Ditemukan 17962 data
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
53 — 7
DIAN ISTIANNA ( P1 ), begitupun Pak Suwardi dan ke 2 ( dua ) anak Pemohon yakniDZAKA ANIS ALKARIM dan DZAKY ANIS HAKIM juga beragama Islamsebagaimana keterangan saksi Agus Hariyanto dan saksi Sahari ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama didalam pasal 49 pada pokoknya berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama orang orang yang beragama islamdibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
46 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak diDesa Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatas dengan sawah wakaf Desa CotMancang; Sebelah Timur berbatas dengan sawah M. Ali Mahmud Lamme; Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zamzam Ali (Alm); Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Naimah Paya Ue;1.3 Sebidang tanah sawah di samping irigasi seluas +1700 m?
26 — 9
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
1.EDY SUPRAPTO BIN HAMDANI
2.AZIZA BINTI PANJI ASMARA
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP JELUTUNG JAMBI
2.PT. AJB BUMIPUTERA KANTOR CABANG ASKUM JAMBI
3.PT. ASURANSI TRIPAKARTA KANTOR CABANG PALEMBANG
228 — 28
Tata Cara Penyelesaian PerkaraEkonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa PerkaraEkonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransiHalaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jmbsyariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangkasyariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah,dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 25 PK/Pdt/2014Para Penggugat, Tergugat mengenal mereka dengan baik, sepengetahuanTergugat semua Para Penggugat beragama Islam, demikian juga Tergugatadalah beragama Islam, berdasarkan ketentuan peraturan Per UndangUndangan yang berlaku di Indonesia ditentukan Apabila terjadi sengketa Hakmilik dalam perkara, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,shadagah dan ekonomi syari'ah yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh
Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana tersebut di atas (perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah), oleh karenaitu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara ini Pengadilan NegeriKediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini yaitu perkaraperdata Nomor 30/Pdt.
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaratertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danUndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangberbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pihakperihal warisan hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris danbagian masingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah;Putusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994Kaidah Hukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Kewenangan Pengadilan AgamaBahwa Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sertasadaqah.
91 — 21
Bahwa sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan keduaUndangundang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka telahdiberlakukan azas Personalitas ke Islaman sehingga tidak ada lagi pilihan Hukum(choice of law) bagi perkara yang didalamnya terdapat sengketa Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Ekonomi Syariah bagi peluang untuk tunduk pada hukum apa, Jaditelah jelas dan terang tentang kewenangan Absolut Pengadilan Agama
26 — 15
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
7 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
16 — 17
seharihari,biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalkepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
21 — 13
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
15 — 2
Wakaf;Zakat;> Oo aQaQ0nsd. Infag;a> . Shadagah dan;Ekonomi syariah;17.
15 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
15 — 4
bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan padaberita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab figh sunnah sebagai berikut:Valls gialls calls osVollp mill Lo aesliul ake aclantL d5lghl Galsasilsig CEUs Sally a8sllg VolsArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
22 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
24 — 10
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah harta benda wakaf berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1232 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M2 yang terletak di Jl.
144 — 35
Dude;
Sebelah Barat dengan tanah Teja;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 669/2016 yang dibuat oleh Notaris Syahruddin, SH tanggal 18 Oktober 2016 tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut seperti semula tanpa paksaan dan secara sukarela;
Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu
75 — 6
Reg. 49/J/SPGK/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 773, 5 M 2 atas nama TATI ROZILA (alias Tati Roliza), dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:
- Sebidang tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tati Rozila................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PNPM............... ...17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Eri Khusnadi.........45,5 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf................... 45,5 M;
Sebelah
Kalsum................34 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf...................... 34 M;
3.4 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Manggis, RT.13, RW.02, Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi No.
No. 037/J/HIBAH/ 2018 tanggal 04 Desember 2018 Penerima Hibah atas nama TATI ROLIZA, dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah MTs......................36 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf...................36 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tati Roliza................11 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan MTs.............................8 M;
Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 275 tertanggal 14 November 2012 dengan luas 557 M2 atas nama ERI KHUSNADI, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut;Sebelah Utara berbatasan dengan Bahtiar...............................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kalsum.................17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kalsum.....................34 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wakaf
12 — 2
SedangkanPemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagaikepastian hukum, untuk mengurus sahnya perkawinan, pengurusan wakaf tanahuntuk masjid dan suratsurat penting lainnya;6 Bahwa, atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon memohon kepada PengadilanAgama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan XXXX yangnikahnya dilaksanakan