Ditemukan 12325 data
9 — 0
Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Garut tertanggal 14 Juni 2019. bermeterai cukup yang olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, buktiP.2;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205020612070186 atas nama kepalakeluarga Asep Munir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 05 Desember 2018 bermeteraicukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai, bukti P.3;Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/409
28 — 1
., Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010
60 — 5
2012 s/d tanggal 13 September 2012;e Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjanganPenahanan tanggal 03 September 2012 Nomor : B.142/0.5.24/Ep.1/09/2012 sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 23Oktober 2012 di Rutan Ponorogo;e Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22Oktober 2012 Nomor PRINT : 2351/0.5.24/Ep.2/10/2012 sejaktanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;e Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01Nopember 2012 Nomor 385/409
16 — 6
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Pemohon II Nomor7309102901051 409 tanggal 06 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros,oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2B.
17 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 2
Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/409/VII/2020tanggal 14072020 yang diketahui oleh Kepala Desa SrimulyoKecamatan Gondang Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, olehMajelis Hakim, diberi kode (bukti P3);B. Bukti saksisaksi :1.
16 — 11
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;3) Wali nikah;4)5)Dua orang saksi danIjab dan kabul;Hal. 8 dari 11Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdillah Ghadi Hasan;6 Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 409 m2, a.n. Yanto;7 Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 215 m?, a.n. Joko Mulyono;8 Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal09092008, Surat Ukur Nomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal28082008, Luas 227 m?, a.n.
Abdillah Ghadi Hasan;Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 409 m?,a.n. Yanto;Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 215 m?,a.n. Joko Mulyono;Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal 09092008, SuratUkur Nomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 227 m?,a.n.
Abdillah GhadiHasan;19 Sertipikat Hak Milik Nomor 4330/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04552/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 409 m2, a.n. Yanto;20 Sertipikat Hak Milik Nomor 4331/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04553/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 215 m?, a.n. Joko Mulyono;21 Sertipikat Hak Milik Nomor 4332/S.Beliung, tanggal 09092008, Surat UkurNomor 04554/S.Beliung/2008, tanggal 28082008, Luas 227 m?, a.n.
13 — 0
PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan nomor 0985, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 1
fKompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan mengenaihadlonah tersebut diatas dalam musyawarahnya Majelis sepakat bahwa petitumPenggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan jatuh kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah denganundang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
91 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
TULANDI, SmHK, Advokat, berkantor diJalan Sam Ratulangi No.409 Kelurahan Ranotana Lingkungan V,Kecamatan Sario Kota Manado ;Para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Terbanding ;melawanYOUTJE RORY, bertempat tinggal di Desa Koka Desa KokaDusun Il, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ;Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi, sebagai para
11 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
11 — 7
No.238/Pat.G/2018/PA Mrs.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berperkarasecara CumaCuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Maros Nomor 409/LPBP/IV/2018/PA. Mrs, maka penggugatdibebaskan dari biaya perkara dan membebankan biaya perkara kepadaanggaran Negara c.g.
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1601 K/PID/2015Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/PID/2014/PTMDN, tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Mei 2014Nomor 415/Pid B/2014/PNLP. yang diminta banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Mengingat akan
16 — 1
2003, PENGGUGATdengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara agamaIslam di Kecamatan Mertoyudan dengan Kutipan Akta Nikah dari KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten MagelangNomor : 619/20/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003.Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGATsudah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Mess Tempat kerjaTERGUGAT di Sumatera Selatan, yang kemudian pada Januari 2010PENGGUGAT pindah ke Magelang di rumah kontrakan di Potrobangsan F no 409
17 — 4
Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409