Ditemukan 17962 data
54 — 6
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
107 — 23
kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
57 — 31
Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Anita Turisina
131 — 26
Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
17 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
48 — 13
Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
21 — 36
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
22 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIAN
Terbanding/Tergugat II : BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BALIKPAPAN
177 — 55
Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagaiHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT SMRberikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaianperkara ekonomi syariah, yang menyebutkan :1) Pasal 1 angka (4)Lembaga keuangan mikro syariah, asSuransi syariah, reasuransisyariah, reksadana syariah, perkara ekonomi syariah adalahperkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, dana pension lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaqdan shadagah yang
84 — 36
Putusan No.1096/Pat.G/ 2019/PA.WipPengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sengketa a quo bukan sengketa kewarisan bagi orang yangberagama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagiorang yang beragama Islam.
pokoknyasebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadiliperkara aquo, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkanputusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenanganPengadilan Agama Watampone mengadili perkara aquo, karena sengketa aquo bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukansengketa wakaf
151 — 90
Lapangan Tembak CibuburSebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :a.
Lapangan Tembak Cibubur Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2015/PTA.JK.Yayasan TK.
55 — 11
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama lslam dibidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama memilikikewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangOrang yang beragama slam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;.
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
21 — 6
dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak wakaf