Ditemukan 12325 data
27 — 0
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
43 — 13
AgamaKecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 29 Agustus 2005,Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telahdinazegelen, dan diberi tanda P.5;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saiful Bahri Nomor1114051604120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, Bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan diberi tandaP.6;Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 1114052027/409
16 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
13 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
8 — 3
Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
117 — 5
Menyatakan tanah terperkara seluas 70 x 409 M, sebagaimana tercantum didalam point 05 posita gugatan, yang terletak di gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas : Utara dengan guru Dahlan/ rencana jalan ; Selatan dengan H. Daod Dariyah; Timur dengan Main : Barat dengan Hasan ;adalah sah sebagai hak milik Penggugat ;d.
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 2
putusan, denganmempertimbangkan peran, pengabdiaan Termohon serta kelayakan dan kepatutan, karenahal itu merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya,sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubahlagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanyuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
24 — 9
Fotocopy Surat Keterang Domsili atas nama Pemohon Nomor :474/409/MS.Dp.U/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan danditanda tangani oleh Lurah Muara Siban kecamatan Dempu Utara Kotapagar Alam, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabatpos, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberikode P12.Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :1672037110010001 tanggal 10 April 2019 diterbitkan dan ditanda tanganioleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
7 — 5
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama KecamatanJatinegara Kabupaten Tegal Nomor: 409/114/VIII/2013, tanggal 21 Agustus2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukupdan dinazegelen (bukti P.2);B.
14 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 10
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/62/III/2013yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanBabelan KabupatenBekasi , tanggal21 Maret 2013 , sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup (Bukti P.1);Putusan No.2300/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3dari12b.
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
13 — 3
Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudahmenikah ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 6
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
padanya atas tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah kebunsengketa kemudian menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat apapun; Menghukum TergugatTergugat untuk membayar ongkos perkara secaratanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp471.000,00 (empatratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassardengan Putusan Nomor 409