• selanjutnya dianggap termuat danmenjadi bagian dari penetapan ini;Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2017/PA.KIk,Hal. 2 dari 4.eyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan PenetapanWali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannyatersebut tanpa perubahan;Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskandasar hukum (rechisgrond) dan kejadian yang mendasari

• gugatan PENGGUGATadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untukmendamaikan PENGGUGAT agar rukun kembali dengan suaminya,namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telahdiajukan oleh PENGGUGAT, Majelis berpendapat bahwagugatan tersebut tidak memenuhi' syarat hukum (Obscurlibel) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitaspara pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian jugaposita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari

• Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkBahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat

  Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yangtidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas(Obscuur libel). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalgugatan.

  Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

  Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);1. 2 Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijike ground) Peristiwahukum yang mendasari gugatan tidak jelas.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secarajelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) sertaadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan TurutTergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentangketerlipbatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknyadalildalil yang diuraikan

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

  SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 Persil80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

  Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

  Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena saksi Sunarko baru melakukan pengajuan penerbitan SPPTPBB atas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkanoleh pihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

  Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kKepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• . : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

• Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

• (satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

  Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

• Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

  Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

  No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

• (tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

  Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

  tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

• Maka olehkarenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATANBahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJMdan ketentuan hukum formil atau pasal dari undangundang mana sajayang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dapat diartikan bahwagugatan PENGGUGAT tidak memenuhi

  syarat formil suatu gugatan.Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaserta undangundang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkanKetentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelasdan tidak tertentu (een dquideliike en bepaalde conclusie) dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

  Kehakiman menyatakan Putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIRayat (2) yang menyatakan bahwa Di dalam putusan yang berdasarkanpada peraturan perundangundangan maka peraturan itu harusdisebutkan.Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond)yang mendasari

• tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

  Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

  rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

  ,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

• tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

  76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

• tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari

  kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal

• Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alas analasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagaiberikut :. 1. Bahwa pada tangal 27 September 2010, telah terjadi perkawinan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Buku Nikah Nomor :465/53/1X/2010, yang dikeluarkan KUA Kec. Tukdana, tertanggal 27September 2010. . 2.

• Mendasari surat jawaban tersebut diatas makaOditur Militer Il10 Semarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kePersidangan Pengadilan Militer Il10 Semarang.Bahwa Terdakwa sekarang ini berdinas di Kodam IskandarMuda atau Yonkav 11/Serbu, sesuai Keppera Nomor : Kep/13721/Pera/Xl/2014 tanggal 13 Nopember 2014.Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berdinas di KodamIskandar Muda, berdasarkan Pasal 10 Undangundang 31/1997, dandalam rangka proses persidangan yang cepat, sederhana dan biayaringan maka Terdakwa

• .: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

  cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

• Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.

  lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari

• Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

• Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.

• dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim