(seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Penggugat (A.

(Seratus empat pulu juta rupiah)diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018,tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000.

R10.PR.1/229/KUM/2018tertanggal 19 Mei 2020 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat IIdengan Tergugat I:f.

Tanggal16/08/2017 dan Perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/0229/KUM/2018.Tanggal 17/09/2018 yang sudah berakhir masa berlakunya dengan adanyapembaharuan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat (A.RAKHMAT, SE) bersama Tergugat dan Tergugat II sesuai ADDENDUM II(dua) perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/ 0229/KUM/2018 Tanggal19/05/2020.

(Seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang denganPerjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018jumlah kredit Rp. 200.000.000.

Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), KakatuaSeram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (ThanygnatusMegaloryynchos), Perciki Pelangi (Trichoglosus Maluccanus), Nuri Malu ku(Eos Bornea) dan Kakatua Koki (Kacatua Galerita) yang dimiliki terdakwa,merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl =Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI Nomor:P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018, sebagaimana dalam lampiran Il.Nomor.555 Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), Nomor 258.

.1/12/2018, tentang Perubahankedua atas peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM..1 / 6 / 2018, tentang jenis tumbuhandan satwa yang dilindungj; Bahwasatwa yang dimiliki oleh Terdakwa bisa memiliki ijin dalam bentukpenangkaran dan Proses perijinannya kalau burung Kakatua SeramPerijinannya harus melalui Kementrian LHK; Bahwa Saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat melalui callcenter kantor BKSDA Maluku tentang Terdakwa yang sering melakukanjual beli

Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa benar Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah jenis satwayang telah masuk dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menitri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

.1 / 12 / 2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus limapuluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555,Kakatua Seram (Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos) 587, Perkici Pelangi (Trichoglosusmaluccanus) 593, Nuri Maluku (Eos bornea) 538 dan

Bengkong Permai Blok D Nomor 39RT.002/RW.003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat III;Bahwa para pihak tersebut diatas menerangkan bersedia dan mengakhiripersengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian dengan mengadakan persetujuan sebagaiberikut:Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 283/Padt.G/2021/PN BtmPasal 1Penjual dan Pembeli sepakat bahwa dengan melanjutkan Kuasa UntukMenjual (KUM

) di Notaris Herry Ridwanto, SH, Kantor Notaris di Batam, padahari Selasa, tanggal 16 November 2021;Pasal 2Pada saat tandatangani KUM Pembeli akan membayar seluruh sisakekurangan pembayaran kepada Penjual sebesar Rp. 4.725.160.000, (empatmilyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebelumdikurangi biaya pajak penjual yang telah ditalangi pembeli, dengan cara :a.

Sebesar Rp. 3.725.160.000, (tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima jutaseratuS enam puluh ribu rupiah), sebelumnya dipotong terlebih dahulusebesar pajak penjual akan ditransfer pada hari Kuasa Untuk Menjual(KUM) ditandatangani;b.

Sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dibayar 3lembar cek tunai bersamaan dengan Kuasa Untuk Menjual (KUM) yangdititipkan di Kantor Notaris sebagai jaminan masa pengurusan Sertifikatdan pembebasan tanah dan penghuni liar, dengan perincian sebagaiberikut:1. 2 (dua) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual (KUM) dana yangdititipkan Sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dapatdicairkan;2. 1 (Satu) bulan setelan pencairan angka 1 maka dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta

) maka penjual dianggapwanprestasi dan penjual wajid mengembalikan uang yang sudah diterima dariPembeli plus denda 100 % dari uang yang diterima dari Pembell;Pasal 8Pihak Penjual menjamin tanah telah clear and clean saat diserahkanpada Pembeli paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kuasa Untuk Menjual(KUM), serah terima tanah akan dibuatkan berita acara tersendiri dihadapanNotaris;Pasal 9Jika sampai waktu yang telah ditentukan dalam point 8 ini pihak Penjualbelum menyerahkan tanah yang telah clear

Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.

Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!

Kanwil KUM HAM Kalimantan Selatan Banjarmasin

Kanwil KUM HAM KalimantanSelatan Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjend Hasan Basri No. 3Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding semula TurutTergugat II;PENGADILAN TINGGI tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT.BJMTelah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22Agustus 2014, Nomor 41/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menerima

RUSTAM EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaTamban Muara Rt. 4 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa nama tersebut bertindak untuk dan atas nama dalamkedudukkannya selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum/2008, tertanggal 17 April2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Tamban Muara Kecamatan TambanKabupaten Barito Kuala periode 20082014

surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal 12 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN.BJM, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Ketua BPD (Badan PermusyawaratanDesa) Tamban Muara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala periode20082014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum

Arsyad sebagai Anggota.7 Anang Asim sebagai Anggota.3 Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa berkeberatan atas terbitnya suratKeputusan a quo karena sangat merugikan Penggugat secara moral yang disebabkantanpa adanya kesalahan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugatdiganti sebelum habis masa jabatan sampai tahun 2014.4 Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/334/KUM/2011tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu BadanPermusyawaratan Desa (BPD

Februari 2012yang mana menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 hari.Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor188.45/334/KUM

seperti semula.Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang menjadi objek sengketa in litis adalah Surat KeputusanBupati Barito Kuala Nomor : 188.45/334/KUM/2011 tentang Pengesahan danPengangkatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TambanMuara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal 30 Desember2011;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapanpada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2012

M E N G A D I L I :Dalam Penundaan;- Mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;4.

DUDUK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARADAN ALASAN HUKUM SENGKETA TATA USAHA NEGARA:1.Bahwa Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:188.45/002/KUM/2014 Tanggal O03 Januari 2014 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada saatPenggugat masih menjalankan pemerintahan sebagai Kepala DesaSembilang beradasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 18845/252/KUM/2010 Tanggal

Usaha Negara, yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.4.

Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/02/KUM/2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru tertanggal 03 Januari 2014. Adalah Tetap Berlakudan SAH.3.

BuktiP.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati KotabaruNomor 188.45/252/KUM/2010, Tentang Pemberhentian danPengesahan Kepala Desa Terpilin Sembilang KecamatanKelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Priode 20102016,Tertanggal Kotabaru 01 Juni 2010;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 #TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;.

>- 2 X 20 Hp 1989 1 Rotary System - - - 2 X 30 Hp 1989 1 Conveyor Pembuang Sisa Log Kum

60 m 1989 1 8 Reeling dan Unreeling Machine - Kum

Sum Korea PC-9 30-70 m/mnt 1989 1 12 Slitter & stocker Machine Kum Sum Korea 9 - 1

Sum Korea 5 - 1989 1 14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 - 1989 1 15 Auto Feeder <

td>Kum Sum Korea - - 1989 1 16 Rotary Chip Kum Sum Korea - - 1989 1 Pisau Rotary

1989 1UnreelingMachineRoll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = 2 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Sum Korea 1Dak9 100cm 1989 1Roll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Kum Sum Korea PC9 3070 1989 1Cliper m/mnt12 Slitter & Kum Sum Korea 9 1stockerMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/Belt 1989 113 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper

Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1 Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea

Auto Kum Sum Korea 5 = 1989 1Clipper15 Auto Kum Sum Korea 1989 1Feeder16 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mntBelt conveyor model

23/Pdt.Bth/2018/PN Sak Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = = 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Korea 1Dak9 100cm 1989 1SumRoll 1989 1PengulungTransmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 3070 1989 1Sum m/mnt12 Slitter & Kum Korea 9 1stocker sumMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/ 1989 1Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1stocker sumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15

Auto Feeder Kum Korea 1989 1Sum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1989 1sumKipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor = 1989 1model kawatjarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller dyer Kum Korea 1989 1 Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak sumKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Korea PC9 3070 1989 3sum mm/mntBelt

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

Terdakwa dari Riki Rikardo sebesar Rp.275.000(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa beli tersebutbukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan ataupenyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untukdiperdagangkan.Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Halaman 3 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLBahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingAtas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.3.

.1/6/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 ManisJavanica (trenggiling).Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingA.

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorHalaman 8 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi Nomor Urut 58.

Snt1.terganggu serta menjadi obyek perburuan dan perdagangan ilegal satwaliar;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang di lindungi Nomor Urut 23 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi No.

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP.197411171998031006, Tempat Tanggal

Sehubungan dengan pencabutan KeputusanBupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidaksah;i.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkanmelalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11Februari 2016;5. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat dkk berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11Pebruari 2016 ;6.

(fotokopi Sesuai aslinya);Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM /2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah atas nama Catur Triastono, SE.

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiBarito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang didalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanHalaman 3 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL2.Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Halaman 4 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpanatau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindung!

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

Untuk menjadi GuruBesar dibutuhkan sebanyak 850 kum, sedangkat Penggugat telahmemajukan 878,53 kum. Tetapi Tergugat memutuskan usulan GB(Guru Besar) Penggugat belum dapat dipertimbangkan dan berkasusulan Penggugat dikembalikan. Keputusan Tergugat tersebutmerugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (1)Undang Undang No. 5 tahun 1986.

Ternyata denganketentuan atau kebijakan baru, banyak kum yang dikumpulkan padatahun 1996 tidak berguna, lalu berdasarkan Keputusan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia No: 78305/A4..5/KP/2009,Penggugat hanya diangkat menjadi Lektor Kepala terhitung mulai 30September 2009, dan dinyatakan seluruh kum yang diusulkan yangdapat dipergunakan hanya 670 kum, 550 untuk Lektor Kepala danlebihan 120.

Kemudian ijajah S2Penggugat kum dinyatakan tidak dihitung, karena tidak linier S1Hukum Tata Negara), S2 (Ilmu Politik) dan S3 (Hukum TataNegara) ;Bahwa pada tahun 20112012, Penggugat kembalimengumpulkan minimal 180 kum. Sebab untuk menjadi Guru Besarharus memenuhi minimal 850 kum.

Kum yangdimajukan sebanyak 878,53, yang artinya dibutuhkan 850 dan lebih28,53. Sebab waktu menjadi Lektor Kepala Penggugat memiliki kum670, yang dibutuhkan 180 lagi, yang baru ada 208,53, berarti masihlebih 20,53. Jumlah angka kum tersebut diperoleh setelah melewativerifikasi di Dewan Guru Besar UKI, kemudian verifikasi di DewanGuru Besar Kopertis III ;8.

Setelah diverifikasi UKI kemudiandiverifikasi Kopertis III lalu diusulkan jumlah kum Penggugat 878,53, danyang dibutuhkan untuk Guru Besar adalah 850, berarti lebinan 28,53.Berarti yang diusulkan Kopertis bertambah 208,53 dari awal 670.Tergugat tidak membuat penegasan apakah jumlah kum Penggugatmenjadi nol ataukah kembali hanya 670? Keterlaluan perilaku Tergugatserta penggugat sangat keberatan bila seluruh kum yang 208,53 itudihapus.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Elpin Kum binti Abdul Wahab Kum) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Marten Mohi bin Kadir Mohi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum untuk menikah dengan lakilaki bernama Marten Mohi binKadir Mohi;3.

Salmi Kantu binti Udin Kantu (Sepupu dari calon mempelai wanita)memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sww Hal. 5 dari 18 Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Abdul Wahab Kum danSiano Podju; Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkananak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohon bernamaMarten Mohi bin Kadir Mohi namun di tolak oleh KUA Kecamatan BonePantai

Warni Tajiru binti Raden Tajiru (Keponakan Pemohon) memberikankesaksian dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Abdul Wahab Kum danSiano Podju;Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sww Hal. 6 dari 18 Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkananak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohon bernama MartenMohi bin Kadir Mohi namun di tolak oleh KUA Kecamatan Bone Pantaikarena anak

bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para PemohonElpin Kum binti Abdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohonbernama Marten Mohi bin Kadir Mohi, karena keduanya telah bertunangan sejakkurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan sehingga segeradinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya denganalasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah.Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Elpin Kum binti AbdulWahab Kum dengan calon suami anak

Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon danPemohon II (Elpin Kum binti Abdul Wahab Kum) untuk menikah dengancalon suaminya bernama (Marten Mohi bin Kadir Mohi);3.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Lause bin Umar Lause) terhadap Penggugat (Mirlan Kum binti Abdullah Kum);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,- ( empat ratus enam belas

Bukti Saksi.Saksi 1, SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KelurahanLibuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Hal. 3 dari 10 Hal.

danmemberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanaknya;Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati danmendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Saksi 2, SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum

binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Maret 2005;Hal. 4 dari 10 Hal.

Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Gtlopada tanggal 10 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksiyaitu: Hadidjah Kum Bonti Kum dan Hasni Yusuf Binti Anis Yusuf, keduanyatelah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil