Ditemukan 8126 data
21 — 12
Maar yang telah meninggal dunia karena sakitHal. 1 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrspada tanggal 03 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematiandari Kepala Desa Nomor: 472.1/20/DsRkd/IIII/2020 yang dikeluarkan olehKepala Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, yang bertempat tinggalterakhir di Kp. Rawakidang RT. 004 RW. 001 Desa Rawakidang,Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Bahwa lis bin H.
Maar (Pewaris) dan hinggadiajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagaiahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan atas diri masingmasing ParaPemohon tersebut di atas;Hal. 2 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs9. Bahwa lis bin H. Maar (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidakmeninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;10.
Maar, adalah agamaIslam;Saksi kedua, Suri Sumawi binti Ilhak, mengaku bertetanggal para Pemohon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusanHal. 5 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrskelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiriatas nama lis bin H. Maar (Pewaris); Bahwa lis bin H.
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanHal. 8 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusankelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiri atasnama lis bin H. Maar;Menimbang, bahwa pada waktu lis bin H.
Umi WardahHal. 10 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 75.000,00 Panggilan Rp 300.000,00 PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai :Rp 10.000,00Jumlah:Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs
Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat III : BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat IV : GUBERNUR RIAU
34 — 19
AndiNurbai; Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Nomor:PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Halaman 6 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.7.Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Saudaraku Andi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Kuantan Singingi ;Bahwa terhadap surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut TergugatIl Nomor: PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IIl yangditujukan kepada Tergugat Il Nomor: PAN/03/A/K/KS/031/2018 Tanggal 5Maret 2018 Perihal Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singingi a.n.
AndiNurbai ;Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Nomor:PAN/0307/B/KS/022/V1I/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Surat Tergugat Nomor : 026/MPPAN/V1/2018, tanggal 17 Juni 2018,Perihal Segera dilaksanakan PAW ;2. Surat Tergugat Ill, Nomor : PAN/03/A/K/KS/031/2018, tanggal 5Maret 2018, Perihal: Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singing! a.n, Andi Nurbai,3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.
22 — 10
(PAW).berdasarkann surat kuasa Insidentil yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan register nomor: 1/SK/I/2018/PA.Pspk tertanggal 5 Januari 2018.
(PAW). Bahwa ayah dan ibu Alm. Munir Harahap telah meninggal Duniasebelum Alm. Munir Harahap meninggal dunia; Bahwa antara Pemohon (Ermilisda Harhap) dengan Alm. MunirHarahap belum pernah bercerai sampai Alm.
(PAW).3.
(PAW).(tiga) orang Saudara kandung yaitu masingmasing bernama: 1. MasmawatiHarahap binti H lbnu Masud.,2. Hj. Nirmawaty Harahap bion H. lbnuMasud., 3.
(PAW).b.
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15/VIII2013 tertanggal 29 Agustus 2013tentang Usulan PAW Saudara David Rompon, S.E., anggota DPRD PDKKabupaten Toraja Utara. Surat tersebut memberhentikan Penggugat selakuAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan mengusulkan Drs. Yosni Pakendeksebagai Pengganti Antar Waktu.
kerugian materiil danimmateril dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba M.S.Somalinggi.
sebelummemutuskan pokok perkara ini, lebih dahulu ditembuh putusan provisi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan agar Tergugat dan instansi lain yang terkait pengurusan PAW anggotaDPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utarasampai ada keputusan hukum yang pasti dan mengikat
Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal Persetujuan PAW (Penggantian Antar Waktu)Saudara David Rompon,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulsel tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti T4);Hal. 8 dari 16 hal Put.
Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusanorganisasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PDK.
26 — 7
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdBahwa almh HJ.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa Hj. Siti Maryam merupakan adik kandung dari ayah para Pemohonyang bernama Zainal Abidin dan M. Daud dan Hj. Siti Maryam tidakmempunyai anak ; Bahwa, Hj. Siti Maryam meninggal dunia 4 bulan yang lalu karena sakit, dansepengetahuan Saksi Almrh Hj.
PAW Nomor 0460/Pdt.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, membuktikanbahwa Hj.
PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd
19 — 4
Irfan bin Suyuti yang masih dibawahumur;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan para Pemohon .Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalamHal. 1 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgRegister Perkara Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 11 Juli
TaspenCabang Makassar tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa penetapanahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Bahwa semasa hidupnya almarhum Suyuti bin Beddu mempunyai tabungan dibank Sulselbar Kantor Kas Atapange Nomor Rekening 1042010000003408(Tapemda) dan pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkantabungan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Hal. 2 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg7.
Mangga dan Haling bin Beddu;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.6, bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hariHal. 6 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skgdan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehinggamemenuhi syarat formil akta otentik.
Mangga (istri);Hal. 9 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgIrmawati binti Suyuti (anak);Marwati. binti Suyuti (istri);Marwana binti Suyuti (anak) dana se &Muh. Irfan bin Suyuti (anak).adalah ahli waris almarhumah Suyuti bin Baddu;3. Tidak menerima selain dan selebihnya.4.
,M.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.
Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.
A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.
Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.
PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat
Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.
Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar
(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.
Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.
66 — 59
14/Pdt.G/2011/PAW
98 — 20
Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.
Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.
Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di
Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.
Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.
16 — 9
Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.
Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.
Besse Hasniar telahmelahirkan 2 orang anak, yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar;Hal. 7 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anakanak H. Achmad, B.Sc, adalahagama Islam; Bahwa meninggalnya H. Achmad, B.Sc karena tertinpa balok dari atas mobiltruk, bukan ulah dari istri dan anakanaknya. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.
Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.
Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg
24 — 13
PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.
PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd
57 — 5
Bahwa tanpa setahu penggugat, beberapa orangpengurus DPC PBR Kabupaten Nagan Raya pada tanggal18 September 2008 telah membuat rapat denganmengambil kesimpulan penggugat telah melanggar AD/ART partai dan harus dilakukan penggantian antar waktu(PAW).
Bahwa pengajuan PAW oleh tergugat berdasarkan suratnomor. 31/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008adalah tidak sah karena telah mendahului surat recallingyang dibuat oleh tergugat dengan nomor. 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008. Seharusnyamenurut ketentuan, tergugat harus mengajukan recallingdulu, baru kemudian mengajukan PAW. Maka dengandemikian jelas, ini semua adalah trik dan permainankotor yang dilakoni oleh tergugat.
Menyatakan pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW)penggugat belum dapat dilakukan sebelum adanyaputusan tetap (incrach) perkara ini;7.
Foto copy tanpa aslinya, surat DewanPimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor: 440/A/DPPPBR/X/2008 tanggal 10Oktober 2008, tentang rekomendasipengganti antar waktu (PAW) H. Chairil Anwarkepada Ir. Said Sabaruddin, setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda Surat P. 4;.
Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.
201 — 107
Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.
Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.
Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.
MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.
Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.
23 — 6
Muksana Zulfia Binti Mukhlis, Tempat/Tanggal lahirMeureudu / 02021986, agama :Islampekerjaan Bidan,Pendidikan :DIII,Alamat :JlJeurat Timoh Dusun DamaiGampong Pango Deah, Kecamatan UleeKareng,Kota Banda Aceh, sebagai PemohonIl;Hal 1 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis, Tempat/Tanggallahir :Suka Jaya / 16011991,agama:Islam,Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan :DIII,Alamat :Gampong Suka Jaya, KecamatanMuara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagaiPemohon III;4.
Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis;Hal 2 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi1.2. Muksana Zulfia Binti Mukhlis;1.3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis;1.4. Ade Sity Zhahara Binti Mukhlis;. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2018 telah meninggal duniaSuami Sapiah Binti Abdul Gani, yang bernama Mukhlis TUsman di Makkah Arab Saudi, dengan meninggalkan ahliwarisnya :2.1. Sapiah Binti Abdul Gani (Isteri);2.2. Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis (Anak LakilakiKandung);2.3.
Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uangtabungan atas nama Mukhlis T Usman pada Bank tersebutdiatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut denganAlmarhum Mukhlis T Usman;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohonkemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepadaHal 3 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgiBapak Ketua Mahkamah Syariyah Sigli kiranya dapatmemeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagaiberikut
SaidSafnizar, SH., MH masingmasing sebagai Hakimanggota,penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis HakimHal 6 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgididampingi oleh hakimhakim anggota yang turut bersidangtersebut, dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LLM sebagaiPanitera pengganti dengan dihadiri oleh ParaPemohon/kuasanya;Ketua MajelisDrs. A. Aziz, SH., MH.Hakim anggota HakimanggotaDrs. Said Safnizar, SH., MH Drs. Ramli,.
(seratus tujuh puluh enamribu rupiah)Hal 7 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi
53 — 10
Remon Simatupang,M.Sc, dan Surat Tergugat dengan Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal atas Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), dalamrangka melakukan rapat internal Partai Buruh untuk dilakukan secaramusyawarah dan mufakat ;Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan keberatannya atas terbitnya SuratTergugat Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihalPemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) yang diterima Penggugat sendiripada tanggal 21 Maret 2011
Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor 006/DPCPB/KMIIII/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal ; Pemberitahuan PergantianAntar Waktu ( PAW ) Yo Surat dari Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai BuruhKota Medan Nomor : 01/DPCPB/KM/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal :Mohon memproses pergantian antar waktu ( PAW ) dari Sdr Ir. Remon Simatupang,M.Sc kepada Ir. Juliaman Damanik sebagai anggota DPRD Kota Medan dari PartaiBuruh tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6.
Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tanda Bukti P18 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Timur Nomor : 1st/PRPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPermintaan Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnyadiberi tanda Bukti P19 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Deli Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.
Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P20 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Helvetia Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.
Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P21 ;Fotocopy Surat Pengurus Komisariat Partai Buruh kelurahan pecan LabuhanKecamatan Medan Labuhan Nomor : 001/PkPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011perihal : Permintaan Pencabutan dan atau Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, selanjutnya diberi tanda Bukti P22 ;Asli Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Buruh Kamiparho KSBSI KotaMedan tanggal 21 April 2011 Perihal : Dukungan dan Permintaan PeninjauanKembali PAW Ir.
41 — 8
Hamid Metemempunyai Tabungan Tapemda dengan nomor Rekening 100201Hal. 2 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg0000285421 dan Tabungan Tampan dengan nomor Rekening 1002080000003851 di Bank Sulselbar dan sehingga ahli Waris ingin mengambiluang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli warisdari pengadilan Agama;6.
Hamid Mete bukan karenaulah istri, anakanaknya, tetapi karena sakit;Hal. 4 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidupnya Hariyanto Hamid bin Drs. Hamid Mete satu kalimenikah, yaitu perempuan bernama Hildayani binti Paddupai;Bahwa dari pernikahan Hariyanto Hamid bin Drs.
Hamid Mete tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksudPasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 9 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli warisadalah untuk mengurus pencairan tabungan Tapemda almarhum HariyantoHamid bin Drs.
Makka A.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutHal. 10 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skgdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota,Drs. H. Asri, M.H.Drs. H. Makka A.Ketua Majelis,Dra. Hj.
Hasniati D, M.H.Panitera Pengganti, Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017
Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen Dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.
Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar TergugatIl menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017
Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.
Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh tindakan paraTermohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melaluimekanisme internal partai;c.
90 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;Il.
Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.
Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.
;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 TentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.
Putusan Nomor 455 K/TUN/2017ayat (1) yang menyatakan : musyawarah desa diselenggarakan khususuntuk pelaksanaan pemilihnan kepala desa antar waktu (PAW);e Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu(PAW), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun2014, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud pada ayat (1);Bahwa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal inisesuail dengan Pasal 53 ayat (2)
100 — 38
ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.
Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.
Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.
Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.
Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.