Ditemukan 11447 data
75 — 6
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il Kota ManadoTanggal 27 September 1999, Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat IIKota Manado jo Bukti P 4 berupa Lampiran Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kota Manado Tanggal 27September 1999, Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan FraksiFraksi, dimana Penggugat , Penggugat II, Penggugat IV, adalah FraksiKarya Pembangunan (FKP), sedangkan Penggugat III, dan Penggugat Vadalah anggota Fraksi Partai
45 — 9
ada tanggapan dariterdakwa sendiriMenimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan ( adecharge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Saksi SRI SULASTRI28Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering datang kerumahterdakwa dengan maksud untuk merental mobil ditempat rental milikterdakwa yang menjalankan rental tersebut isteri terdakwa yang bernamaDew Sulistyawati, SE disamping itu antara saksi dengan terdakwa samasama pengurus partai
IR.IGNASIUS TORA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
235 — 113
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jupri Sembiring
53 — 26
melakukan pengejaran namuntidak berhasil, kKemudian Saksi menemui isteriTerdakwa agar tidak diganggu oleh warga yangsudah mulai berdatangan.Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, ibu jari sebelah kananSaksiterkilir dan luka lecet pada pergelangan tangankanan, kemudian Saksi berobat di Klinik DokkesPolres Agara namun tidak diopname.Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksitidak mengenakan logo atribut anggota Dewan,hanya menggunakan pakaian preman dan tidakdalam kegiatan partai
21 — 18
jual dan denganuang penjualan rumah tersebut Tergugat berencana membeli tanahlagi di daerah way kandis atau daerah gunung terang yangrencananya nanti akan di bangun lagi rumah namun Penggugatmenolak semua lokasi tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategisdan masih sepi, yang akhirnya dana penjualan tersebut di tambahuang keuntungan dari hasil pembangunan Proyek Perumahanorang tua Tergugat digunakan untuk biaya pencalonanPenggugat sebagai calon Anggota Dewan Kabupaten Pesawaran darisalah satu partai
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 230
lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
39 — 30
mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa dijarak 50 (lima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirinya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
164 — 104
pernah mengajukanPerjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timurbersama dengan Penggugat dengan Nomor : 442/886/89/08/9990/BPDMLN/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 dan Nomor : 850/ BPD MLWN/ 11/192011 pada tanggal 16 Nopember 2011, yang mana keseluruhan dana kredittersebut diterima keseluruhannya oleh Penggugat ;Bahwa dengan persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat sertadidukung penuh oleh Tergugat, Penggugat maju sebagai Kandidat CalonLegislatif Kabupaten Malinau dari Partai
158 — 84
anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
SUNAHRA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
142 — 56
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616 — 360
Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
186 — 153
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
122 — 81
tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
146 — 69
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
36 — 9
Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.
21 — 3
Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
150 — 75
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
127 — 58
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147 — 307
antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai