Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 03-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Skh
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat:
ARI PURWANTO
Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kantor Wilayah IX Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
2.PT. BPR Restu Klaten Makmur
3.Sriyanto
8516
  • Skh.pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama telah disebutkan Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus olehpengadilan agama bersamasama
    Perubahanatas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dengansyarat bahwa subyek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa selain halhal tersebtu di atas untuk efisiensi danefektifitas penyelesaian perkara ini, oleh karena dalam UndangundangNomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama telah diberikanwewenang untuk menyelesaikan bidang keperdataan yang berhubungandengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 31-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Melissa Linda Anggraeni
Tergugat:
1.NEVY ANGSARI PUTRI
2.ISLAH
3.BANK PANIN DUBAI SYARIAH
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MOJOKERTO
2.SUTIANAH
11710
  • AgungNomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian PerkaraEkonomi Syariah yang berbunyi: Perkara Ekonomi Syariah adalahperkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah,sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, danaHalaman 11 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN Mjk2.pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
    Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, danshadagh yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensiusmaupun
Register : 18-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TAKENGON Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tkn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.SAHWIN
2.RIJKI
Tergugat:
1.ABU BAKAR
2.LAHMUDIN
3.HAMZAH
797
  • kali tigapuluh) meter; Bahwa Tergugat III pernah mengajak saksi untuk membersihkanjalan ke kuburan keluarga yang berada di objek perkara, namun saksitidak bisa ikut karena saat itu saksi sedang ada keperluan lain, setelahitu. saksi mengetahui adanya penebangan kebun kopi milik ParaPenggugat di sepanjang jalan menuju ke kuburan keluarga yang adaHalaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tkndalam objek perkara, namun saksi tidak mengetahui siapa yangmenebangnya; Bahwa tanah wakaf
    hektar, Para Pihak menyepakati terkaitbatasbatas, arah mata angin dan luas tanah objek perkara tersebut; Bahwa terhadap tanah objek perkara kedua di Desa Genurenadalah kebun kopi dengan luas kurang lebih 1 (Satu) hektar, ditanamidengan tanaman kopi, alpukat, dan lainlain, Para pihak menyepakatiterkait batasbatasnya, namun terdapat perbedaan terkait luas tanahyang diwakafkan untuk kuburan keluarga yang berada di dalamlingkungan kebun di Desa Genuren tersebut, menurut ParaPenggugat harusnya luas tanah wakaf
Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 10 Nopember 2015 — UMSIKNAH (PENGGUGAT) MELAWAN RINI NOVIANINGSIH (TERGUGAT I); EDDY KETMOKO (TERGUGAT II)
7911
  • Nomor: 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:Pasal 49, disebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Hal. 7 dari 28 Hal.
    Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PN.PklRepublik Indonesia No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Peradilan Agamaadalah salah satu Badan Peradilan yang menyelenggarakan Penegakan Hukum danKeadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam, di bidang :a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf;f Zakat;g Infaq;h Shadaqah; dani Ekonomi syariahMenimbang, bahwa berdasarkan
Register : 17-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
111
  • perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luasPenetapan Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 8 dari 11 hal(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 309/Pdt.P/2019/PA.Ktl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
126
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksisaksi tersebutyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab FiqhusSunnah yang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Register : 13-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0291/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
Tanggal 4 Mei 2016 — -PEMOHON I -PEMOHON II -PEMOHON III
1513
  • alasansebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 02-06-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 218/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 13 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
131
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 07-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Smg
Tanggal 4 Juni 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
90
  • Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorangyang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentangPeradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yangtermasuk
Register : 07-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Utj
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
96
  • dan saksi Il yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan dalam terjemahanfighus sunnah jilid II yang berbunyi :95200 Vaugls LY pwiaboa 12 Vauldnna 9.9 Viewur gVgV06 9g Ving9 VqVsa 9V 95.08 9g Van54J gViSI7 gigArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Register : 11-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Utj
Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
1716
  • Fighus Sunnah, jilid ll, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi:jal y ai gll 9 AY sll y esl y Sin y Crgally S2'V gly cuuill gf April) aie AcoldYly Salgtll enatsdail sig cISilsArtinya : Imamsyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
161
  • perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadiPenetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 8 dari 11 halhakim, wakaf
Register : 30-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 351/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 28 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
226
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Putus : 13-04-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 44/Pdt.P/2016/PN Gpr
Tanggal 13 April 2016 — SUPRIYONO
233
  • tentangPeradilan Agama, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkunganPengadilan Agama :Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan : Pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ; b. waris ; c.wasiat ; d. hibah ; e. wakaf
Register : 12-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA MASOHI Nomor 235/Pdt.P/2019/PA Msh
Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
128
  • keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :oY sll y Gall y Cr gall y So'V gll g Cuaill (08 AuedLtll aie Aelia Salgutll eastdal sis CUS y Sjalls Gidlls AY llsArtinya : mam syafir'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 01-11-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 334/Pdt.G/2012/PA.Ktbm
Tanggal 19 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
363
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 09-11-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0665/Pdt.P/2015/PA.Bkls
Tanggal 8 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
174
  • menilaikesaksian saksi kedua tersebut digolongkan kepada testomonium de auditu;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) atau testomonium deauditu sebagaimana disebut di dalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Register : 13-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sit
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PATON
2.PAK BOEKANDAR
3.PAK FAUZI
4.PAK SUR
5.PAK IWAN
568
  • bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49 : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 03-09-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 314/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 30 September 2013 — Penggugat dan Tergugat
121
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 08/Pdt.P/2012/PA-LBs
Tanggal 22 Februari 2012 —
207
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf