bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonan, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan dua orangsaksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi SRIUMIYATI dan saksi TOTO SUSILO;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presidan Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Namun pernikahan tersebutsangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon saatini telah positif hamil 13 Minggu sebagaimana yang diterangkan padaSurat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tinewatitertanggal 23 Nopember 2020.Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1078 /Pdt.P/2020/PA.Tsm3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan;4.

Lab:113.A/1/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Januari 2013 dari UPTLaboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionaldisimpulkan bahwa barang bukti berupa 1( satu) bungkus kertas koranberisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruh nya 3,0985 gram dan 7(tujuh) linting kertas warna putin berisikan bahan/ daun dengan berat nettoseluruhnya 3,3403 gram didalam bungkus kertas koran sehingga berat nettoseluruhnya bahan/daun 6,4388 gram tersebut adalah benar Ganjamengandung THC ( Tetra

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar SekolahKecamatan; dan/atau;002020020b. Unsur lembaga pendidikan setingkat SekolahLanjutan Tingkat Pertama (SLTP)atau Sekolah LanjutanAtas (SLTA) baik negeri atau swasta.(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagaiberikut:a. Menyiapkan materiUJ IAN 22 n nn nnn nen nn nnn nnn nn en nn nn nnen nn neeb MelaksanakanUJIAN j 22222 o nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn enna nenC. Mengoreksi hasilUJIAN 22 n noe ene nnn nen nn ene nn nnn nn ene nned.

4,5 dan6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas tranparansi atauketerbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desaDesa Juwangi sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yanghalaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 80/G/2017/PTUN.SMGdibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Juwangi Nomor 141/017tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara: Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh TimPenguji yang yang berasal dari unsur UPT

31Oktober 2017, dilampiri dengan Surat KeputusanCamat tentang Pembentukan Tim Penguji dari 19(Sembilan Belas) Kecamatan SeKabupaten Boyolali(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan atas nama GUNARDI, S.Pd selakuKetua Tim Penguji Calon Perangkat Desa KecamatanNgemplak tertanggal 28 Oktober 2017 dilampiridengan Surat Keputusan Camat tentangPembentukan Tim Penguji pada Pencalonan danPengangkatan Perangkat Desa KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuaidengan aslinya);MUO Kepala UPT

INDRA menendang Korban sehinggamengakibatkan Korban mengalami : Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 3 cm X 1 cm;Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.PKYLuka lecet hidung bagian atas ukuran 1,5 cm X 0,5 cm ;Memar pada kelopak mata bawah kanan dan kiri ;Memar pada hidung sebelah kanan ;MO HH CoMemar dibelakang telinga kiri dan kepala samping kiri.sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum atas nama MUH.SAUD JAFAR Nomor : 800/637/VIII/2019/ UPTPBLTB tanggal 07 Agustus2019 dari UPT

Terdakwa II dan EKO datang ikutmemukul Korban selanjutnya INDRA menendang Korban sehinggamengakibatkan Korban mengalami : Luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 3 cm X 1 cm; Luka lecet hidung bagian atas ukuran 1,5 cm X 0,5 cm ; Memar pada kelopak mata bawah kanan dan kiri ; Memar pada hidung sebelah kanan ; Memar dibelakang telinga kiri dan kepala samping kiri.sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum atas nama MUH.SAUD JAFAR Nomor : 800/637/VIII/2019/ UPTPBLTB tanggal 07 Agustus2019 dari UPT

SAUD JAFAR;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanalat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 800/637/VIII/2019/UPTPBLTB atas nama MUH SAUD JAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dewa Made Abdi Hartawan pada UPT Puskesmas Bulutaba pada tanggal 17Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan luar ditemukan :1.

Dasimin;0 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et RepertumNomor 005/VS/TUPKM/II/2018 dari UPT Puskesmas DTP Suranenggala DinasKesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 22 Februari 2018, yangditandatangani oleh dr.

Gunawan AHS, dokter umum pada UPT PuskesmasDTP Suranenggala, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal17 Februari 2018 mulai jam 10.30 WIB, di ruang UGD/Rawat Jalan UPTPuskesmas DTP Suranenggala telah dilakukan pemeriksaan luar atas pasienyang bernama Dasimin bin Cala, dengan Hasil Pemeriksaan: luka robekdibawah mata sebelah kanan dengan ukuran 1 cm X 0,2 cm, dan luka lebamdibawah luka robek 1,2 cm X 0,2 cm, dan Kesimpulan: luka robek dan lebamdibawah mata kanan kemungkinan diakubatkan

Saprudin alias Baang memukul saksi Dasimin alias Bang Minmengenai bagian muka dan kepala belakang, dan pada saat mana saksiDasimin alias Bang Min terkena lemparan remot TV dan terjatuh lalu di injakinjak oleh Terdakwa bersama temantemannya;0 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temantemannya, saksiDasimin alias Bang Min merasakan sakit dan luka berdasarkan Visum etRepertum Nomor 005/VS/TUPKM/II/2018 dari UPT Puskesmas DTPSuranenggala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 22Februari

YushellyDinda Pratiwi Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Batu, dilakukanpemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SAMSIDAR AMIR BINTI AMIRBANDU dengan kesimpulan Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekanlama pada arah jam delapan dan arah jam empat.

Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin;Bahwa Terdakwa yang melakukan penagihan ke tempat toko saksi yaitu TokoSauki. M / H. ATAI di Jl. Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin Kab.Balangan dibayar lunas oleh saksi sebesar Rp6.620.928, (enam juta enam ratusdua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan yangmenyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri kepada terdakwa;Bahwa saksi ada mengorder barang melalui sales terdahulu yaitu M.

Gunung Pandau Seberang Upt. Paringin) dengan Nomor Faktur$150600022tertanggal 16 Juni 2015 senilai Rp6.620.928, (enam juta enamratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang diterbitkanoleh UD. MITRA SEJAHTERA kepada saksi dan yang melakukan penagihantersebut adalahSales (TO) Terdakwa yang sudah saksi bayar lunas tetapi uangtersebut tidak disetorkan Sales (TO) Terdakwa ke UD.

No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika; Laporan Hasil Uji Narkoba Laboratorium Penguji Upt. LaboratoriumKesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Nomor :23210313.T/LHU/LKLPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Danlingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Drs.

Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Dinas Kesehatan PropinsiRiau Nomor : 23210313.T/LHU/LKLPR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018yang ditandatangani olen Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Danlingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Drs. Jon Kenedi, M.Pd. telahmelakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa Zulkarnain Siregar Bin(Alm) Syafrudin dengan hasil Uji positif narkoba jenis Amphetamine;9.

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT

berusaha memperbaiki sepeda Saksi Ratu Azizahsetelah mobil tersebut berlalu Terdakwa berusaha kembali untukmemegang kemaluan Saksi Ratu Azizah tapi Saksi Ratu Azizahmelawan dengan cara mencubit tangan Terdakwa dan akhirnyadilepaskan selanjutnya Saksi Ratu Azizah pergi dengan mendorongsepedanya ke bengkel didepan polsek wahau lama tersebut; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.445/2809/PKMMW II/ TU/VIII/ 2019 atas nama Ratu Azizah Bilgis BintiAgeng Okta Mahendra yang di keluarkan oleh UPT

Pasal 59 Ayathalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Ngb(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangmenyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpapermohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agardalam jangka waktu 30 (tiga puluh

dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT