Bahwa untuk menjamin atas hutangnya maka Tergugat telah menyerahkankepada Penggugat sertifikat tanah hak milik Nomor 01276/Balekambangseluas 195 m? (seratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2004 Nomor 00033/2004terletak di Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur,Kecamatan Kramatjati, Kelurahan Balekambang berikut segala sesuatuyang terdapat diatasnya antara lain bangunan rumah;5.

Atas dasarpenjelasan dari Tergugat tersebut di atas maka sangat wajar dan layaksecara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa untuk menghindari tindakan sepihak dan kerugian yang lebih besarbagi Tergugat mohon pada yang Mulia Majelis Hakim memerintahkanPenggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01276/Balekambang seluas 195 m?

Sertifikat asli atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Nomor01276/Balekembang seluas 195 m* ada di tangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;2.

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/PID/2013/PT.DKI, tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa II tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor. 244/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 22 Mei 2013 yangdimintakan banding tersebut ;Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;Hal. 11 dari

No. 195/Pid/2013/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 02 September 2013 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Adapun alasan kami mengajukan kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 195

lagi perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimanatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulangdan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dibacakandaftar barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukurtan 3Kg, dan 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau, olen karena barangbukti tersebut telah ditentukan dalam perkara Nomor 195

tahanan diRumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwatetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mempawah di Mempawah;Menimbang, bahwa daftar barang bukti yang diajukan kedepan persidangantelah pulah menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap barang berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;oleh karena barang bukti tersebut setatusnya sudah ditentukan dalam perkaraNomor 195

Menetapkan barang bukti berupa: 45 (empat puluh lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah gunting besi besar bergagang warna hijau;Setatusnya telah ditentukan dalam perkara Nomor 195/Pid.B/2015/PN Mpw atasNama SUHADA Als HADA Bin RUSWANDI;6.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/X1I1/2010tanggal 20 Desember 2010.3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 18 Januari 2011.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/05 K/PM04/AD/1/2011 tanggal 19 Januari 2011.5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangankepada Terdakwa dan para Saksi.6.

Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Mendengar1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010, di depan sidang yangdijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari BeritaAcara Pemeriksaan di depan penyidik.Memperhatikan1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan2kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa :a.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010 didakwa melakukantindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militertelah terpenuhi.Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin .Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salahsatu.

diakui dengan tegas kebenarannya;Bahwa Perlawanan Pelawan telah diajukan di Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang berhak mengadili perkara a quo adalah PengadilanNegeri Jakarta Utara;Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Para Terlawan, baikTerlawan maupun Terlawan Il tidak berada di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Eksepsi ini diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 133 HIRjuncto Pasal 195

(6) HIR, sekalipun mengatur tentang perlawananterhadap sita eksekutorial, tetapi dalam praktiknya Pasal 195 (6) HIRtersebut dipakai ketika menentukan perlawanan pihak ketiga terhadapsita jaminan (conservatoir beslag),Bahwa Pasal 195 (6) telah menyebutkan bahwa jika hal menjalankanputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain,oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka halitu serta segala perselisinan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan

Secara relatif yangberwenang memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga danperlawanan dari Pelawan tersita (in casu) adalah Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang meletakkan persitaan dimaksud;Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sitarevindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita(Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg).

., tanggal 12 Pebruari 2019 dalam perkara para pihak tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengansurat perlawanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juli 2018dengan nomor registrasi 488/Pdt.PLW /2018/PN.JKT.BRT, telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Halaman 2 Putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.DKI1.2.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal

AATA KETERANGANHAK WARIS Nomor 118/SM/XI/1997, tertanggal 18 Nopember 1997,Pada pokoknya menyatakan: Pencatatan Perkawinan antara NyonyaLANI JONATHAN dahulubernama TAN LAN NIO dengan Tuan HADIJOHANES dahulu bernama YAUW SHUN BIE, di Kantor Catatan SipilSerang, pada Tanggal 25 Januari 1939;Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR,tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan Perkara Banding Nomor475/Pdt/2015/PT.

Pengadilan AgamaPandeglangBanten;Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, Tertanggal 28 April 2014, Juncto Putusan PerkaraBanding Nomor 475/Pdt/2015/PT. DKI, Tertanggal 16 Nopember 2015,Juncto Putusan Perkara Kasasi Nomor 2073 K/Pdt/2016, Tertanggal 28Oktober 2016, Juncto Putusan PK.

Bahwa Terlawan ada mengajukan gugatan permohonan Eksekusipengosongan perkara No.195/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April2014 (TIO.TlOa.TIOb) dengan Amar putusan:MENGADILI :DALAM KOMPENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Epsepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, danTurut Tergugat VII ;POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1452 M2 yangterletak di Jalan Jembatan Gambang Dua Blok H No.29 Angke,Pejagalan, Jakarta Utara, adalah merupakan

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195

ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk

gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan

Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Jurung,Kelurahan Pakan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.StbLangkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :195/16/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;2.

Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/16/III/2012 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, tanggal 05 Maret 2012. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakimtelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf KetuaMajelis;2.

2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacapdengan Register Perkara Nomor: 5686/Pdt.G/2015/PA.Clp. tanggal 14Desember 2015, mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 1990 M,bertepatan dengan tanggal 14 bulan 10 tahun 1410H dihadapan pejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, sebagaimanatersebut pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.01.08/PW.01/195

SUMIYATI yang dikeluarkandari Kantor Camat Cipari, Kabupaten Cilacap, tanggal 07 Agustus 2015,Telah dinasegelen dan diberi materai cukup telah dicocokan dengan aslinyaoleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1 ;e Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.01.08/PW.01/195/2014, tanggal09 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CipariKabupaten Cilacap, tanggal 22 Desember 2014, Telah dinasegelen dandiberi materai cukup telah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelisdiberi tanda

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Tengah pada tanggal 30 Juni 2010, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 195/18/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010;2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohonberstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;Hal. 1 dari 11hal. Put. Nomor 1362/Pdt.G/2015/PA. Mt.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/18/VII/2010 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 07 Juli 2010,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa Selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu :Hal. 3 dari 11hal. Put.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami danisteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 Mbertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1435 H sebagaimana yangtercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SombaOpu KabupatenGowa di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: B.195/KUA.21.06.15/PW.O1/III/2019, tertanggal Sungguminasa,18 Maret 2019;Halaman 1 dari 13 putusan Nomor2.

Surat:Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB.195/KUA.21.06.15/PW.O1/III/2019, tertanggal, 18 Maret 2019, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa Selanjutnya Pengugat menyerahkan bukti Surat berupaKutipan Akta Nikah Nomor 657/50/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BajengKabupaten Gowa, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015 di ALAMAT, sesuai Kutipan AktaNikah nomor: 195/91/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;2. Bahwa tujuan dari pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa ada paksaandari pihak manapun, Sesuai dengan tuntunan ajaran dan syariat islam untukmembentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah;3.

Pemohon menyatakan tetapmempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohontanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidakdapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) ALAMAT, Nomor 195

Bahwa pada tanggal O5 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdangsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/VII/2013 tertanggal 08 Juli2013;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/06/VII/2013 tertanggal 08Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PagarMerbau, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);Bukti Saksi1.

kepada Tergugat agartanah dan rumah tersebut dibeli saja dengan menggunakan uanghasilkiriman Penggugat selama bekerja sebagai TKI di Taiwan, dan padaakhirnya sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebuttersebut, berhasil dibeli dengan harga Rp. 13.000.000, ;Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiridi atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuhdan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat datam Petok No. 166, Persit No.195

Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri,tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat daiam Petok No. 166,Persil No. 195, Kelas DIV, Luas +160 M2, atas nama XXX , terletakdusun Sumberjaya.

2010 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0284/Pdt.G/2010/PA.Bi. tanggal 15 Maret 2010 mengajukan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dihadapanPegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, KabupatenBoyolali pada hari Rabu tanggal 7 September 1994, dengan mana setelahdilangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 195

Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasahukumnya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2010 yang secara lengkaptermuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Juni 2010.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukanbukti surat sebagai berikut :1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 181177/00842tanggal 6 Juni 2005 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya ditandai dengan P.1.2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

mendengarketerangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 September 2011, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4221/Pdt.G/2011/PA.Bwi. tanggal26092011, mengajukan cerai dengan alasan berikut:1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PejabatKantor Urusan Agama kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Mei1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa, untuk mempersingkat : Tergugat mohon agar halhal terurai dalam eksepsidianggap terulang disini secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa, Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tgl 06 Mei 1996melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanGenteng Kabupaten Banyuwangi dengan No Akte Nikah: 195/98/V/1996;Bahwa, setelah melaksanakan perkawinan Tergugat dan Penggugat telah hidup rukunlayaknya suami isteri masyarakat Indonesia

Putusan No. 1636/Pdt.G/2015/PA.MtLampung Timur, Nomor Duplikat 195/005/VIII/2002 tertanggal 21 Desember2015;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediamanorang tua Penggugat di Desa Banjar Agung selama kurang lebih 6 bulan,setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Desa Banjar Agungtidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini.4.

Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/005/VIII/2002 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,tanggal 21 Desember 2015.