YAKOBUS SUSU, S.IP VS KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN NAGEKEO

PUTUSANNomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAKOBUS SUSU, S.IP, bertempat tinggal diRT/RW 006 Dusun 3 Desa Mbaenuamuri,Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo,dalam hal ini memberi kuasa kepada AgustinusA.S.

., Advokat, berkantor di JalanBasuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa,Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa TenggaraTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 November 2017;Pemohon Kasasi;LawanKETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUADEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKABUPATEN NAGEKEO, berkedudukan diJalan Soekarno Hatta, Danga, KelurahanDanga, Kecamatan Aesesa

Nomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawauntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPemecatan Yakobus Susu, S.IP., dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 cacat hukum dantidak berkekuatan

hukum;Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenNagekeo Nomor 04//Kpts/KPUKab018.964746/V/2014 tentangPenetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014dan Lampiran Il Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Sah dan Berkekuatan HukumMengikat;Menyatakan hukum Penggugat Yakobus Susu, S.IP sah telah menjadianggota

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20November 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwaupaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanmelalui upaya hukum kasasi sedangkan dalam perkara a quo PemohonHalaman 3 dari 5 hal. Put.

DODDY ARIYANTO VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

PUTUSANNomor 1011 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:dr. H. DODDY ARIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Labang Bola,Nomor 23, RT.002/RW.005, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi,Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ifdhal Kasim, S.H.

,dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PublicaLaw Firm, berkantor di Jalan Kendal, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, berkedudukan di JalanR.P.

., dan kawankawan,Para Advokat yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum(BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP.

Doddy Aryanto, M.M. sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon ProvinsiJawa Barat Nomor 012SE/DPPNasDem/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 danpenetapan kembali Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Cirebon kepada Ketua DPRD Kota Cirebon, KPU Kota Cirebon,DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat dan DPD Partai NasDem Kota Cirebon;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ;Atau :Halaman 2 dari 6 hal. Put.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra

MENGADILI, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat 23 s.d. 29 Oktober 2012;i. Verifikasi faktual di tingkat KPU:1).

, terang politikus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan ini (Vide Bukti, P4).

Cluster Ill (Ketiga) adalah pengelompokan atas Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diterapkan syarat keterwakilan perempuan dalam verifikasi faktual, yaituterdiri dari:e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi KepulauanRiau;e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah;Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 157 K/TUN/20132020e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Solok (ProvinsiSumatera Barat);e Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten

Tergugat secara nyata mengistimewakan Kelompok 16 Partai.Tindakan ini dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat KPUNomor 675/KPU/XI/2012 tentang Verifikasi Faktual 16 Partai Politikdan 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP.

Ternyata, Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara Partai Bulan Bintang adalahMajelis Hakim (Judex Facti) yang juga memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara antara Partai Penggugat melawan KomisiPemilihan Umum.

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Eni Widhiastuti
2.Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. KaltengmelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Anmad Ruswandi dan H.Sutrisno, S.H., yang diusul oleh gabungan partai politik yang terdiri dari :PDIFP, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional,Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrattingkat Kabupaten Seruyan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah ou... eee eeeHALAMAN 40 dari 125 hal Pkr.

Sutrisno, S.H., yang diusul oleh ParaPenggugat bersamasama dengan Partai Hanura, Partai KebangkitanBangsa, Partai Amanat Nasionai, Partai Gerindra, dan Partai PersatuanPembangunan, tidak dirugikan, demikian pula Tergugat Il Intervensi,karena jika salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ataukedua Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak akanterselenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten

., secara berpasangan sebagai satu kesatuan pada pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013,karena selain Para Penggugat, faktanya terdapat partai politik lain yakniPartai Hanura, partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, PartaiGerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Seruyanyang merupakan gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H. Ahmad Ruswandi dan H.

sejumlahorang.maka yang berhak dan memiliki kepentingan hukum seharusnya adalahPasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), bukan Penggugat, selain itu hematPemohon, tidak hanya Para Penggugat yang mengusung Pasangan CalonNomor Urut 2 (Dua) melainkan diusung gabungan partai politik : PDIP, PartaiHanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, PartaiGerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat., Dengandemikian berdasarkan azas zonder belang geen rechtsingan seyogyanyagugatan Para

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakalpasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWK.KPUPartai Politik) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.; (2).

FAUZI FARIED FRLAWANDPD PARTAI GERINDRA PROPINSI JATIM, Cs

EKOMEI alias dr ZUL
Tergugat:
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
4.Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI P
5.Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA
6.Pimpinan Partai Golkar
7.Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa PKB
8.Pimpinan Partai Nasional Demokrat NASDEM
9.Pimpinan

Partai Demokrat
10.Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera PKS
11.Pimpinan Partai Amanat Nasional PAN
12.Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan PPP
13.Panglima Tentara Nasional Indonesia Panglima TNI
14.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
15.Menteri Pertahanan Republik Indonesia
16.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
17.Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
18.Pimpinan Partai demokrasi indonesia perjuangan
19.Pimpinan Paratai Golkar

20.Pimpinan Partai PKB
21.pimpinan Partai Nasdem
22.Pimpinan Partai PKS
23.Pimpinan Partai PAN
24.Pimpinan Partai PPP
25.Pimpinan Partai Gerindra
26.Panglima TNI
27.Kapolri
28.Menteri Dalam Negeri
29.Menteri Luar Negeri

Penggugat:
BURHANUDDIN MAHIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN c.q. SEKRETARIS JENDERAL PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP), DKK

pada tanggal 15 Januari 2011yang dengan tegas menyatakan:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur di dalam AD ART; Ayat (2) : penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentukoleh partai politik;d Ayat (5): putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan

(Vide Pasal 16 ayat huruf d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 Tentang Partai.Bahwa Peristiwa Hukum yang menimpa Penggugat mengenai pemberhentiansebagai anggota/pengurus partai politik oleh pimpinan partai politik yangbersangkutan merupakan perselisihan internal partai politik yang bersangkutanHal. 11 dari 24 hal, Put.

karena proses danmekanisme pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, yangsaat ini sedang diproses di Internal Partai PPP tersebut".

(Vide Pasal 32 ayat 5 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);4 Bahwa dalam hal Penyelesaian Perselisihan Partai Politik a quo tidaktercapai, maka Penyelesaian Perselisihan Partai Politik baru dapat dilakukan melaluiPengadilan Negeri.

Udin Kamaludin, A.MA DariJabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenCimahi Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan,Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah melakukan PendaftaranGugatan ke pihak Mahkamah Partai DPP PPP JalanDiponegoro Nomor 60 Jakarta, dengan Nomor Pendaftaran48/PIP/MPDPP.PPP/2014 tertanggal 26 September 2014,namun sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan di pihakMahkamah Partai DPP PPP.Bahwa karena tindakan Para

Penggugat:
SOVAN HASLIN PRADANA, SE
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SEMARANG

gajinya guna disetorkanke partai sebagaimana yang ditetapkan partai.

Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III adalahkeputusan Partai Politik.

; (5)pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik.2.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam ADART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan

Partai Amanat Nasional;6.

HAMZAH PULUHULAWA, S.E VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN TOLITOLI

Delegationof authority ini tidak dapat dicabut kembali paska pemilu karena sifatnyabukanlah "mandatum" atau mandat dari partai (Tergugat). Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009 Penggugat telah menjelmamenjadi wakil rakyat bukannya wakil partai;.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2. Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan:1.

Nomor 107 K/Pdt.SusParpol/2014Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Mungkin Penggugat lupa, atau berpurapura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenanganuntuk melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), karenanya hal tersebutadalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN);Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan

Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli, kurang cermat dalam menerapkanketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, yang secara tegas menentukan bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sedangkan di dalam internalPartai Peduli Rakyat Nasional itu sendiri hingga saat ini belum memilikiMahkamah Partai Politik, atau sebutan lain misalnya suatu bentuk forumyang dibentuk untuk menyelesaikan

Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihnan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008

DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM, DKK VS I. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. DPC PARTAI DEMOKRAT INDONESIA PERJUANGAN KAB. MUARA ENIM, DKK;

DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKABUPATEN MUARA ENIM, tempat kedudukan di JalanRaya Muara EnimPrabumulih, Kecamatan Muara Enim,Kabupaten Muara Enim;2. DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MUARA ENIM,tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang, KecamatanMuara Enim, Kabupaten Muara Enim;3. DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN MUARA ENIM,tempat kedudukan di Jalan A.

Penggugat Partai Amanat Nasional (PAN), mendapat 4 kursiDPRD;b. Penggugat II (Partai Hanura), mendapat 4 kursi DPRD;c.

kursi dan setelah terbit Surat Keputusan tetap mendapat 4kursi;Partai PAN dari 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi;Untuk Partai Hanura dan PPP juga berkurang;Sedangkan partai lain bertambah kursinya, yaitu PDIP dari 6kursi menjadi 8 kursi;Kursi partai yang berkurang diganti oleh Partai lain hasil dariPKPU Nomor 33/2014 tentang Penataan dan Pengisian UlangKabupaten Pemekaran;Bahwa untuk partai membentuk Fraksi di Kabupaten Muara Enimminimal memiliki 4 kursi di DPRD;Bahwa akibat hilang Fraksi, partai

dalam Sidang Paripurna tidakbisa menyampaikan pandangan Fraksi;Bahwa Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai, sehinggatidak bisa membuat Fraksi, partai tidak dapat menyuarakanaspirasi partai dalam Dewan;Bahwa Rapat Paripurna diadakan menyangkut kebijakankebijakan daerah;Bahwa keberatan dari partaipartai, termasuk Partai Nasdemadalah menyangkut penataan dan pengisian ulang KabupatenMura Enim;Akibat terbitnya PKPU adalah adanya penambahan anggotaDewan Muara Enim;Kabupaten PALI terbentuk pada tahun

Putusan Nomor 111 K/TUN/2016 PKPU Nomor 33 tidak benar karena perubahan nama ditetapkanbukan berdasarkan usulan Partai; Dalam hasil Rapat Pleno KPU, Partai Nasdem tidakmenandatangani; Partai PAN, Hanura, dan PPP tidak menandatangani hasil RapatPleno, sedangkan Partai PKS meninggalkan rapat; Bahwa menurut Saksi, PKPU tidak sesuai dengan demokrasi; Bahwa dari Partai Demokrat, ada yang mengajukan keberatanterhadap hasil pleno yaitu Sdr.

Pembanding/Penggugat : ANTHONIUS SUPIT
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTA BITUNG
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM PROVINSI SULAWESI UTARA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) tersebut;

PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

O5/KPTS/KPU Tahun 2013 TentangPenetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014mempunyai sifat Individual karena secara tegas menetapkan 10(sepuluh) partai politik yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Tahun 2014, sedangkan 24 (dua puluh empat)partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum 2014, termasuk didalamnya Penggugat(Lampiran Il No 6).

politik di tingkat Kecamatan, didugaTergugat dengan sengaja memperlonggar/memudahkan persyaratankepengurusan partai politik agar Partai Politik yang ada di parlemen dapatdengan mudah ditetapkan lolos verifikasi faktual dan menjadi PesertaPemilihan Umum Tahun 2014.Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu sebelum adanya Keputusan MahkamahKonstitusi menyatakan :Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara padaPemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilusetelah

Pemilu sebelumnyaatau partai politik baru sehingga Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu menjadi:Halaman 12 dari 34 halaman.

keputusan Bawaslu.Penghilangan independensi serta kemandirian yang sengaja dilakukanoleh Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum danfatal, halmana nyata dalam permasalahan yang timbul dengan kesalahanTergugat dalam mencantumkan nama Partai Nasdem yang dituliskansebagai Partai Nasional Demokrat dimana tidak dikenal suatu partai politikdengan nama Nasional Demokrat, walaupun dalam KTUN yang kamilampirkan telah ada perbaikan, halmana sebenarnya Tergugatberdasarkan KTUN tersebut

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangpada pokoknya menetapkan Partai Persatuan Nasional sebagai Partai PolitikPeserta Pemilu Tahun 2014.5.

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 910 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan Cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai PersatuanDemokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau Cq.

Hendri selakuSekretaris, dengan alas an Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal1 angka 4 Peraturan Partai No. 07 Tahun 2004 tentang Anggota LegislatifPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yakni member konstribusipada partai, jo.

Kepulauan RiauNomor: KPTS.19/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, ternyata atidakpernah memberikan konstribusi pada partai selama 13 bulan berturutturut, padahal Peraturan Partai Nomor: 07 Tahun 2004 Tentang AnggotaLegislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, dalam Pasal 5 padaangka 3 secara tegas telah mengatur tentang Kewajiban Setiap AnggotaLegislatif yang duduk di Dewan mewakili partai, dari fakta hukum tersebutsudah seharusnya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangsudah harus

Anggota Legislatif yangduduk di dewan mewakili partai ;.

di atas, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Cq.Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau Cg.

RUSMANITA vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Dkk

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UIMUM;

PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKD),diwakili oleh Erros Jarot, selaku Ketua Umum dan Syamsunar, SH., selakuSekretaris Jenderal;3. PARTAI PELOPOR, diwakili oleh Eko Suryo Santjojo, BBA.,SH.,MH.,selaku Ketua Umum dan IR. Ristiyanto, selaku Sekretaris Jenderal;4. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), diwakili oleh Roy BB. Janis,SH.,MH., selaku Ketua PLH dan Didi Supriyanto, SH.,M.Hum., selakuSekretaris PLH;5.

Perubahan atau penggantian hukum justruharus menguntungkan rakyat in casu partai politik bukan sebaliknya.V.1.

bukti berupa:1.Fotokopi Risalah Rapat, Rapat Kerja KPU, Pembahasan Regulasi Tahapan Pemilu,Pendaftaran, dan Verifikasi Partai Politik (Bukti T.1).Halaman 11 dari 15 halaman.

PARTAI NASIONALINDONESIA (PNI), 2. PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATANINDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAI DEMOKRASIPEMBARUAN (PDP), 5.

PARTAI NASIONAL BANTENGKERAKYATAN INDONESIA (PNBKI), 3. PARTAI PELOPOR, 4. PARTAIDEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 5. PARTAI PENEGAK DEMOKRASIINDONESIA (PPDIJ) tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, SH..MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi,SH.

FATMAWATI melawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI, dkk.

Bahwa Penggugat adalah anggota dan pengurus DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi (PBR)Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang ReformasiNomor: 0288/Kpts/DPPPBR/VI/2011 tanggal 18 Rajab 1432Hijriyah bertepatan dengan 20 Juni 2011 Masehi, makadengan ini perkara a qua adalah murni permasalahan atauperselisihan internal partai, dan semestinya diselesaikan diinternal partai, sebagaimana UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan

UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yangberbunyi: "Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan.

politik (Partai Bintang Reformasi) yangpenyelesaian dilakukan oleh intern Partai Bintang Reformasi itusendiri;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat 1UndangUndang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.

Sedangkan pasal 32 ayat (2)menyebutkan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartaiPolitik ;222 anna nena ne cence ccnaMenimbang, bahwa oleh karena adanya perselisihan partaipolitik antara Penggugat dengan para Tergugat, seharusnyadiselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik dalam hal ini PartaiBintang Reformasi

Adapun bentukpenyelesaian perselisihan partai politik tersebut bukan bentukalternatif melalui Mahkamah Partai politik atau pengadilan negeri,tetapi tahapan penyelesaian yang harus dilakukan oleh partaipolitik, yaitu. melalui penyelesaian yang dilakukan olehMahkamah Partai Politik dan jika tidak tercapai melaluipenyelesain tersebut, baru) kemudian melalui pengadilanN@ Geli ; 222 none nnn nnn nnn nnn nnn n nnnMenimbang, bahwa oleh karena didalam gugatanPenggugat maupun di dalam jawaban para Tergugat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, DKK

PUTUSANNomor 55 K/Pdt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOCH ICHWAN, bertempat tinggal di Jalan Saleh Gg.Kedrunan Nomor 142 RT.005/RW.008 Kelurahan/DesaKesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat:Pemohon Kasasi:;1.LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, diwakilioleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G.

Platte, selakuKetua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem,berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44,Gondangdia Lama, Jakarta 10350, dalam hal ini memberikuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.P.Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Agustus 2018;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, diwakilioleh Saan Mustopa dan Drs. H.

., selaku Ketuadan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem,berkedudukan di Jalan Cipaganti Nomor 158, Comblong, KotaBandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada IqbalNugraha, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Cipaganti Nomor 158, Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018:DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTACIREBON, diwakili oleh Dra. Hj. Eti Herawati dan HarrySaputra Gani, selaku Ketua DPD Partai Nasdem KotaHalaman 1 dari 7 hal. Put.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisinan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Halaman 5 dari 7 hal.

Politik, pada prinsipnya sengketa/perselisihanpartai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan,yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, jika putusanMahkamah partai Politik tidak diterima oleh para pihak, maka barulahdiajukan ke Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena perkara a quo ternyata tidak/belum pernah dilakukanpenyelesaian melalui internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor2 Tahun 2011

SALEH TITO
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT