rumah saudaranya;Hal. 5 Perkara No: 057

,MH sebagai hakim hakimAnggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal. 13 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlgterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaMuhammad Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;Ketua MajelistidImran, S.Ag.,MHHakim Anggota Hakim Anggotatid tidNurul Fauziah, S.AgUnung Sulistio Hadi, S.HI.,MHPanitera PenggantitidSITI AISYAH, SHPerincian Biaya Perkara :1.

Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 381.000,00Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama TaliwangPANITERATAMJIDULLAH, S.H.Hal. 15 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlg

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 04 Septeber 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan, Nomor: xxxx/Pdt.P/2012/PA JS. Tanggal 04 September2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalildalilsebagai berikut :1. Bahwa, Para Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;2.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSg. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 20224/U/JS/1994tertanggal 24September 1994 atas nama: Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.7) ;h. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 9345/U/JS/1996tertanggal 04 April2003 atas Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8) ;i. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 10012/U/JS/1996tertanggal 07 April2005 atas. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9) ;j.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JS PIS) loo yo ugls 9 oN olS ols ...+ OLS! le Uge95 duo IZ YoArtinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyali anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraister!

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSAMARNo. 75/Pdt.P/2012/PA JS.Put tanggal O5Juni 2012MENETAPKAN. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;. Menyatakan almarhum Hartono bin Warsodarsono meninggal dunia padatanggal 06 Juni 2011;.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSKetua Majelis,Dra. Hj. Athiroh Muchtar,SH,MH.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/11/057

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Tohir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangdengan Nomor: 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni 2010;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon: Sri Yuliati Ningsih binti M. Tohir. sedangkan yang benaradalah: Nama Pemohon: Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurusKartu.

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0546/057/VI/2010tanggal 14 Juni 2010, sebenarnya adalah: Nama Pemohon: Sri YuliyatiNingsih binti Moch. Tohir ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LowokwaruKota Malang, atas nama Fini Chusni Fauzi bin Moch. Kusnan dengan SriYuliati Ningsih binti M. Tohir, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93214.BB tanggal 12 Agustus 2002atas nama Sri Yuliyati Ningsih, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P4;5.

Tohir)sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor : 0546/057/V1/2010 tanggal 14Juni 2010 (bukti P3) adalah satu orang;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untukmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga NegaraIndonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangtanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah namaPemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatanikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru KotaMalang;4.

Putusan Nomor 4609/B/PK/Pjk/2020pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, maka berdasarkanpenjelasan dan informasi di atas, Penggugat sungguhsungguh berharapagar Pengadilan Pajak bersedia untuk mengabulkan permohonan GugatanPenggugat atasKeputusanTergugat NomorKEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 yang menolak untuk membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00239/107/13/057/15 tertanggal 30 Juni 2015sebesarRp58.130.000,00 danmengeluarkan

Terbandingmengajukansurat tanggapan tanggal28 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86759/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal9 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00239/107/13/057

Denganmengadilisendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP08283/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Nomor00238/107/13/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Agustus 2013, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01 Jalan

Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 9 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00239/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00239/107/13/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

No.057 /Pdt.G/2015/PA SmgBahwa Pemphon dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatanggal 08 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang tertanggal 10 Januari 2011;Bahwa selama dalam perkawinan hingga sekarang sudah berlangsung 4(empat ) tahun 2 (dua) bulan belum di karuniai anak ;Bahwa pada tanggal Juni 2013 telah lahir seorang bayi perempuan bernamaAssyifa Firdaus Syaihudini lahir di Bogor yang lahir dari rahim seorangwanita bernama

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg Bahwa anak yang bernama Assyifa Firdaus Syaihudini, lahir di Bogor 1Juni 2013 adalah anak kandung dengan istri saya bernama IndahSulistiyowati ;. Bahwa saya telah tidak keberatan apabila anak saya tersebut dimintasebagai anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon II sebab istri saya telahmeninggal dunia ;.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg2.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smgkarena orang tua anak yang akan diangkat sebagai anak angkat tersebut memangkenyataannya kurang mampu mengasuh anak tersebut;Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dari AlQur'anSurat AlAhzab ayat 5 sebagai berikut;Artinya:Panggillah mereka anakanak angkat itu dengan (memakai) nama bapakbapakmereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahuibapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramuseagama dan maulamaulamu

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg101. PendaftaranBiaya ProsesPanggilanRedaksiefMeteraiJumlah: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp 240.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000.: Rp 331.000,Untuk salinanYang sama bunyinya olehPANITERAPENGADILAN AGAMA SEMARANGH. ABDUL WAHID, SH,M.Hum.Hal. 11 dr. 11 hal. Put. No.057 /Pdt.G/2015 /PA Smg

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

Alang Lawas Koto 1 (belakang Hotel GrandZuri) No. 15/16 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, KotaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgPadang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat hanya datang sekali dalamseminggu ke tempat Penggugat yang mana Tergugat paling lama hanyasetengah jam saja. Terakhir Penggugat tinggal di Jl.

Tergugat sering main judi dan tidak pernah sholat, puasa dan jikaPenggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat tidak peduli;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgd.

Oleh karena itu, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim agarmenetapkan Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua anak Penggugatdengan Tergugat yang masingmasing bernama Anak Pertama dan AnakKeduasebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), sampai kedua anaktersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri yang diserahkankepada Penggugat;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdg9.

seorangpejudi;Bahwa Tergugat sudah lebih 1 bulan tidak pernah pulang lagi dan tidakmemperdulikan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidakada lagi bukti yang akan diajukan ;Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap padagugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan dan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dalil gugatnya juga telahHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 057

Pradnya Paramita, 1999, halaman11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinanyang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgperceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan danpertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkanpihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Putusan Nomor 112/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00, atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116942.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00116/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak November 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 116942.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00116/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00116/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP= Rp 0,00Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117352.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 04 April

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2013, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057

Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2019Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama FAHMI FASINUL LISAN;-------------------3.

Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali setelah salinan resmi Penetapan ini di tunjukan kepadanya untuk membuat catatan pinggir atas perubahan nama anak Pemohon dimaksud pada register akta Pencatatan Sipil dan memperbaiki kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 3309-LT-31122013-057, tanggal 31 Desember 2013 atas nama anak Pemohon dari bernama FAHMI FASINUL LISAN menjadi FAHMI FASIHUL LISAN;--------------------------------------------------4.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk MasaPajak Juli 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

S1062/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 11 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian KeberatanNo. 28/PT.JICM/FN/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juli 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2004,termasuk SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Juli 2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3yaitu Surat No.

/07 yang diterbitkan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak telahditerbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demihukum;Alasan MaterialBahwa SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh PemeriksaHalaman 9 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.

Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;