Ditemukan 51522 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 380/Pdt.G/2009/PA.Prob
Tanggal 22 Desember 2011 — PEMOHON
171
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil =; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
    orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari
Register : 07-10-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 513/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
151
  • harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalahbahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat,dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
    Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 3(tiga) adalah :Supaya Pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin,Perempuan, Lahir tanggal 21 Mei 2012, lahir di Yogyakarta berada di bawahpemeliharaan (hadhanah) Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugat tersebut antara lainadalah, bahwa Penggugat telah melahirkan anak tersebut yang masih kecildan selama ini tkut Penggugat, dan Tergugat tidak pernahmemperdulikannya;Menimbang
Register : 14-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SUBANG Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon:
Endang Suprajat bin Tardim
Termohon:
Dini Fitriani.S.Si. binti Sirojudin
120
  • Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Adapun yang alasan yang mendasari Permohonan Pemohon tersebut adalahsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal, 11 November 2018 dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor0288/04/XI/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPagaden barat, Kabupaten Subang;2.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami isteri di Rumah orangtua Termohon di Kampung Garogol,RT.008/RW.004, Desa
Register : 12-06-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — ACHMAD HUSAINI, S.Pt VS BUPATI KAPUAS
7324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.
    ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari
    putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.
Putus : 17-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445 K/Pdt/2012
Tanggal 17 Juni 2014 — MARIA SUBIANTO, dan kawan Melawan RADEN WINARNO SUBEKTI, dan kawan-kawan Dan BUNYAMIN SUBIANTO alias KO KWAT LENG, dan kawan-kawan
8269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/Tergugat II dan II dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill dengan tegasmenyatakan tidak sependapat dan berkeberatan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebab nyatanyata keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya yang mendasari
    kepada Tergugat IIl adalahperbuatan melawan hukum, sehingga Akta Hibah Nomor 60tanggal 26 Agustus 1996 batal demi hukum;Bahwa sebagaimana alasanalasan yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill tersebut di atas pada hakekatnya secara yuridispertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasari suratbukti yang berupa foto copy, vide bukti P15 dan P16 adalahbertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang alat buktiyang dianggap sah secara hukum, sehingga dengan demikiansecara yuridis pertimbangan
    Sehingga dengan demikian pendapatdan atau pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mendasari putusannya haruslah dinyatakan dibatalkan;Bahwa lebih lanjut para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Illdengan tegas menyatakan tidak sependapat dan berkeberatanatas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 89yang mendasari putusannya, yang akan dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26Agustus 1996 batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Illyang
    Tuty HaryatiSubianto (Tergugat Ill), maka Sertifikat dan Surat Ukur tersebutharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;Bahwa sebagaimana uraian yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III sebagaimana dalildalil di atas, hakekat yuridisatas pertimbangan hukum hukum Pengadilan Tinggi Jakartanyatanyata telah keliru, baik dari segi penempatan yuridis alatbukti yang hanya berupa foto copy, namun dijadikan pijakanhukum dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya,menempatkan pihak
Register : 21-11-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 12-02-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 480/Pdt.G/2012/PA.Prob
Tanggal 11 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
122
  • Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara
    Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon
Register : 25-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 19-04-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 036/Pdt.G/2011/PA.Prob.
Tanggal 24 Februari 2011 — Penggugat dan Tergugat
262
  • Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
    tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari
Putus : 27-01-2010 — Upload : 21-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 203/K/PM II-08/AU/IX/2009
Tanggal 27 Januari 2010 — PRAMANA, Koptu
3422
  • Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan
Register : 10-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — CHAQIM ISNAINI Peltu Mes NRP 68978;
16158
  • kemudian sebagai pelakukekerasan fisik terhadap Saksi1 atas nama Sdr Rachmat dankawankawannya tidak pernah dihadirkan baik dalampemeriksaan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya maupunPenyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukanpenyidikan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anakoleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan inisedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum,Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/201810.11.bahwa para penyidik memiliki legalitas dan mendasari
    sesuaisurat permohonan pertimbangan hukuman NomorR/128/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.Bahwa benar keterangan para Saksi yang dihadirkan yaituSaksi1, Saksi4, Saksi Tamabahan1, Saksi Tambahan2 danSaksi Tambahan3 sebagai pengurus Rt atau warga Rt04bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang amanah wargaRT 04 RW VIII PBI (pondok benowo indah) dengan sangatbijaksana, peduli, dan dibawah kepemimpinannya warga sangatguyub rukun, aman, bersih rapi dan damai sesuai dengan suratpernyataan warga tanggal 18 Juli 2018.Mendasari
    Dahlan Surabaya Nomor : VER / 006 /Ill / 2015 / Rumkit tanggal 22 Maret 2015.Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi2pada waktu itu Saksi2 baru berumur 15 (lima belas) tahun danmasih duduk di dibangku sekolah SMP.Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IIl12 Surabaya Nomor
Register : 11-07-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0447/pdt.g/2012/pa.gs
Tanggal 26 Juli 2012 — penggugat-tergugat
2621
  • samasama di Metro);Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahansebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebutpada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari
Register : 16-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Prob
Tanggal 14 Juli 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
131
  • Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar
    SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering
Register : 20-05-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan MS TAKENGON Nomor 0204/Pdt.G/2013/MS-Tkn
Tanggal 28 Januari 2014 — Pelawan Eksekusi vs Para Terlawan Eksekusi
13500
  • Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.
    Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.
Putus : 28-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 33/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 28 Februari 2017 — .KARNYAT bin WARMIN dkk melawan Ny. SUTARNI binti SUDARNO dkk
5649
  • antara pihak Penggugat, pihakTergugat, dan objek sengketa;Bahwa pihak Tergugat dengan tegas menolak dalildalil ParaPenggugat yang menyebut dan menarik sebagai pihak dalam pokokperkara a quo, bahwa Sutarmi bin Sudarno adalah pihak yangmerenovasi dan menguasai objek sengketa, dalildalil tersebut telahkeliru, salah alamat, dan ditegaskan oleh Tergugat bahwa Sutarmibinti Sudarno (Turut Tergugat ) tidak ada hubungan hukum denganpara pihak Penggugat dengan para pihak Tergugat dan objeksengketa;Bahwa mendasari
    tidak benar, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak atautidak dapat diterima;V.Gugatan obscuur libel karena kurang pihak (plurium litisHal 10 dari 18 hal.Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMGconsortium);Bahwa objek sengketa tersebut telah mengalami perubahankepemilikan, dikarenakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual bell;Perjanjian jual beli dilakanakan antara Sutarni binti Sudarno denganAhmad Nugroho, di mana Sutarni binti Sudarno sebagai pihakpenjual dan Ahmad Nugroho sebagai pihak pembeli;Bahwa mendasari
    Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMG Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dengan faktahukum bahwa Sutarmi binti Sudarno (Turut Tergugat ) adalah pihakyang ditarik sebagai pihak para Tergugat adalah pihak yang salah tarik(error in persona); Bahwa mendasari adanya buktibukti hak kepemilikan baruberupa HM Nomor 185 Desa Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang dan pemegang hak Ahmad Nugroho, makakepemilikan dan pihak yang menguasai atas objek sengketa adalahAhmad Nugroho, sehingga dalildalil
Register : 31-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2019
Tanggal 27 Februari 2019 — Oditur:
Saifuddin, SH
Terdakwa:
Zulfian Hasibuan
3819
  • .: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai
    Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
    menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari
    Bahwa dasar pejantuhan hukuman bagi Prajurit TNIbukan mendasari prinsip pembalasan namun lebihmendasari pada prinsip pendidikan dan pembinaan,dimana Terdakwa sampai saat ini telah menunjukkansikap dan dedikasi yang baik bagi kesatuannya sehinggatidak memerlukan lagi proses pendidikan dan pembinaandi lembaga pemasyarakatan militer dalam jangka waktuyang lama selain itu supaya Terdakwa dapat segerakembali berdinas sebagai seorang Babinsa yang memilikitanggung jawab 11 (sebelas) desa binaan untuksenantiasa
Register : 16-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 222/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : St. Subaeda Alias Carammeng Binti Maddolangang
Pembanding/Tergugat I : Muh. Sudar Sibali Bin Hamzah Ella
Pembanding/Tergugat II : Sukmawati Kamma Binti Hamzah Ella
Terbanding/Penggugat : Hj. Herlina Dg. Ngiji Binti H. Sampara Dg. Mangung
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
6954
  • Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan
    Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada
    SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL
    Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut
Register : 26-06-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 144/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Oktober 2012 — 1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; 2.PT. SASANGGA BANUA BANJAR; DR. HAJI PRIHANDONO;
8852
  • tingkat banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukanTergugat/Pembanding I dan Tergugat I Intervensi/Pembanding II, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulang hal yang sama, putusan ini merujuk kembali kepadaeksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dalam Jawabannyatersebut;Menimbang, bahwa salah satu dari eksepsi Tergugat/Pembanding I padapokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidakberwenang untuk menguji objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketadisebabkan dan mendasari
    kepada adanya perubahan anggaran dasar perseroan,sehingga dengan dasar itu Tergugat/ Pembanding I mencatatkan perubahan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa (bukti) benarTergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis mendasari kepada AktaNotaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulita Harastiati,SH, berkedudukan di Bogor; Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 padapokoknya menyatakan, Para Pemegang Saham PT.
Register : 22-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN Oelamasi Nomor - 173/PID.B/2013/PN.OLM
Tanggal 20 Nopember 2013 — - Sefnat Ediyanto Noti
5214
  • Saksi DAUD MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun III Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Hal. 5 dari 15, Putusan NO.173/Pid.B/2013/PN.OLM An.Sefnat NotiBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya
    Saksi VEKI HENDERIKUS MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapDaud Mamun selaku Bapak kandung saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun Ill Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwatersebut;Bahwa
Register : 19-01-2012 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 23-05-2012
Putusan PA DONGGALA Nomor 0002/Pdt.P/2012/PA.Dgl
Tanggal 31 Januari 2012 — Siti Hardianti, S.PdI Binti Ma
5521
  • Ladami telah meninggaldunia, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung positadan petitum tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.5 dan P.6, atasbukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Mamur, BA bin H.
    Ladami telahmeninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011, dan dinyatakan pula sebagai pewaris(muwaris), sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 yang dituangkan dalam petitumangka 3, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama MunifRahman adalah anak kandung dari Mamur dan Masita;Menimbang, bahwa yang mendasari posita dan petitum tersebut adalah karenasemasa hidupnya Mamur, BA bin H.
Register : 01-10-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1454/Pdt.P/2013/PA.Sby
Tanggal 24 Oktober 2013 — PEMOHON
110
  • Ex pasal 1 angka angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 54Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialihkan dari orang tua kandung kepadaorang tua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik danmembesarkan anak tersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi10kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkankesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi
    latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskananaknya diangkat oleh Pemohon dan Pemohon II adalah disamping karenapara Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tuadari anak angkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembangsecara baik ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorang yang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon Il sangatberkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasarioleh keinginan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1919/Pdt.G/2013/PA.Bdw
Tanggal 17 Februari 2014 —
80
  • Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUWARTI binti HUSIN dan NUR HASIM bin ABDULLAH, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari