Ditemukan 17793 data
40 — 7
membeli daun ganja kering tersebut adalahuntuk dipergunakansendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya akan dijual kembali oleh terdakwa, barangbukti berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas koran berisikan ganja seberat 51,5520 gramyang disita dari terdakwa selanjutnya dibawa untuk di periksakan pada UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No.135.KIXI2012IUPT Lab Uji Narkoba pada hari Jum'attanggal 09 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh Kepala UPT
12 — 3
Fotokopi Surat Izin Nomor P2T/908/08.02/VIII/2014 atas nama XXXX yangdikeluarkan badan penanaman modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu,bermaterai cukup, diberi tanda P3;Bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.
1.Moh.Faili Bin Hadari
2.Qur'ah Tijaniyah Binti Abd.Rasyid
14 — 8
Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 475/0123/435.117.109/2017 tanggal 28Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh UPT. Kependudukan dan PencatatanSipil Kecamatan Guluk guluk Kabupaten Sumenep. Bukti Surat tersebut telahdiberi meterai cukup, dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;3.
9 — 1
Surat Keterangan Kehamilan, Nomor : 440/ /416.103.25/2013, tanggal21 Desember 2013, dikeluarkan Kepala UPT Puskesmas TrawasKecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, kemudian ditandai sebagaibukti (P.8);Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depanpersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaiberikut;1.
Muhamad Nartanugraha
24 — 5
Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Ccdayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjekakta(2)
Wawan Setiawan
51 — 2
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
14 — 2
bersedia membimbing mereka dalam membina rumahtangga;Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon (CALON PEREMPUAN)yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pacitan, serta diberi tanda(P1), bermeterei cukup;Asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama KabupatenPacitan, Desember 2012, selanjutnya diberi tanda (P2) bermeterei cukup;Asli Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan dari UPT
14 — 11
PUTUSANNomor 645/Pdt.G/2019/PA.SidrapENS ADDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkaracerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkarayang diajukan oleh :Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT SDN No. 6Passeno, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di JalanBaringin, Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti,Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon
55 — 3
Bank Perkredititan Rakyat BKK Kebumen tanggal XX XXX (P.3);Surat Keterangan nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas DIkpora UnitKecamatan XXXXX tanggal XXX (P.4); 2292 222 22222 nena nnnPermohonan Perceraian yang ditandatangani Tergugat dan mengetahui Kepala SD Negeri I XXXXXtanggal XXX (P.5); 222 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnnSurat Pengantar No: XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan OlahragaKabupaten Kebumen tanggal XXX (
GESTY THERECIAWATI
30 — 15
dikabulkan;woneen Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
17 — 7
Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata
1.SLAMET BUDIANTO
2.ANGGIA OKTAVIANI INDRIAWAN, S.H.
74 — 48
tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Martinus
35 — 14
Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
27 — 0
oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT
10 — 0
Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..
Ai Nurhasanah
17 — 10
dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HASMAWATI
76 — 14
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Isnaniah
32 — 15
Pasal 59 Ayathalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Ngb(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangmenyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpapermohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agardalam jangka waktu 30 (tiga puluh
T. HISKIA NAPITUPULU
19 — 4
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran
Terbanding/Penuntut Umum : RYAN ASPRIMAGAMA, SH
138 — 39
berusaha memperbaiki sepeda Saksi Ratu Azizahsetelah mobil tersebut berlalu Terdakwa berusaha kembali untukmemegang kemaluan Saksi Ratu Azizah tapi Saksi Ratu Azizahmelawan dengan cara mencubit tangan Terdakwa dan akhirnyadilepaskan selanjutnya Saksi Ratu Azizah pergi dengan mendorongsepedanya ke bengkel didepan polsek wahau lama tersebut; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.445/2809/PKMMW II/ TU/VIII/ 2019 atas nama Ratu Azizah Bilgis BintiAgeng Okta Mahendra yang di keluarkan oleh UPT