UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yangSah; +22 22222222 2229222 22 ===Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;)Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari

Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechteliike grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilinat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

dada kemudian menikam lagi sebanyak 1 kalikearah perut ;Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkansaksi yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusing lalu saksiditolong oleh teman saksi yang bernama Isto ;Bahwa kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa saksi untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan saksi menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

kemudian menikam lagisebanyak 1 kali kearah perut ; Bahwa setelah menikam korban, terdakwa langsung pergimeninggalkan korban yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusinglalu korban ditolong oleh teman korban yang bernama Isto ; Bahwa kemudian korban langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa korban untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan korban menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

, Penggugat nyata telah menerima pembayaransenilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratusSembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas besertadokumen pendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim dapatmenemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp.122.591.200,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Penggugat padatanggal 12 Agustus 2015;Bahwa dengan mendasari

Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkanizin atasannya yaitu xxx;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Ternate memberikan izin poligami kepada Pemohonuntuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakimharus mempertimbangkan alasan yang mendasari

TteMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon takut berzina danTermohon juga jarang mengurus Pemohon karena Pemohon bertugas diPuskesmas Bajo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohonsecara maksimal.

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;292 2292 200922 222 Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada7pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksiyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniaiseorang anak bernama Rony Hartanto, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhanPenggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Maisuni, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran danperselisihan serta sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung denganketerangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah sedemikian

menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari

MELAWAN:Tergugat, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3805/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun duduk perkara yang mendasari

Mendasari hasil mediasi per tanggal 01 Oktober 2019, pihak PENGGUGAT danTERGUGAT sepakat untuk Perkara dengan Nomor:17/Pdt.G.S/2019/PN SonTidak dilanjutkan lagi.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama

Bahwa selain itu sebenarnya awai kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;.

10.Bahwa ketidak jelasan dasar dalil bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugatmelakukan wan prestasi tersebutlah yang mendasari Tergugat untuk melakukaneksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);11.Bahwa dengan dasar dalil tersebut sudah sepatutnya jika Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang diuraikan Dalam Jawaban maupun Dalam Eksepsi di atasmohon dianggap terulang pada bagian Dalam Pokok

Bahwa selain itu sebenarnya awal kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;Halaman 11 Putusan No.65/Pdt.G/2019/PN.Sby.10.11.12.Bahwa seperti yang disebutkan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari

apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalildalil dalam suratgugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (duidelijk), dan dalam positaatau fundamentum petendinya Penggugat harus dapat menjelaskan dasarhukum (rechts ground), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun seclemikin rupa sehingga jelas dan terang,sehingga gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatannyaPENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan fakta fakta hukum yang mendasari ;3.

TENTANG.................13TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; a Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya, terdiri dari Eksepsi, dalampokok perkara dan dalam Rekonpensi ; Menim bang, bahwa terhadap Eksepsi, Tergugat mendalilkan bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikansecara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan faktafakta hukum yang mendasari

dimanaPenggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya secara jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatann telah menguraikan secara jelasterhadap peristiwa dan faktafakta hukum yang mendasari gugatan ini, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal, karenanya agar Eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan

Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada

SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL

Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut

Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.

Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.

Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.