Loka Rahayu Plywood Industries dimana tempat mesinmesindiletakkan karena Judex facti mendasarkan pertimbangannya pada keadaan kegiatanproduksi pabrik yang menurun dan pekerja yang banyak di PHK sebagai alasan yangnilai adil untuk memvonis Pemohon tidak mampu membayar hutang dan menjadi dasardibatalkannya perjanjian lisan yang tak pernah terbukti berdasarkan faktafaktapersidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya JudexFacti mendasarkan pertimbangannya pada

Pemeriksaan setempat tidaklah ditemukan dan saksisaksi tidakada yang tahu, sama sekali tidak disinggungsinggung dalam pertimbangan Judex Factibukankah ini sangat membuktikan Judex Facti telah memihak dan sangatlahbertentangan dengan kehendak pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena itu keberatan pemohonpeninjauan kembali sangatlah beralasan ;Bahwa kalaupun demikian, keadaan kegiatan produksi pabrik yang menurun danpekerja yang banyak di PHK

Menghukum Tergugat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tok (WOMFinance)untuk membayar secara tunai tanpa mencicil kepada Penggugat sejumlahuang pembayaran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenaiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perincian:(1) Uang Pesangon:1 x 9 bulan x Rp3.355.750,00 = Rp30.201.750,00; Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp3.355.750,00 = Rp16.778.750,00;Sub Total Rp46.980.500,00; Uang Penggantian Perumahan danPengobatan: 15% x Rp46.980.500,00 = Rp 7.047.075,00;Total = Rp54.027.575,00

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danuang proses PHK dari April 2017 sampai dengan Juli 2017 yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp67.450.575,00 (enam puluh tujuh juta empatratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

Bahwa Tergugat di PHK atau diberhentikan dari tempat bekerja kemudianPenggugat dan Tergugat pulang dan bertempat tinggal ditempat orang tuaTergugat.;b. Bahwa selama hidup bersama ditempat orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernahmemberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehinggaia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untukmemenuhinya terpaksa Penggugat menjual perhiasan Penggugat serta dibantu olehorang tua Tergugatc.

kerumah orang tuanya.Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat menjenguk Penggugat pada tahun 2001.Bahwa, sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah tahu Tergugatmenjenguk Penggugat.Saksi keluarga : SAKSI bin SAKSIBahwa, saksi saudara dari Penggugat.Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumahPenggugat sebentar kemudian merantau di Jakarta.Bahwa, kemudian Penggugat pulang sendiri dari Jakarta karena pemutusanhubungan kerja (PHK

telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalahberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014, selanjutnyadiadakan perpanjangan sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengantanggal 30 September 2015 (vide bukti P3 dan T14):Bahwa dalam perkara a quo tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkanpada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirdemi hukum karena berakhirnya waktu yang ditentukan dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat tidakberhak atas upah proses pasca tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimanatuntutan Pengugat tersebut:Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

menandatangani PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan melakukan mangkir kerja serta telahdipanggil untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali, maka sesuai denganketentuan hukum, bagi Pekerja dalam PKWT yang melakukan mangkirHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 555 kK/Pdt.SusPHI/20 18dan telah dipanggil secara patut tidak berhak atas hak apapun, namunkarena pengusaha tidak keberatan untuk membayar Uang PenggantianHak (UPH) maka putusan Judex Facti adalah tepat untuk dikuatkan; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PKB dan PHI PTFI 20152017 serta PKB dan PHI PTFI 20172019 adalah sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sertaseluruh pekerja Penggugat;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK

Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidakmasuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturutturuttanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturutsecara patut dan tertulis, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah PHK sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan Pasal 27 ayat(10) PHI PTFI 20152017, serta Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 20172019dan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Industrial pada PengadilanNegeri Gresik telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHalaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1073 K/Pdt.SusPHI/2020(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp66.720.827,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);4.

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karenaPHK sejak Putusan ini dibacakan;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/2021.

SusPHI/2021dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan olehTergugat;9.

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi untukmembayar secara tunai kepada Para Penggugat konpensi uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak serta upah proses PHK masingmasing sebagai berikut: Nomor Para Nama Konpensasi PHK (Rp)Penggugat1. Penggugat Arief 95.837.500,00Harydiana2. Penggugat II Irma 118.037.500,00Hidayati Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 110 K/Padt.SusPHI/20184.

hubunganindustrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memPHK Penggugat bataldemi hukum, karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi yang sama di PT FIF Group Cabang Tembung denganmembatalkan Surat PHK

Penggugat melalui Surat Pembatalan PHK;Membatalkan Dana Pensiun Astra (DPA) yang seakan Penggugat sudahresign;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalaimemenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inidiucapkan hingga dilaksanakan.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunada upaya perlawanan atau kasasi;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangHalaman

Pengalaman Kerja untuk syaratpencairan/pengembalian BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketikakepada Penggugat berupa:A) Uang Pesangon (2x9 x 2.435.088,00) : Rp43.831.584,00B) Penghargaan Masa Kerja(1 x 7 x 2.435.088,00) :Rp17.045.616,00 +Rp60.887.200,00C) Uang Penggantian Hak (15% x 60.887.200,00):Rp 9.131.580,00 +Jumlah : Rp70.008.780,00(Tujuh puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); D) Upah yang belum dibayar sejak adanya PHK

sebagaiberikut: Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan kesalahan yangdilakukan oleh Penggugat berupa ketidaksesuaian form control muatantara barang dan data disebabkan faktor kesengajaan dari Penggugat,sehingga untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seharusnyaTergugat terlebin dahulu melakukan tahapantahapan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya sudah tepatputusan Judex Facti yang memberikan kompensasi PHK

suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Hal. 1 dari 6 hal.Put.Nomor 1514 K/Pdt.SusPHI/2017Dalam Pokok Perkara :1.2.Mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK

mempertimbangkan proses dan prosedurTim Komisi Bersama (CO) tidak berlandaskan hukum yang kuat sehingga hasillaporan tidak mengikat karena pembentukan Tim telah berdasarkan KeputusanDireksi Nomor Kep.U/KP.408/III/I/KA2016 (vide Bukti T6) sehingga hasilpemeriksaan Komisi Bersama dapat digunakan untuk melakukan tindakanterhadap Penggugat;Bahwa oleh karena berdasarkan Hasil Laporan Komisi Bersama terbuktiPenggugat melakukan pelanggaran maka sudah tepat Tergugat mengeluarkanSK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak secaratunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar Rp9.200.000,00(sembilan juta dua ratus ribu rupiah);5. Membebankan biaya perkara kepada negara yang keseluruhannyaberjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);6.

PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:> Bahwa oleh karena pekerjaan Pemohon Kasasi adalah pekerjaan yangbersifat tetap, maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT);> Bahwa oleh karena terbukti Pemohon Kasasi melakukan pelanggaranperaturan perusahaan, maka Termohon Kasasi dihukum membayarkompensasi 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;> Bahwa PHK

Saksi11alasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;bahwa tidak ada surat PHK dan atau bentuk surat lainnya ;bahwa perusahaan tidak berjalan karena pemasarannya tidak laku lagisejak PT.Semen Kupang tidak beroperasi ;bahwa PT.Semen Kupang tidak beroperasi lagi pada tahun 2008, dan saatitu. juga PT.Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen Kupangmengalami kesulitan dan berakhir dengan tidak beropaersi juga ;bahwa Gaji Penggugat I sebesar

bahwa pada waktu itu. pimpinan perusahaan hanya secara lisanmenyatakan bahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihatkondisi selama 4 (empat) bulan kedepan ;bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans PropinsiNTT, namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupunpimpinan perusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat denganalasan bahwa ia juga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilanuntuk kembali bekerja sampai sekarang ;bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

Bahwa pada waktu itu pimpinan perusahaan hanya secara lisan menyatakanbahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihat kondisi selama 4(empat) bulan kedepan ;11 Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans Propinsi NTT,namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupun pimpinanperusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat dengan alasan bahwa iajuga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilan untuk kembali bekerjasampai sekarang ; Bahwa tidak ada surat PHK

;Bahwa pada waktu itu pimpinan perusahaan hanya secara lisan menyatakanbahwa untuk sementara kita berhenti bekerja dan kita melihat kondisi selama 4(empat) bulan kedepan ;Bahwa pada tahun 2011 kami melapor pada Dinas Nakertrans Propinsi NTT,namun pada waktu itu tidak ada tanggapan dan pada saat itupun pimpinanperusahaan tidak bersedia menandatangani suratsurat dengan alasan bahwa iajuga adalah korban dan selanjutnya tidak ada panggilan untuk kembali bekerjasampai sekarang ;Bahwa tidak ada surat PHK

Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat telah menghentikan operasionalperusahaan sejak bulan Desember 2008 tanpa melakukan PHK terhadap ParaPenggugat; Bahwa oleh karena itu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan18Tergugat secara hukum dianggap masih terus berlanjut hingga gugatan ini diajukanke pengadilan yang bersangkutan ;3. Bahwa telah terbukti dipersidangan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyamembayar hakhak Para Penggugat selama dalam hubungan kerja ;4.

Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk memutuskan hubungankerja dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat, baik yangtimbul selama dalam hubungan kerja yang sah maupun hakhak yang timbul akibatdikabulkannya permohonan PHK a quo ;6.

Oleh karena itu Budi Hermawan yang saat initelah di PHK oleh PT.Surya Andalas Perkasa.

Kemudian diperolehinformasi bahwa Budi Hermawan sekarang telah di PHK dan tidak lagibekerja pada PT.Surya Andalas Perkasa, sedangkan Hendra Wirmenmenurut informasi telah melarikan diri.4.

tergugat, oleh karena itu tidak benar gugatan penggugat yangmengatakan bahwa tergugat ditipu oleh Hendra Wiirmen dan secara tegastergugat sampaikan bahwa tergugat tidak pernah merasa ditipu olehsdr.Hendra Wirmen.Bahwa oleh karena sebenarnya kerugian yang dialami oleh penggugatadalah disebabkan oleh perbuatan karyawannya sendiri atas kelalaian dariBudi Hermawan sebagai Sales, maka dalam perkara ini seharusnyatergugat utamanya adalah Sales dan karyawannya tersebut (SsekarangSales tersebut telah di PHK

Olehkarena itu Budi Hermawan yang saat ini telah di PHK oleh PT.Surya AndalasHalaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN BktPerkasa. Dengan demikian sebahagian barang yang tercantum dalam NotaPenjualan tersebut, yaitu seharga Rp.50.710.000 adalah kewajiban BudiHermawan untuk membayarnya.

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon danTermohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2004mulai goyah sering terjadi pertengkaran disebabkan kekuranganekonomi, Pemohon di PHK dari tempat kerjanya sehinggaPemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;.

hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah, dan alasan permohonan Pemohon di nilai tidakbertentangan dengan okum yang berlaku, maka perkara ini dapat di putus denganverstek berdasarkan ketentuan Pasal 125HIR j 2222222 $n nnn nn nena nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn ne cence nnnMenimbang bahwa, Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangganyasejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran karena kekurangan ekonomi, karenawaktu itu Pemohon kena PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan; 3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena PHK sejak dibacakan putusan;3.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA YAYASANPENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANANGRAHA ANANDA PALU tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Pal., tanggal 27 Agustus 2018, sekedar mengganti UpahProses 12 bulan menjadi 6 bulan, sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.BrMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena PHK

Nomor 529 K/Padt.SusPHI/2018Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;Menyatakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosialantara Tergugat dan Penggugat diperusahaan PT.SandratexRempoasudah tidak lagi tercapai maka pihak Tergugat dapat mengakhirihubungan kerja kepada Penggugat dan selama dalam prosespeselisinah sesuai Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003Tergugat harus membayar hakhak atas upah yang diterimakan setiapbulannya dan memberikan konpensasi PHK sesuai

Uang Pisah (masa kerja 21 tahun)Kategori PHK alasan mendesak Rp100.000,00Total Rp100.000,00Halaman 5 dari 7 hal. Put.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak adalahmerupakan Pemutusan WHubungan Kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;3.