Pengajuan usulan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRDJatim atas diri Penggugat oleh Tergugat Ill tersebut kepada TurutTergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 160/12128/060/2010 tertanggal 17 Desember 2010 perihal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, tidak dilaksanakanberdasarkan: Ketentuan Pasal 333 dan 334 jo.

Pihakpihak yang terlibat dalam proses PAW itu telah diatur dalamUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD, yang mana prosesnya itu berjenjang, dari Partai Politiksecara adminstratif hanya mengusulkan, kemudian ditindaklanjutisesuail mekanisme sebagaimana dalam undangundang tersebut;o.

Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu pihak yang terlibat dalamproses PAW telah mengeluarkan Surat kepada Menteri Dalam Negeriuntuk melaksanakan proses PAW terhadap Penggugat, secarahukum seharusnya ikut digugat, atau dijadikan para pihak dalamgugatan;p.

Kewajiban DPRD Jawa Timur ketika menerima Surat dari PartaiPolitik, in casu DPD Partai Gerindra Jawa Timur tentang PergantianAntar Waktu (PAW), adalah tentu memproses sebagaimana proseduryang ada, apabila tidak memproses justru itu bisa dikatakan tindakanmelawan hukum;Kesimpulan:1.

Uraian tentang perlunya proses PAW yang dilakukan oleh PejabatSementara (Pjs) yaitu Tergugat dan Tergugat Il, dibangun suatupemikiran dan kesan; Seakanakan organisasi Partai Gerindra dalamkondisi yang terancam oleh satu orang yaitu Penggugat, sehinggaperlu dilakukan tindakan PAW kepada Penggugat oleh Tergugat yanghanya berbekal Status Pejabat Sementara (Pjs). Saksi seakanakanmenafikkan proses pergulatan politik. Padahal fenomenapolitiksangat kental dengan keadaaankeaadaan yang tidak pasti.

Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusantersebut adalah Termohon Kasasi dan Benar adanya bahwaTermohon Kasasi memang bertindak sebagai pejabat dalam tatausaha pemerintahan dan Tergugat sebagai pejabat daerahmenyelenggarakan pemerintahan di daerah ;Keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa Tata UsahaNegara Termohon Kasasi mengeluarkan keputusan bersifat aktifdan Keputusan Termohon Kasasi sudah jelas berada dalamlapangan hukum administrasi ;Termohon Kasasi dalam meresmikan PAW terhadap

Kewenangan Gubernurditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undangundang Nomor 27Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ;Dalam PAW terhadap pemohon ditentukan secara jelas terhadapanggota DPRD Kabupaten/ Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi.

Bersifat individual, karenaanggota DPRD kabupaten yang digantikan jelas tentang siapayang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian PAWmenyebutkan satu persatu nama yang diberhentikan dan juganama yang diangkat sebagai angggota DPRD Kabupaten/ Kota.Keputusan PAW juga sudah bersifat final (defenitif) setelahpengajuan PAW tersebut diresmikan oleh Gubernur.

KetikaGubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggotaDPRD, maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku ;Halaman 19 dari 22 halaman.

Keputusan peresmian PAW anggota DPRDmenimbulkan akibat hukum = yakni, meniadakan hak bagiPenggugat yang diberhentikan sekaligus melahirkan kKewenanganyang baru bagi anggota DPR Kabupaten/ Kota yang telah diangkat dalam mekanisme PAW anggota DPRD ;5.

Bahwa Pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat atas dasar SKMasa Tugas serta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para TurutTergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalamPasal 383 UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD, terdapat 3 (tiga) persyaratan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni: meninggal dunia,mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaan aturantersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum PengajuanPAW atas dasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu MasaTugas Anggota Dewan, sehingga pengajuan PAW demikiantidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, oleh karenanyaTindakan

Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetapmemproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK TergugatHal. 9 dari 30 hal.

atas diri Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum;17.Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masihberlangsung dan sedang diproses oleh Para Turut Tergugat, olehkarenanya Penggugat menarik Para Turut Tergugat IIV (Ketua DPRDKota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, Gubernur KepulauanRiau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihakpihak yangberwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat olehTergugat (vide UURI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD jo Peraturan

lebih besar yang mungkin akan dialami oleh Penggugat apabilaproses PAW tetap dilakukan sebelum ada putusan yang inkracht, dapatdihindari;18.Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi "Memerintahkan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III danHal. 10 dari 30 hal.

Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagaiHal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017Anggota DPRD Kota Semarang sebagaimana dimaksud olehPenggugat dalam Gugatannya, maka sesuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, Penggugat haruslahmelakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat PlenoDewan Pimpinan Pusat Partai NasDem terlebih dahulu.

) dimana surat usulan PAW tersebut juga dibuat pada bulanApril 2016, sehingga bagaimana mungkin ada kesempatan bagiPemohon Kasasi untuk melakukan Keberatan kepada Mahkamah Partaijika permohonan PAW Pemohon Kasasi sudah diusulkan kepada KetuaDPRD Kota Semarang;Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya Surat KeputusanNomor : 011 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016, Surat UsulanPenggantian Antar Waktu Saudara H.

Undangan Penyelesaian Rapat PAW tertanggal 16 Maret 2015(Bukti P29);b. Undangan Penyelesaian Rapat PAW Ke2 tertanggal 22 Maret 2015Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017(Bukti P30);c. Undangan Penyelesaian Rapat PAW tertanggal 1 April 2015 (BuktiP31);Bahwa dalam ketiga undangan tersebut pada alenia terakhir disebutkan :Mengingat pentingnya pertemuan dengan tim 7 OKK DPP PartaiNasDem dan Mahkamah Partai dimaksud, maka kehadiran saudaratepat waktu sangat diperlukan, dst....

Nomor 413 K/Pdt.SusParpol/2017Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 011 Tahun 2016tertanggal 30 April 2016 (Bukti P2, P4) dan Surat Usulan PAW (Bukti P3) kepada Ketua DPRD Kota Semarang tanpa memberikan suratsurattersebut terlebin dahulu kepada Pemohon Kasasi;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan dan dikuatkandengan keterangan Saksi Ahli dari Pemohon Kasasi (Slamet Sudjono,SH, MH) maupun keterangan Saksi Ahli dari Para Termohon Kasasi(DR.

Bahwa proses penyelesaian perselisihan pada Mahkamah Partaiyang dilakukan oleh Anggota Partai terhadap putusan PAW yangdiambil oleh Rapat Pleno tidak boleh diproses sebelummempunyai kekuatan hukum tetap;g. Bahwa anggota yang diberhentikan secara tetap dapatmengajukan gugatan langsung ke Pengadilan tanpa melaluiMahkamah Partai apabila: Partai Belum membentuk MahkamahPartai atau Mahkamah Partai belum Terdaftar di KementrianHukum dan HAM;Dimana keterangan Saksi Ahli DR.

Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotaDPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas Persetujuan KetuaDewan Pembinasesuai Peraturan Perundangundangan yangberlaku.4. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z tersebut, makaTurut Tergugat secara hukum berhak dan berwenang untuk memberikansanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotaDPRD Kota Tanjung Pinang atas nama M.

Apriyandi, S.lp.MM untuk di PAW Membayar kerugian Materil sebesar Rp.50.000.000.

Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPPPartai Gerindra untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Teradu, atas nama Sor. M.

Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas Persetujuan Ketua DewanPembina sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf ztersebut, Turut Tergugat berhak dan berwenang untuk memberikan sanksisesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan serta melaksanakanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD

Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP PartaiGerindra untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapTeradu, atas nama Sdr. M.

Bahwa oleh karena upaya Penggugat untukmenyelesaikan perselisihan di internal partai tidak tercapai,maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quokepada Pengadilan Negeri Sragen sematamata inginmendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugatakibat perbuatan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mengeluarkan Surat Nomor : 0155/DPC02/A.1/X1I/2011 tentang Permohonan Persetujuan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr.

Bahwa Surat Persetujuan DPP PKB sebagaimanadimaksud pada poin 1 tersebut di atas, diterbitkan karenaadanya usulan dan DPC PKB Kabupaten Sragen (bukanpihak) sebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragenkepada DPP PKB Nomor : 0155/DPC02/A.1/XII/2011tertanggal 15 September 2011 Perihal : PermohonanPersetujuan Pemberhentian/PAW Sdr.

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno PengurusDPC PKB Kabupaten Sragen tersebut di atas, maka DPCPKB Kabupaten Sragen mengajukan permohonanpersetujuan pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKBsebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragen kepadaDPP PKB No. 0155/DPC02/A.1/XII/2011 tertanggal 15September 2011 Perihal : Permohonan PersetujuanPemberhentian/PAW Sdr.

Alim Suratno dan ataspermohonan DPC PKB Kabupaten Sragen dimaksud telahdisetujui oleh DPP PKB sebagaimana Surat PersetujuanDPP PKB Nomor : 9632/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal24 Desember 2011 Perihal : Persetujuan PencabutanKeanggotaan Partai dan PAW a.n. Alim Suratno ;6.

AlimSuratno (Penggugat) dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB(bukan obyek sengketa) dan karena Penggugat telahdiberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagaianggota legislatif (DPRD), maka selanjutnya DPC PKBKabupaten Sragen mengajukan usulan kepada Ketua DPRDSragen agar dilakukan penggantian antar waktu (PAW)dengan Calon Pengganti Sdr. Muslim, S.Ag ;7.

Surat Nomor 171.31/445/433.060/2013, perihal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b.

Surat Nomor 171.31/848/433.060/2013, perihal PenyampaianKekurangan Berkas Persyaratan Calon PAW DPRD KabupatenBangkalan, tertanggal 18 November 2013, yang ditujukan kepadaSdr.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;Bahwa tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas,diduga kuat merupakan hasil konspirasi dengan Tergugat , serta telahmemenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)karena bertentangan dan melanggar prosedur dan mekanismesebagaimana diatur dalam

Berkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan,tertanggal 18 November 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;Hal. 6 dari 17 hal Put.

Nomor 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013,perihalPermintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan;b.

Nomor 171.848/433.060/2013, tanggal 18 November 2013, perihalpenyampaian kekurangan berkas persyaratan calon PAW;Selanjutnya, pada posita poin 14, Penggugat meminta kepadaPengadilan Negeri Bangkalan Cq Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo, agar memberikan/menjatuhkan putusan provisi, yangmemerintahkan kepada Tergugat II, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan,untuk menghentikan proses PAW sampai dengan perkara ini memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap;Berkenaan dengan hal tersebut di atas,

vertical ;

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bayi ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 padasaat jam istirahat pegawai, terdakwa pergi ke lantai 3 Bagus Supermarketmengambil 1 set mainan anakanak warna biru merek Paw patrol, mengambil 5buah squishy, 1 set rumah mainan ada boneka hello kitty, 5 bungkus bolabolamainan dan set boneka bayi, mengambil 1 (Satu) potong kebaya brokat warnaputih, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil 25(dua puluh lima) sabun merek shinsui dan 4 (empat) buah pasta gigi, terdakwake lantai 3 (tiga) terdakwa

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (Satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bayi ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

Vasanta berupa perlengkapan sekolan dan baju SD, SMP, dan SMA.Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 pada saat waktu sedang istrahat terdakwapergi ke lantai 3 tempat terdakwa mengambil 1 set mainan anakanak warnabiru merek Paw patrol, mengambil 5 buah squishy, 1 set rumah mainan adaboneka hello kitty, 5 bungkus bolabola mainan dan set boneka bayi yangdiijinkan oleh Saksi KADEK CINTIA WATI (terdakwa dalam perkara lain) denganmemberikan bon kepada terdakwa dengan janji akan dibayar saat gajian,padahal bon

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (Satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bay ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

dapat memastikan adanya dugaan tindakanindisipliner tersebut, oleh karena itu baik Tergugat maupun Tergugat II danTergugat III tidak merinci dan menjabarkan perbuatan indisipliner tersebut;Bahwa kemudian atas dasar dugaan dan bukan kepastian bersalahnyaPenggugat tersebut Tergugat mengeluarkan SK Pemecatan dan kemudianmengusulkan Penggugat untuk juga diganti/dipecat dari keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, melalui mekanisme usulanPenggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW

) yang sebenarnyasangat sangat premature untuk dijadikan alasan maupun dasar bagipemecatan Penggugat baik sebagai anggota partai maupun PAWPenggugat sebagai Anggota Dewan;Hal. 3 dari 19 hal.Put.No. 28 K/Pdt.SusParPol/2014Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupun PAW karenadugaan perbuatan asusila tersebut juga sangat sangat merugikanPenggugat selain dipecat dari Keanggotaan Partai yang sangat Penggugatcintai juga harus kehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa danNegara juga rakyat

Langkat,serta Penggugat juga kehilangan nama baik yang selama ini Penggugatjunjung tinggi;Bahwa perbuatan Tergugat memecat dan mengusulkan PAW atas diriPenggugat dan juga usulanusulan dari Tergugat II dan Tergugat III dengantanpa dasar yang jelas juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baiksecara kepartaian maupun keanggotaan di DPRD Kab. Langkat jugatercorengnya nama baik Penggugat, faktafakta ini tindakan melawan hukum(onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat , Il, dan Tergugat III;.

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugat dalamRekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebagai anggota DPRD KabupatenLangkat dari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan oleh Penggugat IIIdalam Rekonvensi (Tergugat III dalam Konvensi) berdasarkan Surat Nomor0286/EXT/B.II/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Pengganti AntarAnggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 20092014 dari Partai PersatuanPembangunan an. Sucipto, adalah sah dan berkekuatan hukum;.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.

YogyakartaTempat kedudukan =: Kompleks Kepatihan, KecamatanDanurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi DaerahIstimewa YogyakartaSelanjutnya disebut sebagai Tergugat .Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tanggal 23Nopember 2006 dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata UsahaYogyakarta dan telah hadir yang diwakili oleh AgungSupriono, SH, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta untuk menyerahkan fotocopy peraturanperundang undangan yang berkaitan dengan Penggantian AnggotaAntar Waktu (PAW

sebagaianggota DPRD Kabupaten Sleman adalah dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) berdasarkan Surat Keputusan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta No.153 Tahun 2004 tanggal 3Agustus 2004 untuk periode 2004 2009, adalah merupakanfinalisasi dari proses kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)tahun 2004 (hasil pemilihan umum tahun 2004), namun sesuaiSurat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atasnama Presiden Republik Indonesia No.126/KEP/2006 tanggal 28Agustus 2006 yang bersangkutan telah diberhentikan (PAW

/mekanisme yang berlaku, makaterbitlah Surat Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta tentang pemberhentian Penggugat' tersebut (videpasal 94 ayat(1) huruf c dan ayat(2) Undang Undang No.22Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRDjo pasal 55 Undang Undang No.32 Tahun 2004 +#TentangPemerintah Daerah).Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Sleman merupakan hasil dari proseskegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, demikian jugaPemberhentian (PAW

Bahwa kemudian tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas usulandari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Maluku telahmengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat darianggota DPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada CHAIRUL SWAT PAY, S.E., yang ditetapkanmelalui surat keputusannya.

Pedomanorganisasi lainya yang harus di awali dengan klasifikasi, vertifikasi,peneguran dan peringatan kepada anggota atau pengurus yangdilakukan DPP Partai Hanura, sebabe Selama ini Penggugat tidak pernah diberi peringatan tertulis oleh PartaiHanura maksimal dua kali; e Tidak ada Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh DPD maupunDPP Partai Hanura kepada Penggugat; 2020000e Tidak ada pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura; e Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antara Waktu (PAW

) tanpamelalui badan kehormatan, Bidang Hukum dan Tim Pergantian Antar Waktu(PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura sebagaimana yang diaturoleh AD/ART dan PO.

Bahwa berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMII) yangdiajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 1 Mei 2013 tersebut, sehingga proses PAW yangsementara diajukan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat telah ditunda sampaiadanya putusan Pengadilan dalam perkara tersebut yang berkekuatan hukumPAGE 7.

Bahwa sesuai surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor : 22 Tahun 2010 tentang Proses Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan PAW dapat dilakukan apabila sebelum 6 bulan masa waktu pemilutahun 2014, sehingga Bahwa proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan olehTergugat (Gubernur Maluku) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barattidak Prosedural Cacat Hukum = karena~ melanggar ketentuan UndangUndang Nomor: 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013sedangkan Penggugat telah menyampaikan informasi tentang penolakan sertaadanya upaya perlawanan serta gugatan hukum terkait proses PAW danpemecatan terhadap Penggugat yang dilakukan tanpa prosedur sejak tanggal 20Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelas meskipun jauhsebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwa Penggugatmenolak usulan PAW dari Ketua DPDPPPI NTB terkait jabatan Penggugat padaDewan

Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; 6.

Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi NTB; b.

yang dilakukan tanpaprosedur sejak tanggal 20 Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelasmeskipun jauh sebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwaPenggugat menolak usulan PAW dari Ketua DPDPPPI NTB terkait jabatanPenggugat...telah kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi NTB..dst, dalil Penggugat ini jelas menyatakan bahwa Penggugat tidakPAGEmenyampaikan permasalahannya kepada Tergugat.

Nomor :018/DPDPPPI/NTB/XI/2012, tertanggal 5 Nopember 2012, Hal: Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.Adnan Kasogi, S.H., Anggota DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat. (fotokopi darifotokopi);2. Bukti T2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia Nomor : 0606/SK/ DPPPPPI/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, tentang Pencabutan Keanggotaan/Pemecatan Sdr. Adnan Kasogi, S.H., sebagai Anggota PartaiPPPI dan Pergantian Antar Waktu.

) dari Partai Demokrat menyampaikanusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat;Bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan fotokopi atas SuratDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias SelatanNomor : 80/DPCPD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal :Penggantian Antar Waktu (PAW) an.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten NiasSelatan tanggal 15 Januari 2019 ;Foto kopi Surat Perihal Mohon Pembatalan Penggantian AntarWaktu (PAW) Drs.

Bukti P7 Foto kopi Surat Perihal : Pengaduan tentang Dugaan adanyaPelanggaran terhadap proses Penyelidikan PAW atas nama Drs.Halaman 46 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDN8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112.

POS INDONESIA atas SuratPerihal Permohonan Ditinjau. yang ditujukan Kepada BapakSekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tanggal 14 Januari 2019,dan Surat Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan DPP PartaiDemokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang PAW AtasHalaman 48 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNnama Drs.

BERKATI SARUMAHA, yang pada pokoknya menerangkan dibawah Jjanji,yaitu : Bahwa Saksi adalah salah satu anggota BK (Badan Kehormatan) ; Bahwa setahu Saksi bulan Oktober 2018 ada surat dari DPP Partai Demokratyang menyatakan bahwa atas nama Penggugat di PAW kan sebagai anggotaDewan ; Bahwa setahu Saksi SK PAW terhadap Penggugat dikeluarkan tanpa adanyamelalui proses ;Bahwa Saksi pernah ikut ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada tanggal 22Nopember 2018 untuk menanyakan tentang SK PAW Penggugat (klarifikasi

Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut, Pimpinan DPRDKabupaten Maluku Barat Daya mengusulkan pemberhentianantar waktu kepada Tergugat melalui Bupati Maluku BaratDaya kepada Tergugat dan untuk menindak lanjuti surat dariPimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, melaluiSuratnya Nomor : 160/484/2013, tanggal 28 Oktober 2013menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat kepada Tergugat;.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahunb1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan demikian terhadap sengketa ini dapat digugatpada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat yangtelah menerbitkan Obyek Gugatan tersebut di atas padatanggal 02 Januari 2014 ketika Tergugat menyerahkan obyekgugatan kepada Penggugat, pada saat Penggugatmenyerahkan Surat Dewan Penegasan PAW

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangansekalikali Tergugat tidak berkepentingan untuk mengintervensi danatau mengarahkan Partai Politik untuk melakukan pemberhentian danatau PAW Anggotanya di DPRD, sehingga proses pergantian danPAW Penggugat adalah murni Hak Mutlak dari Partai Patriot yangkemudian digunakan sesuai dengan ketentuan yangDSTA Kus aeenne se eeeee nner enHal. 19 dari 42 hal. Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABN6.

BupatiKabupaten Maluku Barat Daya; Bukti T5 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.01/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Partai Patriot Kabupaten Maluku Barat Daya,tertanggal 28 Agustus 201 3; Bukti T6 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.02/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Pengurus Antar Waktu Partai Patriot KabupatenMaluku Barat Daya, tertanggal 26 Agustus Bukti T7 : Foto

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

Bahwa perbuatan Tergugat A tidak sampai disitu saja (pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)), akantetapi Tergugat A telah pula mengirim surat kepada Turut Tergugat Ctanggal 22 September 2010 Nomor 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010tentang Pergantian dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasukkepada Turut Tergugat D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuaan kepada Turut Tergugat C dan Turut

Tergugat D, untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di mana Penggugat sebagaianggota DPRD yang sah menurut hukum, akan diganti dengan penggantidari anggota partai PPRN juga dengan nama : Pasrial St.

DALAM PUTUSAN PROVISIONIL :Memerintahkan Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F untuk menangguhkan segalabentuk perlakuan atas surat menyurat yang menyangkut proses PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua), kepada penggantiyang lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewjsde) ;B. DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan cacat atau lumpuh dan/atau tidak berkekuatan hukumseluruh suratsurat yang dikeluarkan oleh Tergugat A, Tergugat B, TurutTergugat C, Turut Tergugat D, sepanjang berkenaan dengan PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat selaku anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua) KabupatenPasaman Barat ;7. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F, untuk tunduk dan patuh atasputusan perkara ini ;8.

Bahwa dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Provinsi Sumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalamgugatan a quo, sedangkan proses pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Peduli Rakyat Nasional maupun pergantian antarwaktu (PAW) juga ikut serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ProvinsiSumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;2.

karena Sakit; Bahwa, almarhum (Emiyati) meninggalkan ahli waris sebanyak 4orang yaitu Suharjo Nurhamidin (Suami), Amna Supit (Ibu Kandung),Sujatmiko Teguh Prasetyo (Anak Kandung), dan Regina Pratiwi(sebagai Anak Kandung); Bahwa, ayah kandung almarhumah (Emiyati) yang bernamaUsman Harikedua telah meninggal dunia di Tumpaan pada Tahun 2018yang lalu; Bahwa almarhumah (Emiyati) semasa hidupnya hingga meninggaldunia beragama Islam; Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW

) di Pengadilan Agama Amurang tidak adaorang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil SertifikatRumah di Bank Danamon Amurang;Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Amg. hal 5 dari 122.

karena Sakit; Bahwa, almarhum (Emiyati) meninggalkan ahli waris sebanyak 4orang yaitu Suharjo Nurhamidin (Suami), Amna Supit (Ibu Kandung),Sujatmiko Teguh Prasetyo (Anak Kandung), dan Regina Pratiwi(sebagai Anak Kandung); Bahwa, ayah kandung almarhumah (Emiyati) yang bernamaUsman Harikedua telah meninggal dunia di Tumpaan, pada Tahun 2018yang lalu; Bahwa almarhumah (Emiyati) semasa hidupnya hingga meninggaldunia beragama Islam; Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW

) di Pengadilan Agama Amurang tidak adaorang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil SertifikatRumah di Bank Danamon Amurang;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, para Pemohonmembenarkan dan mencukupkan keterangan saksisaksi tersebut, selanjutnyapara Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pemohonannya sertamohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan

) di Pengadilan Agama Amurang tidak ada orang yangkeberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahliwaris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil Sertifikat Rumah di BankDanamon Amurang;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf bdan c disebutkan : (b).

Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018 Hal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat:8. Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Nomor171.1/981/Pem, tanggal 11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat.

Bukti T 27 : foto copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018, Hal : UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kab. Cirebon dariPartai Demokrat. (bukti sesuai dengan asli) ;28. Bukti T 28 : foto copy Surat Bupati Cirebon Nomor : 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018, Perihal : Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab.Cirebon dari PartaiDemokrat. (bukti sesual denganASli) ;29.

SuratkKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon kepadaKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor171.1/156/DPRD, tanggal 23 Maret 2018 Hal Permintaan Nama CalonPenggantian Antar Waktu (PAW) bukti T24; 6.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018 Hal Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat bukti T27;8. Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

Gubernur tidak mempunyai suatukehendak untuk menolak ataupun menentukan lain terhadap mekanisme PAW (Recalling) anggota DPRD.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi yang di tindaklanjuti oleh Tergugat IIdengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Jawa TengahNomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembangatas nama Sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat)tidak disertai dengan alasan PAW yang sah sesuai ketentuanbunyi pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UndangundangNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDjo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pikepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, maka untukmenghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatakibat tindak lanjut surat tersebut, Penggugat mengajukanpermohonan putusan Provisi agar Pengadilan NegeriRembang menangguhkan Pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) sdr.

Muhammad Bahaud Duror, S.Pi(Penggugat) kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) ;Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr.

pada 1 April 2016 dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di KantorDPP Partai NasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.