tanggal27 Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut: Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian(Rp) (Rp) (Rp)Pajak Kurang/(lebih) dibayar 0,00 154.774.384,00 154.774.384,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 57.266.522,00 57.266.522,00Jumlah PPN yang masih harus 0,00 212.040.906,00 212.040.906,00dibayar Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kePengadilan Pajak atas permohonan keberatan yang ditolak pada keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari

Terdapat sebagian dokumendokumen, datadata, dan buktibukti penting yang padadasarnya merupakan alat bukti yang valid/sah dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang dapatmembuktikan bahwa koreksi dari Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat, namun tidakdiperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;Pendapat Majelis Hakim yang mendasari keputusan untukmenolak banding mengenai Koreksi EksporPenjualan CrudePalm Oil (CPO) sejumlah Rp. 9.135.382.668,00

No. 389/B/PK/PJK/201 1Pendapat Majelis Hakim yang mendasari keputusan untukmenolak banding mengenai Koreksi Ekspor Penjualan CrudePalm Kernel Oil (CPKO) sejumlah Rp. 14.044.806.836,00 yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), adalah sebagaimana dipaparkan pada halaman 30dan 31 dari putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21409/PP/M.IV/16/2010 tanggal 11 Januari 2010 tersebut, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut :Bahwa menurut pendapat Majelis, bukti pengiriman CPKOsebanyak

No. 389/B/PK/PJK/201 1Pendapat Majelis Hakim yang mendasari keputusan untukmenolak banding mengenai Koreksi Penyerahan yang HarusDipungut SendiriPenjualan Palm Kernel Meal (PKM) sejumlahRp. 925.326.340,00 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), adalah sebagaimanadipaparkan pada halaman 43 dari putusan Pengadilan PajakNomor : Put.21409/PP/M.IV/16/2010 tanggal 11 Januari 2010tersebut, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bahwa menurut pendapat Majelis, bukti pengiriman

Dengan mendasari hal tersebut diatas Oditur Mohonkepada Majelis Hakim agar menolak kesimpulan dari PenasihatHukum para Terdakwa dan menyatakan para Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer danmengabulkan perrmohonan Oditur untuk menjatuhkan pidanakepada para Terdakwa baik pidana berupa pidana pokokberupa pidana penjara dan pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan OditurMiliter.4.

02/AL/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenarterjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yangtermasuk dari alat bukti yang sah yaitu:keterangan saksi

Bahwa perbuatan para Terdakwa juga telahmenunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan,dimananilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannyaorganisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas,militer hanyalah sepeerti gerombolan bersenjata yang tidakmemiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankankedaulatan Negara Kesatuan Republik Indoensia.Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 98K/PM !02/AL/VII/2018Menimbang3.

Bahwa perbuatan para Terdakwa juga telahmenunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan,dimananilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannyaorganisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitasmiliter hanyalah seperti gerombolan bersenjata yang tidakmemiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankankedaulatan Negara Kesatuan Republik Indoensia.7.

Bahwa karena adanya cacatcacat hukum yang melekat atas Sertifikat HakMilik No. 535/Mangga Besar seluas + 12.265 M2 berdasarkan tinjauan aspekkeperdataan dan aspek keagrariaan dan peraturanperaturan lainnya dantermasuk Peraturan Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Keppres dll,maka konstruksi hukum yang mendasari Keputusan ...dst...harus dinyatakantidak berkekuatan hukum lagi; Dan oleh karenanya Penetapan No. 23/2010 EksJo.

Cetak tebal difungsikan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV sebagai penegasan 15 Bahwa Bantahan dari Pembantah selaku pihak ketiga seharusnyamenguraikan secara tegas perihal alas hak yang mendasari perlawananyaguna menunjukkan kualitas hukumnya (legal standing) yang dapatditerima dalam perkara a quo, namun faktanya Pembantah hanyamenguraikannya secara sepintas, tidak tegas dan bahkan menunjukkankeraguan atasnya ;Keraguan yang pada pokoknya hanya mengandalkan alas haknya berdasarkankepemilikan

Merry & Co yang diperoleh dari Terbantah V, dimana terlebihdahulu Terbantah V memperoleh hak kepemilikan dari Tuan Abdul Manaf (videbutir 2 paragraf kedua dan butir 3 Posita dari Bantahan) ;16 Lebih lanjut, perlu terlebih dahulu diutarakan ketentuanketantuanhukum yang dapat membantu Pembantah perihal alas hak kepemilikanyang mendasari Bantahan sebagaimana diamanatkan hukum acaraperdata melalui H.I.R. sebagai berikut :Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentanq Penunjukkan Badanbadan Hukum

Mengenai dalil Pembantah perihal hak milik Terbantah V yang mendasari jualbell kepada CV. Merry & Co.

Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi orang yangperkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.Bahwa dalam perkara yang diajukan ini, oleh Termohon masihdalam proses penyelidikan dengan mendasari Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp. Lidik/540/VII/2019/Lantas tanggal 2Juli 2019, oleh karena faktanya Termohon masih tetapmemberitahukan perkembangan' penyelidikan kepada Sadr.MATHEN JELIPELE (Ssuami korban laka lantas) d.a.

BAHWALANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON,ADALAH:a. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik danPenyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku PejabatPolisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;b.

Bahwa dalam perkara yang diajukan ini, oleh Termohon masih dalamproses penyelidikan dengan mendasari Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp. Lidik/540/VII/2019/Lantas tanggal 2 Juli 2019, oleh karena faktanyaTermohon masih tetap memberitahukan perkembangan penyelidikan kepadaSdr. MATHEN JELIPELE (Suami korban laka lantas) d.a. Slembaran Rt.3/3Serengan Surakarta sehingga tidaklah terdapat adanya penghentianpenyelidikan.

PNS BNN Kota Gunungsitoli sedangmelaksanakan tugas rutin kedinasan di kantor BNNKGunungsitoli, sudah dipanggil secara patut dan sah sesuaiketentuan UndangUndang, bahwa Saksi tersebut telahmemberikan keterangannya di bawah sumpah dalam beritaacara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yangada di dalam berita acara pemeriksaan dibacakan, ataspersetujuan dari Terdakwa maka keterangan

Bahwa dapat diyakini akibat dari perobuatanTerdakwa dapat merusak mental dan dapatmengakibatkan ketergantungan, serta merusak namabaik TNI dimata masyarakat menjadi jelek dan dapatmempengaruhi prajurit yang lain di Kesatuan.Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yangbaik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yangdiharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidaklayak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harusdipecat

mengandungAmphetamine dan Methampetamine yang bersesuaian denganalat bukti lain serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buktitersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalamberkas perkara.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dandikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akanmelarikan diri, maka dengan mendasari

WILLYTANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.Bahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut menjadikansemua sahamsaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA

WILLYTANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBYBahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut

GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.

Putusan No. 84/PDT/2016/PT.DKI.Sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan tidakberitikad baik Tergugat kemudian menyatakan dalam SuratKeputusan Penolakan Klaim, bahwa Sertifikat Asuransi BATAL DEMIHUKUM, dengan mendasari pada Bagian C tentang Pernyataan danKuasa di dalam SPAJK yang ditandatangani oleh Alm.

Agoes Soegiarto telahmengetahui dirinya menderita gangguan hati (kista & lesi pada daerahhati) sebelum menandatangani SPAJK pada tanggal 18 Februari2013..Dalil yang mendasari penolakan klaim oleh Tergugat tersebutmerupakan dalil yang mengadaada untuk menghindarkanTergugat dari kewajiban membayar klaim, dikarenakan dapatPenggugat uraikan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1) Penggugat selaku isteri baru mengetahui adanya keluhan dariAlm.

Mitra Keluarga Kemayoran, sehinggaPenggugat tidak mengetahui Tergugat memperolehdokumen CT Scan Abdomen tertanggal 21 Juli 2011 daripihak mana.Kemudian Penggugat memperoleh dokumen CT ScanAbdomen tertanggal 21 Juli 2011 setelah adanya SuratKeputusan Penolakan Klaim dari Tergugat (BuktiP18).Setelah menerima dan membaca dokumen CT Scan Abdomentertanggal 21 Juli 2013 tersebut, sangat jelas sekalibahwa Tergugat tidak dapat mendasari penolakan klaimsebagaimana Surat Keputusan Penolakan Klaim hanya karenaAlm

Dalam posita dan petitum gugatan a quo, Pemohon Kasasi uraikansecara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibatperbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat dan II atassisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakinkabur karena mendasari perkaliannya pada nilai estimasi dan prediksidisebabkan indikator perkalian dan perhitungan nilai uang atas sisavolume setiap item pekerjaan itu untuk dapat diusulkan, dialokasikan dandisahkan dalam APBA, disamping

tingkatKasasi;Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Judex Facti yang menyatakangugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidakmenyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yangtelah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belumdibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume itempekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum JudexFacti tersebut telah mendasari

ataupersentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul,dialokasikan, disahkan Tergugat dan Il kepada Penggugat, adalah sebuahpertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dankeliru dalam menerapkan hukum formil Acara Perdata, karena Judex Factidalam perkara ini telah menuntut dan memaksakanPenggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angkaestimasi (bukan angka pasti) baik jumlah nilai uang maupun jumlahpersentasenya dalam gugatan sengketa a quo dengan mendasari

volume pekerjaan yang belum dibayar itudikemukakan dalam posita dan petitum gugatan dalam bentuk angkapersentase, maka akan membuat sisa masingmasing item pekerjaan itumenjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;Dalam posita dan petitum gugatan a quo, Pemohon Kasasi uraikansecara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibatperbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat dan II atassisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakinkabur karena mendasari

Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Judex Facti yang menyatakangugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidakmenyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yangtelah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belumdibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume itempekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum JudexFacti tersebut telah mendasari

ataupersentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul,dialokasikan, disahkan Tergugat dan II kepada Penggugat, adalah sebuahpertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dankeliru dalam menerapkan Hukum Formil Acara Perdata, karena Judex Factidalam perkara ini telah menuntut dan memaksakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angka estimasi (bukan angka pasti)baik jumlah nilai uang maupun jumlah persentasenya dalam gugatansengketa a quo dengan mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FITRIANA lahir pada tanggal 22 Desember 2003 denganseorang lakilaki yang bernama FATHURROZI akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PohjentrekKabupaten

di Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Agustus2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan bandingPembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Puskesmas Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruantanggal 15062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan agar keduabelah pihak yang berperkara menempuh mediasi, namun Pemohon dan Termohon menyatakanmenolak mediasi, sehingga perintah Majelis tersebut tidak membuahkan hasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa inti dalil yang mendasari permohonan Pemohon jika dicermatipada pokoknya

Itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinanmelahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak sertaharta benda dalam perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya denganasas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan haktumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupundari aspek peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal

untuk satu orang; Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama dalam rangkapengurusan pensiunan janda Pemohon; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut Pemohon mempunyai namaDJAMIL bin MADRASID sedangkan setelah menikah diberi / diubah dengannama SOEDIWARSONO alias SUDIWARSONO bin MADRASID, peristiwa inimerupakan kelaziman dalam susunan masyarakat adat istiadat setempatkhususnya masyarakat daerah Kabupaten Cilacap; Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatsetempat tersebut dan mendasari