Ditemukan 13708 data
20 — 2
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal6 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan10 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39,40, 41, 42, 43 dan pasal 44Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat disahkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama figh dalamkitab P anattut Thalibin Jilid IV halaman 254 yang menyebutkan :Ue Gysals oly gai yodbay pti
12 — 0
ass Asa gall sliarall (ya 9 6 9 (PAY) Cy Li sic arta) ll As Lad) Aes GIaBahwa sebab diperbolehkannya perceraian talah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawnan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah" ;Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz halaman 83 :Vg Glued gad ads ary aly Gung Sl Sle) Glewa Que gual) Albi abla) Gd) 8sdal gle aSay Gi cline pti
54 — 25
., MHum.Panitera Pengganti,Didiek Soelistyo, SH.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pti
32 — 10
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, sehingga hakhaknya sebagai warga negara dapat dipenuhioleh pemerintah seperti dalam hal kependudukan, bidang kesehatan, jaminansosial dan bidangbidang yang lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahlihukum Islam dalam kitab lanatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudiandiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:igo Cpssldig oly gad pedlag pti
133 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
NomorPM 15 Tahun 2014 menetapkan bahwa : Tarif pengguna jasa pelabuhanditetapbkan atau disetujui oleh PT PELINDO Ill selaku Badan UsahaPelabuhan (BUP) Pemegang KONSESI;Prosedur penetapan tarif berdasarkan Permenhub tersebut harus dibahasbersama antara Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini PT Pelindo IIIdengan Assosiasi terkait, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yangketahui oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai pemegang konsesi dandisetujui oleh Menteri Perhubungan.Ketentuan tersebut menegaskan bahwa PTI
11 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan danHalaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Pdlgsyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:a.
15 — 12
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae gp thlig typ Cy Aba g pti 9 Ada S$ 35) pal le eR 6g N'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan danHalaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA. Tmksyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:b.
18 — 1
Thalibin, Juz VV, halaman 254:Sy S Cry Whey oly gaicpe Abe pg Anuar YS 35) al gle CIS oc ell (hyArtinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dandua orang saksi yang adil.Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:Sg Ag Sl at co ge all Cab g gle Aig Lgl Guage iArtinya: "Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atasperempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplahpernikahannya itu.Fathu al Muin, juz V, halaman 253:Ala pti
9 — 5
sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat danTergugat, akan tefapi Penggqugat menyatakan tetap bersikukuh untukbercerat dengan Tergugat, maka hai ini menandakan bahwa telah terdapatkebencian yang memuncak dari Penggqugat terhadap Tergugat, dan olehkarenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahiiHalaman 10 dad 14 halaman, Putugan Nomor > 1367/Podt.G/2016/FATnk,fikih dalam kitab Aliqna juz Il halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:tila pti
5 — 3
yangberkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitabMughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:sae (le CISL Atte) Aa 5158) UaDan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentangpernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadiddan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz lV, halaman 254 dinyatakan:SSE gtrliig ool g gad Cpa Aba g pti
8 — 0
ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapjera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;SUL clay Ss xo 5ll al ficl i aie oll dis cll cal lal ca cu lilJil dal Lal, Login goes dl oe pti
8 — 5
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:JAE sAdlaig ob gad Cpe Aba g pti g Ainua S$ 55) pal lee lRin 5 geal dgArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, haruS menyebutkan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;b.
73 — 29
Pts No. 58/PDT/2015/PT JAP10Menimbang, bahwa Penggugat harus menggugat PT BTN dan KPKNL Sorongsebagai pihak dalam gugatannya untuk memperjelas angsuran yang sudah dilakukanPenggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa;Menimbang, bahwa menyangkut pihak yang belum digugat oleh penggugat dalamgugatannya, khususnya pihak PTI BTN dalam perkara a quo, ternyata sudahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan penerapannya dalam putusan perkaraa
17 — 1
PA.KtbmSg AE Cry Whig oly gai cpa Abe pag Atma 8 8) al gle CISL (6 all (byArtinya:Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan duaorang saksi yang adil.Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:SoM g Asa a 5ll Cut cs gall Clb ogle diy Ut caged JSLArtinya:Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan itu,yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.Kitab Fathu al Muin, juz IV, halaman 253:Ale pti
15 — 7
CF cacalll jas s Lagttin) Cas pti al ga AreArtinya:......"
28 — 15
pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untukhidup bersama sebagai Suami isteri, akan tetapi Suatu aqad yang sangat kuat(mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah;Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab GhayatulMaram:salle pti
95 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Para Karyawan pada PTI Bank BIPN Tbk,berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 117,Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balge,Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Maret 2016;JAMOTAN SIMAMORA, bertempat tinggal di HutaBagasan, Desa Matiti 1, kecamatan Dolok Sanggul,Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikuasa kepada Jumatongan Simamora, S.H., M.H., Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JumatonganSimamora, S.H., M.H., & Rekan, berkantor
22 — 17
paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :Ren, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S2 (Kesehatan), pekerjaan PNS I, tempatkediaman ciee, DistAbepura, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;melawanees, er 42 tahun,agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Tehnik Sipil),pekerjaan Karyawan PTI
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg. 3005 K/Pdt/1999tesebut adalah Menolak permohonan kasasi dari KETUT NANTRA,sehingga artinya putusan PTI Denpasar No. 129/PDT/1998/PT.DPS. yangamar pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ( KETUT NANTRA ) tidakdapat diterima adalah putusan yang berlaku menurut hukum;Bahwa dengan demikian dengan diajukannya gugatan lagi oleh PemohonKasasi/Penggugat ( KETUT NANTRA) dalam perkara No.35/Pdt.G/2005/PN.NGR tidak dapat dikategorikan sebagai Ne bis in idem ;Bahwa judex facti / Pengadilan Negeri Negara dalam
26 — 13
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae gba g yg Cy 4b g pti 4g Adana S$ 35) pal le eR 6g M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:a.