Ditemukan 6128 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilu Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Komisi pemilihan umum Pemilihan Penetapan hasil pemilihan umum
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS TRI HARTONO, SH. MH.
Terdakwa:
ABDUL GAFAR ALIAS ABU AFIF ALIAS ABU ABDULLOH BIN HAMZAH ALM
237 — 134
  • beberapa ustad seperti USTAD ZEDON,USTAD ABDUL GAFAR, USTAD ABDULLAH Als AGUS SALIM tentangmateri tauhid khususnya yang membahas tentang Sirik Demokrasi, makakami Kelompok JAD Wilayah Bima menganggap bahwa sistemdemokrasi ada di Indonesia adalah Bathil dan Syirik, sehingga sebagaikonsekwensi dari pemahaman tersebut kami berupaya untukmengamalkannya dengan berusaha untuk berlepas diridari sistemdemokrasi yang ada saat ini sebagai contoh Saksi dan ikhwanikhwanKelompok JAD Wilayah Bima tidak ikut pemilihan
    umum danHalaman 42 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
141 — 71
  • Putusan Nomor : 160/G/2015/PTUNJKTdikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidanadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; (5) Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (6)Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia; dan (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
273 — 130
  • Keputusan KomisiPemilihnan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum,Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilantidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu108dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencanaalam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 29
  • Selanjutnya Bei Luan Laun alias Luan Kolo Amadan Bei Bau Halek berhenti berkebun dan Bei Bau Halek berhentiuntuk seterusnya karena isterinya Bei Funan Teik telah meninggaldunia.Tahun 1955 samapai dengan tahun 1964 Bei Luan Launalias Luan Kolo Ama, mulai menggarap dan berkebun kemballsaat itu pemilihan umum pertama kali di Indoensia atau selama 10(sepuluh ) tahun tidak terputusputus lalu berhenti garap danberhenti berkebun karena situasi Pemulihan dan Pembasmian,Komunis, (PKI) samapi di desadesa dan
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PAULUS RUMFAN
Tergugat:
1.ALOYSIUS BALIA
2.Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Tanimbar
3.Bupati Kepulauan Tanimbar
87 — 53
  • Peraturan Bupati KepulauanTanimbar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanBupati Kepulauan Tanimbar Nomor 5 Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa Pasal 11 Ayat (1) menegaskanbahwa "daftar pemilin sementara yang digunakan pada saatpelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Bupatiterakhir di desa, digunakan sebagai Daftar Pemilin Sementara untukpemilinan kepala desa;b. bahwa berdasarkan point a diatas, maka Panitia Pemilihan KepalaDesa seKabupaten Kepulauan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
80 — 65
  • Dengan jatuhnya orde baru dalamtahun 1998, pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 danimplementasi desentralisasi di tahun 2001, memang pola hierarkis dan70pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
429 — 206
  • 268dibahas Kadishub+Kabid, Assekbang, Kasatpol PP,Kadispenda, Pak ES, IT, diparaf tanggal 1892015.e. 1 (satu) bundel asli Kartu Disposisi WalikotaCimahi, indeks : Diklat lainnya 893.5/1331, dariBappeda, perihal : laporan pelaksanaan workshoppenyusunan master plan cimahi technopark, tanggalsurat : 9112015, no. surat : 050/1461/Bappeda,diteruskan kepada : (tertulis) Sekpri : FC 3X u/ IWK u/P.IT u/ P.ES, diparaf tanggal 11112015.f. 1 (satu) bundel asli Kartu) Disposisi WalikotaCimahi, indeks : 270 (pemilihan
    umum) 101.00849,dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Cimahi,perihal : laporan jadwal sementara pilkada serentaktahun 2017, tanggal surat : 20160203, no. surat :ND/10/Pem, diteruskan kepada : (tertulis) Sekprikirim melalui email kod : WK, sekda, Pa IT, Pa Asol,Pausman, diparaf tanggal 8022016.1 (satu) buah map warna merah yang didalamnya terdapat1 (satu) bundel draf Keputusan Walikota Cimahi tentangTim Pertimbangan Kebijakan Pelayanan Publik diLingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dengan susunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Mei 2011 — KARDA WIRANATA bin KADI
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlu dijelaskan, bahwa Terdakwa ini adalah anggotaDPRD Kabupaten Karawang Periode 2004 2009, Ketua Komisi C DPRDperiode 2004 2009 Kabupaten Karawang, Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Karawang hingga saat ini, dan pada pemilihan umum yang laluTerdakwa terpilin Kembali menjadi anggota DPRD serta terpilin menjadiKetua DPRD Kabupaten Karawang untuk masa bakti 2009 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 05-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA, yang semula bernama: YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA VS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA
378 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Universitas TritunggalSurabaya (UNITAS) tersebut tidak benar dan menyalahiizinpenyelenggaraan karena telah terjadi Perluasan Program Studi yangtidak diberikan dan yang diberikan izin penyelenggaraan adalahProgram Studi bukan Jurusan tentu saja hal demikian sangat tidakdibenarkan dan ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya(UNITAS) cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yangkeberadaannya di bawah Penggugat pernah menerima Surat dariKomisi Pemilihan
    Umum Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Mei 2013disertai dengan Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi Faktualljazah Calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai PolitikPeserta Pemilu 2014, dengan lampiran:a.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 27-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN
Tanggal 30 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Tommy Eko Pradityo,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
129 — 0
  • Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);

    Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

    Serta:

    1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;

    2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;

    3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;

    4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I KADEK SUGIANTARA
245 — 118
  • 400/ Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga
    182. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi
    183. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
    184. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
    185. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
    Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020.

    186. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020.

    187. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/ 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 tanggal 19 September 2020.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-02-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 276/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 13 Februari 2018 — RAHMAD. S Bin SUHAM
87 — 63
  • S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 16-04-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PID.SUS/2018/PT PONTIANAK
Tanggal 16 April 2018 —
58 — 20
  • S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan
149 — 24
  • Bangka Selatan Tahun 2020.69. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.70. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.71. 1 (satu) rangkap
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 15 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MATHEOS MATULESSY, S.H
Terbanding/Terdakwa : I GEDE BASMA, S.Pd.M.Si
182 — 21
  • Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;
    184. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi;
    185. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    186. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    187. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
    Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;
    188. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;
    189. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02 /Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 14-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH
136 — 40
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
350 — 207
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
465 — 379
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum."Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Penjelasan Atas UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari PeradilanTata Usaha Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 September 2017 — H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Jakarta(tanggal 18 Agustus 2013 23 Agustus 2013)15 Konsultasi dan Koordinasi 090/02/SPPD/2013 Tansportasi 3.000.000 12.744.000tentang Pengumuman 04 Jan 2013 Salakan CPNS Honorer Kategori 1 Makasar PP: Hotel Luwuk 1 450.000MK.1) BAKN R IVCH) egiona Hotel Makasar 4 4.000.000di Makasar Uang Harian 5 2.150.000(tanggal 05 Januari 2013 Sewa Kendaraan 4 2.194.00010 Januari 2013) dalam KotaUang 5 950.000Representasi16 Konsultasi dan Koordinasi 090/52/SPPD/2013 Tansportasi 5.830.000 18.385.500Komisi Pemilihan
    Umum di 01 Feb 2013 Salakan JakartaJakarta PP.
    Hotel Luwuk 1 450.000(tanggal 01 Februari 2013 Hotel Jakarta 5 5.000.000 07 Februari 2013) Uang Harian 6 3.180.000Sewa Kendaraan 5 2.785.500dalam KotaUang 6 1.140.000Representasi17 Konsultasi dan Koordinasi 090/33/SPPD/2013 Tansportasi 2.642.000 12.418.400Komisi Pemilihan Umum di 21 Jan 2013 Salakan PaluPalu PP.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus Anak
Register : 02-12-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN BAN
Tanggal 1 April 2015 — - H. SAHARUDDIN R, S.Ag, M.Si Bin RUPI
129 — 116
  • memasukkan latkelaminnya ke dalam dubur Saksi, tidak lama kemudian Terdakwamengeluarkan sperma;Bahwa setelah itu Saksi disuruh mandi di rumah Terdakwa, kemudianberpakaian, lalu Terdakwa memberikan segelas air dan meminta Saksiuntuk meminum air tersebut yang menurut Terdakwa adalah obat agarSaksi tidak kembali melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi kembalimenuruti perintah Terdakwa tersebut;Bahwa pada peristiwa kedua, malam itu banyak Santri yang pulangkarena libur sehubungan akan dilakukannya Pemilihan
    Umum Legislatif,namun Saksi bersama beberapa Santri lainnya tidak pulang ke rumahdan memilih tetap berada di pondok pesantren karena akan diadakandzikir bersama untuk pemilihan AZIKIN SOLTAN sebagai Anggota DPRRI;Bahwa saat hendak menuju ke tempat dzikir bersama, Terdakwamenyuruh Saksi dan seorang teman Saksi bernama FAISAL untuktinggal menjaga istri dan anak Terdakwa yang ada di dalam rumahTerdakwa, sehingga Saksi dan FAISAL kemudian tertidur di teras rumahTerdakwa;Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita
    Anwar Makkatutu Bantaeng, terhadapSaksi SYAMSUL GUNAWAN Bin NURDIN AMBO DALLE, diketahui dari hasilpemeriksaan tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada Regio Anal(daerah anus), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja terjadimengingat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa sodomiyang dialami oleh Saksi yakni pada saat Saksi duduk di bangku kelas 2Madrasah Aliyah yakni pada pagi hari sekitar pertengahan tahun 2013 danpada malam sebelum Pemilihan Umum Legislatif