Ditemukan 51522 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandasari megasari mendagri mindasari meidasari mardasari meidiasari meindasari meldasari
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 29-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr
Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
  • hendak dimintakanPenetapan Asal Usul Anak dimaksud, dan tidak tercatatnya pernikahan siritersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), serta Kesulitan para Pemohon, yangdituangkan para Pemohon pada posita angka 9, dalam mengurus AktaKelahiran anak dimaksud, yang senyatanya anak tersebut telah memilikiKutipan Akta Kelahiran, sekalipun hanya dinisbahkan pada ibunya (PemohonIl), hal ini adalah kontradiktif;Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam Positanya (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan kejadian yang mendasari
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Perceraian
Register : 26-01-2010 — Putus : 08-03-2010 — Upload : 19-04-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 40/Pdt.G/2010/PA.Prob.
Tanggal 8 Maret 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 1
  • URIP akan tetapi ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknyamerujuk pada ketentuan pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975, jo.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-06-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 19 September 2013 — PT. ELSADAY MULIA Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA TENGAH Sebagai Tergugat
328 — 194
  • Karenanya ra formal n ini in kan iterima;TENTANG ALASANALASAN PENGAJUAN GUGATAN :Adapun uraian serta alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan iniadalah sebagai berikut : 272220202 22202202 n ence nnn nennee1.Bahwa Penggugat, PT.
    Bahwa dalam pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusanobjek gugatan, Tergugat menyatakan bahwa dari hasil evaluasiterhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Penggugatdinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minereal DanBatubara.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 318/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : MUH.SABIR BIN HANNASE
Terbanding/Tergugat I : SUKMAN
Terbanding/Tergugat II : RISMA
Terbanding/Tergugat III : WANDI
Terbanding/Tergugat IV : MIDAR
Terbanding/Tergugat V : AGU
Terbanding/Tergugat VI : YEMMA
Terbanding/Tergugat VII : HASMI
Terbanding/Tergugat VIII : SIBU BIN JUMA
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Desa Tungke
28 — 13
  • ;Selanjutnya di sebut sebagai lokasi tanah objek sengketa.Adapun yang mendasari gugatan/Penggugat ini adalah sebagai berikut :I. Bahwa kakek Penggugat bernama Kaseng telah meninggal dunia padatahun 2003 dengan meninggalkan satu orang anak tunggal bernamaHannase Bin Kaseng yang juga telah meninggal dunia;II. Bahwa Hannase Bin Kaseng selaku ahli waris dari Kaseng semasahidupnya memiliki 7 orang anak salah satu diantaranya adalah Sabir BinHannase (Penggugat);Hl.
    Japa dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat rekonvensi yangdikuasai oleh turut Tergugat Rekonvensi ; Sebelah Timur : Rumah Hasmi ( Tergugat VII ) ; Sebelah Selatan : Lorong/Jalan ke Pekuburan; Sebelah Barat : Jalan Poros Camming;Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 318/PDT/2018/PN.MKSAdapun yang mendasari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Alm. Juma Taddang alias juma Telah meninggal dunia denganmeninggalkan lima orang anak yaitu 1.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 26-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 147-K/PM I-02/AD/XII/2014
Tanggal 22 April 2015 — Rudi Hartono Butar-butar Kopda/ 3198104500676.
24 — 11
  • .: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
    dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/139
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 10-12-2012 — Upload : 28-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 10 Desember 2012 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ; H. Uryanto Hadi, SH, SE
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.Uryanto, SH, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, bahwaPenggugat baru mengetahui adanya suratsurat tersebut setelah adanya suratTergugat (Vide P1), terbitnya suratsurat yang mendasari keputusan Tergugat(Vide P1) bertentangan dengan PeraturanOrganisasi Partai Golongan KaryaNo.
    No. 587 K/Pdt.Sus/20126 Bahwa yang mendasari surat Tergugat (Vide P1) sebagaimana disebutkandalam Posita angka 5 yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 11-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 26-01-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 141-K/PM I-02/AD/XI/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — AHMAD FAUZI PRATU / 31110023940892
27 — 22
  • :Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/KA02
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 20-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 111-K/PM I-02/AD/VIII/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — Muhammad Ripai, Serka NRP 21000040310780
23 — 15
  • :Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/85/AD/K/I02
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum Perjudian
Register : 21-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANTA ENG Nomor 65/Pid.B/2017/PN Ban
Tanggal 15 Mei 2017 — Pidana 1.Alimuddin Bin Kammisi 2.H. Patta Bin Rappung 3.M. Yusuf Bin Abdullah 4.Anwar Bin Pakking
105 — 30
  • YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN R langsung masuk kedalam rumahterdakwa Ill M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD KURNIA dansaksi NIRWAN R menemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI,terdakwa Il H. PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.
    YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN langsung masuk kedalam rumah terdakwall M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD dan saksi NIRWANmenemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI, terdakwa Il H.PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Perceraian
Register : 25-02-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 02-07-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
Tanggal 13 Mei 2014 —
13 — 1
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 18-04-2011 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PA ENDE Nomor 9/Pdt.G/2011/PA.Ed
Tanggal 5 Mei 2011 — PEMOHON vs TERMOHON
83 — 31
  • bersamaberupa sebuah rumah setengah permanen dengan ukuran7 X 5 meter yang dibangun di atas milik kerabatPemohon yang bernama Hamid dan 1 (satu) buah tapemerek politron dan speker aktif; Bahwa sejak bulan Mei 2010 Pemohon berkenalan danmenjalin hubungan cinta dengan seorang perempuanyang bernama SG BINTI PB status perawan, umur 33tahun, pedidikan SD, Agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo,dalam hubungan tersebut Pemohon ingin melanjutkankejenjang perkawinan: Bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 20-09-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 444/Pdt.P/2017/MS.BIR
Tanggal 16 Oktober 2017 — Pemohon:
1.Zikri bin Rasyid
2.Siti Faradijah binti Nurrahim
25 — 11
  • Pasal 20 dan23 Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah hanya terdiri dari walinasab dan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memilikidasar hukum yang mendasari permohonan sehingga dapat digolongkandalam permohonan yang tidak jelas atau Obscuur Libel.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 08-06-2012 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50599/PP/M.IIIA/12/2014
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
133 — 94
  • material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya Saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 08-04-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52231/PP/M.IIIA/16/2014
Tanggal 29 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
124 — 25
  • PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding bukan hanyaperusahaan perkebunan saja, tetapi juga memiliki Pabrik Karet yangmerupakan Perseroan Terbatas yang menyatu dan terintegrated oleh sebab itukebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkansehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif atas pajak masukan yangberasal dari kebun.bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untukmenunjukkan bukti dan data yang mendasari
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 15-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bjm
Tanggal 9 April 2019 — PEMBANDING vs TERBANDING
60 — 31
  • suatu gugatan ;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan apa yang dikemukakan olehpihak Pembanding dan Terbanding, masing masing pada memori bandingdan kontra memori bandingnya, yang memohon untuk dibatalkan putusanPengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan bahwa telah terjadiperbaikan hubungan suami isteri dan adanya pertemuan keluarga gunamenyatukan kedua belah pihak menjadi keluarga yang baik dan rukunkembali ;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agamaberpendapat bahwa apa yang mendasari
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PTA SURABAYA Nomor 186/Pdt.G/2012/PTA.Sby
Tanggal 6 Agustus 2012 — Pembanding v Terbanding
93 — 20
  • timbulnya hubungan hukum yang mendasari adanyatuntutan hak;Menimbang, bahwa walaupunpasal 118 HIR ayat (1) hanyamengatur cara mengajukan gugatan dan tidak menentukan persyaratanmengenai isi dari surat gugatan, hal tersebut tidak berarti semua orang dapatsemaunya membuat gugatan tanpa kaidahkaidah yang berlaku dalampraktek peradilan, oleh karena itu halhal yang berkenaan dengan isi gugatandapat diatasi dengan ketentuan pasal 119 HIR, yang memberi wewenangKetua Pengadilan untuk memberi nasehat dan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 04/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 1 Februari 2016 — - MASLIADI (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON)
119 — 34
  • Bahwa mendasari substansi pada poin 5 diatas maka Pemohonmenjelaskan sebagai berikut :a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenangPenyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan,Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.04/Pra. Pid/2016/PN. Mdnpenyitaan, maupun melakukan Penyidikan tanoa ada kejelasan selamabertahuntalhun;==~=~
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 58.862.953.5712.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa bertindak selaku Pengurus dari Pemohon Banding:Nama : PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATINPWP : 01.835.668.3058.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonanKeberatan yang ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 04-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi.
Tanggal 17 Juli 2013 — PENGGUGAT VE TERGUGAT
14 — 9
  • dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas.Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melalui hakimmediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 19-12-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 26-06-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 5218/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 16
  • Oleh karenanyaPemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalahmentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.