diluar Pengadilan telah diatur secara jelasdan tegas pada Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untukmelakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapatmewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selakupemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsidair yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingansi anak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang bahwa menurut SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBPN No.4/SE/I/2015 disebutkan bahwa tentang batasan dewasa dalam pelayananPertanahan sudah 18 tahun atau sudah kawin;Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama Dikna Caesarean

We slaallArtinya: Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugatada alat bukti.Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi,Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilanTergugat untuk dirinya sendiri dan Tergugat memiliki hutang tanpasepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalamgugatannya

menjadi isteri kKeduaPemohon;9. bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinandengan lakilaki lain (anda/suaminya meninggal), tidak ada hubunganmahram maupun hubungan sesusuan, baik dengan Pemohon maupundengan Termohon serta Pemohon dan calon isteri Pemohon beragamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat lagi melahirkan keturunan disebabkan karena sudah berumur,sementara Pemohon masih sangat mengharapkan dapat menambahanak/keturunan. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui olehTermohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

uals Glo p rH. .w LeoilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d WLI UI JI J Vol pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/254

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, semakintajam dan memuncak pada tanggal 13 April 2020 yang disebabkanTergugat tidak lagi memberi nafkah dan punya wanita idaman lain sebelumTergugat resmi bercerai.7.

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2020 Penggugatpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisahtersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan,

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah saling mengenalsatu sama lain sudah 6 bulan dan telah saling jatuh cinta;Termohon sudah tidak dapat melayani suami karena sakit;. Bahwa calon isteri Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteriisterinya tersebutapabila sudah diberi izin oleh Pengadilan;.

seme seme eeeTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalampersidangan; 0r rere rere eeeMenimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 28 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 104/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 28 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwaTerdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kopda Agung Hari Panilin NRP 524059 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Kopda Agung Hari Panilin NRP 524059 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

melakukan perikatan jual beli, maka justruPenggugat nyatanyata telan melakukan suatu perbuatan melawanhukum dikarenakan melakukan transaksi jual belli terhadap SHGBNo. 60 / Desa Loireng dengan mendasari Akta tersebut.

Bahwa didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 senyatanyahanya mengatur tentang pemberian kuasa terhadap SHGB No. 56, 57,58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru Tergugat Rekonpensimelakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60 dengan mendasari padaAkta Kuasa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan posita Penggugatkonvensi pada angka 17;10.

Bahwa tindakan pengalihnan / penjualan pada SHGB No. 60 / Desaloireng atas nama PT Buana Cipta Megah yang kemudian telah dibaliknama dengan nama Wahono Tjitro Widagdo dengan mendasari AktaKuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018 adalah perbuatan melawanhukum. Sehingga patutlah tindakan tersebut dikategorikan telahmerugikan Penggugat Rekonpensi;11.

Bahwa akan tetapi, mengenai fakta dimana adanya penjualan yang dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi /Terbanding terhadap SHGB No. 60 dengan AJBNo. 88/2018 mendasari pada Akta Kuasa No. 25 tanggal 15 Februari 2018adalah nyatanyata perbuatan melawan hukum;3.

Bahwa hal tersebut dikarenakan didalam Akta Kuasa No. 25 tanggal 15Februari 2018 senyatanya hanya mengatur tentang pemberian kuasaterhadap SHGB No. 56, 57, 58, 59 / Desa Loireng, akan tetapi justru TergugatRekonpensi / Terbanding melakukan Penjualan terhadap SHGB No. 60dengan mendasari pada Akta Kuasa tersebut. Padahal Faktanya Ajb No.88/2018 Untuk Penjualan Shgb No. 60 Menggunakan Akta Kuasa No. 10Tanggal 12 Mei 2018; (Vide Bukti Pt22 Dan Vide Bukti P25).4.

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama TerdakwaHal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2016Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang menjadi dasar keberatanPemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor65K/PMT.II/AU/VII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

Bahwa mendasari keterangan Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5yang menyatakan telah mengkonsumsi shabushabu bersama Terdakwayang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakanpositif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwasaat itu ikut mengkonsumsi shabusabu bersama Saksi1, Saksi2, Saksi3,Saksi4 dan Saksi5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelahdilakukan pemeriksaan dinyatakan

shabu yang telah digunakan oleh Terdakwabersama Saksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 yang telah disitaoleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai LaboratoriumKesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamineyang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Nomor 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/20168.Bahwa benar mendasari

Dan konsekuensihukumnya, aktaaktanya juga sah.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif yang sama sekali tidakdidukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Kekeliruan/kekhilafan yang nyata Pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya padahalaman

Artinya, obyek sengketa yang telahdiserahkan, tetapi kKemudian diminta kembali.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pada Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya,Para Ahli Waris telah melepaskan dan menyerahkan hakbagiannya kepada Ibunya.

Djinoensebagaimana terbukti dari Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 tersebut.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif dari pikiran yang samasekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Djinoen kepada BudiSaid tidak sah karena tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya,sehingga meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai hakmereka ;e Bahwa mendasari dalil dalam Akta Pembagian Warisan No. 55/3345/1989tanggal 2121989 yang dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro,S.H. Notaris di Surabaya, para ahli waris (Pelawan) telah melepaskanhakhak bagiannya yang dimiliki terhadap harta warisan tersebut (tanahobyek sengketa) dan diserahkan kepada Ny.

Bahwa berdasarkan uraianuraian butir 1 diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan hukum: Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarHalaman 8 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya; Bahwa gugatan aquo tidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesualdalil posita dan petitum gugatannya;e Bahwa merefer dari uraian butir 2 diatas, maka secara yuridisgugatan Penggugat

Nusantara II Tanjung Merawa) adalahbersifat obscuur libel dengan argumentasi gugatan tidakHalaman 20 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnmenjelaskan secara rinci bagaimana hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, serta apa peristiwa hukum atau faktafakta yang mendasari gugatan Penggugat terkait pembayaranSHTsesuai dalil posita dan petitum gugatannya.e Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, beralasan secarahukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya;Bahwa gugatanaquotidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesuaidalil posita dan petitum gugatannya;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/89

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02

di atas, Para Pemohontelah menghadirkan saksisaksi yang menerangkan bahwa memangantaraBUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTOSEGER,, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tuban, denganbuktiAktaCeraiNomor : 15/3/X/1978, yang membuktikan posita angka 3 tersebutkarenanya Majelis Hakim dapat menerima posita angka 3 tersebut;Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yangmemohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJOPRAYITNO, telah meninggal dunia, yang mendasari

petitum ini adalah positaangka 4, dan untuk mendukung posita dan petitum tersebut, Para Pemohonmengajukan bukti surat berupa bukti P.11atas bukti surat tersebut, maka harusdinyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal duniapada tanggal 10 Februari 2010, dan dinyatakan pula sebagai pewaris sehinggapetitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa yang mendasari posita 2 dan petitum 3 tersebutadalah karena semasa hidupnya BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO danSISMIYATI

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.6. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.7.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +" (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5. Bahwa yang dijadikan objek gugatasn para penggugathanya dilihat atau ditinjau secara umum dan luas, ukuran +* (Kurang lebih)dari batasbatas tersebut menandakan ketidakakuratan / ketidakjelasansumber bukti penggugat.6.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) dariHalaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2019/PN Bitkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dengan detail bukti dan dasar hukum ( recht grond ) darikejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yangdemikian tidak memenuhi syarat formil.5.

iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, danoleh karena Tergugat belum mengajukan Jawaban maka tidak perlu adapersetujuan dari Tergugat:Menimbang, bahwa yang mendasari

mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wirswasta, bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon berselisih terusmenerus karena kecemburuan Termohon merupakan alasanPemohon yang mendasari permohonan cerai talaknya dan sudahbersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI);8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas makaberdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasauntuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon = danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj?