Putusan Nomor 305 K/TUN/2016Untuk mengubah anggaran dasar atau untuk membubarkan yayasandiperlukan keputusan rapat antara pengurus dan badan pengawas yangdihadiri oleh sekurangkurangnya % (tiga per empat) jumlah suara yangsah dan dikeluarkan dalam rapat itu dan keputusan itu disetujui olehpengurus besar Partai Nahdlatul Ulama;Bahwa kemudian pengurus Yayasan Waofiyah Madrasah Nahdlatul Ulamamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan beberapapengurus dan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin

Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdriRohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dansaksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediribertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma SuciTriana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdrWadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang,kemudian Terdakwa minta tolong saksi Serda Sutoyo menanggulangipengembalian uang sdr Sukardi.11.

Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang i 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat' formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =;16.

tidakberkomunikasi dengan Memet;Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa oleh saksi PetrusHanter yang diserahkan kepada saksi Fenny uang untuk apa;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Memet untuk menemanisaksi Petrus Hanter untuk menemui saksi Fenny;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Cu;Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN PtkBahwa sebelum terdakwa dihukum, sejak tahu 2002 terdakwa bekerjasebagai pedagang semabko dari Malaysia yang dibawa ke Indonesiadalam partai

Oleh karena Penggugat telah memasukkanketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukumpositanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antaraPenggugat dengan Tergugat Il) mempunyai konsekuensi yuridissebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdatayang menyatakan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya ;Selain dari ketentuanketentuan di atas, Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal07 Juli

sebagaimanadikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangHalaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN3.4.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.

Pemohon berkiprah di KalimantanTengah pernah sebagai ketua PPM, pernah sebagai anggotaDPRD Kota Palangka Raya, Ketua PERBAKIN Kalimantan Tengah,Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah,sekarang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah, dan anggota Partai politikGERINDRA;Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat denganmasalah hukum, tidak pernah bermasalah dengan tetangga, temansekerja atau teman sejawat;Bahwa Pemohon ditahan sejak tanggal

Kalteng, aktif diorganisasi Dewan Adat Dayak sebagai Sekretaris Umum DAD, Ketua UmumGerdayak, Ketua Perbakin Kalteng, Anggota Partai Politik Gerindra, KetuaHalaman 68 dari 81 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN PikHarian KONI dan Calon Bupati Gunung Mas.

dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariHal 24 dari hal 66 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Dps.JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

diakui milikterdakwa RAHMAN, setelah di Introgasi Kembali ke dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariJRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas Iain atau partai politik;2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.

lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,lambang, atau bendera Ormas;c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbolorganisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; ataud. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas lain atau partai

SOFIAN,M.Pd.) berkata Mohon maaf Pak XXXXXXXXX saya diancam olehSekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar sayatidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXXXX);16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan inidikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapatdipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon sama artinya dengan memeprtahankan mudharat yang lebihbesar lagi.

Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksuddicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKARKabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon = dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi;Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata) Pemohon dalamkonvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pula membuat surat pernyataanyang mana pernyataan Pemohon dalam

(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.

TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.

10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai

SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai

No. 336 K/Pid.Sus/2015762.1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RItentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISAmewakili Partai Golongan Karya tetap terlampir dalam berkasperkara.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang PembentukanKomisikomisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra KerjaKomisikomisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan 2009 2014 tetap terlampir dalam

Hambit Bintin, MMBupati Gunung Mas;e 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;e 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJalanKramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal

DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima)lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran : SuratKeputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR 2 tanggal06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah,Lampiran Il : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim KampanyeHamiar2 tetap terlampir

No. 336 K/Pid.Sus/2015262e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untukpembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara121 dan No.

ARTON S.DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten GunungMas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/ KPTS/HAMIAR2/V1/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/ V1I/2013) tentangPembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM Drs.ARTON S.

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

(vide Pasal 87 ayat (2);PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor

Pasal 250 PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS.5.1.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai

61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai

berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai