Bahwa pada tanggal 25 November 2013 Dewan Pimpinan NasionalPartai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) akhirnya mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentangHalaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 kK/Pdt/2015Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB danPemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIBKabupaten Kotabaru an.

Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPNPARTAI PIB/XI/2013 tentang Pemberhentian/Pencabutan Kartu TandaAnggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru a.n.

Dan disamping itu juga Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAIPIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013 tersebut tidak ditandatangani olehPimpinan/Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai PIB, namun hanyaditandatangani oleh Wakil Bendahara Partai PIB sebagaimana yang terteradalam AD/ART Partai PIB;8.

Dan selanjutnya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013, MuhammadSahlani terhadap permasalahan Pergantian Antar Waktunya dari AnggotaDPRD Kabupaten Kotabaru telah mengajukan keberatan ke PengadilanNegeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb.

Nomor 3509 K/Pdt/2015dengan Muhammad Sahlani melalui Mahkamah Partai Politik denganmembuat Keputusan Mahkamah Partai Politik, bahwa oleh karena ParaPenggugat belum pernah menyusun Mahkamah Partai Politik danmenyampaikannya kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan,dan bahwa oleh karena Surat Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal O04 November 2013 serta SuratNomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1I/2013 tertanggal 25 November2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2014/PA.Pwlesd) GozoS all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:Yunus bin Bandung, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun Lullung, Desa Taramanu,Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut Pemohon I.melawanJonah binti Dulu, umur 54

Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Jeneponto mengusulkansepihak Pergantian antara waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) kabupaten jeneponto antara Mustapa Yabbas(Penggugat) kepada Suriani, sebagai surat Dewan Pimpinan daerah PartaiKedaulatan Kabupaten Jeneponto No.353/DPC/PK/DPC/VIII /2013,Tanggal 28 November 2013 ;.

Menytakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah suatu perbuatanmelawan dan melanggar hokum ;Memerintahkan kepada tergugat dan tergugat Il untuk membatalkanpenggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dariPartai Kedaulatan (PK) An : Mustapa Yabbas Kepada Suriani ;Menyatakan penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) yang sahdengan masa jabatan periode Tahun 2009 s/d 2014 ;Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan

Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Binkepada Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk melengkapisyarat administrative balik nama untuk harta peninggalan dari Bin olehkarena demikian Pemohon untuk itu memerlukan penetapan dariPengadilan Agama Kota Surabaya.6. Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya adalah BeragamaIslam, Dan penetapan ini bertujuan untuk Balik Nama kepada ahli waristunggal yaitu , RR Binti .7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbulakibat dari perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Bin .11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Ratio Legis menurut hukumIslam, Pemohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan agamaSurabaya atau Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranyamemberikan Penetapan Ahli Waris dari Bin dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.2.

PENETAPANNomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:Sarfan Nusa bin Niro Nusa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat,RT.003/RW.006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor :0202/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Nopember2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri danpemberi kuasa nama:Ratna Thalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala,RT.003/RW.006, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat pekara;Telah

mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Padt.SusParpol/2018Menyatakan Tergugat Telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daadq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan ataukeputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

PENETAPANNomor:4809/Pdt.G/2018/PA.Bbs.a7 yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadillperkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaragugat cerai antara:PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Brebes, 26 November 1998 (20th), NIK : 3329166711970007, Agama Islam,Pendidikan MTS, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Warga negara Indonesia, Bertempat tinggal diXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT, Tempat

Dan Ibunya yangbernama Suparti meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16Agustus 2007, dalam keadaan beragama Islam.4) Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) dari pemohon yangbernama Binti , bertujuan untuk balik nama dari harta peninggalannyasebuah tanah diatasnya bangunan yang beralamat di KecamatanWonokromo Surabaya.5) Bahwa meninggalkan harta warisan yang hendak Dibalik Nama kepadaahli warisnya yaitu ;6) Bahwa Pemohon () memohon penetapan ahli waris dari (PAW) Binti .7) Bahwa baik

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;

2. Menyatakan dan menetapkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor : 771/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 5 Oktober 2023 yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap pada 12 Oktober 2023, batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam tindakan hukum apapun oleh Para Tergugat ;

3.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor63/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor64/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor65/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T4;5.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor66/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T5;6. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor68/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T6;7. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor70/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T7;8.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor71/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T8;Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.1?

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor72/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T9;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor74/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T10;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor75/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T11;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan almarhumah sesuaisurat pernyataan ahli waris yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 07/PAW/23/PN.AB yangmasingmasing bernama : nner rn nnn BAKARI PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Sabtu tanggal 15Maret 1980 sesuai Surat Kematian No.472/02/BMT.Sket, yang dibuatOleh, ...oleh Kepala Desa Batu Merah; nnn nen nnn MARYAM PINGGI, meninggal di Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli1983 sesuai Surat Kematian No.472/

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht van gewijsde);3.

Bahwa SuratTergugat tersebut konkret, tapi bentuknya masih bersifat Surat Usulan yangisinya penyampaian dokumen/berkas PAW Anggota DPRD Kota Samarindakepada Walikota Samarinda;b. BERSIFAT INDIVIDUAL, Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukanuntuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang ditujubenarbenar nama orang yang terkena keputusan tersebut;c.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri da lamPerkara A Quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr9.10.11.3.

Ill Tanggal 31 Oktober2018 Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.IN&llI1;. Fotocopy, Surat Sekertatis DPRD Kota Samarinda kepada Walikota SamarindaNomor: 171/1212/020 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal : Laporan ProsesPemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai HANURA danPartai NasDem, diberi tanda, T.II&III2;.

Fotocopy, Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda,Nomor : 171,4/5605/B.PPOD.III, tanggal 26 November 2018, PerihalPercepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, diberi tanda, T.I&lll5;Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Smr6.

Nomor 1183 K/Pdt/2016Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013:Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal KegiatanDPRD Kabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan Illtahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggotan DPRD Kabupaten Kutai Timursisa masa jabatan 20092AA tanggal 12 November 2013 denganketerangan

Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas, seluruh dalildalilhukum gugatan Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya yang telahterdaftar ke Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor12/Pdt.G/2014/PN.SGT, tertanggal 22 April 2014 mengenai gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PHM) yang ditujukan terhadap Tergugat II atasdasar tidak terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr. "HM. Mastur Djalal, S.H."

H.M Mastur Djalal, S.H., sebagai anggota DPRDKabupaten Kutai Timur untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Nomor 1183 K/Pdt/2016beberapa peristiwa penting yang perlu diperhatikan yang terkait denganproses pelantikan a quo yakni:1)Somasi dari DPP Partai kedaulatan;hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Arief Yulianto bahwadirinya selaku sekwan DPRD kutai Timur menerima surat somasidari partai kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD KutaiTimur saat itu (Pembanding) terkait proses PAW anggota partainyayang dinilai cacat formil maupun materil.

Penjelasan saksi AriefYulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakui menerimasurat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yangmenjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalahrapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan diKabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat plenodan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannyadalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi.Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai

PUTUSANNomor : 0619/Pdt.G/2017/PA.Pwdex sd yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara ;Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di semula di Kabupaten Pacitan, sekarang tinggaldi rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, , namun dalam halini memilih domisili pada

MuhammadAlbaar dalam pergantian antar waktu (PAW) tersebut, akan tetapiTergugat II Ir. M. Ichsan Hi.

Efendi sebagai Sekretaris Partai BulanBintang Provinsi Maluku Utara yang memperoleh suara terbanyak ketigadengan jumlah 1.202 suara, maka dengan segala kepentingannya untukmerampas posisi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya secaraotomatis merupakan hak Penggugat dalam keterwakilan kaumperempuan tersebut, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat IMuchlis Radjiloen, SH sebagai Ketua Pjs Partai Bulan Bintang ProvinsiMaluku Utara bertindak sebagai Tergugat II membuat suratpemberitahuan

No. 860 K/Pdt.Sus/2012sama dengan Tergugat II atas nama Tergugat II DPW PBB ProvinsiMaluku Utara ingin merampas dan menggantikan posisi Penggugatsebagai suara terbanyak kedua dalam pergantian antar waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Albaaryang mengundurkan diri, dan posisi tersebut diduduki oleh Tergugat I,maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBBProvinsi Maluku Utara harus ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: Paw Liong, dengan Tergugat: Pen Pen, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 06/WNI/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 31 Januari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
<

dan sangat keberatan, dengan alasansebagai berikut1 Bahwa pengusulan yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai mekanisme dan ketentuan pasal 107 ayat 5 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 karena WalikotaKotamobagu tidak mengajukan usulan yang disampaikanoleh Tergugat I tersebut ;2 Bahwa mengenai kode persuratan yang mengakibatkan catatadminsitrasi adalah terlalu naif dan sangat tendensius karenatidak ada relevansi antara kode surat dengan prosedur danmekanisme proses pengusulan pemberhentian PAW

;3 Bahwa kelompok kerja peneliti berkas calon PAW telahbekerja secara maksimal dan optimal sesuai tugas dantanggungjawabnya sehingga tidak terjadi cacat wewenangdan cacat administrasi ;4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkandan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian danpenggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKota Kotamobagu telah sesuai dengan mekanisme dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat

Hal inijelas membuktikan dalam tahapan proses PAW yang menjaditanggung jawab Tergugat I tidak melakukan kajian tehnisdan tahapan yang benar dengan mengabaikanprofesionalisme kerja dan melanggar perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata

karena sakit dan beragama Islam, sedangkan Harun Rangkutisudah lama meninggal dunia sebelum Hamidah meninggal dunia;Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/MS.jth Bahwa Hamidah tidak ada mempunyai suami yang lain selain HarunRangkuti; Bahwa kedua orang tua dari Hamidah sudah lama meninggal dunia yaitusebelum Hamidah meninggal dunia; Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Hamidah terdiri dari 4 (empat) oranganak yang semuanya saat ini masih hidup; Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW

Bahwa tujuaan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmenarik uang tabungan haji milik Hamidah binti Ismail;.

Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan Haji pada Bank BRI Cabang BandaAceh dengan nomor rekening 391201000015518 atas nama Hamidahbinti Ismail;.

SALINANPUTUSANNomor : 0179/Pdt.G/2011/PA.Tmg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : HAR S Bin PAW R, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Lingkungan Krajan RT.O1RW.01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung,Kabupaten Temanggung

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HAR S Bin PAW R) untukmenjatuhkan talak satu Bain Suhgro terhadap Termohon (MIY Binti MULW ) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung ;4.

PENETAPANNomor 0300/Pdt.G/2017/PA Srogez sll ood) al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Sorong, telah membaca surat teguranyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong Nomor W25A2/163/Hk.05/II/2018. tertanggal 22 Februari 2018 yang disampaikan kepadaSdr.