Ditemukan 39595 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 05-11-2024 — Putus : 10-12-2024 — Upload : 10-12-2024
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Sub
Tanggal 10 Desember 2024 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 0
  • 195.000,00( seratus sembilan puluh lima ribu ).
Pengadilan PA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 17-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 30-05-2022
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Plk
Tanggal 30 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 10

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.PlkdariPenggugat;
    2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. MemerintahkanPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus duapuluh ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2022/PA.Plk
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 03-12-2024 — Putus : 07-01-2025 — Upload : 07-01-2025
Putusan PT PALU Nomor 237/PID/2024/PT PAL
Tanggal 7 Januari 2025 — Pembanding/Penuntut Umum : Putu Diana Andriyani, S.H.
Terbanding/Terdakwa VI : ASEP SUPARMAN
Terbanding/Terdakwa VII : INO SUTRISNO Alias INO
Terbanding/Terdakwa VIII : MARIANTO Alias ANTO
Terbanding/Terdakwa IX : ARIES KRISTIANSYAH
Terbanding/Terdakwa X : EFENDI Alias FENDI
7 — 2
    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

    Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama Perceraian
Register : 05-07-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PA SOLOK Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Slk.
Tanggal 3 Desember 2012 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
16 — 2
  • 195/Pdt.G/2012/PA.Slk.
    Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Tergugat pergimeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahuPenggugat serta tanpa alasan yang jelas, yang hingga sekarangtelah berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk3.
    /Pdt.G/2012/PA Slik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk5.
    Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5.
    Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIkDra.
    :Rp. 5.000,: Rp. 12.000,: Rp. 217.000,(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — YULIANSAH HAMID, DK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
545 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
    Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.
    141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.
    Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.
    Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MS TAKENGON Nomor 195/Pdt.P/2021/MS.Tkn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 4
  • Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn dicabut ;

    3. Membebankan biaya perkara sejumjah Rp. 290.000,- ( dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syariyah Takengon tahun 2021 ;

    195/Pdt.P/2021/MS.Tkn
    PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/MS.TknZe ,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara IsbatNikah antara:1. Pemohn , NIK 00, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaiPemohon I;2.
    Pemohon Il, NIK 00, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaiPemohon II;Mahkamah Syar'iyah tersebut ;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannyatertanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telahterdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syariyah Takengon dengan registerNomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn.
    Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/Ms.Tkn dicabut ;3. Membebankan biaya perkara sejumjah Rp. 290.000, ( dua ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syariyah Takengontahun 2021 ;Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Syariyah Takengon pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2021 M,bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 H, oleh kami M. Syauqi, S.H.I, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Dra.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
ZULKIFLI SINAGA, Amd
Tergugat:
Mahlil Harahap
72 — 8

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut ;
    2. Menyatakan perkara Nomor 195 Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpa hadirnya Tergugat;
    3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
    195/Pdt.G/2020/PN Bgr
    PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Zulkifli Sinaga, Amd, bertempat tinggal di Kav.
    Bahwa Disaat Mengadakan Perikatan dalam Sebuah Surat PerintahKerja Tergugat Menyerahkan Dokumendokumen yaitu:Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr1. SPK Nomor : 0031/PPASPK/HMP/XI/2018 tanggal 2 November2018 Rp. 20.295.000,2. SPK Nomor : 003/PPA/HMP/X1I/2018 tanggal 27 November 2018Rp.144.848.594.,3. SPK Nomor : 0012/PPASPK/HMP/III/2019 tanggal 13 Maret 2019Rp.127.106.302.A.
    Menghukum TERGUGAT membayar biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PENGGUGAT yang timbul dalam perkara ini;Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr6. Mengukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesarRp.50.000.0007.
    Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpahadirnya Tergugat; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 , oleh kami,Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDr.
    Materai : Rp. 10.000,00Jumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Padt.G/2020/PN Bgr
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 195/PDT/2012/PT SMG
Tanggal 11 Juli 2012 — Pembanding/Penggugat : SUJADI
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON
35 — 28
  • 195/PDT/2012/PT SMG
    Untuk DinasPUTUSANNomor : 195 / Pdt / 2012 / PT Smg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksadan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkatbanding, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusansebagai tertera dibawah dalam perkara antara :Umur : 42 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dukuh Kuripan RT.O1, RW.
    No. 195/Pdt/2012/PT SmgYang dalam hal ini diwakili oleh : 1. TOETYSETYADEWATI; 2. CAHYANTO C. GRAHANA; 3. POULCEO.E. WELANG; 4. IRAWANTOKO; 5. ERI WIDHIANTO; 6.RIADH INDRAWAN; 7. RUSLY H. WASILU; 8. EKOBUDIANTO; 9. TUNING SUMIASIH; 10. ERIK J. SAGALA;11. MATHEOS HR; 12. EVA AUDRA; 13. CINDY MEIZALINTANG; 14. FX. INDARKO KUNTO W; 15. NELSY WATY;16. ADI PURWANTORO; 17. EDEN SIAHAAN; 18. PUTUS. ADIPUTRA; 19. NOVITA TARIGAN; 20. ADRIANUSMULYANTO; 21. MIKAEL DWI HARRY W; 22. SAID BANTAFAUZI; 23.
    No. 195/Pdt/2012/PT Smg Menolak Eksepsi TerguQat ;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya ;DALAM KONVENSI!
    No. 195/Pdt/2012/PT SmgDemikian diputuskan dalam Ssidangpermusyawaratan Hakim Majelis pada hari RABU,tanggal 11 JULI 2012 yang terdiri dari Hj. SRIISKANDARYATI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiSemarang selaku Hakim Ketua, MADE TENGAHWIDARTA, SH. dan DARYONO, SH.
    No. 195/Pdt/2012/PT Smgttd.ANDRIANI TRIWISMINTARTI, SH.Biayabiaya : Meterai PutuSan..........cccccccceseeeeeeeees Rp.6.000, Redaksi PULUSAN......ccccceceececeeeeeeaeeneas Rp.5.000, Biaya PeMberKkaSan........cccececeeeeeeen es .Rp.139.000,JUMIANL.. cece ccc ee cece eee ees Rp150.000,(seratus lima puluhribu rupiah)Hal 7 dari 5 Halaman Put. No. 195/Pdt/2012/PT Smg
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGUMINASA
Tanggal 25 September 2013 — MUH. SAING BIN CACO, DKK (TERDAKWA) RINA, SH (JPU)
105 — 10
  • 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGUMINASA
    Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGBahwa tanah tersebut memiliki rincik dan bukti pembayaranpajak;Bahwa nomor rincik tanah tersebut yaitu 74 atas nama SUPU;Bahwa dahulu tanah yang seluas + 5.500 m? dan + 17.900 m?
    Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGBahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karenamasalah pembabatan Lantebung;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 2 April2013 sekitar pukul 10.00 wita di Parangbobbo, Desa Tonasa,Kec. Tombolo Pao, Kab.
    Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGsendirian, melainkan jumlah pelaku kejahatan tersebut adalah lebihdari satu orang.
    Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGGowa yang merupakan tempat di mana orang umum (publik) dapatmelihatnya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbuktidan terpenuhi;AD. 3.
    Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGCabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino dan Para Terdakwadidampingi Tim Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttd1. YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H. DJULITA T. MASSORA, S.H. ttd2. FIFIYANTI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,ttdFITRI W. ARIGAYO, S.H. Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGG
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 30-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 12-10-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2

  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkaranya ;

    2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

    195/Pdt.P/2016/PA.Ba
    PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba.Baul
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliqserta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;8. Bahwa begitu pula anak Pemohon 2 sudah siap untuk menjadiseorang suami atau kepala keluarga serta telan bekerja sebagai KonekturBus dengan penghasilan perhari minimal Rp. 100.000, (Seratus riburupiah);9.
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.umur perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan danakhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Pemohon,dan Majelis telah mengabukannya, maka perkara ini dinyatakan selesai ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalambidang perkawinan dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon sesuai Pasal 89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989;Mengingat segala peraturan
    Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 12Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H., olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Drs. H. NurAmin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. danDrs. H.
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.Drs. H. Nur Amin, M.H.Hakim Anggota , Hakim Anggota Il,Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlahPanitera Pengganti,Hj. Latifah, S.Ag.Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 200.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 291.000,Halamanbddaridhal. PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 21-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2701/Pid.B/2021/PN Sby
Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
MARYANI MELINDAWATI, SH
Terdakwa:
FITRI NOR KUMALA Binti KARMADJI
43 — 16
  • Pandegiling No.195 Surabaya,
  • 5 (lima) lembar nota penjualan handphone dari counter MPS Jl. Pandegiling No.195 Surabaya, dan
  • 1 (satu) lembar surat kontrak kerja

Terlampir dalam berkas perkara .

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 04-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau
Tanggal 4 Oktober 2016 — ATI ROSAYATI Alias ATI Binti LA GONDA (Alm);
26 — 23
  • Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau
    PUT U SANNomor 195/Pid.B/2016/PN BauDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : ATI ROSAYATI Alias ATI Binti LA GONDA (Alm);Tempat Lahir : Ambon;Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 5 Nopember 1969;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Tanganapada
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 195/Pen.Pid/2016/PNBau tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau2.
    Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 195/Pen.Pid/2016/PN Bau tanggal11 Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang;Pengadilan Negeri tersebut;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan mendengar keteranganTerdakwa dipersidangan;Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 September 2016 Nomor Reg.Perkara: 68/Rp9/Epp.2/07/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili
    Nyong,Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bauakibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Musril als.
    Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN BauM. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.Panitera PenggantiL.M. SURYADI, S.H. Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN BauHalaman 18 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-10-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2013 — Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Kepala Badan Narkotika Nasional
85 — 376
  • 195/G/2012/PTUN-JKT
    PUTUS ANNOMOR : 195/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalamperkara antara : LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT.
    Tanggal 21 Nopember 2012,selanjutnya disebut sebagal.................ceeeeeee TERMOHONKEBERATAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca : 29292 22222 n nnn nnn nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 195/PEN/2012/PTUNJKT. Tanggal 12 Desember 2012 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 195/PENHS/2012/PTUNJKT.
    Berkas perkara Nomor : 195/G/2012/PTUNJKT. dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Menimbang, bahwa Pemohon telah menggugat Termohon dengan SuratGugatan/Permohonan Keberatan tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 25Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 195/G/2012/PTUNMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini, sebagaimana tercantum dalam
    No.195/G/2012/PTUNJKT.1.MEMUTUSKAN :Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuksebagian 5 Menyatakan bahwa informasi yang dimohon terkait dengan : 1). Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikandan Penyerahan di Bawah Pengawasan ;2). Peraturan Kepala BNN Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Teknik PenyidikanPembelian Terselubung ;3).
    No.195/G/2012/PTUNJKT.tertutup (tidak transparan), maka rentan terjadi penyalahgunaankewenangan oleh aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkanpelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam konteks tindak pinadanarkotika umum diketahui fenomena rekayasa banyak terjadi.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA MATARAM Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mtr
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 19
  • ., dari Pemohont ;
  • Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-01-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — WAHYUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
52 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.
    Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan
    Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.
    Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.
    Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA MANNA Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • 195/Pdt.G/2019/PA.Mna
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna2. SAKSI Il, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S!
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MnaMenimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mnayang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kalisecara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadirdan
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mnamengatas namakan keluarga Penggugat serta puncaknya sejak sekira 4tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugatsudah pisah rumah;3.
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MnaHakim Anggota,Rojudin, S. Ag., M. AgPanitera Pengganti,Dansahari, SHPerincian biaya:1. Proses Rp 75.000,002. Panggilan Rp175.000,003. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp256.000,00(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)Him. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 21-02-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 16-11-2023
Putusan PA KETAPANG Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktp
Tanggal 23 Maret 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktp selesai karena dicabut;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.320.000,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2022/PA.Ktp
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 08-06-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2765/Pdt.G/2021/PA.JT
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 23
  • Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

    Rp. 1 195 000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 24-05-2023
Putusan PA PARIGI Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Prgi
Tanggal 24 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Prgi dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Memerintahkan Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlahRp 1.145.000,- ( satu juta seratus empatpuluh limaribu rupiah);
    195/Pdt.G/2023/PA.Prgi
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama
Register : 08-01-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.IM
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6

  • 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/ PA.IM;

    2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

    3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

    195/Pdt.G/2024/PA.IM