) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.

Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.

Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

Apolos Agustinus, menggantikanArthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pat.Yepta Berto, S.Th ;Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.

Kaltim Nomor : 55/Advokat/JN/SMD/X1/2013tanggal 29 Nopember 2013, perihal Proses PAW Anggota DPRDKaltim, yang intinya meminta kepada Ketua DPRD Provinsi KalimantanTimur, tidak melakukan proses PAW terhadap para Penggugat, karenaHalaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015adanya proses gugatan para Penggugat sampai adanya Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ;8.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.1.Nomor 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 TentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantang Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SENomor 161.643176 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan menggantikanPdt. Yepta Berto, S.

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

Saefuddin La Intang diberhentikan sebagai WakilKetua DPRD Kota Parepare;21Bahwa kalau menurut saksi kalau di Lakukan PergantianAntar Waktu (PAW) pasti ada pelanggaran dan sebabnyasehingga Ir. Saefuddin La Intang di PAW karena tidakdisetujui oleh DPW PKS Wilayah SulSel untuk maju sebagaicalon Walikota, tetapi tetap maju;Bahwa Saksi pernah ceritacerita dan menanyakan kepadaIr.

Saefuddin La Intang di PAW setelah mendaftarsebagai calon Walikota di KPU;bahwa menurut saksi sebabnya anggota DPR di PAWkecuali karena meninggal dunia atau mengundurkan diri,jadi menurut saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ir.Saefuddin La Intang di PAW;Bahwa ada surat keputusan PAW terhadap Ir.

Saefuddin La Intangkeberatan di PAW oleh DPW PKS Wilayah karena Ir.Saefuddin La Intang yang membesarkan PKS di KotaParepare ;e Bahwa Ir. Saefuddin La Intang belum pernah mengajukankeberatan ke DPW PKS Wilayah SulSel;e Bahwa menurut Ir.

Saefuddin La Intangsebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare atas persetujuan pengurus Wilayah;Bahwa acuan saksi membuat surat PAW tersebut adalahberdasarkan keputusan hasil rapat PAW saudara Ir.Saefuddin La Intang sebagai Wakil Ketua DPRD KotaParepare;Bahwa pada waktu saksi membuat surat PAW tersebutberdasarkan ada notulen dari hasil rapat yang membahastentang akan diberhentikannya saudara Ir.

Saefuddin La Intang akan di PAW karenamelanggar kebijakan Partai, akan tetapi setelah rapat saksidengardengar dari temanteman saksi bahwa Ir. SaefuddinLa Intang akan di PAW karena melanggar kebijakan Partaidan setelah itu saksi diinstruksikan Ketua untuk membuatsurat PAW;Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat suratberupa SK PKS Nomor : 004/D/SKEP/AS23PKS/III/1434tentang usulan Wilayah yang memutuskan untukmengusung saudara Ir.

O06 Kelurahan Pamulang Barat KecamatanHal. 1 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan,kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas hartaharta peninggalanHal. 3 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs10.(tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, maka ParaPemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris AlmarhumS. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH.

Bin Surodinomo untuk mengurus segala sesuatu yangHal. 4 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrsberkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo,SH. Bin Surodinomo;3. Menetapkan biayabiaya menurut hukum ;ATAU : Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakitpada Tanggal 03 Desember 2020;Hal. 6 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsBahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anakanak,tetap! karena sakit;Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah, dengan perempuanbernama Wastinah;Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua oranganak;Bahwa kedua orang tua S.

Umi WardahHal. 12 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya :PendaftaranProsesPanggilan PemohonPNBP PanggilanRedaksiMeteralJumlah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00: Rp450.000,00: Rp 30.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW) yang ditujukan kepada TERGUGAT Il untuk memproses PAWterhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenPidie sesuai dengan Surat Nomor : 006/SE.2/DPDNasDem Pidie/VV2017 tertanggal09 Juni 2017 merupakan perbuatan melawan hukum yang nyatanyata secaralangsung merugikan PENGGUGAT;10.Bahwa Surat PAW Nomor : 006/SE.2/DPDNasDem Pidie/VV/2017 tertanggal 09Juni 2017 tersebut yang diajukan oleh TERGGUGAT kepada

Pidiedemikian juga halnya dengan PAW terhadap Penggugat;Bahwa oleh karena demikian maka dalil Penggugat ini haruslah ditolak;Bahwa Penggugat diberhentikan dari Partai NasDem Kab.

Perihal : Undangan PenyelesaianRapat PAW yang ditujukan kepada Kompemwil DPP Partai NasDem Prov.Aceh, Ketua DPW Partai NasDem Prov Aceh, Saudari Nursaadah, S. Ag;Surat Keputusan Nomor: 044 /IV/2SK/DPPNasDem/2017.

Menyatakan Perbuatan Tergugat Ill dalam menindaklanjuti PAW telah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;3.

Pidie, periode tahun 2014 s/d 2019 ;Bahwa Penggugat tidak aktif lagi dalam partai Nasdem karena sudah dipecat,saksi tahu Penggugat sudah dipecat dalam partai Nasdem dari media masa,saksi tidak pernah melihat surat pemecatan Penggugat dari partai Nasdem;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Keputusan dari DPP Pusat PartaiNasdem tentang masalah PAW tersebut;Bahwa setahu saksi yang mengusulkan surat PAW antara Penggugat denganTergugat adalah Partai Nasdem ;Bahwa Penggugat pernah menceritakan pada saksi

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

PAW Nomor 0453/Pdt.

PAW Nomor 0453/Pdt. P/2018/MSMrd

Rahman (AnakKandung)Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman(Anak Kandung)3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd.Rahman (Anak Kandung)6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St.

Rahimi;Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd.Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati bintiUmar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahmandan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman; Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeriselain St. Rahimi; Bahwa semasa hidup St.

Rahimi binti Lawahede;Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Rahimi binti Lawahede,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulahdari istri dan anakanaknya.

Rahman, BasoHal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgMuhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. NabilaSulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.:Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdsebagai PEMOHON III ;4. Nama : XXXTmpt/Tgl Lahir : Meuraksa/23 Maret 1993.Agama : Islam.Pendidikan : SMA.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Gampong Meuraksa. Kecamatan Meureudu.Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor 0006/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrdXXXPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : 1.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2. Nomor : 161.643176,Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; 3.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T10);3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,atas nama Ir.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4.

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrd(2).

PAW Nomor 023 1/Pdt.P/2018/MSMrdMuzhirul haq. SAgPaniteraDtoBadriyah. SH. MHPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 300. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 11 hal.

PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 12 September 2018Panitera Mahkamah Syariyah MeureuduBadriyah. SH. MHHal 1 dari 11 hal. PAW Nomor 0231/Pdt.P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0182/Pdt. P/2017/MsMrd2. Bahwa Almarhumah mempunyai suami pertama bernama Ridwanyang telah meninggal dunia terlebin dahulu Almarhumah dari danmempunyai anak 3 orang yaitu :1. Anak I.2. Anak Il.3. Anak Ill.3. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Agustus 2017 akibat dibunuh oleh suaminya yang kedua bernamaHamdani, dengan meninggalkan ahli warisnya :1. PEMOHON (Ibu kKandung/Pemohon)2. Anak (Anak Kandung)3. Anak Il (Anak Kandung)4. Anak Ill (Anak Kandung)4.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdtidak ada ayahnya lagi karena telah lebin dahulu meninggal dunia dariAlmarhumah Nursiah ; Bahwa suami Nursiah yang pertama bernama Ridwan telah terlebih dahulumeninggal dunia dari Almarhumah Nursiah dan mempunyai 3 orang anakyaitu : Anak I, Irhas dan Birul Walidaini ; Bahwa Almarhumah Nursiah semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Xxx pada hari Rabu tanggal 18Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahXxx yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku Ketua Majelis, Dra.Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaanPemohon.XXX, Oktober 2017Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Drs. MasykurHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd